Pemerintah memberi peluang bagi para investor untuk berpartisipasi dalam lelang 49 wilayah kerja minyak dan gas yang sepanjang 2020 hingga semester pertama 2023 dikembalikan kepada negara atau terminasi. Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Noor Arifin Muhammad, putusan itu diambil setelah evaluasi berkala enam bulanan dari realisasi komitmen pasti kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). “Memang setelah jangka waktu eksplorasi ternyata tidak ditemukan [migas] maka sama kontraktornya itu dikembalikan,” kata Noor saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/10). Sebagian besar terminasi wilayah kerja (WK) itu disebabkan karena kontrak eksplorasi yang memang sudah berakhir, risiko subsurface dan pertimbangan internal perusahaan. Sementara itu, beberapa WK terminasi telah berhasil ditawarkan kembali menjadi blok baru, seperti WK Akimeugah I dan Akimeugah II yang berada di daratan Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Kedua WK dengan luasan konsesi masing-masing 10.791 kilometer persegi dan 12.987 kilometer persegi itu telah dilelang ulang pada pergelaran Indonesian Oil and Gas (IOG) ke-4 di Nusa Dua Convention Center pada September lalu. Sementara itu, bekas WK terminasi lainnya, Bengara I telah mendapat kontraktor baru, Texcal Mahato EP FZCO lewat penetapan pemenang lelang WK Tahap I Tahun 2023pada Juli lalu. Adapun komitmen pasti 3 tahun pertama itu sudah menghitung 2 studi G&G dan 1 sumur eksplorasi. Blok itu berlokasi di daratan Kalimantan Utara, dengan luas area 922,17 kilometer dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 91 juta barel setara minyak (MMBOE).

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 dalam Pasal 28 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan, pemerintah memutuskan pengelola WK migas yang akan berakhir kontrak kerja sama paling lambat setahun menjelang berakhirnya kontrak. Dalam kesempatan berbeda, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak mengajukan permohonan pengelolaan wilayah kerja migas terminasi eksplorasi pada tahun ini. Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Awang Lazuardi menuturkan perseroan lebih berfokus pada lelang terbuka WK eksplorasi yang ditawarkan pemerintah dalam beberapa putaran terakhir. Konsorsium PHE menggandeng Posco International Corporation untuk memenangkan WK Bunga dengan komitmen pasti 3 tahun pertama mencapai US$4 juta dan bonus tanda tangan US$100.000. Sementara itu, konsorsium PHE mengajak Eni Indonesia Limited untuk menggarap Blok Peri Mahakam dengan komitmen pasti 3 tahun pertama mencapai US$7,2 juta dan bonus tanda tangan US$50.000. Lelang untuk WK Sangkar dimenangkan oleh perusahaan afiliasi Pertamina, yaitu PT Saka Eksplorasi Timur dengan komitmen pasti 3 tahun pertama sebesar US$3 juta dan bonus tanda tangan US$50.000. Terkait dengan pembalikan harga minyak mentah saat ini, Noor Arifin berharap momentum kenaikan harga minyak mentah yang didorong sentimen konflik antara Israel dan Palestina, dapat dimanfaatkan KKKS untuk mendorong program yang lebih masif. Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai adanya area tak tergarap (sleeping area) dari sejumlah blok migas menunjukkan iklim investasi hulu migas di dalam negeri belum kompetitif. Menurut Pri, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) belum menaruh prioritas pada investasi hulu migas di dalam negeri.

Cadangan logam nikel dalam negeri  semakin menipis di tengah pengembangan hilirisasi tambang yang masif. Indonesia berkejaran dengan waktu untuk mengejar manfaat hilirisasi sebesar-besarnya yang saat ini belum sepenuhnya ”menetes” hingga lapis masyarakat terbawah. Pengembangan kapasitas SDM jadi tantangan terbesar untuk mewujudkan hilirisasi yang berkelanjutan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di daerah-daerah pertambangan masih di atas persentase penduduk miskin nasional yang pada 2022 mencapai 9,57 % total populasi. Sebagai contoh, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Morowali, Sulteng, sebagai sentra nikel nasional adalah Rp 831,8 juta, tertinggi di antara 13 kabupaten/kota penghasil tambang lainnya. Namun, tingkat kemiskinan di Morowali masih terhitung tinggi, yakni 12,58 % dari total populasi, di atas rata-rata nasional.

Menurut Kepala Center of Trade Industry and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, faktor yang memunculkan ketimpangan itu adalah minimnya suplai tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri. Hilirisasi di sektor pertambangan umumnya bersifat padat teknologi sehingga membutuhkan suplai tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi pula. ”Kuncinya, bagaimana kita bisa menghadirkan suplai tenaga kerja lokal dengan skill yang sesuai dengan permintaan dari investasi yang masuk,” kata Andry, Senin (9/10). Menurut dia, Indonesia berkejaran dengan waktu, cadangan nikel di dalam negeri semakin menipis seiring masifnya eksplorasi tambang dan hilirisasi. Berdasarkan data Indonesian Mining Association (IMA), umur cadangan nikel berdasarkan bijih produksi per tahun hanya tersisa 20 tahun. (Yoga)

Kemendagri meminta Kementan merekonsiliasi data data realisasi tanam padi dan produksi beras dengan kementerian atau lembaga terkait untuk membuktikan kecocokan data dengan kondisi riil di lapangan. Hal itu mengemuka dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Jakarta, Senin (9/10). Tito mengatakan, persoalan klasik terkait data produksi beras perlu diselesaikan. Kementan menyatakan tetap ada surplus beras tahun ini meskipun produksinya diperkirakan turun sebagai dampak El Nino. Namun, NFA, BPS, dan Bulog menyatakan produksi beras berkurang cukup signifikan sehingga harga beras melonjak tinggi. Bulog dan penggilingan kecil menengah bahkan kesulitan menyerap gabah petani.

”Saya berharap ada rekonsiliasi data produksi beras antara Kementan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Produksi beras di sejumlah daerah yang ada dalam data perlu dicek, bahkan dobel cek dengan mendatangi lokasi,” ujarnya. Permintaan Tito itu terkait pernyataan Kementan tentang data Perkiraan Prognosis Neraca Beras Indonesia Tahun 2023 yang bersumber dari hasil kerangka sampel area yang dirilis BPS. Selain itu, Kementan juga menilai kenaikan harga gabah dan beras yang terjadi tidak terkait dengan hukum permintaan dan penawaran. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menstabilkan harga beras di pasaran, melalui penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) baik dari dalam maupun luar negeri. Pasalnya, meski sudah ada tanda-tanda penurunan, harga beras masih dianggap mahal karena secara rerata masih 15%, diatas harga eceran tertinggi (HET). Secara khusus Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal di  Istana Kepresidenan, Senin (09/10/2023) guna membahas stabilitas harga eras, gula, hingga jagung. Ketiga komoditas pangan  itu mengalami kenaikan harga di pasaran. Hadir dalam rapat Plt Menteri pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi serta Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktur Utama  Perum Bulog Budi Waseso, dan Mendag Zulkifli Hasan. (Yetede)

Transisi ke energi bersih dan keberlanjutan menjadi misi utama seluruh negara di dunia. Bagi Indonesia yang kaya akan potensi dan punya pertumbuhan ekonomi yang baik, transisi energi harus segera dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Co-head of Climate Change Asia Pacific HSBC, Justin Wu. Justin menjelaskan emisi nol bersih atau net zero emission kini menjadi target bagi 90 persen ekonomi di dunia. “Sudah ada kemajuan. Setelah kita menetapkan ambisi ini, kita harus merefleksikan bagaimana mengimplementasikannya dan mewujudkannya. Dan ini hal yang sulit,” kata Justin. Menurut Justin, transisi energi ini penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tanpa energi hijau, ekonomi justru akan terhambat. Sebaliknya, proses transisi energi ini akan menghadirkan segudang potensi yang bisa menumbuhkan ekonomi. (Yetede)

Bursa Karbon yang diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo, Indonesia Carbon Xchange (IDX Carbon), pada 26 September 2023 sejatinya adalah langkah nyata Pemerintah untuk untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan emisi karbon sekaligus mewujudkan net zero emission pada 2060. Selain itu peluncuran tersebut juga sebagai implementasi atas isi perjanjian untuk menekan karbon dengan 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016 yang dikenal dengan Paris Agreement. Bursa Karbon sendiri merupakan implementasi dari POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yaitu sebuah perdagangan unit karbon antarpengguna industri yang menghasilkan karbon dioksida, teknisnya industri dengan tingkat emisi tinggi membeli unit karbon industri dengan emisi rendah. Langkah ini merupakan langkah strategis di tengah meningkatnya efek GRK yang mencapai 413,2 bagian per juta pada 2020. Peningkatan tersebut lebih tinggi daripada rata-rata tahunan selama dekade terakhir meski ada penurunan 5,6% dalam emisi karbondioksida dari bahan bakar fosil karena pembatasan mobilitas manusia sepanjang pandemi Covid-19. Data dari kantor iklim PBB disebutkan bahwa emisi global pada 2030 diproyeksikan menjadi 16% lebih tinggi dari 2022. Namun, untuk menuju net zero emission tidak bisa hanya mengandalkan perdagangan karbon saja. Karena penyebab GRK bukan hanya Karbon Dioksida (CO2), tetapi juga ada gas-gas lain yang turut berkontribusi, seperti; Belerang Dioksida (SO2) yaitu gas beracun dari gunung berapi, Nitrogen Monoksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO2) seperti seperti asap rokok, atau polutan dari kendaraan, kemudian ada juga Gas Metana (CH4). Dalam hal ini, Masyarakat secara umum juga perlu diajak berpartisipasi untuk menjaga lingkungan hijau yang bebas emisi. Karena tidak hanya industri saja yang berperan strategis dalam penanganan lingkungan hijau. Data dari Kementrian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyebab GRK adalah efek rumah kaca yang terdiri dari gas-gas, seperti: Uap Air (H20) 36%—70%, Karbon Dioksida (CO2) 9%—26%, Metana (CH4) 3%—7%. Pemerintah daerah pun juga sudah membuat perda-perda tentang Lingkungan Hijau. Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) misalnya, melalui Perda No. 13/2019 yang di dalamnya terdapat aturan teknis tentang pengelolaan sampah, bahkan sampai ada ketentuan pelarangan membuang sampah sembarangan, membakar sampah, dengan disertai sanksi dan pelanggaran pidana denda sampai Rp50 juta.

Indonesia memasuki babak baru dalam era perdagangan karbon seiring dengan hadirnya Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang dikembangkan PT Bursa Efek Indonesia. Peluncuran Bursa Karbon berlangsung pada Selasa (26/9). Perdagangan bursa karbon melalui IDXCarbon sudah berjalan hingga hari kesembilan pada, Senin (9/10). Sebagai ‘pemain’ baru, aktivitas perdagangan bursa karbon memang masih sepi. Pemain yang terlibat dalam aktivitas jual beli pun belum beranjak. Sejak pertama kali diperdagangkan, praktis baru Pertamina New and Renewable Energy yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Dalam IDXCarbon, unit karbon yang diperdagangkan oleh Pertamina New and Renewable Energy itu terdaftar dalam Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Sejauh ini, proyek Pertamina NRE itu satu-satunya yang tercatat di IDXCarbon. Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy sudah teregistrasi dalam data aksi perubahan iklim Sistem Registrasi Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, melihat proyek yang teregistrasi di SRN PPI, prospek perdagangan karbon di Indonesia punya peluang menjanjikan. Data Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim mencatat sampai dengan 2021, terdapat 3.102 penanggung jawab dengan jumlah kegiatan aksi perubahan iklim sebanyak 9.317. Dari sisi kegiatan yang teregister tercatat 239 kegiatan, salah satunya yang dilakukan oleh Pertamina NRE. Kalkulasi kasar dari pemerintah, potensi nilai perdagangan bursa karbon di Indonesia diperkirakan hingga Rp3.000 triliun.

Direktur Utama Pertamina NRE Dannif Danusaputro mengatakan bahwa bahwa perdagangan perdana di IDXCarbon, Pertamina NRE berhasil memperdagangkan kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong Unit 5 dan 6 dengan volume sekitar 864.000 ton CO2e yang dihasilkan selama periode 2016—2020. Dannif menuturkan sebelum melakukan perdagangan di IDXCarbon, perusahaan yang akan melakukan aktivitas jual beli karbon wajib memiliki akun dan ketersediaan kredit karbon di Sistem Registri Nasio­nal (SRN) milik KLHK. Dari sisi sasaran yang hendak dituju dengan perdagangan karbon, Dannif menjelaskan terdapat dua hal yang ingin digapai. Pertama, perdagangan karbon merupakan satu prioritas Pertamina NRE dalam mendukung aspirasi net zero emission Pertamina serta aspirasi keberlanjutan dan transisi energi Indonesia. Kedua, Pertamina NRE ingin menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi karbon melalui partisipasi dalam perdagangan di IDXCarbon. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan perkembangan perdagangan bursa karbon yang belum se­atraktif bursa saham. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan perkembangan perdagangan bursa karbon yang belum se­atraktif bursa saham. Advisory Partner Grant Thornton Indonesia Ciwi Paino mengapresiasi langkah pemerintah dalam pembentukan bursa perdagangan karbon. Menurutnya kehadiran bursa karbon melengkapi instrumen-instrumen pengurangan emisi yang telah diatur oleh pemerintah sebelumnya. Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greepeace Indonesia Arie Rompas, skema carbon offset dan trading menjadi satu bentuk izin untuk terus melakukan polusi, dan mengalihkan perhatian dari upaya nyata mengurangi emisi.

Beragam tantangan dalam upaya meningkatkan porsi energi baru terbarukan atau EBT di dalam bauran energi tidak membuat pemerintah kehabisan akal. Menyasar energi alternatif hingga menggandeng mitra pendanaan baru menjadi prioritas yang dutekuni pemerintah. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menggandeng Export Development Canada (EDC) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur di Indonesia, khususnya inovasi dan pembangunan di sektor energi terbarukan. Presiden Direktur IIF Reynaldi Hermansjah mengatakan bahwa secara resmi kerja sama tersebut telah ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU pada 26 September 2023 di Jakarta. “Melalui MoU ini, IIF dan EDC akan menjajaki peluang baru berupa potensi pembiayaan dan layanan konsultasi bagi perusahaan Kanada yang memiliki bisnis operasional di Indonesia,” katanya akhir pekan lalu. Senior VP Corporate and International Group EDC Sven List menyebut IIF memiliki pengetahuan dan keahlian yang andal dalam pembiayaan proyek infrastruktur, termasuk proyek energi terbarukan. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melirik besarnya potensi bioenergi sebagai salah satu sumber energi masa depan. Apalagi, bioenergi dapat dikembangkan untuk menggantikan energi fosil di sektor transportasi, ketenagalistrikan, industri, dan rumah tangga. “Indonesia mempunyai potensi bioenergi sumber biomassa yang sangat besar, yaitu setara dengan 56,97 GW listrik, dan pada 2060 Indonesia akan membangun lebih dari 700 GW pembangkit listrik energi terbarukan, di mana 60 GW berasal dari pembangkit listrik bioenergi,” kata Ego Syahrial, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi. Sementara itu, Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) mendorong pelaku industri untuk beralih ke energi biomassa dalam rangka transisi energi menuju bauran energi baru dan terbarukan. “Salah satu strategi pengembangan sumber daya energi terbarukan adalah melalui pemanfaatan bioenergi atau biomassa,” kata Ketua Umum MEBI Milton S. Pakpahan.

JAKARTA – Ratusan polisi berkumpul di dekat pintu masuk The Sultan Hotel and Residence Jakarta sejak Rabu pagi, 4 Oktober lalu. Mereka bersiaga mengamankan lokasi hotel bertaraf internasional itu setelah Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) meminta PT Indobuildco, perusahaan yang menaungi Hotel Sultan, mengosongkan lahan di kawasan tersebut. Saor Siagian, pengacara PPKGBK, mengatakan bahwa pengosongan lahan dilakukan karena hak guna bangunan (HGB) yang dikantongi PT Indobuildco telah habis masa berlakunya pada 2023. Selain pengosongan, PT Indobuildco tetap diharuskan membayar royalti yang nilainya masih dihitung berkisar Rp 600 miliar. ”Kewajiban ini merujuk pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin Nomor 1744 pada 1971,” ujar Saor dalam penjelasannya kepada Tempo, pekan lalu. Pembayaran royalti menjadi kewajiban PT Indobuildco seiring dengan terbitnya izin dari Gubernur Ali Sadikin kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan tanah Blok 15 Komplek Gelora Bung Karno. (Yetede)

Rapat kerja nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada akhir bulan lalu ternyata tidak memutuskan siapa tokoh yang akan disandingkan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Yang digaungkan dalam hajatan itu justru tentang ketahanan pangan. Apakah ini untuk mengkritik gagalnya proyek food estate yang dikelola Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersuara keras soal kegagalan ini. “Hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terlaksana dengan baik. Itu merupakan suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ucapnya.

Adapun Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyebutkan sudah berbisik kepada calon presiden Ganjar. Isi bisikannya, sehari setelah dilantik (sebagai presiden), langsung laksanakan program ketahanan pangan. Teknisnya disiapkan sekarang. Apakah artinya Jokowi juga gagal melaksanakan kebijakan itu? Atau bahkan dia tak punya program sama sekali sehingga meminta Ganjar menyiapkannya dari sekarang? Kriteria ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tecermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya. Juga aman, merata, dan terjangkau.

Data Global Food Security Index (GFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis The Economist dan Corteva—perusahaan sains bidang pangan—menempatkan ketahanan pangan Indonesia pada 2022 di urutan ke-69 dari 113 negara. Capaian ini di bawah rata-rata indeks global yang sebesar 62,2. Apa artinya? Indonesia, yang dikenal sebagai negara agraris, tak bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Beras sebagai kebutuhan pokok masih tergantung impor. Juga kedelai, gula, bahkan garam. (Yetede)