Beberapa pekan terakhir, kelangkaan elpiji 3 kg kembali terjadi di sejumlah daerah. Tak kurang, Presiden kembali mengingatkan, gas melon hanya untuk warga miskin. Penyebab kelangkaan masih sama, yakni persoalan harga, tata niaga, dan distribusi.  Disparitas harga yang sangat tajam antara elpiji 3 kg yang bersubsidi dan elpiji 12 kg yang nonsubsidi membuat sebagian masyarakat yang tidak berhak mendapat subsidi beralih menggunakan elpiji 3 kg. Akibatnya, subsidi menjadi tidak tepat sasaran karena tidak hanya dinikmati oleh kelompok miskin. Konsumsi elpiji 3 kg menjadi melonjak dan beban subsidi juga membengkak.

Peningkatan penggunaan elpiji 3 kg ini juga membuat stoknya di pasar menjadi langka dan memicu panic buying di masyarakat. Konsumen yang berhak menjadi dirugikan  karena sulit mendapatkan dan, kalaupun ada, harganya melambung. Dari sisi Pertamina, pasokan dilaporkan tidak bermasalah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam beberapa kasus juga mengendus adanya persaingan tidak sehat dalam tata niaga dan distribusi elpiji 3 kg. Terus berulangnya kelangkaan elpiji 3 kg dengan pola yang sama memunculkan desakan untuk pembenahan, baik dari sisi harga, distribusi, maupun kebijakan subsidi. Termasuk dengan memperketat pengawasan terhadap potensi penyimpangan dalam distribusinya.Pertamina juga diminta menertibkan dan mengawal distribusi sampai konsumen untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran. (Yoga)

Perusahaan perdagangan dan pemroses produk pertanian multinasional, Louis Dreyfus Company (LDC), menargetkan pembangunan pabrik pemurnian gliserol di Lampung selesai dalam kurun dua tahun ke depan. Aksi korporasi ini merupakan bagian upaya LDC untuk memperluas bisnis hilirisasi kelapa sawit. Country Head LDC Indonesia Rajat Dutt, Kamis (3/8/2023), mengatakan, di Indonesia, bisnis komoditas minyak kelapa sawit termasuk penyumbang terbesar dalam pendapatan perusahaan. Bisnis minyak kelapa sawit yang dia maksud juga telah mencakup biodiesel. (Yoga)

JAKARTA,ID-Nilai pasar durian segar global diperkirakan akan tumbuh rata-rata 9,40% setiap tahun selama periode 2023-2028, seiring dengan peningkatan permintaan dari berbagai kawasan di dunia. Nilai pasar itu diprediksi mencapai US$ 9,00 miliar atau sekitar Rp 136,51 triliun pada tahun 2023 dan menjadi US$ 14,10 miliar atau setara Rp213,87 triliun pada tahun 2028. Tiga negara bertetangga, Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipiina pun tak ingin melewatkan peluang ini serta membiarkan Thailand terus mendominasi pasar ekspor durian segar dunia. Bahkan, pemerintah Indonesia telah bertekad dan optimistis dalam 5-10 tahun ke depan, ada durian unggul lokal Tanah Air yang siap bersaing dan bisa merajai pasar dunia. Berdasarakan data comtradeplus.un.org, Thailand merupakan penguasa dari 80,94% total ekspor durian segar dunia 2021 yang nilainya mencapai US$ 4,21 miliar. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Hong Kong yang menguasai 15,61% pangsa pasar ekspor dunia dari aktivitas reekspor ke Tiongkok dan ketiga ditempati oleh Vietnam dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 02,45%. (Yetede)

PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mencatatkan kinerja kurang memuaskan di separuh pertama tahun 2023. Pendapatan dan laba emiten perkebunan kelapa sawit ini negatif karena mengalami penurunan penjualan crude palm oil (CPO). Analis Ciptadana Sekuritas, Yasmin Soulisa mencermati, penghasilan AALI yang mengecewakan karena biaya tinggi dan penjualan yang lebih rendah. Penjualan CPO alias minyak sawit mentah lesu karena harga CPO global tidak mendukung. Pendapatan AALI secara kumulatif di semester pertama 2023 turun 14,4% YoY menjadi Rp 9,39 triliun. Sementara, laba merosot 54,6% yoy menjadi Rp 368 miliar karena semua segmen mengalami pertumbuhan negatif. Pendapatan AALI yang melesu terutama karena harga CPO dunia yang lebih rendah dari perkiraan di semester I-2023. Rata-rata, harga CPO dunia turun 4,4% secara kuartalan menjadi RM 3.840 per ton di kuartal kedua 2023. Sehingga, harga rata-rata CPO global menjadi RM 3.929 per ton untuk periode semester I-2023, atau turun 37,8% secara tahunan. Dari segi produksi, produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan CPO AALI masih relatif sejalan dengan estimasi Ciptadana Sekuritas. Produksi TBS menjadi 2,11 juta ton pada semester I-2023, atau meningkat 7,9% secara tahunan. Sedangkan produksi CPO mencapai 619.000 ton atau sedikit turun 3,1% secara tahunan karena rata-rata utilisasi pabrik yang lebih rendah. Sisi baiknya, program pencampuran biodiesel yang lebih tinggi sebesar 35% dari 30% di tahun lalu diharapkan mendukung permintaan minyak sawit dalam negeri. Peningkatan kebutuhan biodiosel dari B30 ke B35 tersebut artinya porsi CPO yang dibutuhkan juga turut meningkat. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji menyebutkan, sentimen positif untuk meningkatkan permintaan CPO adalah kehadiran China dan India untuk menyerap ketersediaan minyak sawit mentah. Prospek perekonomian yang lebih baik dari kedua negara importir terbesar CPO tersebut akan membantu penyerapan. Dari domestik, pemilu bisa menjadi momentum untuk mengangkat permintaan minyak sawit mentah yang memiliki produk turunan salah satunya minyak goreng.

Di tengah derasnya tekanan global untuk menggunakan energi baru terbarukan, ruang gerak sektor minyak dan gas bumi nasional makin menantang. Beragam insentif dan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk menarik investor di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) belum dapat menghentikan maraknya kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menarik diri dari wilayah kerja di Tanah Air. Shell Upstream Overseas Ltd. di Blok Masela, Maluku dan Chevron di Indonesia Deepwater Development (IDD), Kalimantan Timur, misalnya, baru saja merampungkan peralihan kepemilikan. Tidak lama kemudian, Conrad Asia Energy Ltd. berencana melepas sebagian kepemilikannya di Blok Duyung, Riau. Menyusul KKKS Zarubezhneft berencana melego 50% hak partisipasi di Blok Tuna, Lepas Pantai Natuna Timur. Langkah yang diambil perusahaan migas pelat merah Rusia tersebut sebagai respons atas sanksi yang diberikan Uni Eropa atas konflik politik antara Ukraina dan Negeri Beruang Merah. Keputusan beberapa KKKS untuk tidak lagi memperpanjang kontrak migas di Indonesia, sudah barang tentu berisiko mengganggu pencapaian target produksi minyak mentah 1 juta barel pada 2030. Teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digadang-gadang dapat menahan laju penurunan produksi Emas Hitam tidak dapat diaplikasikan secara seragam oleh semua KKKS. Kontraktor perlu menyuntik dana yang jumlahnya cukup besar untuk menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut guna mengoptimalkan produksi di lapangan migas. Tidak dapat dinafikan bahwa potensi cadangan migas nasional cukup besar. Namun, di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu, berkah alam yang luar biasa ini tidak dapat lagi menjadi jaminan untuk menarik KKKS utamanya dari perusahaan migas multinasional. Kreativitas untuk memberikan insentif atau pemanis yang lebih menarik bagi investor, yang diselaraskan dengan kepentingan nasional, menjadi kunci untuk menarik gairah penanaman modal baru di sektor migas.

Persoalan ‘klasik’ yang masih membayangi implementasi harga gas bumi tertentu atau HGBT memunculkan dilema bagi pemerintah yang mesti sanggup menyeimbangkan kepentingan pelaku industri di hulu hingga hilir. Kementerian Perindustrian meminta penegasan kembali mengenai pemenuhan kebutuhan gas bumi di dalam negeri agar implementasi HGBT bisa berjalan optimal. Alasannya, industri pengguna gas membutuhkan pasokan yang cukup dengan harga kompetitif agar bisa meningkatkan daya saing. Terlebih, kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB-UI dan Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa implementasi HGBT sanggup meningkatkan utilisasi produksi hingga 7,3% pada 2021. Pada saat pandemi Covid-19, Kementerian Perindustrian mencatat utilisasi industri mengalami penurunan sekitar 4,2%, sehingga HGBT diperkirakan telah memberikan dampak bersih kenaikan sebesar 11,5%. Berdasarkan kelompok industrinya, kebijakan HGBT secara signifikan mampu meningkatkan utilisasi industri gelas sebesar 32,55%, dan industri keramik hingga 10,26%. Industri oleokimia dan sarung tangan karet juga mengalami kenaikan utilisasi produksi saat puncak Covid-19, karena ditopang oleh HGBT. Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kementerian Perindustrian mengatakan bahwa kinerja ekspor lapangan usaha penerima HGBT juga tercatat terus mengalami peningkatan. 

Sayangnya, implementasi HGBT terus dibayangi oleh sejumlah persoalan ‘klasik’, yakni harga yang harus dibayarkan oleh industri penerima HGBT masih melebihi ketentuan, pembatasan pasokan, dan masih banyak industri yang belum mendapatkan alokasi gas bumi. Dalam kesempatan terpisah, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) meminta perbaikan pasokan gas bumi setelah pemerintah menyesuaikan tarifnya. Edy Suyanto, Ketua Umum Asaki, mengatakan bahwa selama ini pelaku industri penerima HGBT dikenai batasan pemakaian sebesar 65% dari total kebutuhan per hari yang sebenarnya tercantum dalam kontrak. Kondisi tersebut membuat pelaku industri harus membayar gas dengan rentang harga US$6,3—US$6,5 per MMbtu. Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. memastikan komitmennya untuk melaksanakan penugasan terkait dengan penyaluran gas bumi dengan harga khusus sesuai daftar, nominal, dan ketentuan berlaku. Sementara itu, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan harga gas bumi murah. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa penyesuaian HGBT itu dilakukan untuk mengimbangi biaya produksi dari lapangan-lapangan tua yang ada di dalam negeri. Langkah itu diharapkan dapat menjaga penerimaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau KKKS sembari memastikan investasi di sisi hulu tetap kompetitif.

Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga sub-holding commercial and trading PT Pertamina (Persero), mengatakan saat ini Pertamax Green 95 baru di jual di 15 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta dan Surabaya. Meski begitu, rata-rata penyaluran hariannya sudah mencapai 6 kiloliter. “Rata-rata penyaluran hariannya 5—6 kiloliter, karena baru dijual di 15 SPBU yang ada di Jakarta dan Surabaya. Namun, trennya terus naik,” katanya, Kamis (3/8). Irto menjelaskan, hingga kini pihaknya belum menentukan target penjualan Pertamax Green 95 karena masih fokus memperkenalkannya kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan pengalaman menggunakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas yang lebih ramah lingkungan, sehingga dengan sendirinya beralih dari Pertalite. Yudo Dwinanda, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, mengatakan pemerintah akan mereviu penyaluran BBM E5 di Jakarta dan Surabaya.

HAMPIR sebulan terakhir Rachma Fairuza kesulitan mencari gas elpiji bersubsidi di kios dan agen kecil di sekitar rumahnya. Ia harus mendatangi pangkalan elpiji resmi Pertamina untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. “Tapi pangkalannya jauh dari rumah saya, sekitar 1,5 kilometer,” ujar warga Kecamatan Wonokromo, Surabaya, ini kepada Tempo, kemarin.

Rachma mengatakan selama ini tak kesulitan membeli gas bersubsidi itu di kios-kios dekat rumahnya, kendati belakangan harganya sedikit lebih mahal ketimbang di pangkalan. Ia biasanya merogoh kocek Rp 19 ribu untuk membeli gas melon di kios, sedangkan harga di pangkalan Rp 16 ribu. “Yang penting barangnya ada dan dekat. Kalau jauh, susah mobilitasnya.”

Senada dengan Rachma, Ambarwati, yang tinggal di Kecamatan Gubeng, mengaku kesulitan menemukan “gas melon” di sekitar rumahnya selama sebulan terakhir. Karena itu, ia akhirnya memutuskan membeli di pangkalan resmi elpiji Pertamina yang berjarak 600 meter dari kediamannya. “Ya, harus pakai sepeda motor dulu ke sana,” ujar Ambar.

Pemilik salah satu kios di Kecamatan Gubeng, Surabaya, Bambang, membenarkan bahwa ia tidak menjual elpiji kemasan 3 kilogram selama sebulan ini lantaran pangkalan membatasi pembelian dalam jumlah banyak. Biasanya, Bambang menjual gas melon seharga Rp 18.500, selisih Rp 1.000 dari harga yang dibanderol agen besar tempat ia mengambil pasokan. (Yetede)

Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk memastikan distribusi elpiji 3 kg  atau elpiji bersubsidi sampai ke konsumen yang membutuhkannya. Hal itu penting dilakukan agar, di tengah tren peningkatan konsumsi ”gas melon”, subsidi betul-betul hanya dinikmati masyarakat yang berhak. Dari data Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, penyaluran elpiji subsidi 2019-2022 meningkat 4-5 % per tahun, menjadi 7,8 juta ton pada 2022. Sebaliknya, realisasi penyaluran elpiji nonsubsidi 2019-2022 menurun 10,9 % per tahun, menjadi 0,46 juta ton pada 2022. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, dalam konferensi pers terkait penyaluran elpiji 3 kg, secara daring, Kamis (3/8) mengatakan, tren peningkatan penyaluran elpiji subsidi dan anjloknya penyaluran elpiji nonsubsidi menjadi perhatian karena memunculkan pertanyaan: apakah telah terjadi peralihan (migrasi) konsumen dari elpiji nonsubsidi ke subsidi.

”Tujuan dari PSO (kewajiban pelayanan publik/subsidi) dengan harga (elpiji) sangat murah adalah agar sampai kepada masyarakat miskin. Pertamina memang bertanggung jawab hanya sampai ke pangkalan. Namun, kami minta tugas tambahan, (agar Pertamina) juga melihat (elpiji 3 kg) sampai ke konsumen atau tidak?” ujarnya. Sebelumnya, dalam rapat di Komisi VII DPR, Rabu  (14/6) PT Pertamina Patra Niaga memaparkan lebarnya disparitas harga antara elpiji 3 kg dan elpiji nonsubsidi membuat banyak konsumen bermigrasi. Karena itu, penyaluran elpiji 3 kg hingga akhir 2023 diperkirakan 8,22 juta ton atau di atas kuota 8 juta ton. Pemerintah mendorong Pertamina agar pendataan diselesaikan tahun ini. Dengan demikian, kebijakan hanya warga terdaftar yang mendapatkan pelayanan elpiji 3 kg dapat dilakukan tahun depan. Pendataan oleh pemerintah dan Pertamina, dengan menunjukkan KTP dilakukan agar elpiji 3 kg hanya dinikmati kalangan yang berhak. (Yoga)

Badan Pangan Nasional (NFA) resmi mengatur harga acuan gula kristal putih atau gula konsumsi. Hal itu ditempuh guna menjaga keseimbangan dan kewajaran harga di tingkat petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen sesuai harga keekonomian saat ini. Harga acuan pembelian gula konsumsi di tingkat petani ditetapkan Rp 12.500 per kg, sementara harga acuan penjualan di tingkat konsumen dipatok Rp 14.500 per kg. NFA juga menetapkan harga gula konsumsi di wilayah Papua, Maluku, serta daerah perbatasan antarnegara dan 3T (tertinggal, terpencil, dan terdepan), yakni Rp 15.500 per kg.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Bapanas No 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi. Regulasi pengganti Peraturan Bapanas No 11Tahun 2022 itu diundangkan dan mulai berlaku pada 24 Juli 2023. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, Rabu (2/8) mengatakan, perubahan harga acuan hanya terjadi pada gula konsumsi. Sebelumnya harga acuan gula konsumsi di tingkat produsen dipatok Rp 11.500 per kg. Adapun harga acuan ditingkat konsumen dipatokRp 13.500 per kg dan khusus Indonesia bagian timur Rp 14.500 per kg. (Yoga)