EDI Suryana khawatir akan masa depan anak perempuannya yang berusia 6 tahun. Putrinya itu terserang tuberkulosis paru empat tahun lalu. Edi waswas kondisi kesehatan anaknya semakin parah akibat abu hasil pembakaran batu bara (fly ash) yang menyembur dari cerobong asap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. "Penyakit ini membuat pertumbuhan paru-parunya tidak normal," kata Edi kepada Tempo, kemarin. "Di sekolah, dia harus selalu menggunakan masker. Tapi, namanya anak-anak, kadang tidak disiplin." Pria berusia 44 tahun itu masih ingat ketika membawa buah hatinya untuk mengikuti imunisasi pada 2019. Setelah imunisasi itu, putrinya mengalami gejala alergi sehingga pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) merujuknya ke Rumah Sakit Cilegon. Hasil pemeriksaan rontgen menunjukkan paru-paru anak Edi terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. "Dia harus minum obat selama enam bulan, tidak boleh putus. Kalau putus, diulang lagi. Bayangkan, anak umur 3 tahun harus minum obat yang cukup keras," kata Edi, yang saban hari berprofesi sebagai nelayan. (Yetede)

Upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT mendapatkan titik terang. Rencana PT PLN (Persero) untuk memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis energi hijau mendapatkan respons positif dari para pelaku bisnis. Kondisi ini digadang-gadang dapat mempercepat proses substitusi bahan bakar fosil ke energi hijau khususnya di sektor kelistrikan Indonesia. Selama ini, investor kurang menaruh minat untuk menanamkan modal di Indonesia karena lokasi pengembangan EBT yang berada di daerah terpencil, dan harga jual listrik dari sumber energi hijau masih belum ekonomis. Padahal, nilai investasi untuk energi hijau sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas dari pembangkit listrik di Tanah Air mencapai 72 gigawatt (GW), di mana 38 GW menggunakan batu bara. Tentu saja, karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sektor energi hijau membuat pemerintah mencari berbagai cara mengurai tantangan tersebut. Mulai dari opsi pemberian insentif, kemudahan perpajakan, dan kebijakan yang ramah investasi energi hijau. Dari sedemikian banyaknya insentif yang diberikan pemerintah, ternyata revisi Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 yang dilakukan PLN mendapatkan perhatian lebih. Penambahan EBT dalam RUPTL baru yang tengah dirancang bersama Kementerian ESDM itu mencapai 60 gigawatt (GW), dan sisanya berasal dari pembangkit listrik berbasis gas. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, dalam RUPTL ini, total pembangkit EBT yang akan dibangun sebesar 20.923 MW. Hingga saat ini, tercatat jumlah Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT yang beroperasi sebesar 737 MW (3,5%), dan memasuki tahap konstruksi sebesar 5.259 MW (25,1%). Tak hanya di situ, Kementerian ESDM juga melakukan pembangunan infrastruktur EBT melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) khususnya ditujukan untuk memberikan akses listrik pada daerah terpencil.

Pemerintah menargetkan investasi hulu minyak dan gas bumi tahun ini 15,5 miliar dollar AS atau setara Rp 232,5 triliun. Target itu 26 persen lebih tinggi daripada realisasi 2022. Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Nanang Abdul Manaf, Rabu (13/9/2023), mengatakan, hingga 2030, investasi yang dibutuhkan mencapai 18 miliar dollar AS per tahun. (Yoga)

PT Pertamina (Persero), per 8 September 2023, menerbitkan total 781 surat sanksi kepada lembaga penyalur dan stasiun pengisian bulk elpiji atau SPBE karena melanggar peraturan terkait distribusi elpiji. Komisi VII DPR menilai, diperlukan sanksi lebih tegas dan penguatan sistem dalam pengawasan penyaluran elpiji. Menurut data Pertamina serta Ditjen Migas Kementerian ESDM, 781 surat sanksi itu terdiri dari 547 surat untuk lembaga penyalur elpiji bersubsidi dan 15 surat untuk lembaga penyalur elpiji nonsubsidi. Di samping itu, ada 183 SPBE subsidi dan 36 SPBE nonsubsidi yang juga menerima surat sanksi. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan, antara lain, agen tidak melakukan pendataan laporan bulanan di aplikasi Si Melon serta tak melapor adanya perubahan pangkalan. Lalu, agen menjual ke pangkalan dengan harga tidak sesuai ketentuan, pangkalan menjual elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi, dan adanya temuan verifikasi isi ulang elpiji 3 kg.

Sementara berdasarkan rekapitulasi kepolisian terkait penyalahgunaan elpiji bersubsidi, hingga kini (tahun 2023) sudah ada 63 kasus yang terdiri dari administrasi 8 kasus dan pidana 55 kasus. Kabupaten Bogor, Jabar, tertinggi dengan 5 kasus, disusul Kota Jaktim, DKI Jakarta, dengan 4 kasus. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (13/9) mengatakan, pihaknya menerapkan sejumlah sanksi. Sanksi itu mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan usaha terkait dengan penyaluran elpiji, baik bersubsidi maupun non-subsidi. ”(Pelanggaran itu) karena tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara Pertamina dan penyalur-penyalur tersebut. Pada SPBE, misalnya, surat teguran terkait dengan kinerja operasional, surat peringatan terkait pemenuhan perizinan, surat skorsing, dan surat klaim loses,” kata Riva. (Yoga)

Pemerintah jumpalitan menghadapi gejolak harga beras di pasaran. Sederet jurus dikeluarkan untuk menekan harga beras yang terus menanjak. Pemerintah mengguyur beras dari gudang-gudang Bulog ke pasar induk. Mulai awal September 2023, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 21,35 juta keluarga yang berhak selama tiga bulan. Di saat yang sama, pemerintah mengimpor beras untuk menambah cadangan beras. Meski sudah menggelar aneka cara, harga beras tetap mahal. Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium tercatat Rp 12.810 per kg. Harga ini sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) untuk Pulau Jawa Rp 10.900 per kg. Sedang harga beras premium Rp 14.430 per kg. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan, harga beras di pasaran masih tinggi. Menurut dia, kunci untuk menurunkan harga saat ini adalah meningkatkan ketersediaan di lapangan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) optimis harga beras turun dengan bantuan pangan beras. "Dengan bantuan pangan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat, harga beras bisa turun ke Rp 11.000 per kg, khususnya jenis medium," harap dia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap, dengan guyuran beras SPHP ke PIBC, harga beras terkoreksi dan kembali stabil. "Jika dibanjiri begini insya Allah harga cepat turun. Semoga bisa stabil," ucap dia dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, dalam seminggu ini akan dilepas sekitar 1.000 ton sampai 3.000 ton beras SPHP ke Pasar Induk Cipinang. Kemudian para pedagang di PIBC mengucurkan beras itu ke pasar. "Ini sesuai perintah Presiden agar beras SPHP disalurkan untuk mengisi semua pasar, semua lini diguyur," ungkap Arief.

Pemilu 14 Februari 2024 boleh saja dinilai masih lama. Akan tetapi, sejak dini logistik berupa ketersediaan pangan, terutama beras, harus dipastikan aman. Mengapa? Ini terkait posisi strategis beras sebagai pangan seluruh warga dengan tingkat partisipasi sempurna: 100%. Nilai strategis ini tak tergantikan. Dalam struktur pengeluaran rumah tangga, terutama warga miskin, beras mendominasi: rerata 24% dari total pengeluaran. Ketika harga beras naik lantaran pemerintah salah kelola, bisa berbuntut panjang. Ketika harga beras naik bakal terjadi perebutan di pasar, panic buying bisa tidak terhindarkan. Hanya warga berkantong tebal yang bisa memborong beras. Tidak terbayang bagaimana kondisi sosial-politik apabila itu terjadi. Mengapa ketersediaan beras perlu dipastikan? Merujuk teori pasokan dan permintaan pangan Indonesia yang dikembangkan Noer Soetrisno (Memahami Siklus Perekonomian Indonesia, UB Surakarta Press, 2015), pasokan komoditas pertanian mengikuti kalender matahari (masehi) yang dipengaruhi angin muson, sehingga ada musim tanam dan musim panen tiap komoditas. Ada sejumlah tantangan memastikan ketersediaan beras menjelang Pemilu 2024. Pertama, stok nasional beras kian menipis. Indikator terlihat dari ‘meroketnya’ harga beras sejak Juli dan kian menanjak pada Agustus 2023. Harga beras melandai sejak ada bantuan sosial beras 10 kg per bulan untuk 21,35 juta keluarga, yang disalurkan pada Maret-Juni 2023. Inflasi beras yang sempat melandai pun kembali meroket di Agustus 2023. Kedua, jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) masih ‘rawan’. Stok beras di Bulog saat ini 1,6 juta ton. Jumlah ini bisa cukup, bisa juga tidak. Sementara Bulog mesti menyalurkan bansos beras 3 bulan seperti Maret—Mei lalu: September—November 2023. Tiga bulan itu butuh 640an ribu ton. Jika volume SPHP sampai akhir tahun 150.000—200.000 ton, stok akhir tahun 2023 kemungkinan tinggal 750.000—800.000 ton. Jumlah ini ‘rawan’. Ketiga, indikasi terjadi El Nino makin nyata. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memperkirakan, produksi beras turun 1,2 juta ton jika skala El Nino kuat. Ada juga yang memperkirakan produksi beras akan turun 5% atau setara 1,5 juta ton.

Pekerjaan rumah pemerintah untuk menyelesaikan proyek strategis nasional atau PSN di sektor energi masih menumpuk seiring dengan beragam persoalan yang silih berganti berdatangan. Butuh upaya terobosan untuk memastikan sejumlah proyek yang menyangkut hajat hidup masyarakat tersebut bisa tuntas tepat waktu. Di fasilitas pengolahan minyak mentah, pemerintah masih belum bisa memastikan penyelesaian proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang masuk ke dalam PSN, karena PT Pertamina (Persero) tidak kunjung mengunci keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) dari mitra asal Rusia, yakni Rosneft Singapore Pte. Ltd. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa Pertamina masih terus berkoordinasi untuk menyelesaikan FiD megaproyek kilang senilai US$13,5 miliar tersebut. Persoalan menjerat proyek GRR Tuban setelah Rosneft terkena sanksi imbas dari ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sehingga membuat keputusan FID beberapa kali diundur. Wahyu menjelaskan bahwa proyek tersebut belum bisa ditender karena sumber pembiayaan untuk membangun proyek tersebut belum jelas. Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa sudah tidak ada persoalan dengan lahan, sehingga bisa menjadi modal pengerjaan proyek tersebut. 

Menyiasati masalah itu, PT Kilang Pertamina Internasional sebenarnya telah mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada rekanan bisnis mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd. Hermansyah Y. Nasroen, Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melaksanakan prakualifikasi engineering, procurement, and construction (EPC) untuk proses FID. “RDMP Balikpapan akan menggunakan pendanaan dari equity dan project financing. Untuk project financing, Pertamina sudah melakukan closing dengan mendapatkan pendanaan dari export credit agencies dan commercial bank,” katanya. Menteri ESDM Arifin Tasrif di tempat yang berbeda mengatakan bahwa pemerintah hingga kini masih mencari investor yang mau menggarap proyek penghiliran batu bara menjadi DME. Investor yang disasar pun harus memiliki teknologi dan pendanaan untuk proyek itu. Pada kesempatan lain, PTBA pernah menyampaikan sedang melakukan negosiasi dengan investor asal China untuk menggarap proyek gasifikasi batu bara menjadi DME menggantikan posisi Air Products. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menuturkan, pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan perusahaan asal China untuk proyek gasifikasi batu bara.   Sementara itu, proposal pengajuan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum untuk mendorong kembali Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah fase 1 & 2, Kalimantan Barat, masuk kembali ke dalam PSN belum sampai ke meja Presiden Joko Widodo. Wahyu Utomo mengatakan bahwa timnya sedang mengevaluasi kembali permohonan yang sudah diajukan Inalum beberapa waktu lalu.

Pemerintah perlu memastikan cadangan beras tercukupi bukan hanya hingga akhir 2023, melainkan juga sampai awal 2024. Pasalnya, terbatasnya produksi beras akibat dampak El Nino terjadi sampai 2024. Padahal, pada empat bulan pertama tahun 2024 ada sejumlah agenda besar, seperti pemilu, puasa, dan Idul Fitri, yang akan meningkatkan konsumsi beras. Ada sejumlah alternatif untuk mencukupi cadangan beras tersebut, yakni menyerap produksi dalam negeri sebagai prioritas dan membuka peluang impor guna memenuhi ketersediaan beras. Berdasarkan data BPN (NFA) per awal September 2023, cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan di Bulog tercatat 1,52 juta ton. Jumlah itu akan bertambah 400.000 ton yang berasal dariimpor. Dengan demikian, total CBP hingga akhir 2023 mencapai 1,92 juta ton.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan KomitePendayagunaan Pertanian, Khudori, Selasa (12/9) memperkirakan CBP tidak akan sesuai dengan target akhir tahun sebesar 1,2 juta ton. Sebab, CBP akan digunakan untuk alokasi bantuan pangan dan operasi pasar. Pemerintah akan menggelontorkan bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah sebesar 640.590 ton selama September-November 2023. Bantuan itu diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk meminimalkan imbas kenaikan harga beras. Pemerintah melalui Bulog juga mengintervensi pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Bulog mencatat, penyaluran SPHP sejak awal tahun sampai awal September 2023 mencapai 756.000 ton atau rata-rata 94.500 ton per bulan. ”Dengan adanya bantuan sosial (beras), alokasi SPHP diperkirakan 150.000 ton selama tiga bulan dan 100.000 ton pada Desember karena mungkin tidak ada bansos. Sampai akhir tahun, total alokasi SPHP mencapai 250.000 ton. Artinya, sisa CBP diperkirakan tidak sampai target, yakni 1 juta ton,” tutur Khudori. (Yoga)

Harga biomassa untuk co-firing relatif mahal sehingga tidak mampu bersaing dengan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Edi Wibowo, Selasa (12/9/2023), di Jakarta, mengatakan, pihaknya sedang melakukan finalisasi rancangan peraturan menteri terkait dengan co-firing. Salah satunya akan mengatur tentang penghitungan harga agar lebih menarik. (Yoga)

SUDAH hampir dua bulan Amran tak mendapat pasokan beras murah dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk dijual di kiosnya. Pedagang beras eceran di Kota Bogor itu mengatakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kian sulit diperoleh. Ia tak tahu mengapa beras itu langka. Dulu, Amran biasa membeli beras tersebut sekitar Rp 9.500 per kilogram dan menjualnya kembali ke konsumen di harga Rp 9.500 per liter. "Terakhir, saya beli Rp 11.800 per kilogram, itu pun sudah lama," ujar dia kepada Tempo, kemarin.

Pengurus Pasar Citeureup Bogor, Kuncoro, juga menyatakan bahwa beras yang merupakan stok pemerintah itu tak pernah sampai ke pasar yang ia kelola. Ia hanya mendengar kabar bahwa beras tersebut disalurkan ke beberapa pasar di sekitar Jakarta yang mengalami kesulitan beras. "Saat ini mayoritas pedagang menjual beras yang mereka dapatkan dari penyuplai mereka, baik premium maupun medium."

Kuncoro sebetulnya berharap beras SPHP bisa masuk ke pasarnya agar para pedagang di sana bisa mendapat pasokan beras murah dari pemerintah untuk dijual kembali kepada masyarakat. Saat ini, sebagian besar pedagang di Pasar Citeureup sudah kesulitan mendapat beras di bawah Rp 12 ribu per kilogram setelah harga komoditas itu meroket. Padahal beras dengan harga terjangkau tersebut kini dicari-cari oleh masyarakat. (Yetede)