JAKARTA,ID-Pemerintah memiliki cita-cita besar yakni mencapai kemandirian energi nasional. Namun, untuk merealisasikan itu butuh sejumlah strategi mengingat kebutuhan energi terus meningkat sementara pasokan energi makin terbatas. Karenanya, pemerintah terus mengoptimalkan  sumber daya energi yang ada, tidak hanya fosil, juga energi baru terbarukan (EBT) yang sejalan dengan target pencapaian Net Zero Emission pada 2060. Kemandirian energi tercapai jika tiga kriteria utama terpenuhi, pertama aksebilitas, yaitu kemampuan unutk mendapatkan akses energi. Hal itu terkait dengan ketersediaan  infrastruktur. Kedua daya beli masyarakat terhadap energi dan ketiga adalah ketersediaan energi. "Jepang dan Singapura misalnya, mereka mengelola itu dengan baik memastikan negaranya mendapatkan pasokan. Ini bagian dari kedaulatan. Kita juga lambat laun menuju ke arah sana," menurut komaidi Notonegoro kepada Investor Daily di Jakarta. (Yetede)

Pemerintah berencana menyusun regulasi untuk mencegah makanan terbuang, baik sebelum maupun setelah diolah. Kerugian ekonomi akibat fenomena ini mencapai triliunan rupiah per tahun. Indonesia dapat berkaca pada negara lain dalam menyusun dan menerapkan regulasi itu. Laporan Kementerian PPN / Bappenas menyebut, kehilangan dan pemborosan makanan (food loss and waste/FLW) mengakibatkan kerugian ekonomi pada setiap tahap rantai pasok makanan. Dalam rentang tahun 2000-2019, FLW mencapai 23-48 juta ton per tahun. Kerugian ekonominya Rp 213 triliun-Rp 551 triliun per tahun atau 4-5 % PDB Indonesia per tahun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan, besaran tumpukan FWL setara dengan 115-184 kg per kapita per tahun. Padahal, makanan-makanan itu jika dapat dimaksimalkan penggunaannya berpotensi dikonsumsi 61-125 juta orang atau 29-47 % populasi Indonesia. ”Dalam hal ini, pemerintah, kemudian DPR, menginisiasi (masalah) ini perlu diregulasi,” ujar Arief dalam seminar ”Komitmen dan Aksi Bersama Transformasi Sistem Pangan Melalui Upaya Pencegahan Food Waste di Indonesia”, di Jakarta, Jumat (29/9). (Yoga) 

Rulan (54) bergegas setelah mendapat kabar Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jabar, terbakar, Rabu (27/9) sekitar pukul 20.00. Ia tidak bisa menyelamatkan barang dagangannya di kios Blok A. Ia dan pedagang lain tidak berdaya saat api cepat menyebar dan membesar. ”Habis semua, tidak ada satu pun dagangan pakaian terselamatkan. Saya datang sudah gede apinya. Hanya bisa pasrah,” kata Rulan, Jumat (29/9) di lokasi pasar. Akibat kebakaran itu, Rulan mengalami kerugian Rp 700 juta. ”Mungkin lebih. Yang pasti ini saya rugi besar,” katanya. Hingga Kamis (28/9) pukul 13.30, asap pekat masih menyelimuti gedung utama di Blok A dan B Pasar Leuwiliang. Sejumlah pedagang tampak mengais-ngais barang dagangannya di tengah hawa panas. Setidaknya 66 petugas dan 16 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

Ujang (68), pedagang pakaian di Blok A, hanya bisa berdiri menatap lapaknya yang hangus terbakar. Tidak banyak barang yang bisa ia selamatkan karena api cepat menyebar. Ia hanya berharap, pascakebakaran bisa segera berjualan kembali sehingga tak terus merugi. Pemerintah diharapkan juga bisa memberikan bantuan ke pada pedagang yang terdampak agar bisa melanjutkan roda ekonomi. Akibat kebakaran itu, dari total 590 kios, sebanyak 550 kios terbakar. Selanjutnya, dari 641 los, 580 los terbakar. Sementara dari total 835 lapak tenda, yang terbakar sebanyak 450 lapak. Di luar itu, ada total 1.619 lapak yang terbakar dan 2.066 pedagang terdampak. Bupati Bogor Iwan Setiawan menyadari kebakaran Pasar Leuwiliang merugikan pedagang. Insiden itu juga berdampak pada warga yang hendak membeli barang untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Pasar yang berdiri tahun 2004 itu merupakan pasar terbesar di Kabupaten Bogor selatan. Karena dinilai penting dan roda ekonomi harus terus berputar, menurut Iwan, Pasar Leuwiliang perlu segera direvitalisasi. Pasar sementara juga perlu disiapkan agar para pedagang bisa segera berjualan. (Yoga) 

Embel-embel impor membuat barang dinilai lebih berkelas. Di sisi lain, barang impor produksi massal berharga murah sehingga menekan produk dalam negeri. Topik perihal social commerce mencuat, yang dipicu, antara lain, barang impor yang dijual lewat platform digital dan kios-kios di Pasar Tanah Abang yang sepi. Pemerintah, melalui Permendag, lantas menegaskan, e-commerce tidak boleh menyatu dengan medial sosial dalam satu platform. Hal lain, kedua platform itu tak boleh menjual produknya sendiri, tetapi menjual UMKM (Kompas.id, 27/9). Kedua hal itu disebutkan dalam Permendag No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Permendag itu merupakan revisi atas Permendag No 50/2020.

Di balik riuh rendah pembahasan soal social commerce, ada persoalan lain yang tak kalah mendesak  untuk dituntaskan. Persoalan itu berupa kekuatan industri di dalam negeri untuk menghasilkan produk yang diperlukan masyarakat. Produk berkualitas dengan harga murah dan mudah diperoleh akan membuat masyarakat berpaling dari barang impor. Berdasarkan data BPS, impor pada Januari-Agustus 2023 senilai 147,178 miliar USD. Dari jumlah itu, 72,92 % berupa bahan baku/penolong, 17,57 % barang modal, dan 9,51 % berupa barang konsumsi. Barang impor, yang dijual melalui berbagai platform, ada di mana-mana. (Yoga) 

Dengan konsumsi minyak makan 23,87 juta ton setiap tahun, India menjadi pasar penting minyak sawit. Namun, citra minyak sawit di negara berpopulasi 1,4 miliar itu terus menurun dan hanya dikonsumsi kelas menengah ke bawah. Hal itu dipicu munculnya citra negatif minyak sawit di kelas menengah atas. ”Minyak sawit dapat memenuhi permintaan global minyak nabati berkelanjutan. Namun, kampanye negatif kelapa sawit harus dihentikan,” kata Wakil Mendag RI, Jerry Sambuaga saat memberikan sambutan pada Konferensi Minyak Nabati Berkelanjutan (SVOC) di kota Mumbai, India, Rabu (27/9).

Dalam konferensi yang diselenggarakan Dewan Negara-negara Produsen Minyak Kelapa Sawit (CPO) itu, Jerry menyebut, India merupakan salah satu negara tujuan ekspor minyak sawit terbesar. Pada 2022, ekspor minyak sawit Indonesia ke India mencapai 5,5 juta ton dengan nilai 5,6 miliar USD. India memenuhi kebutuhan minyak makan dengan impor yang mencapai 16,5 juta ton dari sejumlah negara.  Minyak sawit menjadi sumber utama kebutuhan minyak makan India dengan porsi 33 %. Sedangkan minyak kedelai 24 %, minyak mustar 16 %, minyak bunga matahari 8 %, dan sisanya dari sumber lain. Saat ini minyak sawit di India hanya dikonsumsi kelas menengah ke bawah, rumah makan, hotel, restoran, dan katering. Dengan menyasar kelas menengah, potensi peningkatan konsumsi minyak sawit di India sangat besar. (Yoga) 

Kekeringan panjang akibat dampak El Nino tidak hanya memengaruhi produksi beras. Fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal itu juga akan menyebabkan penurunan produksi dan harga komoditas ekspor Indonesia, seperti CPO, karet, dan kopi. Berdasarkan kajian Tim Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, El Nino dapat memengaruhi sejumlah komoditas perkebunan yang diekspor Indonesia dan Malaysia. Untuk CPO, misalnya, El Nino ekstrem dapat menurunkan produksi komoditas itu pada 3-6 bulan ke depan. ”Dengan asumsi dasar tidak ada faktor lain yang memengaruhi (cateris paribus), produksi CPO diperkirakan dapat turun 3-7 % dan harganya dapat naik sekitar 4-10 %,” kata Vice President for Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani, Selasa (26/9) di Jakarta.

Selain CPO, El Nino juga akan memengaruhi 60 % tanaman kopi Indonesia. BPS mencatat, pada 2022, perkebunan dan produksi kopi di Indonesia masing-masing seluas 1,25 juta hektar dan sebanyak 794.800 ton. Begitu juga karet. Merujuk data BPS dan Statista, luas perkebunan dan produksi karet Indonesia pada 2022 masing-masing 3,83 juta hektar dan 3,14 juta ton. Menurut Dendi, penurunan produksi kopi diperkirakan bisa mencapai 15-20 % karena lebih sensitif terhadap cuaca. Adapun karet, penurunan produksinya relatif kecil, diperkirakan sekitar 2 %. ”Harga karet alam pada 2023 dan 2024 akan relatif stabil, masing-masing diperkirakan 1,5 USD per kg dan 1,6 USD per kg. Sementara harga kopi bisa meningkat sekitar 15 %,” ujarnya. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Pemerintah menjamin pasokan bahan baku industri baterai nasional serta komponen energi terbarukan di Indonesia. Hal ini seiring dengan penetapan 47 jenis mineral  kritis dalam Keputusan  Menteri ESDM Nomor 296.K/M.01.MEM.B/2023 tentang Penetapan Jenis Komoditas yang Tergolong dalam kalsifikasi Mineral Kritis. Beleid yang ditetapkan pada 14 September 2023 itu menjelaskan pertimbangan penetapan mineral  kritis guna menjamin pasokan bahan baku mineral bagi Industri startegis di dalam negeri, dan peningkatan perekonomian pertahanan dan keamanan nasional. Mineral kritis yang diperlakukan dalam industri baterai nasional di antaranya nikel, kobalt, timah, aluminium, dan tembaga. Sedangkan bahan baku yang dibutuhkan untuk komponen energi terbarukan seperti panel surya yakni silika.  Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan, mineral kritis sangat penting sebagai bahan baku dari komponen produk yang diprediksi akan sangat banyak dibutuhkan di masa mendatang. (Yetede)