Tak cukup dengan dampak El Nino, Indonesia kini dibayangi ancaman lonjakan kembali harga pangan dunia akibat mundurnya Rusia dari inisiatif biji-bijian Laut Hitam. Seperti dilaporkan Kompas (25/7/2023), setelah beberapa kali diperpanjang, Rusia pada 17 Juli lalu menarik diri dari kesepakatan yang membolehkan pengiriman komoditas pangan komersial dan pupuk dari Ukraina, melalui Pelabuhan Laut Hitam (Black Sea Grain Initiative/BSGI) tersebut. Langkah Rusia berpotensi menaikkan harga pangan dunia, seperti gandum dan jagung. Ukraina serta Rusia menyumbang 30 % suplai gandum dunia. PBB bahkan mulai bicara kemungkinan bencana kemanusiaan akibat penggunaan pangan sebagai senjata oleh Rusia pada perang Rusia-Ukraina yang melibatkan NATO, yang belum mereda hingga sekarang.

Antisipasi terhadap potensi lonjakan harga pangan di dalam negeri harus segera kita lakukan. Ukraina selama ini menyumbang 20 % pasokan gandum ke Indonesia. Sebagian besar suplai produksi pupuk Indonesia juga dari Belarus dan Rusia. Semua itu dilakukan melalui Laut Hitam. Potensi lonjakan harga pangan dunia ini membuat ketahanan pangan kita kembali dipertaruhkan, di tengah fenomena El Nino yang mengancam pangan global, dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September mengakibatkan musim kemarau lebih panjang dan ekstrem sehingga mengancam produksi pangan kita, serta meningkatkan kebutuhan untuk impor pangan.

Ketergantungan yang besar pada impor pangan selama ini sudah membuat kondisi kita rentan. Selain gandum dan kedelai yang 100 % serta lebih dari 90 % masih harus diimpor, kita juga mengimpor enam dari sembilan bahan pokok, yakni beras, susu, bawang, garam, daging, dan gula. Kenaikan harga pangan yang memunculkan tekanan inflasi pangan akan langsung memukul kesejahteraan masyarakat bawah, dengan separuh lebih pengeluaran rumah tangga masih didominasi pengeluaran untuk makanan. Untuk mengantisipasi dampak El Nino, pemerintah menempuh berbagai langkah memperkuat stok pangan. Ancaman krisis baru pangan ini menjadi momentum bagi kita untuk lebih keras dan serius lagi membenahi ketahanan pangan di dalam negeri, khususnya produksi dan produktivitas. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) bersama perusahaan minyak dan gas bumi Malayasia, Petronas, resmi mengambil alih 35 % hak partisipasi Shell di Blok Masela, Maluku, dengan nilai transaksi 650 juta USD atau Rp 9,8 triliun. Perlu akselerasi agar blok yang kaya akan gas bumi itu segera berproduksi dan dirasakan manfaatnya. Penandatanganan perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan hak partisipasi dilakukan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petronas Masela Sdn Bhd (Petronas Masela) di sela-sela pembukaan konvensi dan pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) 2023 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (25/7).

PHE akan mengelola 20 % dari kepemilikan, sedangkan 15 % lainnya dikelola Petronas Masela. Adapun perusahaan migas asal Jepang, yakni Inpex, merupakan pemilik saham 65 %. Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, Blok Masela yang juga proyek strategis nasional diharapkan pemerintah bisa on stream (beroperasi) pada tahun 2029. Namun, dalam prosesnya, front end engineering design (FEED) harus diselesaikan, lalu dilanjutkan dengan final investment decision (FID) yang diharapkan tuntas sebelum tahun 2026. Menurut Nicke, ke depan, Blok Masela berpotensi menyerap hingga 10.000 tenaga kerja. Dengan demikian, diharapkan nantinya akan berdampak  langsung pada pengembangan ekonomi wilayah Indonesia bagian timur. (Yoga)

Tak bisa disangkal, sejak dulu hingga kini industri hulu migas masih memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan negara dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kurun waktu 2020-2022 saja, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat penerimaan negara dari industri hulu migas senilai Rp700 triliun.Persoalannya, kondisi hulu migas RI saat ini menghadapi beberapa tantangan. Selain sumber migas secara alamiah semakin menyusut, investasi yang mahal dan berisiko juga menjadi kendala untuk menemukan cadangan migas baru. Padahal, kebutuhan konsumsi energi fosil di sektor industri, transportasi, komersial dan rumah tangga terus meningkat signifikan. Terkait hal ini, pengambilalihan hak partisipasi Shell Upstream Overseas Services (l) Limited (SUOS) sebesar 20% oleh PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan 15% oleh Petronas di Blok Masela senilai US$650 juta atau setara Rp9,75 triliun itu menjadi sangat penting. Wilayah kerja migas lepas pantai itu bakal memegang peranan kunci dalam pemenuhan kebutuhan dan ketahanan energi nasional.Blok Masela yang terletak di Laut Arafuru merupakan salah satu prospek ladang migas terbesar di Indonesia. Produksinya diestimasikan dapat mencapai 1.600 juta kaki kubik per hari (MMscfd) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA dan gas pipa 150 MMscfd, serta 35.000 barel kondensat per hari (bcpd).Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan masuknya PHE diyakini bisa mengakselerasi pengembangan salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Terlebih lagi, PHE melalui salah satu anak usahanya, juga memiliki pengalaman yang terbukti dalam pengembangan dan pengoperasian Kilang LNG Badak dan juga pemasaran LNG domestik dan internasional. Melalui pengalaman itu, PHE diharapkan bisa memberikan kontribusi optimal, termasuk dalam operasional di Blok Masela. Direktur Utama PHE Wiko Migantoro membenarkan setelah pengalihan hak partisipasi ini, Pertamina memang meminta untuk segera mempercepat pemanfaatan sumber energi, terutama gas yang ada di Blok Masela. Hal ini dilakukan terkait dengan kebijakan nasional dalam menghadapi transisi energi.

Desa memegang peran strategis dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Menyejahterakan dan memberdayakan masyarakat desa menjadi salah satu cita-cita PT Pertamina (Persero) melalui tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) yang diturunkan dalam program Desa Wisata, Desa Energi Berdikari dan pemberdayaan kewirausahaan difabel atau Difabelpreneur. VP CSR & SMEPP Pertamina Fajriyah Usman mengatakan perseroan menjalankan TJSL dengan tiga tema utama, yang meliputi sustainable environment, sustainable education, dan sustainable economy. Program ini juga merupakan komitmen Pertamina menjalankan environmental, social & governance (ESG) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).“Kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat lokasi binaan untuk terus bisa mengembangkan dan memajukan sosial ekonomi masyarakat. Jadi, ketika komunitasnya sudah kuat, dibentuk kelembagaan pengelolaan, dukungan ketersediaan fasilitas dasar untuk mendukung nilai sosial, ekonomi dan lingkungannya,” jelasnya saat ditemui Tim Jelajah BUMN 2023 Bisnis Indonesia belum lama ini. Misalnya untuk pemberdayaan masyarakat yang termarjinalkan seperti kelompok difabel, perseroan berusaha untuk mengubah stigma negatif terhadap mereka. Fajriyah mengatakan, sejak 2019 lalu, perseroan sudah menginisiasi kegiatan Difabelpreneur dan saat ini sudah memiliki tiga kelompok binaan di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Masing-masing kelompok memiliki fokus keahlian berbeda, seperti menjahit, kerajinan batik dan wirausaha menjual BrightGas. Program ini pun telah memberikan multiplier effect hingga Rp1,8 miliar per tahun dengan 47 program pemberdayaan. Tercatat, dari 47 program yang berjalan total energi yang dihasilkan di antaranya 110.000 Wp PLTS; 16.000 Wp Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (Matahari & Angin); 605.000 m3/tahun Gas Metana & Biogas; 8.000 Watt Micro Hydro(Pemanfaatan Aliran Air) dan 6.500 L/year Biodiesel yang dikonversi dari limbah rumah tangga.

Sejalan dengan itu, Pertamina saat ini memiliki 13 desa wisata binaan. Untuk provinsi Jawa Tengah tersebar di Desa Wisata Pertamina Nglanggeran Yogyakarta; Desa Wisata Pertamina Kolak Sekancil Cilacap, Jawa Tengah; Desa Wisata Pertamina Wonopotro Ecoedutourism Boyolali, Jawa Tengah; Desa Wisata Pertamina Larep Kabupaten Semarang Jawa Tengah dan Desa Wisata Pertamina Wringinputih Borobodur Magelang, Jawa Tengah serta Desa Wisata Pertamina Karangredjo Borobudur Magelang Jawa Tengah. Sementara di wilayah Jawa Barat dan Timur tersebar di Desa Wisata Pertamina Cinta Bumi Tanggap Api Jambi Merang, Kebun Raya Bogor Jawa Barat; Desa Wisata Pertamina Puntang Kab Bandung Jawa Barat; Desa Wisata Pertamina Kampung Kreasi Sidokumpul Gresik Jawa Timur dan Labuhan Madura, Jawa Timur. Di Riau, terdapat dua desa yakni Desa Wisata Pertamina Permata Hijau Bengkalis, Riau dan Desa Wisata Pertamina Koto Mesjid Riau. Salah satu desa wisata Pertamina yang dikunjungi tim adalah Wringinputih di Magelang, Jawa Tengah. Desa wisata ini mengembangkan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Wringinputih sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan penggerak perekonomian. Direktur BUMDes Wringinputih Rizal Arif Windriatmoko mengatakan Balkondes Pertamina Wringinputih yang mendapatkan dukungan dari Pertamina memproyeksikan pendapatan hingga Rp3 miliar pada 2023. Angka tersebut meningkat 248,83 persen dari Rp860 juta dibandingkan capaian sepanjang 2022. Ketua Kawista Desa Mernek Waluyo mengatakan bukan hanya sebagai tempat wisata, tempat ini juga memudahkan kelompok tani mengadakan pertemuan. Kawista juga dikenal sebagai tempat pengujian varietas seiring kerja sama dengan Balai Benih Sukamandi, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka menguji benih dengan tujuan mencari yang cocok dengan keadaan geografis di Desa Mernek. Petani di luar Kecamatan Maos juga bisa melakukan pengujian benih di sini.

TANGERANG,ID-Konsorsium PT Pertamina dan Petronas secara resmi mengakuisisi 35% kepemilikan hak partisipasi (participacig interest/PI) Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di blok Masela. Sebanyak 65% PI masih dipegang Inpex Masela Ltd selaku operator. Dalam konsorsium itu, Pertamina Hulu Energi memegang 20% kepemilikan dan sisanya sebesar 15% dikelola Petronas Masela. Adapun nilai akuisisi yang disepakati sebesar US$ 650 juta atau setara dengan Rp9,75 trilun dengan asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS. Transaksi akuisi dilaksanakan dalam dua termin, yakni US$ 325 juta secara tunai pada tahap awal. Transaksi tersebut memiliki tanggal efektif 1 januari 2023 dan ditargetkan rampung pada kuartal III-2023. Pada awal Agustus nanti, ketiga pemilik hak partipasi akan melakukan pertemuan guna membahas aspek teknis  pengelolaan Blok Masela. Wilayah kerja Masela seluas 2.503 km2 yang terletak di Laut Arafura, sekitar 650 km dari Kepulauan maluku, Blok ini berpotensi memproduksi 1.600 juta standar kubik kaki per hari (MMSCFD) atau setara dengan 9,5 juta ton per tahun gas alam cair (LNG). (Yetede)

SETIAP perkara rasuah sudah sepatutnya diusut hingga tuntas, tak terkecuali kasus izin ekspor minyak sawit mentah yang menyeret Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Siapa pun yang terlibat dalam kasus itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Kejaksaan Agung harus mengungkap peran Airlangga seterang-terangnya agar perkara ini tak menjadi bola liar. Menjelang pemilihan presiden, pemeriksaan yang tanggung terhadap seorang politikus bisa dianggap sebagai cara untuk menekan mereka agar sejalan dengan penguasa. Pemeriksaan Airlangga oleh Kejaksaan terjadi ketika Ketua Umum Partai Golkar itu dikabarkan sedang merapat ke koalisi partai pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Di luar urusan pemilihan presiden, pemeriksaan terhadap Airlangga juga terjadi di tengah gejolak partai. Sekelompok orang di partai beringin itu dikabarkan sedang mendongkel Airlangga dari posisinya melalui musyawarah luar biasa. Gara-gara pemeriksaan ini, jangan sampai pula muncul tuduhan bahwa Kejaksaan berpihak pada salah satu kubu di Golkar.

Karena itu, Kejaksaan perlu mengebut perkara ini. Apalagi lima pejabat Kementerian Perdagangan, seorang konsultan, dan tiga petinggi perusahaan sawit sudah divonis bersalah dalam kasus yang merugikan negara Rp 2,9 triliun ini hingga tingkat kasasi. Jika sudah cukup bukti, segera saja seret Airlangga ke pengadilan. Tapi, sekali lagi, jaksa harus bekerja semata-mata demi penegakan hukum. (Yetede)

JAKARTA,ID- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi cukai hasil tembakau mencapai Rp 102,38 triiun pada semester I-2023. jika dibandingkan periode sama tahun yang 2022, realisasi cukai hasil tembakau mengalami kontraksi pada bulan Maret diikuti produksi pada bulan Maret diikuti produksi April yang relatif stagnan. " Untuk cukai tembakau, penerimaan cukai dari hasil tembakau bulan Juni juga mengalami kontraksi 12,61% secara year on year. Terutama karena produksi  hasil tembakau dari golongan I dan II yang mengalami penurunan dengan kenaikan dari cukai," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan fakta (Kita) Edisi Juli 2023 yang berlangsung secara virtual pada Senin (24/7/2023). Hasil produksi tembakau pergolongan terbagi dalam beberapa golongan dengan rincian golongan pertama sebesar 38,80% batang. Angka ini turun 29,58% dari periode yang sama tahun 2022 yang saat ini mencapai 55,10 miliar batang. Golongan kedua sebanyak 17,88 miliar batang turun 12,42% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 20,42 miliar batang. Golongan ketiga yaitu 12,69 miliar batang atau meningkat 24,68% dari periode Mei 2023 yang sejumlah 10,18 miliar batang. (Yetede)

Keputusan Rusia menarik partisipasinya dalam inisiatif biji-bijian Laut Hitam atau Black Sea Grain Initiative mengguncang pasar komoditas pangan dunia karena memicu kenaikan harga. Indonesia perlu mewaspadai dampaknya pada kenaikan harga komoditas utama yang didistribusikan lewat inisiatif tersebut, yakni jagung, gandum, dan bunga matahari. Setelah beberapa kali diperpanjang, pada 17 Juli 2023, Rusia menarik keterlibatannya dalam inisiatif tersebut, karena, menurut  Rusia, ekspor biji-bijian Ukraina tidak banyak dinikmati negara-negara miskin. Data Black Sea Grain Initiative Joint Coordination Centre, Senin (24/7) menunjukkan, produk biji-bijian yang diekspor Ukraina, 16,89 juta ton di antaranya merupakan jagung. Gandum menempati posisi kedua dengan 8,91 juta ton. Volume ekspor minyak biji bunga matahari dan minyak bunga matahari berada di posisi berikutnya, masing-masing 1,85 juta ton dan 1,65 juta ton. Dikutip dari laman BBC, data Pusat Koordinasi Bersama PBB menyebut, 57 % bahan makanan yang diekspor dari Ukraina satu tahun terakhir itu dikirim ke negara-negara berkembang. Sisanya, 43 %, dikirim ke negara-negara maju.

Penerima terbesar adalah China, Spanyol, Turki, dan Italia. PBB mencatat, 725.000 ton biji-bijian dari Ukraina dikirim ke Afghanistan, Djibouti, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, dan Yaman melalui Program Pangan Dunia (WFP). Saat ini sejatinya harga pangan dunia tengah melandai. Rata-rata indeks harga pangan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pada Juni 2023 senilai 122,3 poin atau menurun 1,4 % dibandingkan bulan sebelumnya. Angka ini lebih rendah 20,94 % dibandingkan posisi Juni 2022 dan terjun 23,4 % dari puncak rata-rata indeks harga pangan pada Maret 2022. Namun, penarikan diri Rusia dan serangan atas gudang biji-bijian Ukraina akan berdampak serius pada dunia. Dosen Ekonomi Internasional Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, Esther Sri Astuti, memperkirakan, tidak berlanjutnya partisipasi Rusia dalam inisiatif biji-bijian Laut Hitam akan menimbulkan inflasi pangan dunia. Indeks pangan FAO kemungkinan akan naik. ”Apalagi, pasokan pangan dunia tengah tergerus akibat ancaman gagal panen yang disebabkan El Nino. Ketika permintaan tetap, sedangkan pasokan menurun, harga akan naik,” ujarnya saat dihubungi, Senin. (Yoga)

Pemerintah telah melanjutkan larangan ekspor rotan dan karet untuk mengamankan kebutuhan bahan baku industri domestik. Kebijakan itu muncul di tengah industri hulu-hilir rotan dan karet nasional tertimpa sejumlah persoalan. Larangan ekspor rotan dan karet itu diatur dalam Permendag No 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor. Permendag yang ditandatangani Mendag Zulkifli Hasan pada 10 Juli 2023 itu berlaku sejak 19 Juli 2023. Dalam regulasi itu, pemerintah melarang ekspor rotan yang masuk dalam 10 kode klasifikasi barang (HS). Rotan tersebut mencakup rotan utuh, inti terbagi, kulit terbagi, dan berdiameter tidak melebihi 12 milimeter. Pemerintah juga melarang ekspor karet selain dalam bentuk lembaran asap bergaris (ribbed smoked sheet/RSS) dan karet alam spesifikasi teknis (TSNR) atau Standar Indonesia Rubber (SIR). Karet yang dilarang diekspor itu masuk dalam 10 kode HS, antara lain karet alam dalam bentuk asal, pelat, lembaran, dan strip. Larangan ekspor rotan dan karet itu merupakan kelanjutan dari peraturan sebelumnya.

Pemerintah telah berkali-kali mengubah kebijakan larangan ekspor tersebut sejak 2004. Hingga kini, persoalan klasik itu terus berulang. Industri mebel rotan kerap mengeluhkan kekurangan bahan baku, sedangkan produsen rotan sering menggaungkan serapan rotan di dalam negeri belum maksimal. Yang satu menginginkan larangan ekspor rotan tetap berlanjut, yang lain meminta larangan itu dicabut. Pada 2 Maret 2020, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyatakan, ada anomali dalam industri rotan nasional. Di hulu, produksi rotan melimpah. Adapun di hilir, industri mebel rotan mengalami kelangkaan bahan baku. Industri tidak bisa menyerap seluruh produksi rotan setengah jadi. Ketika larangan ekspor tetap berjalan, penyelundupan rotan pun terjadi. Saat mengunjungi Palangkaraya, Kalteng, pada 14 Juli 2023, Teten menyampaikan, potensi rotan di Kalteng 10.000 ton per bulan, tetapi yang terserap tak lebih dari 1.000 ton. (Yoga)

Langkah India melarang ekspor beras setelah Rusia menangguhkan partisipasinya dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam berisiko menekan pasokan pangan global. Indonesia dinilai perlu menyiapkan strategi antisipatif di tengah kecenderungan negara produsen pangan mengamankan pasokan untuk kebutuhan dalam negerinya. Menurut laporan Reuters, Jumat (21/7) Pemerintah India menginstruksikan penghentian ekspor beras jenis non-basmati dan beras patah (broken rice) pada 20 Juli 2023. Padahal, India berperan 40 % lebih dalam pasar ekspor beras dunia. Instruksi itu muncul lantaran kerusakan lahanakibat banjir serta kenaikan harga beras di ritel India hingga 3 % secara bulanan dan 11,5 % secara tahunan.

Dari total ekspor beras India sepanjang 2022 yang berkisar 22 juta ton, volume jenis beras yang dihentikan ekspornya mencapai 10 juta ton. Adapun jenis beras pratanak (parboiled) yang jumlah ekspornya mencapai 7,4 juta ton sepanjang 2022 tidak dihentikan oleh Pemerintah India. Dengan mempertimbangkan penarikan partisipasi Rusia dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam, anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) sekaligus Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014 Bayu Krisnamurthi berpendapat, larangan ekspor beras dari India menunjukkan perdagangan pangan dunia berada dalam tekanan. ”Harga (kelompok pangan) biji-bijian atau grain berpotensi naik. Kedepan, semacam ini (melarang ekspor) akan sering terjadi karena negara-negara mementingkan keamanan pangan di dalam negeri,” ujarnya, saat dihubungi, Minggu (23/7). (Yoga)