Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pasokan produk pertanian dari Rusia ke ASEAN dibahas dalam Pertemuan Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers Meeting) Ke-55, Senin (21/8/2023), di Semarang, Jawa Tengah. Pertemuan dengan perwakilan Rusia membuahkan akses impor gandum untuk ASEAN di tengah penangguhan Rusia dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam. ”Kami mendiskusikan, kalau mau lebih mudah (pasokannya), bisa (impor gandum dari Rusia) melalui India atau China,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Rencana PT Perusahaan Gas Negara (PNG) menaikkan harga gas industri di luar dari kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (Non-HGBT) pada Oktober 2023 membuat risau industri manufaktur. Penaikan ini akan memberi dampak negatif seperti  menurunkan daya saing  dan penurunan kinerja industri. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan pembatalan rencana tersebut demi kelangsungan industri. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Harsono Gunawan mengatakan, penaikan harga tersebut  akan membuat deindustrialisasi, karena industri tidak mampu merevitalisasi fasilitas produk dan investasi  melambat. "Kami meminta penundaan kenaikan harga gas PGN sampai dengan ditetapkannya kebijakan dan peraturan pelaksana HGBT yang baru. FIPGB juga meminta pemerintah melanjutkan HGBT pada 2025 dengan kebijakan dan peraturan  pelaksana yang lebih memberi kepastian HGBT dan untuk semua sektor industri manufaktur," kata dia kepada Investor Daily, Jakarta, Senin (21/08/2023). (Yetede)

Sebagai negara kepulauan dengan cadangan gas alam yang melimpah, kehadiran infrastruktur gas memainkan peran sentral untuk menghadirkan sumber energi yang relatif bersih dan terjangkau bagi masyarakat dan industri di Indonesia. Mimpi membangun tulang punggung infrastruktur gas berupa pipa transmisi telah mencuat lebih dari satu dekade lamanya. Namun, hingga kini, tak satupun pipa transmisi di pulau-pulau utama tersambung.Penyelesaian proyek pipa transmisi berdiameter 20 inci Sei Mangke-Dumai dan Cirebon—Semarang bakal menjadi kunci konektivitas jaringan tulang punggung (backbone) Sumatra-Jawa. Kini, proyek pipa transmisi gas sepanjang 62 kilometer (km) itu dinyatakan telah ready gas in alias siap untuk dialiri dengan gas. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Migas Kementerian ESDM) Tutuka Ariadji pekan lalu. Tahap selanjutnya dari proyek ini adalah uji coba pengoperasian alias commisioning.“Pipa Cisem Tahap I telah selesai dan ready for gas inbertepatan dengan peringatan HUT RI ke-78,” jelasnya dikutip dari keterangan resminya, pekan lalu. “Kami berharap bahwa apa yang telah dilakukan berhasil sampai saat ini itu bisa dimanfaakan sebesar-besarnya. Bagi yang berkepentingan ya, salah satunya adalah industri. Industri sini di kawasan industri Kendal dan Batang. Selain untuk industri, sebagian juga dimanfaatkan untuk jargas jaringan gas di wilayah yang dilewati ini,” katanya. Tak hanya itu, penyaluran gas bumi melalui pipa transmisi ini juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas gas bumi yang sebagian besar berasal dari lapangan gas di Jawa Timur dapat sampai ke wilayah Jawa Tengah guna memenuhi kebutuhan industri wilayah ini yang tengah berkembang.Adapun, Kementerian ESDM menginisiasi pembangunan proyek ini guna memenuhi kebutuhan gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal atau Kawasan Industri Kendal (KIK) dengan proyeksi kebutuhan gas hingga 39,42 MMscfd yang datang dari 26 perusahan hingga 2026.

Pemerintah diminta untuk berburu sumber pembiayaan alternatif menyusul pendanaan pada skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$20 miliar dipandang tak cukup untuk memenuhi ambisi netral karbon Indonesia.Analis Kebijakan Energi International Institute of Sustainable Development (IISD), Anissa Suharsono mengungkapkan bahwa nilai pinjaman pada skema JETP tidak akan membantu Indonesia dalam mencapai 23% bauran energi baru terbarukan (EBT) pada 2025. Oleh karena itu, dia meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan dana JETP, tetapi juga mencari sumber pendanaan lainnya untuk menambah dana antara lain pengalokasian dari dana publik yang didalamnya terdapat subsidi, investasi, hingga pinjaman dari bank pelat merah.“Public financial flow yang paling pertama bergerak karena kendali di bawah pemerintah dan mempengaruhi. Seperti public controlled money, subsidi, insentif, investasi dari lembaga keuangan publik,” katanya.Sementara itu, Peneliti Energi Institute of Energy Economic and Financial Analysis Putra Adhiguna memandang bahwa dana JETP tidak bisa memenuhi target ambisi netral karbon Indonesia.

JAKARTA - Asumsi lifting minyak pemerintah pada tahun depan dinilai bertolak belakang dengan target ambisius yang dicanangkan, yakni produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) pada 2030. Namun optimisme pemerintah mencapai target tersebut tak padam. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024, pemerintah memperkirakan lifting minyak hanya 625 ribu BOPD. Asumsi tersebut lebih rendah dibanding target pada tahun ini yang mencapai 660 ribu BOPD. Angka itu muncul setelah pemerintah mempertimbangkan kapasitas produksi yang terus menurun. Saat ini, mayoritas minyak di dalam negeri bersumber dari sumur-sumur tua.

Itu sebabnya, saat ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) gencar mendorong pengeboran sumur pengembangan. Tahun ini, lembaga tersebut menargetkan aktivitas di 991 sumur atau naik 30,4 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kendati begitu, hingga pertengahan tahun lalu, realisasinya baru 354 sumur dan diproyeksikan hanya 864 sumur sampai akhir tahun. "Selain itu, melakukan workover yang masif-agresif," tutur Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi Suryodipuro, kepada Tempo, kemarin, 21 Agustus 2023. Targetnya, sampai akhir tahun ini, ada 834 sumur yang dikerjakan ulang. Hingga semester pertama 2023, realisasi pengeboran dilakukan di 397 sumur. (Yetede)

Harga beras bergerak naik secara nyata dibandingkan tahun lalu. BPS mencatat rata-rata harga beras medium di tingkat penggilingan pada Juli 2023 adalah Rp 11.120,58 per kg, sementara pada Juli 2022 sebesar Rp 9.091,92. Terjadi kenaikan 22,3 % (Kompas, 14/8). Sementara itu, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, barometer pasokan beras nasional, terendah dalam dua tahun terakhir. Para pedagang beras PIBC menyebut, kiriman dari sentra beras di Jabar, Jateng, dan Jatim berkurang karena sejumlah sawah mengalami kekeringan. Dunia dan Indonesia menghadapi fenomena iklim kering El Nino pada 2023.

India, pengekspor 40 % beras dunia pada 20 Juli 2023 melarang ekspor beras putih non-basmati akibat banjir besar yang merusak tanaman padi secara luas. Larangan ekspor beras putih non-basmati dan setengah matang mengurangi 15 % pasokan beras di pasar dunia. Data yang disampaikan Direktur Serealia Kementan Mohamad Ismail Wahab memperlihatkan, jika pada 2018 ada surplus beras 4,37 juta ton, pada 2022 surplus hanya 1,34 juta ton. Data juga memperlihatkan, rata-rata produktivitas padi stagnan hanya di kisaran 5 ton per hektar.

Tantangan hari ini adalah menjaga kecukupan pangan guna menghadapi dampak El Nino. Pemda bersama Bulog harus berhasil mengumpulkan beras petani meski kita telah mendatangkan 1,3 juta ton beras dari Thailand dan Vietnam pada Juli 2023. Pemkab harus mengupayakan bahan pangan lain yang diproduksi lokal dan tahan kekeringan. Sumber karbohidrat seperti jagung, sagu, cantel, dan singkong perlu tersedia dan cepat dilempar ke konsumen ketika dibutuhkan. Perdagangan antar wilayah dijaga terbuka dan lancar. Perlu penjelasan mengenai nilai gizi dan gengsi bahan pangan nonberas. Petani dan masyarakat memiliki sejumlah teknologi tepat guna dan kearifan lokal, salah satunya subak di Bali yang ramah lingkungan juga terjangkau bagi petani. (Yoga)

Sungkunen Tarigan (47), Ketua Kelompok Tani Mbuah Page, memberi sambutan pembukaan lelang karet perdana di Kantor Desa Kuta Jurung, Kecamatan Sinembang Tanjung Muda (STM) Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (10/8). Ruangan 3 x 8 meter yang biasanya digunakan untuk melayani warga itu disulap menjadi ruang lelang karet. Pemimpin lelang, Tobat Perangin-Angin (50), duduk di depan bersama Kepala Desa Kuta Jurung Abadi Sitepu, Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut Ishak Leono, dan perwakilan Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut Rita Budiati Harahap. Lima dari 17 peserta yang diundang, hadir di lelang perdana itu. Lelang, yang sedianya digelar pukul 10.00, molor hingga  setelah makan siang karena para peserta harus melihat terlebih dahulu bahan olahan karet (bokar) yang akan di lelang. Getah karet itu berada di lima tempat berbeda dengan jarak cukup jauh. Lokasinya tersebar di dua kecamatan, yakni STM Hilir dan STM Hulu.

Menurut Sungkunen, dulu hampir semua warga Desa Kuta Jurung adalah petani karet. Namun, sepuluh tahun terakhir banyak warga yang menebang pohon karetnya, seiring anjloknya harga. Warga beralih membudidayakan tanaman kelapa sawit atau salak. "Ada 200 keluarga yang ada di Kuta Jurung, dulu semua punya kebun karet, sekarang tinggal 30 keluarga,” kata Sungkunen. Saat ini harga bokar di tingkat petani hanya Rp 7.000 hingga Rp 7.500 per kg. Namun, bersama Kelompok Tani Mbuah Page yang beranggota 100 orang, petani bisa mendapatkan harga getah Rp 8.000 hingga Rp 8.800 per kg. ”Harga karet kami ini tidak memadai lagi.  kalau harganya begini terus, dua tahun lagi bisa pokok karet kita ini ditebang semua karena tidak mungkin lagi dikerjakan,” kata Sungkunen yang memiliki lahan 4 hektar. Ia hanya mengerjakan satu hektar yang ia deres sendiri. 

Tiga hektar lainnya dibiarkan. Produktivitas tanamannya yang berusia 7-8 tahun itu menghasilkan 70 kg getah per minggu. Jika dirawat dengan baik, produktivitasnya bisa mencapai 150 kg getah per minggu. ”Tapi pupuk mahal, pupuk subsidi tidak ada,” kata Sungkunen. Harga pupuk NPK Phonska, terakhir ia beli Rp 750.000 per karung isi 50 kg, sedang pupuk subsidi Rp 150.000 per karung. Para petani mulai menebang pohon karet sejak harga menyentuh Rp 9.000 per kg. Padahal, petani karet baru sejahtera kalau harga 1 kg getah karet setara 1 kg harga beras. Untuk mendongkrak harga, para pengurus kelompok tani didukung kepala desa menggelar lelang, siang itu. Total ada 40 ton getah karet yang dilelang hari itu. (Yoga)

Sepanjang 2023, sektor industri hulu minyak dan gas bumi menghadapi tantangan yang beragam dan tidak mudah. Tantangan ini menjadi batu sandungan pemerintah untuk merealisasikan target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030. Sejumlah indikator utama sektor tersebut pun tercatat belum mampu mencapai target pada semester I/2023. Kendati di atas kertas pertumbuhan realisasi investasi hulu minyak dan gas (migas) cukup menggembirakan, tidak dapat menafikan bahwa capaian sektor hulu khususnya target lifting masih jauh di bawah target. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK migas) sepanjang semester I/2023 realisasi investasi migas tercatat US$5,7 miliar, tumbuh sekitar 21,3% dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$4,7 miliar. Realisasi lifting minyak sepanjang semester I/2023 mencapai 615.500 barel per hari (bph) meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 614.500. Namun, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target yakni sebesar 660.000 bph. Jadi, capaian lifting semester 1 pada tahun ini baru 93,2% dari target. Khusus untuk realisasi produksi gas, tercapai sebesar 5.308 juta kaki kubik per hari (MMscfd), turun 0,3% dibandingkan dengan semester 1/2022 sebesar 5.326 MMscfd. Sementara target produksi gas tahun ini dipatok 6.160 MMscfd. Tren transisi energi juga membuat beberapa perusahaan migas kelas kakap mengatur ulang strategi bisnisnya, karena harus memenuhi target environmental, social, governance (ESG), dan net zero emission atau NZE. Hal tersebut pada akhirnya berujung kepada perubahan dalam pola pengembangan proyek hulu migas di seluruh dunia, seperti pemasangan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) dan panel surya yang membutuhkan investasi tambahan. Salah satunya segera melakukan benchmarking pengembangan hulu migas nasional dengan negara lain agar mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Jadi, daya saing sektor hulu migas nasional menjadi lebih unggul dibandingkan dengan negara lain.

Para menteri ekonomi ASEAN mengagendakan pertemuan dengan India dan Rusia secara terpisah pekan depan. Pertemuan ini diharapkan jadi sarana diplomasi pangan, khususnya terkait pasokan beras dan gandum yang berpotensi menciut di pasar dunia akibat kebijakan kedua negara. ASEAN Economic Ministers (AEM) Meeting ke-55 menjadwalkan pertemuan dengan India dan Rusia pada Senin (21/8). Pertemuan dengan Rusia dijadwalkan pada pagi hari, sedangkan India pada siang hari. Kedua pertemuan itu merupakan bagian dari rangkaian AEM Meeting ke-55 yang berlangsung pada 17-22 Agustus 2023 di Semarang, Jateng, dalam rangka keketuaan Indonesia di ASEAN.

Pada Juli lalu, Rusia menarik partisipasinya dalam Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam (Black Sea Grains Initiative). Hal ini berpotensi meningkatkan harga gandum dunia karena ketersediaannya di pasar internasional berkurang. Setelah itu, India memutuskan membatasi ekspor beras jenis non-basmati sehingga berpotensi menurunkan pasokan pasar dunia dan menyebabkan kenaikan harga. Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyebutkan, Indeks harga gandum Juli 2023 naik 1,6 % dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan indeks harga beras meningkat 2,8 %. Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid menyatakan, ASEAN-BAC mendukung upaya yang berorientasi pada ketahanan pangan di ASEAN ujarnya seusai pertemuanASEAN-BAC ke-98 di Semarang, Jumat (18/8). (Yoga)

Pembayaran utang pemerintah atas selisih antara harga beli dan harga jual atau rafaksi minyak goreng kepada para pengusaha ritel masih menuai polemik. Hal ini mengakibatkan para pengusaha ritel akan menempuh berbagai cara, termasuk jalur hukum, agar utang rafaksi tersebut segera dibayarkan. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) RoyNMandey, Jumat (18/8/2023), mengatakan, para pengusaha masih belum diberikan kejelasan mengenai pembayaran utang rafaksi minyak goreng oleh pemerintah. Padahal, sejumlah upaya telah ditempuh agar pemerintah membayar. (Yoga)