JAKARTA,ID-Harga batu bara kembali membara. Hampir dalam dua pekan beruntun, harga emas hitam itu terus merangsek naik. harga batu bara berjangka Newcastle sempat menembus level psikologis US$ 150 per ton, tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Meski demikian, booming booming batu bara kemungkinan tak akan terulang. Puncak harga batu bara di capai pada September silam di level US$ 463,75 per ton.  Rally harga batu bara antara lain dipicu meningkatnya permintaan dari Tiongkok dan kenaikan harga gas alam cair (Liquefied natural gas/LNG) akibat aksi mogok pekerja tambang di Asutralia. Impor batu bara Tiongkok bulan lalu melonjak 67% secara tahunan (year on year/yoy) dan melesat 86% sejak awal tahun, terdongkrak permintaan tenaga termal ditengah berkurangnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Faktor pendorong lainnya yaitu cuaca panas ekstrem dan kenaikan harga minyak mentah dunia akibat berkurangnya pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Harga batu bara  bisa meroket lagi  jika ekonomi global, terutama Tiongkok, menggeliat dan program transisi energi dari energi fosil ke enegri baru dan terbarukan (EBT) di negara-negara maju tidak berjalan sesuai skenario akibat stagflasi. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Pertamina International Shipping (PIS) mendukung target net zero emission 2060 Pemerintah Indonesia sekaligus ikut turut andil dalam mengurangi polusi udara  dengan menerapkan kebijakan dekarbonisasi di sejumlah lini bisnis dan operasional perusahaan. CEO PIS Yoki Firnandi memaparkan berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), industri shipping dunia tercatat berkontribusi hingga 3% dalam emisi karbon dunia. "Namun bukan berarti dengan prosi  tersebut kita tidak melakukan  sesuatu untuk mengurangi  polusi dan emisi. PIS sebagai bagian dari internasional players harus memenuhi  regulasi dan standar bisnis yang berkelanjutan ke depannya," kata Yoki dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/08/2023). PIS, kata Yoki, selalu mengedepankan aspek lingkungan dalam operasionalnya melalui inisiatif jangka pendek maupun panjang. Saat ini, inisatif yang pailng efektif secara terus dalam mereduksi karbon di industri perkapalan adalah dengan menerapkan peningkatan efisiensi operasi, seperti pembersih lambung kapal secara terus menerus, pemasangan energi saving device, dan pengaturan kecepatan  kapal pada kecepatan optimum/ekonomis. (Yetede)

JAKARTA,ID-Perum Bulog menyalurkan 1.700-3.500 ton beras per hari dalam rangka operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPSH), naik dari biasanya yang hanya 1.000 ton per hari. Distribusi beras SPSH yang makin masif itu dilakukan seiring meningkatnya harga komoditas tersebut di pasaran. BUMN pangan tersebut melakukan sedikit dua hal dari sisi suplai dalam upaya SHSP beras. Pertama, Bulog mengelola stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang cukup untuk menjaga kekuatan intervensi  pemerintah dan mengurangi potensi spekulasi harga pasar atas stok pemerintah. "Kedua, perusahaan juga menggelar kegiatan SPSH dengan menambah pasokan beras ke pasar sehingga masyarakat mendapat pasokan pada harga jual maksimal yang disubsidi," ungkap Kepala Divisi  Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari, baru-baru ini. Stok beras yang dikuasai Bulog per 18 Agustus 2023 sebesar 1.301.471 ton, terdiri atas CBP (PSO) 1.246.262 ton dan komersil 55.208 ton. (Yetede)

JAKARTA,ID-Penundaan penawaran perdana saham PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memantik sinyal waspada terhadap ketahanan energi. Produksi minyak dan gas Indonesia sulit terpenuhi tanpa ekspansi agresif dari perusahaan pelat merah tersebut. PHE saat ini berkontribusi sebesar 68% pada produksi minyak nasional dan 33% pada produksi gas nasional. Tanpa dana segar yang semula diproyeksikan bisa diperoleh dari initial public offering (IPO), kemampuan ekspansi anak perusahaan Pertamina tersebut terbatas. Sebelumnya, pemerintah berencana melepas saham PHE  ke publik untuk menambah  modal mendongkrak produksi minyak dan gas. Mengutip pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir pada 15 Juni lalu, aksi korporasi tersebut penting didorong terlaksana pada tahun ini. "Karena ini momentum untuk fokus meningkatkan yang namanya ketahanan energi,". Sebulan kemudian, pemerintah mengumumkan IPO PHE ditunda. Salah satu alasannya adalah karena harga minyak sedang turun dan kondisi pasar modal yang belum mendukung. Vice Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan perusahaan masih menunggu arahan dari pemerintah ihwal kelanjutan rencana tersebut. (Yetede)

Kios beras milik Francis Ndege di Pasar Toi, Nairobi, Kenya, beberapa waktu terakhir ini  tidak terlalu ramai dikunjungi pembeli setelah harga beras naik. Kenaikan harga beras, antara lain, dipicu keputusan India menutup keran ekspor berasnya. Dengan harga saat ini, Ndege tak yakin, apakah pelanggannya, yang sebagian besar tinggal di perkampungan kumuh Kimera, Nairobi, masih mampu membeli beras darinya. Harga beras di Kenya melonjak beberapa waktu terakhir. Petani setempat tak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri karena harga pupuk yang meroket dan kekeringan yang melanda negara itu. Produksi beras pun terganggu.

Beras murah dari India biasanya mengisi ceruk kosong stok beras yang tak bisa dipenuhi petani dalam negeri. Hal ini membuat warga miskin dan kelompok rentan berpenghasilan 2 USD (Rp 30.600) bisa bertahan hidup. Namun, dengan harga beras yang naik 20 % sejak Juni lalu, semuanya jadi sulit dan sejak itu pula, pedagang beras seperti Ndege belum menerima pasokan stok baru. Situasi semakin sulit setelah India menghentikan sementara ekspor berasnya mulai pekan ketiga bulan Juli lalu. New Delhi beralasan, pelarangan ekspor beras non-Basmati itu untuk meredam kenaikan harga di pasar domestik. Keputusan India itu berdampak luas. Penghentian ekspor mereka membuat kekosongan 9,5 juta metrik ton beras di level global, setara seperlima total ekspor beras global. Ini menjadi tekanan baru bagi ketersediaan pangan global, terutama bagi negara-negara Afrika. (Yoga)

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pasokan produk pertanian dari Rusia ke ASEAN dibahas dalam Pertemuan Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers Meeting) Ke-55, Senin (21/8/2023), di Semarang, Jawa Tengah. Pertemuan dengan perwakilan Rusia membuahkan akses impor gandum untuk ASEAN di tengah penangguhan Rusia dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam. ”Kami mendiskusikan, kalau mau lebih mudah (pasokannya), bisa (impor gandum dari Rusia) melalui India atau China,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Rencana PT Perusahaan Gas Negara (PNG) menaikkan harga gas industri di luar dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (Non-HGBT) pada Oktober 2023 membuat risau industri manufaktur. Penaikan ini akan memberi dampak negatif seperti  menurunkan daya saing  dan penurunan kinerja industri. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan pembatalan rencana tersebut demi kelangsungan industri. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Harsono Gunawan mengatakan, penaikan harga tersebut  akan membuat deindustrialisasi, karena industri tidak mampu merevitalisasi fasilitas produk dan investasi  melambat. "Kami meminta penundaan kenaikan harga gas PGN sampai dengan ditetapkannya kebijakan dan peraturan pelaksana HGBT yang baru. FIPGB juga meminta pemerintah melanjutkan HGBT pada 2025 dengan kebijakan dan peraturan  pelaksana yang lebih memberi kepastian HGBT dan untuk semua sektor industri manufaktur," kata dia kepada Investor Daily, Jakarta, Senin (21/08/2023). (Yetede)

Sebagai negara kepulauan dengan cadangan gas alam yang melimpah, kehadiran infrastruktur gas memainkan peran sentral untuk menghadirkan sumber energi yang relatif bersih dan terjangkau bagi masyarakat dan industri di Indonesia. Mimpi membangun tulang punggung infrastruktur gas berupa pipa transmisi telah mencuat lebih dari satu dekade lamanya. Namun, hingga kini, tak satupun pipa transmisi di pulau-pulau utama tersambung.Penyelesaian proyek pipa transmisi berdiameter 20 inci Sei Mangke-Dumai dan Cirebon—Semarang bakal menjadi kunci konektivitas jaringan tulang punggung (backbone) Sumatra-Jawa. Kini, proyek pipa transmisi gas sepanjang 62 kilometer (km) itu dinyatakan telah ready gas in alias siap untuk dialiri dengan gas. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Migas Kementerian ESDM) Tutuka Ariadji pekan lalu. Tahap selanjutnya dari proyek ini adalah uji coba pengoperasian alias commisioning.“Pipa Cisem Tahap I telah selesai dan ready for gas inbertepatan dengan peringatan HUT RI ke-78,” jelasnya dikutip dari keterangan resminya, pekan lalu. “Kami berharap bahwa apa yang telah dilakukan berhasil sampai saat ini itu bisa dimanfaakan sebesar-besarnya. Bagi yang berkepentingan ya, salah satunya adalah industri. Industri sini di kawasan industri Kendal dan Batang. Selain untuk industri, sebagian juga dimanfaatkan untuk jargas jaringan gas di wilayah yang dilewati ini,” katanya. Tak hanya itu, penyaluran gas bumi melalui pipa transmisi ini juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas gas bumi yang sebagian besar berasal dari lapangan gas di Jawa Timur dapat sampai ke wilayah Jawa Tengah guna memenuhi kebutuhan industri wilayah ini yang tengah berkembang.Adapun, Kementerian ESDM menginisiasi pembangunan proyek ini guna memenuhi kebutuhan gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal atau Kawasan Industri Kendal (KIK) dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 39,42 MMscfd yang datang dari 26 perusahan hingga 2026.

Pemerintah diminta untuk berburu sumber pembiayaan alternatif menyusul pendanaan pada skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar dipandang tak cukup untuk memenuhi ambisi netral karbon Indonesia.Analis Kebijakan Energi International Institute of Sustainable Development (IISD), Anissa Suharsono mengungkapkan bahwa nilai pinjaman pada skema JETP tidak akan membantu Indonesia dalam mencapai 23% bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan dana JETP, tetapi juga mencari sumber pendanaan lainnya untuk menambah dana antara lain pengalokasian dari dana publik yang didalamnya terdapat subsidi, investasi, hingga pinjaman dari bank pelat merah.“Public financial flow yang paling pertama bergerak karena kendali di bawah pemerintah dan mempengaruhi. Seperti public controlled money, subsidi, insentif, investasi dari lembaga keuangan publik,” katanya.Sementara itu, Peneliti Energi Institute of Energy Economic and Financial Analysis Putra Adhiguna memandang bahwa dana JETP tidak bisa memenuhi target ambisi netral karbon Indonesia.

JAKARTA - Asumsi lifting minyak pemerintah pada tahun depan dinilai bertolak belakang dengan target ambisius yang dicanangkan, yakni produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) pada 2030. Namun optimisme pemerintah mencapai target tersebut tak padam. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024, pemerintah memperkirakan lifting minyak hanya 625 ribu BOPD. Asumsi tersebut lebih rendah dibanding target pada tahun ini yang mencapai 660 ribu BOPD. Angka itu muncul setelah pemerintah mempertimbangkan kapasitas produksi yang terus menurun. Saat ini, mayoritas minyak di dalam negeri bersumber dari sumur-sumur tua.

Itu sebabnya, saat ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) gencar mendorong pengeboran sumur pengembangan. Tahun ini, lembaga tersebut menargetkan aktivitas di 991 sumur atau naik 30,4 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kendati begitu, hingga pertengahan tahun lalu, realisasinya baru 354 sumur dan diproyeksikan hanya 864 sumur sampai akhir tahun. "Selain itu, melakukan workover yang masif-agresif," tutur Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro, kepada Tempo, kemarin, 21 Agustus 2023. Targetnya, sampai akhir tahun ini, ada 834 sumur yang dikerjakan ulang. Hingga semester pertama 2023, realisasi pengeboran dilakukan di 397 sumur. (Yetede)