Lingkungan Hidup
( 5781 )Perluasan Penerima Harga Gas Khusus
JAKARTA — Wacana untuk memperluas penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) kembali mencuat. Kementerian Perindustrian menyatakan siap mengusulkan sektor industri baru penerima kebijakan tersebut. Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri, menyatakan kementeriannya rutin mengusulkan tambahan penerima HGBT sejak program berjalan pada 2020. Tahun lalu, enam sektor industri baru diajukan, menyusul tujuh sektor industri yang saat ini sudah berhak mendapat gas murah. Kali ini Kementerian Perindustrian berharap semua industri bisa menikmati harga gas terjangkau. "Prinsip kami, tidak ada satu pun industri pengguna gas bumi, baik untuk bahan baku, bahan penolong, maupun energi, yang tidak mendapatkan gas khusus," kata dia kepada Tempo, kemarin. Ketika disinggung soal sektor industri prioritas penerima stimulus, Febri masih enggan menyebutkan rinciannya. Dia menunggu rapat antara kementerian dan lembaga digelar untuk membahas usulan itu lebih dulu. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas di Istana Presiden pada Senin, 31 Juli lalu. (Yetede)
Peliknya Mencari Substitusi Elpiji
Berulangnya problem kelangkaan elpiji 3 kg di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan mendesaknya pembenahan tata kelola elpiji bersubsidi. Dengan sistem pendistribusian terbuka, celah subsidi salah sasaran akan selalu ada. Merespons ramainya kabar kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa daerah, seperti di Jatim, Bali, dan Sumut, beberapa waktu terakhir, Kementerian ESDM meminta PT Pertamina (Persero) memantau distribusi hingga ke konsumen akhir. Bukan hanya hingga pangkalan, sebagaimana kewenangan Pertamina. Apalagi, berdasar catatan Kementerian ESDM, penyaluran elpiji bersubsidi 2019-2022 meningkat 4-5 % per tahun. Sebaliknya, pada periode yang sama, penyaluran elpiji nonsubsidi justru turun 10,9 % per tahun.
Pertamina memastikan pasokan elpiji 3 kg aman, di tingkat nasional, saat ini ada 699 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), 5.200 agen, dan 244.000 pangkalan. Penambahan jumlah pangkalan terus diupayakan guna mempermudah masyarakat memperoleh elpiji bersubsidi. Pendataan pelanggan elpiji 3 kg dilakukan pemerintah dan Pertamina pada tahun ini, sebagai upaya transformasi menuju subsidi tepat sasaran. Tahun depan, ditargetkan hanya warga yang terdaftar yang bisa membeli elpiji 3 kg. Program konversi dari kompor gas ke kompor induksi juga sempat digulirkan pemerintah tahun lalu. Namun, reaksi publik tak seperti yang diharapkan, karena tetap memerlukan peningkatan daya. Program pun dibatalkan. Potensi besar pengganti elpiji sebenarnya ada pada jaringan gas bumi untuk rumah tangga. Namun, pengembangannya secara nasional relatif kecil. Perlu pembangunan infrastruktur masif untuk memacu jaringan gas (jargas) rumah tangga ini. (Yoga)
Strategi Ekspansi PHE, untuk Percepatan Produksi
JAKARTA,ID-PT Pertamina Hulu Energi (PHE) secara konsisten melakukan ekspansi dalam pengelolaan operasi maupun bisnis hulu minyak dan gas (migas). Langkah ini diyakini bakal memberi dampak signifikan dalam percepatan produksi migas di Tanah Air serta mendukung pencapaian target produksi minyak satu juta BOPD dan produksi gas 12 BCFD pada tahun 2030 yang telah ditetepkan pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir PHE telah terlibat dalam kerja sama pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas yang memiliki total nilai investasi awal tidak kurang dari US$ 23,7 miliar. Investasi ini terkait dengan Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja (WK) Bunga serta KKS WK Peri Mahakam maupun East Natuna yang dilakukan oleh PT Pertamina (persero) melalui PHE. Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi North East Java bersama PT Posco Internasional ANP Indonesia telah resmi mengelola WK Bunga selama 30 tahun ke depan melalui penandatanganan KKS pada Selasa (25/8/2023). Itu dilakukan bersamaan dengan opening ceremony IPA Convex ke 47 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, Banten. (Yetede)
Pengusaha Desak Pemerintah Intervensi
Produksi karet Sumsel terus menurun. Jika tidak segera ditanggulangi, dalam 10 tahun ke depan, industri karet di Sumsel hanya tinggal kenangan. Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex Kurniawan Edy, Sabtu (5/8) di Palembang menjelaskan, pada semester I-2023, produksi karet Sumsel 405.315 ton, turun 12 % dibanding periode sama tahun lalu sebesar 468.667 ton, karena produktivitas karet anjlok akibat penyakit tanaman dan alih fungsi lahan. Saat ini, banyak petani mengganti kebun karet dengan sejumlah komoditas lain karena produktivitas kebun karetnya menurun. Tiga tahun lalu, 1 hektar lahan karet bisa mendapatkan getah karet 70-100 kg per minggu per hektar, sekarang hanya 40 kg per minggu per hektar. Penurunan produktivitas kebun karet ini disebabkan penyakit gugur daun yang kian masif sejak 2019 dan diperparah sulitnya petani mendapatkan pupuk. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Sumsel, tetapi juga secara nasional. Produksi karet Indonesia pada 2022 hanya 2,6 juta ton dengan 2 juta ton untuk ekspor, turun dibanding 2017 saat produksi karet 3,6 juta ton dengan 3,2 juta ton di antaranya diekspor.
“Jika penurunan terus terjadi, bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan karet di Indonesia punah,” kata Alex. Penurunan produksi karet akhirnya berdampak pada lesunya industri karet karena kesulitan memperoleh bahan baku. Sejak 2017 hingga kini, setidaknya delapan pabrik tutup dan hanya menyisakan 18 pabrik karet beroperasi di Sumsel. Pabrik karet yang masih bertahan terpaksa mengimpor bahan baku dari negara lain, seperti Myanmar, Filipina, dan sejumlah negara di Afrika, agar pabrik mereka bisa terus beroperasi. Meski demikian, pasokan bahan baku itu tak sebanding dengan kapasitas pabrik. Kondisi ini membuat operasionalisasi pabrik tidak efisien. Alex berharap ada intervensi dari pemerintah, baik untuk jangka pendek, seperti memberikan bantuan kepada petani untuk menanam sejumlah komoditas sebagai pendapatan tambahan selama produksi karet menurun. Tanaman tumpang sari yang bisa dibudidayakan seperti singkong ataupun tanaman palawija. Untuk program jangka panjang, perlu upaya peremajaan tanaman karet yang didukung ketersediaan bibit unggul agar tanaman tersebut tidak mudah terkena penyakit. Langkah lain adalah merealisasikan hilirisasi produk karet. (Yoga)
Ancaman Krisis Pangan Menghantui Indonesia
Indonesia dihadapkan pada ancaman krisis pangan di depan mata. Pasalnya, kebutuhan produk pangan di dalam negeri semakin meningkat, sedangkan pasokannya terus menipis akibat sejumlah faktor.Dampak El-Nino yang menyebabkan kemarau ekstrem di sebagian wilayah Indonesia menyebabkan produksi beras anjlok. BMKG mengungkapkan, saat ini, sebanyak 63% wilayah di Indonesia telah kena dampak El Nino.Sementara rencana impor satu juta ton beras dari India untuk menambal kekurangan pasokan, nyatanya sampai saat ini belum terlaksana. Apalagi, sejak 20 Juli lalu, India kabarnya menghentikan ekspor beras. Negeri Sungai Gangga merupakan pengekspor beras terbesar di dunia, dengan kontribusi lebih dari 40% pengiriman global.Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2022, India menjadi pemasok beras terbesar bagi Indonesia. Sepanjang tahun lalu, Indonesia mengimpor beras dari India 178.000 ton, setara 41% dari total volume impor beras nasional di 2022.Selain beras, Indonesia juga berpotensi kekurangan pasokan daging sapi. Ihwalnya, Badan Karantina Pertanian (Barantan) terpaksa menangguhkan impor sapi dari empat fasilitas peternakan di Australia, setelah hewan tersebut terdeteksi secara klinis menderita penyakit Lumpy Skin Diseases alias LSD.Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan, pangan menjadi salah satu perhatian Presiden Joko Widodo. Dan, "Stok pangan sampai 2023 masih aman," katanya, kemarin. Menurut Arief, Bulog telah mengamankan 1,3 juta ton beras per 2 Agustus 2023. Adapun target pengadaan beras impor tahun ini sebanyak dua juta ton. Karena itu, Arief mendorong top up stok Bulog hingga di atas satu juta ton. Ini demi mengantisipasi situasi dan dinamika yang terus berkembang."Saat ini, stok Bulog di kisaran 800.000 ton," sebut Kepala Bapanas. Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengatakan, stok beras tetap aman. Alasannya, hasil musim tanam (MT) kedua sudah dipanen sebagian. "Jadi, kalaupun terjadi El-Nino, itu paling menganggu adalah sawah tadah hujan. Memang, sawah tadah hujan juga selama ini tidak melakukan penanaman pada MT ketiga," ujar dia kepada KONTAN, Jumat (4/8).Harga panganDi sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan, pergerakan harga pangan di semester II 2023 masih dipengaruhi El Nino. Berdasarkan rilis data Indeks Harga Produsen oleh BPS, harga produk pertanian mengalami kenaikan sebesar 6,49% secara tahunan (yoy) dan 0,85% secara kuartalan (qtq).
Mengatasi Kelangkaan Elpiji 3 Kg
Beberapa pekan terakhir, kelangkaan elpiji 3 kg kembali terjadi di sejumlah daerah. Tak kurang, Presiden kembali mengingatkan, gas melon hanya untuk warga miskin. Penyebab kelangkaan masih sama, yakni persoalan harga, tata niaga, dan distribusi. Disparitas harga yang sangat tajam antara elpiji 3 kg yang bersubsidi dan elpiji 12 kg yang nonsubsidi membuat sebagian masyarakat yang tidak berhak mendapat subsidi beralih menggunakan elpiji 3 kg. Akibatnya, subsidi menjadi tidak tepat sasaran karena tidak hanya dinikmati oleh kelompok miskin. Konsumsi elpiji 3 kg menjadi melonjak dan beban subsidi juga membengkak.
Peningkatan penggunaan elpiji 3 kg ini juga membuat stoknya di pasar menjadi langka dan memicu panic buying di masyarakat. Konsumen yang berhak menjadi dirugikan karena sulit mendapatkan dan, kalaupun ada, harganya melambung. Dari sisi Pertamina, pasokan dilaporkan tidak bermasalah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam beberapa kasus juga mengendus adanya persaingan tidak sehat dalam tata niaga dan distribusi elpiji 3 kg. Terus berulangnya kelangkaan elpiji 3 kg dengan pola yang sama memunculkan desakan untuk pembenahan, baik dari sisi harga, distribusi, maupun kebijakan subsidi. Termasuk dengan memperketat pengawasan terhadap potensi penyimpangan dalam distribusinya.Pertamina juga diminta menertibkan dan mengawal distribusi sampai konsumen untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran. (Yoga)
Pabrik Gliserol LDC Rampung Dua Tahun
Perusahaan perdagangan dan pemroses produk pertanian multinasional, Louis Dreyfus Company (LDC), menargetkan pembangunan pabrik pemurnian gliserol di Lampung selesai dalam kurun dua tahun ke depan. Aksi korporasi ini merupakan bagian upaya LDC untuk memperluas bisnis hilirisasi kelapa sawit. Country Head LDC Indonesia Rajat Dutt, Kamis (3/8/2023), mengatakan, di Indonesia, bisnis komoditas minyak kelapa sawit termasuk penyumbang terbesar dalam pendapatan perusahaan. Bisnis minyak kelapa sawit yang dia maksud juga telah mencakup biodiesel. (Yoga)
Menggoyang Dominasi Thailand
JAKARTA,ID-Nilai pasar durian segar global diperkirakan akan tumbuh rata-rata 9,40% setiap tahun selama periode 2023-2028, seiring dengan peningkatan permintaan dari berbagai kawasan di dunia. Nilai pasar itu diprediksi mencapai US$ 9,00 miliar atau sekitar Rp 136,51 triliun pada tahun 2023 dan menjadi US$ 14,10 miliar atau setara Rp213,87 triliun pada tahun 2028. Tiga negara bertetangga, Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Filipiina pun tak ingin melewatkan peluang ini serta membiarkan Thailand terus mendominasi pasar ekspor durian segar dunia. Bahkan, pemerintah Indonesia telah bertekad dan optimistis dalam 5-10 tahun ke depan, ada durian unggul lokal Tanah Air yang siap bersaing dan bisa merajai pasar dunia. Berdasarakan data comtradeplus.un.org, Thailand merupakan penguasa dari 80,94% total ekspor durian segar dunia 2021 yang nilainya mencapai US$ 4,21 miliar. Sedangkan posisi kedua ditempati oleh Hong Kong yang menguasai 15,61% pangsa pasar ekspor dunia dari aktivitas reekspor ke Tiongkok dan ketiga ditempati oleh Vietnam dengan penguasaan pangsa pasar sebesar 02,45%. (Yetede)
Menanti Pemulihan Permintaan CPO
PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mencatatkan kinerja kurang memuaskan di separuh pertama tahun 2023. Pendapatan dan laba emiten perkebunan kelapa sawit ini negatif karena mengalami penurunan penjualan crude palm oil (CPO). Analis Ciptadana Sekuritas, Yasmin Soulisa mencermati, penghasilan AALI yang mengecewakan karena biaya tinggi dan penjualan yang lebih rendah. Penjualan CPO alias minyak sawit mentah lesu karena harga CPO global tidak mendukung.
Pendapatan AALI secara kumulatif di semester pertama 2023 turun 14,4% YoY menjadi Rp 9,39 triliun. Sementara, laba merosot 54,6% yoy menjadi Rp 368 miliar karena semua segmen mengalami pertumbuhan negatif.
Pendapatan AALI yang melesu terutama karena harga CPO dunia yang lebih rendah dari perkiraan di semester I-2023. Rata-rata, harga CPO dunia turun 4,4% secara kuartalan menjadi RM 3.840 per ton di kuartal kedua 2023. Sehingga, harga rata-rata CPO global menjadi RM 3.929 per ton untuk periode semester I-2023, atau turun 37,8% secara tahunan.
Dari segi produksi, produksi Tandan Buah Segar (TBS) dan CPO AALI masih relatif sejalan dengan estimasi Ciptadana Sekuritas. Produksi TBS menjadi 2,11 juta ton pada semester I-2023, atau meningkat 7,9% secara tahunan. Sedangkan produksi CPO mencapai 619.000 ton atau sedikit turun 3,1% secara tahunan karena rata-rata utilisasi pabrik yang lebih rendah.
Sisi baiknya, program pencampuran biodiesel yang lebih tinggi sebesar 35% dari 30% di tahun lalu diharapkan mendukung permintaan minyak sawit dalam negeri. Peningkatan kebutuhan biodiosel dari B30 ke B35 tersebut artinya porsi CPO yang dibutuhkan juga turut meningkat. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Nafan Aji menyebutkan, sentimen positif untuk meningkatkan permintaan CPO adalah kehadiran China dan India untuk menyerap ketersediaan minyak sawit mentah. Prospek perekonomian yang lebih baik dari kedua negara importir terbesar CPO tersebut akan membantu penyerapan.
Dari domestik, pemilu bisa menjadi momentum untuk mengangkat permintaan minyak sawit mentah yang memiliki produk turunan salah satunya minyak goreng.
Mengawal Arah Investasi Hulu Migas
Di tengah derasnya tekanan global untuk menggunakan energi baru terbarukan, ruang gerak sektor minyak dan gas bumi nasional makin menantang. Beragam insentif dan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk menarik investor di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) belum dapat menghentikan maraknya kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menarik diri dari wilayah kerja di Tanah Air. Shell Upstream Overseas Ltd. di Blok Masela, Maluku dan Chevron di Indonesia Deepwater Development (IDD), Kalimantan Timur, misalnya, baru saja merampungkan peralihan kepemilikan. Tidak lama kemudian, Conrad Asia Energy Ltd. berencana melepas sebagian kepemilikannya di Blok Duyung, Riau. Menyusul KKKS Zarubezhneft berencana melego 50% hak partisipasi di Blok Tuna, Lepas Pantai Natuna Timur. Langkah yang diambil perusahaan migas pelat merah Rusia tersebut sebagai respons atas sanksi yang diberikan Uni Eropa atas konflik politik antara Ukraina dan Negeri Beruang Merah. Keputusan beberapa KKKS untuk tidak lagi memperpanjang kontrak migas di Indonesia, sudah barang tentu berisiko mengganggu pencapaian target produksi minyak mentah 1 juta barel pada 2030. Teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digadang-gadang dapat menahan laju penurunan produksi Emas Hitam tidak dapat diaplikasikan secara seragam oleh semua KKKS. Kontraktor perlu menyuntik dana yang jumlahnya cukup besar untuk menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut guna mengoptimalkan produksi di lapangan migas.
Tidak dapat dinafikan bahwa potensi cadangan migas nasional cukup besar. Namun, di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu, berkah alam yang luar biasa ini tidak dapat lagi menjadi jaminan untuk menarik KKKS utamanya dari perusahaan migas multinasional. Kreativitas untuk memberikan insentif atau pemanis yang lebih menarik bagi investor, yang diselaraskan dengan kepentingan nasional, menjadi kunci untuk menarik gairah penanaman modal baru di sektor migas.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









