Akibat kekeringan yang dipicu El Nino, produksi beras Indonesia sepanjang Januari-September 2023 diperkirakan turun 530.000 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk mengatasi dampaknya, beras impor yang sudah masuk dapat diandalkan sembari memperkuat produksi. Data BPS per Juli 2023 menunjukkan, realisasi produksi beras Indonesia sepanjang Januari-Juni 2023 diperkirakan 18,4 juta ton. Sementara proyeksi produksi pada Juli-September 2023 berkisar 7,24 juta ton. Dengan demikian, produksi beras sepanjang Januari-September 2023 diproyeksikan 25,64 juta ton, lebih rendah dibandingkan produksi beras periode sama tahun lalu yang tercatat 26,17 juta ton Di sisi lain, konsumsi beras Indonesia meningkat. Sepanjang Januari-September 2023, angka proyeksi konsumsi beras nasional mencapai 22,89 juta ton, sementara pada periode sama tahun lalu 22,62 juta ton.

Penurunan produksi itu berkaitan dengan fenomena iklim El Nino. Prediksi BMKG menunjukkan, puncak El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus-September 2023. El Nino yang mengakibatkan curah hujan rendah berpotensi memicu kekeringan pada lahan tanaman semusim yang membutuhkan air. Imbasnya, ada risiko gagal panen. Guna menghadapi penurunan produksi beras tersebut, anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai, dalam jangka pendek, Indonesia perlu mengandalkan beras impor yang dikelola Perum Bulog. Namun, produksi dalam negeri tetap perlu diupayakan karena situasi pangan dunia tengah tertekan. ”Dalam kondisi ini, kemandirian pangan tetap perlu dijaga agar tidak terlalu  tergantung pada situasi pangan di luar negeri,” katanya saat dihubungi, Rabu  (2/8). (Yoga)

Pemerintah pusat akan membangun lumbung pangan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Upaya ini untuk mengantisipasi kasus kelaparan yang sering kali dialami masyarakat setempat ketika terjadi cuaca ekstrem. Hal ini disampaikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Timika, Papua Tengah, Rabu (2/8). Kepala BNPB Letjen Suharyanto turut mendampingi Muhadjir di Timika, meninjau pusat penyimpanan bantuan di Timika untuk masyarakat Kabupaten Puncak yang kelaparan selama sebulan terakhir karena bencana kekeringan dan menyerahkan bantuan bagi perwakilan warga yang terdampak bencana kekeringan. Menurut rencana, Muhadjir dan Suharyanto akan meninjau tempat penampungan bantuan di Distrik Sinak, Puncak, pada Kamis (3/8) ini.

Keduanya akan bertemu perwakilan warga terdampak kekeringan di Sinak. Muhadjir menuturkan, pusat akan menyiapkan fasilitas lumbung pangan di salah satu distrik (kecamatan) di Kabupaten Puncak. Sebab, diperkirakan bencana kekeringan yang melanda tiga distrik di Kabupaten Puncak akan berkepanjangan dan terjadi setiap tahun dari bulan Mei hingga Juli. Tiga distrik yang terdampak bencana kekeringan di Puncak adalah Agandugume, Lambewi, dan Oneri. Sekitar 10.000 jiwa mengalami kelaparan di tiga distrik tersebut. Bencana kekeringan dipicu cuaca ekstrem dengan suhu udara minus 10 derajat celsius, musim kemarau berkepanjangan, hingga terjadi fenomena embun es sejak Mei 2023 yang mengakibatkan tanaman warga, seperti ubi dan keladi, gagal panen. (Yoga)

Harga referensi produk minyak kelapa sawit (CPO) untuk penetapan bea keluar dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau pungutan ekspor pada periode 1-15 Agustus 2023 ditetapkan sebesar 826,48 dollar AS per metrik ton. Siaran pers Kementerian Perdagangan, Selasa (1/8/2023), menyebutkan, nilai ini meningkat 35,46 dollar AS atau 4,48 persen dari harga referensi CPO pada 16-31 Juli 2023. (Yoga)

Pemerintah harus mengelola fiskal ke depan secara lebih ketat. Pasalnya, anggaran subsidi hingga akhir tahun nanti berpotensi membengkak dan melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Konsumsi energi bersubsidi juga berpotensi jebol. Ambil contoh penggunaan elpiji tabung 3 kilo gram (kg). Mengacu ke hitungan PT Pertamina Patra Niaga, kuota elpiji subsidi sepanjang tahun ini akan mencapai 8,2 juta metrik ton, lebih tinggi daripada kuota tahun ini sebesar 8 juta ton. Dari data Kementerian Keuangan (Kemkeu), konsumsi gas melon per akhir Mei 2023 mencapai 3,3 juta ton, tumbuh 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Karena itu, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pertengahan Juni lalu, manajemen Pertamina Patra Niaga mengusulkan selisih nilai subsidi Rp 32,4 triliun dari alokasi awal untuk menambah volume subsidi elpiji 3 kg yang akan lebih 2,7% menjadi 8,2 juta ton tersebut. Nah, elpiji subsidi, konsumsi bahan bakar minyak (BBM)dan listrik subsidi juga berpotensi jebol. Pasalnya, berdasarkan data Kemkeu pula, realisasi BBM maupun listrik subsidi meningkat. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemkeu Wahyu Utomo tak menjawab pesan KONTAN saat dikonfirmasi terkait perhitungan anggaran subsidi energi hingga akhir tahun ini. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa bilang, saat ini pemerintah masih tertolong oleh stabilnya harga minyak dan rendahnya harga gas. Namun, "Kalau volume elpiji 3 kg naik, subsidi pasti naik juga," kata dia, kemarin. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan pemerintah bahwa konsumsi energi akhir tahun bisa jebol seiring momentum Natal dan Tahun Baru, juga aktivitas produksi barang dan jasa menjelang tahun politik 2024.

Realisasi serapan gas di dalam negeri yang belum sesuai harapan membuat pemerintah bimbang dalam melakukan penghentian ekspor gas, meski sesungguhnya kebijakan tersebut telah diatur dalam Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional. Pemerintah hingga kini masih memikirkan apakah bakal tetap menghentikan ekspor gas pada 2036 seperti amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Presiden No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN atau justru merevisi beleid itu agar bisa tetap menjual komoditas itu ke luar negeri. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam RUEN dengan mengurangi ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20% pada 2025, dan menghentikan ekspor komoditas itu paling lambat pada 2036, dengan menjamin penyerapan produksi gas dalam negeri untuk industri yang terintegrasi, transportasi, serta sektor lainnya. Jodi Mahardi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, mengakui bahwa pembahasan kedua regulasi tersebut selalu berjalan dinamis dan berkelanjutan. Alasannya, pemerintah mempertimbangkan banyak aspek dalam merumuskan kebijakan. “Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, termasuk dampak ekonomi, lingkungan, dan geopolitik,” katanya kepada Bisnis, Selasa (1/8). 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memang beberapa kali menyampaikan sikap tegas pemerintah yang akan menyetop ekspor gas. Hal itu dilakukan agar kebutuhan domestik yang terus meningkat bisa dipenuhi. Penghentian ekspor gas tersebut dilakukan untuk produksi gas baru yang belum terkontrak dengan pembeli di luar negeri. Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan bahwa pemerintah tidak berencana untuk menghentikan izin ekspor gas dari sejumlah lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang dikelola oleh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS. Berdasarkan data Kementerian ESDM, porsi gas untuk dalam negeri selalu lebih besar dibandingkan dengan ekspor sejak 2018. Tahun lalu, penjualan gas untuk domestik mencapai 3.686 BBtud, sedangkan ekspornya hanya 1.759 BBtud. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berpegang pada RUEN yang mengamanatkan penghentian ekspor gas paling telat pada 2036. Dalam kesempatan terpisah, Deputi Keuangan dan Komersialisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kurnia Chairi mengatakan bahwa saat ini pihaknya selalu memprioritaskan pasokan gas untuk kebutuhan domestik, sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memastikan bahwa pihaknya akan melaksanakan ketetapan pemerintah terkait dengan larangan ekspor gas jika ke depannya pasokan gas berlebih yang ada bisa terserap dengan baik oleh industri di dalam negeri. Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan pasar gas di dalam negeri belum mapan jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat. Pengalihan penjualan gas sepenuhnya ke dalam negeri, kata Moshe, justru akan membuat hitung-hitungan KKKS untuk mengelola blok migas di Tanah Air menjadi kurang menarik.

Persoalan kelangkaan elpiji 3 kilogram atau elpiji subsidi masih kerap terjadi akibat ketidaklancaran distribusi dan ketidaktepatan sasaran. Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) terus turun ke masyarakat di tingkat bawah untuk memastikan persoalan tersebut teratasi. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDMTutuka Ariadji, di Jakarta, Senin (31/7) mengatakan, saat ini ada aturan dari Pertamina bahwa alokasi penjualan elpiji 80 % ke pengguna akhir (di pangkalan resmi) sehingga maksimal ke pengecer 20 %. Namun, sosialisasi dirasa kurang masif. Menurut Tutuka, ketersediaan elpiji sebenarnya cukup dan kendala ada pada pendistribusian.

”Saya sudah sampaikan ke Pertamina, harus turun ke bawah membantu masyarakat. Harus tertangani  dengan baik. Tak bisa jika hanya menyuruh masyarakat beli ke pangkalan. Kalau tidak ada kendaraan bagaimana? Mengambil itu perlu waktu,” ujarnya. Di sisi lain, keberadaan pengecer elpiji subsidi juga menjadi tantangan dalam pendataan konsumen yang dicocokkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pasalnya, pembeli yang membeli dari pengecer, bukan pangkalan resmi elpiji, menjadi tidak terdaftar/teregistrasi. Ia menambahkan, pendataan dan pencocokan data, yang ditargetkan selesai akhir 2023, bertujuan agar penyaluran elpiji subsidi lebih tepat sasaran. (Yoga)

Penurunan harga batubara global masih membayangi kinerja PT United Tractors Tbk (UNTR). Kendati begitu, prospek UNTR masih positif didukung ekspansi di sektor non-batubara. Salah satu ekspansi yang cukup gencar dilakukan UNTR adalah investasi di sektor pertambangan nikel. UNTR telah melakukan share subscription agreement pengambilan 19,99% kepemilikan saham di Nickel Industries Limited (NIC) yang tercatat di Australian Securities Exchange Ltd (ASX). Analis Sucor Sekuritas, Yoga Ahmad Gifari mengatakan, akuisisi pertambangan nikel senilai US$ 1,43 miliar akan menguntungkan UNTR. Apalagi, Stargate memiliki total sumber daya 146,7 juta ton dan sedang membangun proyek rotary kiln electric furnace (RKEF) dengan kapasitas produksi nickel pig iron (NPI) sebesar 130.000 ton. Sementara, Nickel Industries punya sumber daya bijih nikel sebesar 300 juta ton dan smelter RKEF yang memproduksi 65.336 ton NPI dan 4.743 ton nikel matte. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta juga sepakat, ekspansi ini dapat berkontribusi positif ke kinerja UNTR. Selain itu, bisnis alat berat UNTR masih akan bertumbuh. Terlihat dari kinerja alat berat yang positif, dengan penjualan 3.145 unit, naik 9,46% secara tahunan. "Sektor alat berat masih memberikan keuntungan," ujarnya, Senin (31/7). Di sisi lain, analis Maybank Sekuritas Indonesia Richard Suherman dan Jeffrosenberg Chenlim masih yakin kinerja UNTR relatif tangguh sejalan penjualan operasional yang tumbuh. Richard memperkirakan, pendapatan UNTR tahun ini bisa mencapai Rp 117,98 triliun dengan laba bersih Rp 17,44 triliun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menugaskan Perum Bulog untuk menyerap 2,4 juta ton beras petani dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah (CBP). “Sumbernya utamanya dari produk dalam negeri, sehingga harus kita jaga di tingkat petani,” katanya, Senin (31/7). Berdasarkan paparan yang disampaikan Bapanas, stok beras saat ini tercatat sebanyak 806.682 ton. Jika diperinci, stok beras yang dikuasai Bulog secara total sebanyak 806.344 ton, yang berasal dari CBP 747.219 ton, dan komersil 59.125 ton. Sementara itu, stok beras milik ID Food sebanyak 338 ton. Dari stok yang ada, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bapanas untuk meningkatkan stok beras dalam negeri menjadi di atas 1 juta ton dalam 1 bulan ke depan. Selain beras, stok pangan lainnya seperti daging ayam dan daging ruminansia sudah dimitigasi oleh Bapanas dengan memperpanjang umur simpannya, dan penggunaan cold storage agar bisa memastikan kebutuhan daging nasional sebanyak 700.000 ton terpenuhi. Stok gula pasir tercatat sebanyak 151.374,64 ton, dengan total kebutuhan per bulan 283.331 ton per bulan. Kemudian, stok daging sapi dan daging kerbau masing-masing sebanyak 2.452,06 ton dan 7.517,38 ton. Sementara itu, sejumlah stok pangan tercatat menipis. Stok jagung di gudang Bulog tercatat hanya 2.779,39 ton, kedelai 414,78 ton, bawang merah 0,18 ton, cabai 8,84 ton, daging ayam 15,41 ton, telur ayam 19,25 ton, minyak goreng 26.532,06 kl, dan ikan 477,72 ton.

JAKARTA,ID-Hilirisasi memungkinkan negara untuk meningkatkan nilai tambah produknya. Dengan memproses bahan mentah menjadi  produk jadi, negara dapat memanfaatkan  keahlian dan teknologi yang lebih maju untuk menghasilkan  produk yang lebih bernilai tinggi. Penciptaan down stream industri atau hilirisasi akan dilakukan secara berkelanjutan. Pasalnya program hilirisasi ini tidak hanya cukup dilakukan  secara berkelanjutan dalam  beberapa masa pemerintahan berikutnya. "Siapa yang akan menjadi presiden berikutnya? ini menjadi pekerjaan anda. Saya sudah bicara ke dua calon presiden, ini (hilirisasi, red) jadi mainan anda," ucap Menteri koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Investor Daily Roundtable di Plataran  Hutan Kota, Senayan pada Senin (31/7/2023). Dipaparkan Luhut, sebelum larangan ekspor nikel diterapkan, Indonesia mengekspor bijih nikel dengan jumlah yang besar, dan didominasi tujuan ke Tiongkok. Pada tahun 2013 misalnya, Indonesia mengekspor bijih nikel sebesar 64,8 juta ton senilai US$ 1,7 miliar, volume ekspor tertinggi dalam sejarah. (Yetede)

JAKARTA – Kecelakaan mobil tertabrak kereta api Dhoho di kilometer 85 antara Stasiun Jombang dan Stasiun Sembung, Jawa Timur, pada Sabtu, 29 Juli lalu, menambah panjang daftar kecelakaan di perlintasan sebidang pada tahun ini. Insiden yang menewaskan enam orang dan menyebabkan dua orang luka berat itu terjadi hampir dua pekan setelah kecelakaan KA Brantas menabrak truk trailer yang tersangkut di rel, di Jalan Madukoro, Semarang Barat, 18 Juli lalu.

Dengan kecelakaan tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat total jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang hingga 30 Juli 2023 mencapai 185 kejadian. "Menyebabkan 42 orang meninggal, 42 orang luka berat, dan 43 orang luka ringan," ujar juru bicara PT KAI, Joni Martinus, kepada Tempo, kemarin. Tahun lalu, tercatat insiden di perlintasan sebidang mencapai 289 kejadian, yang menyebabkan 110 orang meninggal, 70 orang luka berat, dan 104 orang luka ringan.

Perseroan menilai berulangnya kecelakaan tersebut, antara lain, disebabkan oleh kurangnya budaya disiplin masyarakat di perlintasan sebidang kereta api. Joni mengingatkan bahwa tata cara melintas di perlintasan sebidang adalah berhenti di rambu tanda stop, lalu menengok ke kiri dan kanan. Apabila telah yakin aman, barulah bisa melintas.  "Palang pintu, sirene, dan penjaga perlintasan adalah alat bantu keamanan semata. Alat utama keselamatannya ada di rambu-rambu lalu lintas bertanda stop tersebut," ujar Joni. (Yetede)