Aksi meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional makin serius dilakukan untuk mendukung transisi energi. Perumusan tarif khusus untuk listrik dari konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi berbasis energi bersih pun disiapkan untuk menarik minat investor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang mengkaji opsi tarif listrik gabungan atau hibrida untuk program konversi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD menjadi berbasis energi baru terbarukan (EBT). Direktur Jenderal EBT dan Konversi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan, penggodokan opsi tersebut dilakukan untuk memastikan program konversi PLTD dapat dilakukan, sehingga bisa memastikan keberlanjutan pasokan listrik bersih. Tarif hibrida tersebut pun dinilai bisa menarik investor untuk ikut berperan dalam program konversi PLTD yang hingga kini banyak digunakan di wilayah terpencil. Menurutnya, Kementerian ESDM akan terus mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menyelesaikan lelang konversi PLTD di tengah upaya pemerintah menekan emisi karbon. Terlebih, saat ini harga minyak mentah dunia masih berada di level yang relatif tinggi. Untuk diketahui, PLN memang sedang melakukan lelang proyek dedieselisasi PLTD. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa lelang program dedieselisasi tahap 1 itu bakal menyasar 94 lokasi yang terbagi ke dalam dua klaster, yakni wilayah barat dan timur Indonesia. Rencananya, PLTD yang masuk ke dalam program itu akan digantikan oleh panel surya dengan potensi 200 megawatt (MW).

Di sisi lain, terdapat potensi investasi tambahan pada battery energy storage systems (BESS) sebesar 350 MWh pada tahap awal tersebut. Selanjutnya, potensi pengembangan tambahan untuk tahap dua dan tiga mencapai 800 MWp panel surya. Adapun, hak pengelolaan diberikan selama 20 tahun sejak commercial operation date atau COD. Secara keseluruhan, setidaknya ada sekitar 5.200 unit PLTD berkapasitas 2,37 gigawatt (GW) di 2.130 lokasi yang akan dialihkan melalui program dedieselisasi tersebut dengan menggunakan tiga skema, yakni pertama, konversi PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga EBT berkapasitas 500 MW. Kedua, konversi PLTD ke gas (gasifikasi) dengan kapasitas 598 MW. Ketiga, perluasan jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW. Iwa Garniwa, Pakar Energi Universitas Indonesia, meminta pemerintah untuk memberikan insentif maupun subsidi terhadap tarif listrik dari pembangkit listrik EBT untuk memastikan konversi PLTD yang dilakukan saat ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Fabby Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), mengatakan bahwa pengelompokan wilayah dalam proses lelang konversi PLTD menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pengembang pembangkit listrik swasta. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Arthur Simatupang sempat mengatakan bahwa independent power producer (IPP) terus mengkaji peluang untuk ikut berpartisipasi dalam program konversi PLTD. “Para pengembang swasta tentunya akan melakukan kajian terlebih dahulu, feasibility study, analisa dampak lingkungan, ekspektasi return dari proyek konversi dan lainnya,” katanya.

JAKARTA,ID-PT Trimegah Bangun Persada Tbk (TRIM) atau harita Nickel membuka peluang kolaborasi dengan mitra strategis baru untuk dua proyek nikel, yakni pabrik nikel high Pressure Acid Leach (HPAL) senilai Rp17,9 triliun dan pabrik nikel Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Proyek yang berlokasi di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara tersebut, ditargetkan mulai beroperasi dalam  dua tahun ke depan. Hingga saat ini, kami tengah bermitra dengan Lygend Resources & Technology untuk PT Obi Nickel Cobalt (ONC) dan PT karunia Permai Sentosa (KPS). Kedepannya, kami tidak  menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan pihak lain  yang dapat  berpotensi menjadi mitra  startegis baru," kata Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk Roy Arman Arfandy kepada Investor Daily, kamis (5/10/2023)

Dengan stok yang masih berlimpah, pada September lalu India memangkas impor minyak nabati hingga 19 % dibandingkan impor pada Agustus. ”Persediaan minyak nabati telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa karena rekor impor pada bulan Juli dan Agustus,” kata Rajesh Patel dari GGN Research, sebuah lembaga penelitian di bidang industri pertanian di India, Rabu (4/10). ”Itulah alasan mengapa importir minyak nabati melakukan jeda pembelian saat ini”.

Menurut Solvent Extractors’ Association of India (SEA), sebuah asosiasi perdagangan minyak nabati India, stok minyak nabati India saat ini mencapai lebih dari 3,7 juta ton. Pada September tahun lalu, stok minyak nabati India hanya 2,4 juta ton. Pemangkasan volume impor itu diduga bakal memengaruhi pasokan minyak nabati global dan berdampak pada harga komoditas tersebut. Yang patut diperhatikan adalah sebagian besar minyak nabati yang diimpor India merupakan CPO. Apabila dibandingkan dengan pembelian pada Agustus, impor minyak sawit India pada September pun terpangkas hingga 26 % menjadi 830.000 ton. Saat ini India mengimpor CPO asal Indonesia, Malaysia, dan Thailand. (Yoga) 

Langkah terobosan diperlukan Indonesia untuk menggaet pendanaan proyek-proyek transisi energi yang membutuhkan biaya besar, misalnya dengan memadukan mekanisme pendanaan dengan kredit karbon atau monetisasi karbon sehingga diharapkan memberi keyakinan akan pengembalian investasi. Senior Partner and Managing Partner of McKinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan, di Jakarta, Rabu (4/10), mengatakan, pendanaan dan teknologi menjadi tantangan dalam percepatan transisi energi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan skema pendanaan, yang sesuai dengan cara Indonesia. ”Salah satu opsi ialah menciptakan kredit karbon (komoditas penurunan emisi yang diperdagangkan). Perlu diciptakan mekanisme agar karbon dimonetisasi sehingga memberi return of investment kepada para pengusaha,” ujar Tan.

Dari hitungan McKinsey, untuk seluruh Asia, diperlukan harga kredit karbon di atas 11 USD per ton CO2. Oleh karena itu, kata Tan, diperlukan validasi dan verifikasi kredit karbon tersebut sehingga diharapkan dapat mendanai secara tidak langsung proyeknya. Mengenai hibah (grant), imbuh Tan, akan bergantung pada pemberi donasi. ”Tentu kita tidak bisa mendikte. Namun, kita bisa mencoba ciptakan mekanisme pendanaan berbasis bisnis. Kalau harga kredit karbon 11 USD per ton dianggap valid, mungkin bisa menjadi perimbangan (offset) dari pajak karbon mereka, di negara-negara maju, misalnya,” katanya. Ia menambahkan, dalam mengembangkan transisi energi, bisa saja mengandalkan skema pendanaan tradisional, tetapi hasilnya tak akan bisa optimal. Oleh karena itu, perlu alternative yang membuat investasi masuk akal (make sense) dari sisi pengembalian investasinya. (Yoga) 

Pasar komoditas dunia terfragmentasi pasca perang Rusia-Ukraina. Banyak negara yang membatasi perdagangan komoditas, terutama pangan dan mineral sehingga harganya melonjak tinggi. Jika tidak segera diatasi, ketahanan pangan dan transisi hijau bisa terancam. Ketahanan pangan bahkan semakin tertekan akibat dampak cuaca ekstrem. Hal itu mengemuka dalam laporan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang Fragmentasi Geoekonomi Mengancam Ketahanan Pangan dan Transisi Energi Bersih. Laporan itu merupakan salah satu bagian dari Tinjauan Ekonomi Dunia IMF Oktober 2023 yang dirilis, Selasa (3/10) di Washington, AS, waktu setempat. IMF menyebutkan, pada 2022, kerugian ekonomi dunia akibat fragmentasi komoditas sebesar 0,3 % dari PDB global yang senilai 101,003 triliun USD.

Nilai kerugian itu masih relatif kecil karena ada efek penyeimbang di negara-negara produsen dan konsumen kendati beban terbesarnya ditanggung negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan. Namun, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan dapat mengalami kerugian ekonomi jangka panjang rata-rata 1,2 % PDB. Bagi beberapa negara, kerugiannya bisa mencapai 2 % PDB. Faktor penyebab yang paling dominan adalah gangguan impor pangan karena negara-negara tersebut sangat bergantung pada pangan yang didatangkan dari negara lain. Fragmentasi pasar komoditas global menjadi dua blok geopolitik itu mencuat sejak perang Rusia-Ukraina. Hal itu dapat menyebabkan perbedaan harga yang besar antar blok pendukung Rusia, termasuk China, dan pendukung Ukraina, seperti AS dan Uni Eropa, khususnya komoditas pertanian dan mineral. (Yoga) 

Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon kembali terlihat ada transaksi. Sebelumnya, dalam empat hari terakhir perdagangan, bursa karbon sepi peminat. Sejak 27 September hingga 3 Agustus 2023, IDXCarbon tidak mencatatkan transaksi sama sekali alias nihil. Padahal Bursa Karbon Indonesia sudah resmi meluncur pada 26 September 2023. Merujuk data IDXCarbon, volume transaksi karbon mencapai 14 tCO2 pada Rabu (4/10). Sepanjang hari nilai transaksi itu mencapai sekitar Rp 974.400. Transaksi itu terjadi di pasar reguler. Hanya saja, harga unit karbon IDTBS mengalami penurunan dari Rp 77.000 per tCO2 menjadi Rp 69.600 per tCO2 di akhir perdagangan. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik menuturkan bahwa pada dasarnya likuiditas bursa karbon tidak sama dengan bursa saham. "Dan karena ini masih dalam tahap awal, jumlah pengguna jasa juga belum cukup banyak," jelas dia, Rabu (4/10). Untuk menggenjot likuiditas, BEI selaku penyelenggara Bursa Karbon akan gencar sosialisasi dan pertemuan denga perusahaan yang potensial. "Dengan begitu, harapannya jumlah penawaran dan permintaan cukup banyak sehingga bursa karbon akan lebih likuid," kata Jeffrey.

Kuartal IV/2023 menjadi momentum bagi emiten-emiten penambang batu bara untuk memacu operasional guna mencapai target produksi sepanjang tahun ini. Di sisi lain, kinerja emiten di sektor ini bakal dipengaruhi oleh fenomena El-Nino yang berimbas terhadap cuaca kering dan suhu bumi yang lebih hangat. Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Dileep Srivastava mengatakan emiten tambang kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim itu menargetkan volume produksi batu bara 75 juta ton hingga 80 juta ton pada 2023. Menurutnya, tidak ada revisi dari target awal BUMI.  “Tidak ada perubahan dari guidance awal kami. Produksi ini meningkat dibanding 70 juta ton pada 2022,” kata Srivastava kepada Bisnis, Rabu (4/10). Sebelumnya, Srivastava menuturkan BUMI akan memaksimalkan pendapatan dan margin dengan produksi campuran yang optimal sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Hal tersebut untuk menghindari penumpukan inventaris. BUMI, menurutnya, juga akan mengoptimalkan semua biaya dan harga. Di sisi lain, tantangan untuk kinerja BUMI akan datang dari peningkatan tarif royalti batu bara, harga bahan bakar yang tinggi, serta fluktuasi harga batu bara.  “Penolakan pendanaan untuk sektor batu bara dalam proyek diversifikasi juga menjadi tantangan,” tuturnya. Dihubungi terpisah, Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Niko Chandra mengatakan harga batu bara akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di antaranya kondisi cuaca. Dia melanjutkan, PTBA optimistis dapat menjaga kinerja tetap positif pada 2023. Menurut Niko, PTBA telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga agar kondisi keuangan PTBA tetap sehat. Langkah-langkah tersebut di antaranya adalah mengoptimalkan pencapaian kinerja operasional, hingga melakukan efisiensi pada seluruh proses bisnis perusahaan. Dari sisi penjualan, lanjut Niko, PTBA akan memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri. Terpisah, emiten tambang Grup Sinar Mas, PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) memperkirakan pendapatan hingga akhir tahun mencapai US$3 miliar. Presiden Direktur Golden Energy Mines Bonifasius memperkirakan pendapatan GEMS dapat mencapai US$3 miliar, dengan margin profit sekitar 15%. Dalam risetnya, analis Ciptadana Sekuritas Thomas Radityo mempertahankan peringkat netral untuk sektor batu bara. Menurutnya, harga batu bara yang menghangat berpotensi mendorong emiten penambang batu bara untuk menghasilkan peningkatan arus kas dalam 1—2 tahun ke depan.

Deputi Bidang pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Thomas Umbu Pati tena Bolodadi mengatakan, Dato Sri Tahir telah mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan berkomitmen untuk membangun rumah sakit dengan investasi mencapai Rp500 miliar. “Tim Mayapada didampingi oleh tim OIKN langsung meninjau lokasi WP 1B untuk memastikan desain arsitektur sesuai kondisi topografi lahan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pembangunan Rumah Sakit Mayapada segera terwujud untuk melayani masyarakat di IKN,” katanya, Rabu (4/10). Targetnya, kata dia, groundbreaking Rumah Sakit Mayapada itu akan dilaksanakan pada 1 November 2023, dengan estimasi pembangunan dapat dirampungkan pada April 2024. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Ber­usaha OIKN Indra Yuwana menyebut komitmen yang disampaikan oleh Mayapada Group membuktikan bahwa investor dalam negeri dalam posisi mendukung penuh megaproyek tersebut. Sebelumnya, OIKN menyampaikan beberapa investor swasta siap menggarap pusat perbelanjaan, mal, rumah sakit, pusat olahraga, hingga hotel dengan nilai sekitar Rp40 triliun.

Pemerintah bersiap membuka opsi impor beras sebanyak 1,5 juta ton pada akhir 2023 guna menjaga cadangan beras pemerintah tetap pada level aman. Kepala Badan Pangan Nasio­nal (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan opsi tersebut muncul seiring produksi beras yang mengalami defisit hingga akhir tahun. “Setelah November 1,5 juta ton, pokoknya apapun kami kerjakan. Kalau memang kurang, kenapa enggak? Pilih mana, punya stok atau tidak punya stok?” katanya saat ditemui di Pasar Rawamangun Jakarta, Rabu (4/10). Arief mengatakan impor beras akan dilakukan secukupnya untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah (CDP) dan stabilisasi harga. Saat ini, penyerapan dari petani sulit dilakukan oleh Perum Bulog lantaran harga yang terlampau tinggi. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan total beras impor yang sudah didatangkan Bulog sebanyak 1,7 juta ton dari kuota 2 juta ton. Adapun, 300.000 ton sisanya masih dalam proses untuk didatangkan. Pemerintah menargetkan impor beras 2 juta ton rampung pada November 2023. Sebagai antisipasi menjaga stok beras akhir tahun di saat risiko penurunan produksi karena El Nino, dia mulai menjajaki potensi impor beras apabila kuota tambahan diperlukan di akhir tahun, salah satunya dari China. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey membeberkan bahwa lonjakan harga beras menjadi kendala mereka dalam pengadaan stok. Bahkan, sebagian besar ritel telah menghadapi harga pembelian beras di produsen hampir mendekati HET beras premium.