Optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip memberikan harapan baru bagi industri minyak dan gas bumi nasional. Upaya memaksimalkan potensi minyak bumi yang terkandung di Blok Cepu itu diproyeksi mampu mendongkrak lifting. Percepatan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip yang dilakukan oleh ExxonMobil Cepu Ltd. diharapkan bisa menambah produksi minyak bumi nasional hingga 18.000 per barel. Awalnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama dengan operator Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Ltd. menjadwalkan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip pada September tahun depan, tetapi perusahaan memajukannya menjadi Februari 2024. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip memiliki posisi yang sangat penting di tengah penyusutan produksi dalam beberapa tahun terakhir. Blok Cepu yang telah lama jadi penopang produksi minyak nasional belakangan mengalami penurunan produksi alamiah yang signifikan. Berdasarkan catatan SKK Migas, produksi minyak dari ExxonMobil Cepu Ltd. saat ini sekitar 164.000 bph atau 114% dari target APBN 2023. Kegiatan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip yang disetujui pada September 2021 sendiri memuat rencana pengeboran lima sumur infill carbonate, dan dua sumur clastic yang ditargetkan first oil pada 2028. Sementara itu, Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall mengakui bahwa pengerjaan optimasi pengembangan Lapangan Banyu Urip awal tahun depan memiliki tantangan yang serius. Prima K. Panggabean, Koordinator Pengawasan Eksploitasi Migas Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan insentif kepada ExxonMobil Cepu Ltd. sejak 2021. Insentif tersebut berlaku efektif pada tahun lalu, karena pandemi Covid-19 turut memengaruhi keekonomian pengembangan sejumlah lapangan migas di dalam negeri.

JAKARTA,ID-Presiden Joko WIdodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk membangun lumbung pangan di Distrik Agandugame dan Sinak, di Provinsi Papua. Hal itu untuk menjaga ketahanan  pangan dan menghindari berulangnya persoalan kelaparan di wilayah setempat pada masa yang akan datang. Demikian disampaikan Menko Pembangunan manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi usai menghadiri rapat terbatas penanganan bencana kekeringan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di tiga distrik di tiga kabupaten Puncak Jaya, Kamis (10/08/2023). "Kita dipangil Bapak Presiden untuk rapat internal membahas penanganan kekeringan di papua tepatnya di Distrik Agandugume, Lambewi, dan Qneri", kata dia seperti dilansir situs resmi Sekretariat Kabinet  pada hari yang sama. Menko PMK menjelaskan, Presiden memerintah jajaran terkait  membangun lumbung pangan di Agandugumen selama ini sering terhambat cuaca dan letak geografis yang di ketinggian 9.000 kaki. "Tidak semua pilot punya sertifikat untuk bisa mendarat disana. Karenanya, pilihan sementara ada yang dikirim ke Agandugume langsung, ada yang berhenti di Sinak," kata dia dalam jangka menengah, pemerintah segera memperpanjang runway di bandara SInak  agar bisa didarati oleh pesawat berbadan lebih lebar, seperti Hercules. (Yetede)

Fenomena pemanasan global yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir berakibat pada terjadinya perubahan dan krisis iklim di seluruh dunia. Hal ini tentunya menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi banyak negara. Topik transisi energi muncul sebagai respons atas fenomena yang terjadi. Banyak pihak menyadari perlunya dibuat langkah dan kebijakan untuk mengurangi emisi gas karbondioksida (CO2), penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Secara global emisi gas CO2 ini sebagian besar dihasilkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh sektor energi, yang menyumbang hampir 90% emisi ke udara. Perlu adanya transisi energi dengan mengganti sumber energi yang menyumbang emisi gas CO2 tinggi menuju sumber energi terbarukan yang emisinya lebih kecil atau bahkan nol.

Dorongan percepatan transisi energi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Alasan utamanya adalah laju perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin tinggi dan kondisi bumi yang semakin mengkhawatirkan. Perubahan dan krisis iklim mengakibatkan terjadinya peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi, kenaikan permukaan air laut, dan cuaca yang ekstrem. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dampak krisis iklim terlihat dari berbagai peristiwa alam seperti: suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, dan meningkatnya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Beberapa tahun terakhir, yakni tahun 2016, 2019, dan 2020 mendominasi tahun terpanas di di Indonesia dengan nilai anomali sebesar 0.6-0.8 °C, sedangkan bulan Mei 2023 anomali menunjukkan angka 0.4 °C. Menurut World Meteorological Organization, tahun 2015-2022 merupakan tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan tahun 2022 menempati peringkat ke-6 sebagai tahun terpanas dunia.

Dampak perubahan iklim mengakibatkan salju abadi di Puncak Jaya, Papua lebih cepat mencair. Kejadian ekstrem dengan frekuensi 50-100 tahun sekali terutama kekeringan dan banjir menjadi semakin pendek atau sering terjadi, misalnya banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) April 2021 akibat siklon tropis Seroja dan tanah longsor di Natuna bulan Maret 2023. Dampak lainnya adalah krisis air bersih dan meningkatnya wabah penyakit. Selain itu, perubahan iklim membawa kerugian baik ekonomi maupun politik. Frekuensi dan intensitas bencana alam yang semakin terjadi dapat membuat jumlah kemiskinan meningkat dan dapat menimbulkan gejolak politik.

Latar belakang percepatan transisi energi juga didorong situasi krisis batu bara yang terjadi pada awal tahun 2022. Selain itu, percepatan transisi energi juga dinilai akan memberikan banyak manfaat, yaitu transisi ke sumber energi ramah lingkungan akan mampu menciptakan jutaan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendorong transfer teknologi sehingga membangun keterampilan tenaga kerja terutama di negara berkembang. Skema Energy Transition Mechanism (ETM) dan pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) juga mendorong adanya percepatan transisi energi. Baik skema ETM maupun pendanaan JETP mendorong kebijakan dan fasilitas pengurangan emisi untuk pensiun dini PLTU batu bara. ETM dan JETP juga mendorong kebijakan dan fasilitas energi bersih yang ditujukan untuk mengembangkan atau menginvestasikan pembangunan fasilitas energi terbarukan.

Sepanjang semester I/2023, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) memacu produksi batu bara naik 19,23% secara tahunan menjadi 33,41 juta ton sehingga mendorong peningkatan volume penjualan perseroan milik Garibaldi ‘Boy’ Thohir itu. Dalam laporan yang dipu­blikasikan Rabu (9/8), ADRO memaparkan volume produksi itu bersumber dari PT Adaro Indonesia 24,98 juta ton, Balangan Coal Companies 4,04 juta ton, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR) 2,54 juta ton, dan PT Mustika Indah Permai (MIP) 1,84 juta ton. Sejalan dengan volume produksi sepanjang Janua­ri—Juni 2023, penjualan batu bara Adaro pada semester I/2023 tumbuh 18,61% year-on-year (YoY) menjadi 32,62 juta ton dari sebelumnya 27,50 juta ton. “ADRO siap mencapai target volume penjualan batu bara pada 2023 yang berkisar 62 juta–64 juta ton,” papar Presiden Direktur dan Chief Executive Officer ADRO Garibaldi Thohir dalam siaran pers, Rabu (9/8). Sementara itu, penjualan batu bara metalurgi melalui ADMR juga melonjak 42% YoY menjadi 1,82 juta ton pada semester I/2023. ADMR mempertahankan target volume penjualan pada kisaran 3,8 juta–4,3 juta ton pada 2023. Indonesia tetap merupakan pasar terbesar Grup Adaro, dengan meliputi sekitar 25% dari penjualan batu bara termalnya pada semester I/2023. Meskipun secara kuartalan penjualan ke pasar domestik dapat berfluktuasi, kontrak Grup Adaro yang berperiode tahunan membuat perusahaan tetap dapat mempertahankan target untuk berkontribusi pada pasar domestik dengan porsi lebih dari 25%.

Untuk meningkatkan nilai lebih pangan lokal, anak-anak muda di Kabupaten Flores Timur dan Lembata dilatih kewirausahaan. Selama empat hari, mulai Minggu sampai Rabu (6-9/8/2023), 38 anak muda dari enam desa di Kabupaten Flores Timur dan Lembata, NTT, mengikuti pelatihan kewirausahaan di Sekolah Alam Agro Sorgum Flores di Desa Pajinian, Kecamatan Adonara Barat. Kegiatan ini digelar oleh Koalisi Pangan Baik, yang terdiri dari Yayasan Kehati, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Keuskupan Larantuka, dan Yayasan Ayu Tani.

Pada Selasa (8/8), anak-anak muda diminta mengolah beragam pangan lokal dari desa masing-masing. Hampir semua menampilkan aneka makanan nonberas, mulai dari jagung, sorgum, jewawut, hingga umbi-umbian dan pisang. Maria Loretha, pegiat sorgum dan pangan lokal di Flores Timur yang terlibat dalam pelatihan ini, mengatakan, banyaknya pangan nonberas yang ditampilkan menunjukkan pangan pokok di NTT masa lalu sangat beragam. Sebagian produk ini sudah diolah dan dikemas menarik.

Andika Kilog (26) dari Desa Tapo Bali, Kecamatan Wulandoni, Lembata, membuat produk olahan sorgum menjadi kopi sorgum, beras sorgum, sereal sorgum, dan tepung sorgum. Selain itu, anak-anak muda dari Tapo Bali juga menampilkan berbagai olahan protein laut yang difermentasi. Sementara itu, kelompok dari Desa Hokeng, Kabupaten Flores Timur, mengolah makanan mereka, seperti jagung bungkus dan ubi cincang, dengan cara memasukkan ke dalam bamboo kemudian dipanggang. (Yoga)

JAKARTA — Wacana untuk memperluas penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) kembali mencuat. Kementerian Perindustrian menyatakan siap mengusulkan sektor industri baru penerima kebijakan tersebut. Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri, menyatakan kementeriannya rutin mengusulkan tambahan penerima HGBT sejak program berjalan pada 2020. Tahun lalu, enam sektor industri baru diajukan, menyusul tujuh sektor industri yang saat ini sudah berhak mendapat gas murah. Kali ini Kementerian Perindustrian berharap semua industri bisa menikmati harga gas terjangkau. "Prinsip kami, tidak ada satu pun industri pengguna gas bumi, baik untuk bahan baku, bahan penolong, maupun energi, yang tidak mendapatkan gas khusus," kata dia kepada Tempo, kemarin. Ketika disinggung soal sektor industri prioritas penerima stimulus, Febri masih enggan menyebutkan rinciannya. Dia menunggu rapat antara kementerian dan lembaga digelar untuk membahas usulan itu lebih dulu. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas di Istana Presiden pada Senin, 31 Juli lalu. (Yetede)

Berulangnya problem kelangkaan elpiji 3 kg di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan mendesaknya pembenahan tata kelola elpiji bersubsidi. Dengan sistem pendistribusian terbuka, celah subsidi salah sasaran akan selalu ada. Merespons ramainya kabar kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa daerah, seperti di Jatim, Bali, dan Sumut, beberapa waktu terakhir, Kementerian ESDM meminta PT Pertamina (Persero) memantau distribusi hingga ke konsumen akhir. Bukan hanya hingga pangkalan, sebagaimana kewenangan Pertamina. Apalagi, berdasar catatan Kementerian ESDM, penyaluran elpiji bersubsidi 2019-2022 meningkat 4-5 % per tahun. Sebaliknya, pada periode yang sama, penyaluran elpiji nonsubsidi justru turun 10,9 % per tahun.

Pertamina memastikan pasokan elpiji 3 kg aman, di tingkat nasional, saat ini ada 699 stasiun  pengisian bulk elpiji (SPBE), 5.200 agen, dan 244.000 pangkalan. Penambahan jumlah pangkalan terus diupayakan guna mempermudah masyarakat memperoleh elpiji bersubsidi. Pendataan pelanggan elpiji 3 kg dilakukan pemerintah dan Pertamina pada tahun ini, sebagai upaya transformasi menuju subsidi tepat sasaran. Tahun depan, ditargetkan hanya warga yang terdaftar yang bisa membeli elpiji 3 kg. Program konversi dari kompor gas ke kompor induksi juga sempat digulirkan pemerintah tahun lalu. Namun, reaksi publik tak seperti yang diharapkan, karena tetap memerlukan peningkatan daya. Program pun dibatalkan. Potensi besar pengganti elpiji sebenarnya ada pada jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Namun, pengembangannya secara nasional relatif kecil. Perlu pembangunan infrastruktur masif untuk memacu jaringan gas (jargas) rumah tangga ini. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Pertamina Hulu Energi (PHE) secara konsisten melakukan ekspansi dalam pengelolaan operasi maupun bisnis hulu minyak dan gas (migas). Langkah ini diyakini bakal memberi dampak signifikan dalam percepatan produksi migas di Tanah Air serta mendukung pencapaian target  produksi minyak satu juta BOPD dan produksi gas 12 BCFD pada tahun 2030 yang telah ditetepkan pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir PHE telah terlibat dalam kerja sama pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas yang memiliki total nilai investasi awal tidak kurang dari US$ 23,7 miliar. Investasi ini terkait dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja (WK) Bunga serta KKS WK Peri Mahakam maupun East Natuna  yang dilakukan oleh PT Pertamina (persero) melalui PHE. Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi North East Java bersama PT Posco Internasional ANP Indonesia telah resmi mengelola WK Bunga selama 30 tahun ke depan melalui penandatanganan KKS pada Selasa (25/8/2023). Itu dilakukan  bersamaan dengan opening ceremony IPA Convex ke 47 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Banten. (Yetede)

Produksi karet Sumsel terus menurun. Jika tidak segera ditanggulangi, dalam 10 tahun ke depan, industri karet di Sumsel hanya tinggal kenangan. Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex Kurniawan Edy, Sabtu (5/8) di Palembang menjelaskan, pada semester I-2023, produksi karet Sumsel 405.315 ton, turun 12 % dibanding periode sama tahun lalu sebesar 468.667 ton, karena  produktivitas karet anjlok akibat penyakit tanaman dan alih fungsi lahan. Saat ini, banyak petani mengganti kebun karet dengan sejumlah komoditas lain karena produktivitas kebun karetnya menurun. Tiga tahun lalu, 1 hektar lahan karet bisa mendapatkan getah karet 70-100 kg per minggu per hektar, sekarang hanya 40 kg per minggu per hektar. Penurunan produktivitas kebun karet ini disebabkan penyakit gugur daun yang kian masif sejak 2019 dan diperparah sulitnya petani  mendapatkan pupuk. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Sumsel, tetapi juga secara nasional. Produksi karet Indonesia pada 2022 hanya 2,6 juta ton dengan 2 juta ton untuk ekspor, turun dibanding 2017 saat produksi karet 3,6 juta ton dengan 3,2 juta ton di antaranya diekspor.

“Jika penurunan terus terjadi, bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan karet di Indonesia punah,” kata Alex. Penurunan produksi karet akhirnya berdampak pada lesunya industri karet karena kesulitan memperoleh bahan baku. Sejak 2017 hingga kini, setidaknya delapan pabrik tutup dan hanya menyisakan 18 pabrik karet beroperasi di Sumsel. Pabrik karet yang masih bertahan terpaksa mengimpor bahan baku dari negara lain, seperti Myanmar, Filipina, dan sejumlah negara di Afrika, agar pabrik mereka bisa terus beroperasi. Meski demikian, pasokan bahan baku itu tak sebanding dengan kapasitas pabrik. Kondisi ini membuat operasionalisasi pabrik tidak efisien. Alex berharap ada intervensi dari pemerintah, baik untuk jangka pendek, seperti memberikan bantuan kepada petani untuk menanam sejumlah komoditas sebagai pendapatan tambahan selama produksi karet menurun. Tanaman tumpang sari yang bisa dibudidayakan seperti singkong ataupun tanaman palawija. Untuk program jangka panjang, perlu upaya peremajaan tanaman karet yang didukung ketersediaan bibit unggul agar tanaman tersebut tidak mudah terkena penyakit. Langkah lain adalah merealisasikan hilirisasi produk karet. (Yoga)

Indonesia dihadapkan pada ancaman krisis pangan di depan mata. Pasalnya, kebutuhan produk pangan di dalam negeri semakin meningkat, sedangkan pasokannya terus menipis akibat sejumlah faktor.Dampak El-Nino yang menyebabkan kemarau ekstrem di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan produksi beras anjlok. BMKG mengungkapkan, saat ini, sebanyak 63% wilayah di Indonesia telah kena dampak El Nino.Sementara rencana impor satu juta ton beras dari India untuk menambal kekurangan pasokan, nyatanya sampai saat ini belum terlaksana. Apalagi, sejak 20 Juli lalu, India kabarnya menghentikan ekspor beras. Negeri Sungai Gangga merupakan pengekspor beras terbesar di dunia, dengan kontribusi lebih dari 40% pengiriman global.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2022, India menjadi pemasok beras terbesar bagi Indonesia. Sepanjang tahun lalu, Indonesia mengimpor beras dari India 178.000 ton, setara 41% dari total volume impor beras nasional di 2022.Selain beras, Indonesia juga berpotensi kekurangan pasokan daging sapi. Ihwalnya, Badan Karantina Pertanian (Barantan) terpaksa menangguhkan impor sapi dari empat fasilitas peternakan di Australia, setelah hewan tersebut terdeteksi secara klinis menderita penyakit Lumpy Skin Diseases alias LSD.Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan, pangan menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo. Dan, "Stok pangan sampai 2023 masih aman," katanya, kemarin. Menurut Arief, Bulog telah mengamankan 1,3 juta ton beras per 2 Agustus 2023. Adapun target pengadaan beras impor tahun ini sebanyak dua juta ton. Karena itu, Arief mendorong top up stok Bulog hingga di atas satu juta ton. Ini demi mengantisipasi situasi dan dinamika yang terus berkembang."Saat ini, stok Bulog di kisaran 800.000 ton," sebut Kepala Bapanas. Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, stok beras tetap aman. Alasannya, hasil musim tanam (MT) kedua sudah dipanen sebagian. "Jadi, kalaupun terjadi El-Nino, itu paling menganggu adalah sawah tadah hujan. Memang, sawah tadah hujan juga selama ini tidak melakukan penanaman pada MT ketiga," ujar dia kepada KONTAN, Jumat (4/8).Harga panganDi sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, pergerakan harga pangan di semester II 2023 masih dipengaruhi El Nino. Berdasarkan rilis data Indeks Harga Produsen oleh BPS, harga produk pertanian mengalami kenaikan sebesar 6,49% secara tahunan (yoy) dan 0,85% secara kuartalan (qtq).