Beda dengan tahun 2021-2022, rata-rata stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC, Jakarta, sepanjang 2023 belum pernah menyentuh 30.000 ton. Kini bahkan di bawah 25.000 ton. Situasi pasar beras nasional dinilai tengah tertekan akibat penurunan produksi yang berimbas pada pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP). Laman Pasar Induk Beras Cipinang yang dikelola PT Food Station Tjipinang Jaya menunjukkan per Kamis (10/8) stok beras PIBC mencapai 24.517 ton. Rata-rata stok harian pada Agustus 2023 berkisar 24.520 atau di bawah posisi Agustus dua tahun sebelumnya, yakni 37.520 ton (2021) dan 37.120 ton (2022). Sejak awal 2023, rata-rata stok bulanan di PIBC belum menyentuh angka 30.000 ton, tertinggi terjadi pada Juli 2023, yakni 25.190 ton. Ketua Koperasi PIBC Zulkifli Rasyid menyebutkan, sejumlah pedagang mengeluhkan kosongnya stok di gudangnya. ”Kiriman dari daerah, seperti Jabar, Jatim, dan Jateng, berkurang karena kekeringan,” katanya saat dihubungi, Minggu (13/8). 

Dia khawatir situasi perberasan lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Saat ini kenaikan harga beras medium sudah mencapai Rp 1.000 per kg dan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang meningkat Rp 300-Rp 500 per kg. Oleh sebab itu, dia berharap CBP cukup hingga Desember 2023 dan Perum Bulog menggelar operasi pasar dengan kemasan grosir di PIBC. Menurut anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) sekaligus Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, situasi di PIBC menjadi salah satu indikator bahwa pasar beras di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Situasi itu menunjukkan melambatnya pertumbuhan produksi. ”Hal ini sangat membutuhkan perhatian dan penanganan yang matang dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya. Pergerakan stok beras di PIBC, kata Bayu, mencerminkan pertumbuhan produksi dalam negeri mengecil. Pelambatan itu dipicu faktor iklim, kenaikan harga pupuk, serta konversi lahan. Pelambatan itu sejalan dengan perkiraan defisit beras bulanan oleh BPS.. (Yoga)

Wacana pajak ekspor bagi produk olahan nikel perlu diterapkan tahun ini sesuai rencana awal. Penerapan pajak itu dinilai bisa mengungkit penerimaan negara yang saat ini mulai melambat dan memaksimalkan dampak manfaat kebijakan hilirisasi. Rencana kebijakan pajak ekspor turunan nikel, seperti feronikel dan nickel pig iron (NPI), muncul tahun lalu ketika harga nikel masih tinggi di pasar global. Pemerintah berencana memberlakukannya tahun ini sembari memperhatikan pergerakan harga nikel. Namun, hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kebijakan itu akan segera diterapkan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai saat ini adalah momentum yang tepat untuk menerapkan pajak ekspor atau bea keluar bagi produk turunan nikel. ”Bukan hanya karena penerimaan pajak mulai melambat, melainkan hilirisasi ini sudah dikasih waktu yang cukup lama. Keuntungan yang dirasakan tahun lalu sudah berkali-kali lipat. Kalau tak kunjung diterapkan, negara berpotensi kehilangan sumber pendapatan baru,” kata Tauhid saat dihubungi, Minggu (13/8). Menurut dia, potensi pendapatan yang bisa diraup negara dari pajak ekspor turunan nikel cukup besar karena nilai ekspor produk turunan nikel saat ini masih tinggi. Pada tahun 2022, total ekspor hilirisasi nikel senilai 34,3 miliar USD atau Rp 510,1 triliun. (Yoga)

Kementan melibatkan Kalsel untuk menjadi salah satu daerah penopang pangan nasional dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino tahun ini. Dengan potensi lahan rawa yang luas, Kalsel yang selama ini sudah surplus beras diyakini tetap mampu memproduksi padi di musim kemarau. BPS Provinsi Kalsel mencatat, luas panen padi di Kalsel pada 2022 mencapai 214.910 hektar (ha) dengan produksi padi 819.420 ton gabah kering giling (GKG). Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksinya setara 484.830 ton beras. Produksi beras tertinggi pada 2022 justru terjadi saat kemarau, yaitu pada September dengan produksi 81.750 ton.

Mentan Syahrul Yasin Limpo saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Dampak Iklim El Nino Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Jumat (11/8) mengatakan, pemerintah telah menyiapkan enam provinsi sebagai penopang pangan nasional untuk mengantisipasi ancaman kekeringan atau El Nino. ”Bapak Presiden memerintahkan saya untuk mencari provinsi-provinsi andalan. Maka, kami juga menambahkan 100.000 ha di Kalsel. Di sini, terdapat lahan rawa yang luas. Saat kemarau, Kalsel justru memperlihatkan produksi (padi) yang tinggi,” katanya. ”Kalsel adalah salah satu lumbung pangan nasional yang mendapat perhatian serius dari Kementan. Maka, perlu dilakukan pengawalan dan didorong untuk menerapkan berbagai program terobosan yang operasional,” katanya. (Yoga)

LONDON,ID-Harga minyak mentah dilaporkan  bertahan dekat level tertingginya baru-baru ini, pada Jumat (11/08/2023). Keadaan ini terjadi ditengah-tengah proyeksi permintaan yang optimistis dari kelompok produsen yang tergabung dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), dan Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA). Dikutip dari kantor berita Reuters, harga minyak mentah acuan Brent turun 12 sen, atau 0,1%, menjadi US$ 86,28 per barel pada pukul 09.10 GMT. Sementara itu, harga acuan minyak mentah Amerika Serikat (AS) West Texas Intermiediate (WTI) turun 7 sen, atau 0,1% menjadi US$ 82,75. Kedua harga acuan itu telah mengalami reli berkelanjutan sejak Juni, sampai akhirnya pada Kamis (10/08/2023) perdagangan WTI mencapai level tertinggi tahun ini, diikuti Brent dengan capaian level tertingginya sejak akhir Januari. IEA memperingatkan pada Jumat bahwa persedian global dapat turun tajam di sisa tahun ini dan berpotensi mendorong harga lebih tinggi lagi. (Yetede)

SURABAYA – Meski mendapat insentif lewat program Harga Gas Bumi Tertentu (HBGT), industri pengguna gas bumi masih waswas. Pasalnya, mulai 1 Oktober mendatang, PT Pertamina Gas Negara Tbk bakal menaikkan harga gas non-HGBT.

Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi, Yustinus Gunawan, menuturkan anggotanya menerima surat dari anak usaha Pertamina tersebut pada akhir Juli lalu. Isinya menjelaskan bahwa PGN akan menaikkan harga untuk gas yang melebihi kuota. Salah satu tujuannya ialah menyesuaikan diri dengan harga dari pemasok gas. "Ini membuat kami terkejut karena di luar perkiraan," tuturnya kepada Tempo, kemarin, 11 Agustus 2023.

Yustinus mengatakan program HBGT saja selama ini belum optimal. Volume yang telah diatur dalam ketentuan tidak pernah disalurkan sepenuhnya, padahal angkanya sudah disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Dia mencontohkan, perusahaan A berhak menerima volume 100 persen. Namun PGN hanya memenuhi 75 persen kebutuhan dengan gas berharga khusus. Salah satu alasan PGN, ucap dia, adalah keterbatasan pasokan dari hulu. Sedangkan sisa 25 persen kebutuhan gas untuk perusahaan dihitung dengan harga non-HGBT. (Yetede)

SURABAYA – PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGN) berencana menaikkan harga gas mulai 1 Oktober 2023. Kebijakan tersebut berlaku untuk gas di luar alokasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dipatok sebesar US$ 6-8 per MMBTU. Berdasarkan surat yang disampaikan PGN kepada salah satu pelanggannya pada 31 Juli 2023, anak usaha PT Pertamina (Persero) itu menyampaikan kenaikan harga gas non-HGBT dari kisaran US$ 9 menjadi sekitar US$ 12 per MMBTU.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan angka tersebut masih dalam pembahasan dengan pemerintah meski sudah disampaikan kepada para pelanggan. "Penyesuaian dan penetapan harga gas dapat dilakukan kembali apabila terdapat ketetapan lain dari pemerintah terhadap harga gas yang sudah disampaikan PGN kepada pelanggan," tuturnya kepada Tempo, kemarin, 11 Agustus 2023.

Menurut Rachmat, penyesuaian harga gas dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber pasokan, harga pasokan, serta kontribusi volume pasokan gas masing-masing. Harga gas untuk pelanggan juga dipengaruhi oleh perubahan yang diberlakukan pemasok gas kepada PGN dengan memperhatikan keekonomian lapangan masing-masing. (Yetede)

Indeks harga beras global Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada Juli 2023   mencapai 129,7 poin, naik 2,8 % secara bulanan dan naik 19,7 % dari level tahun lalu. Angka indeks itu tercatat sebagai yang tertinggi sejak September 2011. Kekhawatiran atas potensi dampak El Nino pada produksi beras di beberapa negara produsen serta larangan ekspor beras putih indica oleh India turut mendorong kenaikan indeks tersebut. Awal Agustus 2023, harga beras di bursa Chicago Board of Trade naik menuju 16 USD per hitungan berat (CWT) atau mendekati level tertinggi dua bulan di posisi 16,2 USD per CWT pada 24 Juli, di tengah permintaan yang kuat dan meningkatnya kekhawatiran atas pasokan global. kombinasi penurunan produksi di Thailand (pengekspor beras terbesar kedua di dunia), larangan ekspor beras putih non-basmati oleh India, serta kemunduran kesepakatan Butir Laut Hitam menumpuk kekhawatiran pelaku pasar. Gejolak harga serta gangguan pasokan akan memengaruhi ketahanan pangan, khususnya di negara-negara termiskin yang bergantung pada beras impor.

Rencana pemerintah melalui Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras guna memperkuat cadangan pangan tahun ini bisa tergangg kenaikan harga di pasar internasional. Indonesia mesti berebut dengan negara-negara pengimpor lain. Persaingan makin sengit karena kredo ”biarkan tetanggamu kelaparan” bisa terjadi dalam situasi krisis. Negara-negara produsen akan lebih dulu mengutamakan kepentingan di dalam negerinya. Padahal, pasar beras merupakan pasar yang ”kurus”. Sejumlah lembaga memperkirakan hanya 5-7 % dari seluruh produksi padi dunia yang diperdagangkan lintas negara. Ironisnya, hanya beberapa negara yang menguasai 80 % ekspor beras dunia, yakni Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan AS. Potensi turunnya produksi di tengah konsumsi yang cenderung naik dan gejolak di pasar global menambah tantangan bagi pemerintah dalam mengelola pangan. Oleh karena itu, selain mengoptimalkan pengadaan untuk memperkokoh cadangan pangan pemerintah (CPP), baik melalui impor maupun produksi dalam negeri, hal lain yang tak kalah penting adalah membantu petani mengatasi problem-problem mereka di hulu. (Yoga)

SKK Migas mendorong kontraktor kontrak kerja sama menerapkan percontohan teknologi pengurasan minyak tingkat lanjut (EOR) dengan injeksi kimia. Hal itu penting dalam rangka memenuhi target produksi minyak 1 juta barel per hari pada 2030. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (9/8/2023), mengatakan, implementasi EOR terdiri atas sejumlah tahapan. Hal itu, antara lain, studi, proyek percontohan, dan full scale (tahap lanjutan). Pihaknya mendorong agar ada percepatan dalam setiap tahapan pelaksanaannya. (Yoga)

Badan Pengelola Migas Aceh dan PT Pema Global Energi menemukan sebuah sumur yang menyimpan cadangan minyak dan gas di Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Sumur migas itu menjadi harapan baru untuk keberlanjutan industri migas Aceh. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Teuku Mohamad Faisal di Banda Aceh, Kamis (10/8) mengatakan, timnya telah mengebor lokasi yang diprediksi menyimpan minyak dan gas bumi tersebut. ”Sumur A-55A telah dilakukan perforasi dan sedang dilakukan well testing (uji sumur) untuk menguji kandungan lapisan,” kata Faisal.

Faisal mengatakan, pengeboran baru tahap eksplorasi dan masih butuh kajian mendalam untuk menuju tahap eksploitasi, terutama pada potensi besaran cadangan. Pengeboran dilakukan pada Februari 2023. Pengeboran eksplorasi dilakukan atas usulan PT Pema Global Energi (PGE), perusahaan milik Pemprov Aceh. PGE kini mengelola sumur bekas Exxon Mobil di Aceh Utara. ”Eksplorasi ini adalah upaya menemukan cadangan-cadangan migas baru di Wilayah Kerja Aceh sebagai bagian dari program nasional 1 juta barel per hari (BOPD) dan 12.000 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD),” ujar Faisal. (Yoga)

Petani tambak di Sidoarjo terus memperluas pengembangan pola budidaya tumpang sari dengan komoditas unggulan rumput laut yang berorientasi pada pasar ekspor demi mengatasi kemerosotan ekonomi sekaligus mengembalikan produktivitas lahan di tengah sulitnya pupuk. Berdasarkan data KKP, total tambak tradisional di Indonesia 247.803 hektar, 70 diantaranya berada di pantai utara Jawa, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, Jatim. Ironisnya, 99 % sudah tidak produktif untuk budidaya komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti udang vaname dan windu yang berorientasi pasar ekspor.

Supari (50), petambak di Jabon, mengatakan, tumpang sari atau polikultur diterapkan pada komoditas bandeng, udang vaname dan mujaer/nila. Pola budidaya tersebut  menuai hasil menggembirakan dan memicu semangat petambak menggarap kembali lahannya. Namun, petambak di Sidoarjo tak pernah berhenti berinovasi demi mendapatkan nilai ekonomi tinggi. Salah satunya, memperluas pengembangan budidaya rumput laut yang sedang naik daun karena banyak diminati di pasar domestik dan pasar luar negeri. Di tingkat petani, harganya Rp 6.000 hingga Rp 8.000 per kg, yang dipanen setiap 45 hari dan baru menebar benih lagi setelah tiga kali masa panen sehingga biaya produksinya tergolong rendah. Perawatannya juga mudah serta tidak memerlukan banyak pupuk maupun obat-obatan pembasmi hama dan penyakit.

Menurut Supari, setelah menerapkan pola budidaya tumpangsari dengan komoditas utama bandeng, udang, dan rumputlaut, pendapatan petani mencapai Rp 110 juta setahun untuk setiap hektar tambak yang dikelola. Artinya, petani bisa menghasilkan Rp 9 juta-Rp 10 juta setiap bulan setiap hektar. Adapun rata-rata kepemilikan lahan petambak di Jabon mencapai 4-5 ha per petani. Pendapatan Rp 110 juta itu diperoleh dari hasil panen rumput laut Rp 45 juta. Selain itu, Rp 50 juta dari hasil panen bandeng dengan asumsi setahun panen dua kali, masing-masing Rp 25 juta. Untuk budidaya udang vaname, petambak bisa mendapat Rp 15 juta setahun dengan asumsi tiga kali dalam setahun, setiap kali panen dapat Rp 5 juta. (Yoga)