”Di mana pangan lokal Manggarai? Saya tidak menemukannya selama di Labuan Bajo ini. Pagi ini saya mencari makanan lokal di hotel ini juga tidak ada,” kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal yang kami temui dalam semiloka di Labuan Bajo, Senin (14/8). Kegelisahan Rinna beralasan. Semiloka yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang itu membahas transformasi sistem pangan di NTT, yang di antaranya menekankan pentingnya pangan lokal. Namun, seperti lazimnya hotel-hotel lain di sana, tak ada menu lokal tersaji, bahkan sekadar ubi, jagung, atau pisang rebus pun tak ada. Padahal, NTT kaya dengan jenis pangan itu.

”Pangan lokal seharusnya bisa diintegrasikan dengan kegiatan wisata yang saat ini sudah tumbuh. Dinas pariwisata sebenarnya bisa mewajibkan hotel agar menyediakan pangan lokal,” kata Rinna. Menu pangan lokal di NTT seperti tersisih di tanah sendiri. Hal ini sebenarnya bisa menandakan ketidakpercayaan diri masyarakat menampilkan pangan lokal mereka. Serfia Owa (59), petani yang juga  Ketua Aliansi Perempuan Mandiri Manggarai Barat, mengatakan, anak-anak muda saat ini tidak lagi mengenal dan mengonsumsi pangan lokal. Bahkan, anak-anak saat diberi pangan lokal kerap menolak karena tidak terbiasa. ”Saya kira ini juga terjadi di banyak kampung di NTT,” kata Serfia, yang tinggal di Kampung Munting Kajang, Kecamatan Komodo. (Yoga)

BMKG memprakirakan, El Nino akan memuncak pada Oktober 2023 dan berakhir pada Maret 2024. Namun, musim kemarau akibat dampak fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal itu akan berakhir secara bertahap pada November 2023. Hal itu terjadi lantaran ada pergantian angina yang membawa uap air yang bakal memicu hujan pada November 2023. Kementan memperkirakan awal musim tanam (MT) I padi di sejumlah daerah lumbung beras akan dimulai pada November dan Desember 2023. Sementara itu, di daerah aliran irigasi Waduk Kedungombo, Jateng, yakni Demak, Kudus, dan Grobogan, MT I berlangsung sejak awal Oktober 2023. El Nino masih berpotensi memengaruhi MT I padi di sejumlah daerah.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak Hery Sugihartono, Selasa (10/10) mengatakan, petani di Kecamatan Gajah, Dempet, dan Karanganyar, Kabupaten Demak, mulai menanam padi sejak awal Oktober 2023 sehingga panen diperkirakan terjadi pada Januari 2024. Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Undaan di Kabupaten Kudus, serta Kecamatan Purwodadi, Klambu, dan Godong, Kabupaten Grobogan. ”Untuk menghemat dan meratakan pembagian air, aliran air irigasi dari Bendung Klambu (salah satu infrastruktur jaringan irigasi Waduk Kedongombo) digilir tiga kali sehari. Namun, kami tetap khawatir sumber air irigasi bisa habis karena hujan masih belum terjadi hingga kini,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Untuk mengoptimalkan MT I, Hery berharap pemerintah perlu mengantisipasinya dengan hujan buatan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah berencana melanjutkan proyek lumbung pangan (food estate) gula dan beras di Marauke, Papua Selatan. Hal itu dibahas  dalam rapat terbatas  food estate di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/10/2023). "Kami berdiskusi  soal food estate. Pak Presiden  ingin ada satu kawasan  terintegrasi, masif, dan fokus pada pangan dan energi," kata pelaksana tugas ( plt) Menteri Pertanian (Mentan) Arief pada komoditas beras  dan gula dalam proyek tersebut  Prasetyo Adi usai mengikuti rapat itu. Arief menjelaskan pemerintah akan fokus pada komoditas beras dan gula dalam proyek tersebut. Sebab, potensi pasar dua komoditas itu didalam  negeri sangat besar. Apalagi, Indonesia memiliki banyak lahan produktif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga ikut dalam rapat mengatakan, luas wilayah food estate pada tahap pertama  mencapai 200 ribu hektare  (ha). (Yetede)

JAKARTA,ID-PLN Energi Indonesia (PLN EPI) menyepakati nota kesepahaman (MoU) dengan PT Elektrika Konstruksi Nusantara (EKN) dalam pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit menjadi cofiring Biomassa. Kesepakatan ini diakukan pada acara Indonesia International Heating Technology Exhibition (HEATECH) di JIEXPO Jakarta, Jumat (6/10). MoU ini disaksikan secara langsung oleh Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Trois Dilisusendi, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBT), Milton Pakpahan, serta Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan (MKI) Kalimantan Barat, M. Ariyanto. Dalam sambutannya Trois Dilisusendi menyampaikan apresiasi pada ke dua pihak yang telah bersepakat memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit sebagai co-firing Biomassa di pemangkit listrik tenaga uap (PLTU). (Yetede)

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus mengganas. Berdasarkan Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas area yang terbakar per Agustus lalu sudah mencapai 267 ribu hektare. Angka ini sudah melampaui luas area terbakar pada 2022, yang seluas 204.894 hektare. Menurut saya, area terbakar akan meluas, bahkan dapat melebihi angka pada 2021, yakni 358 ribu hektare, ataupun pada 2020, yang seluas 296 ribu hektare. Prediksi ini saya sampaikan karena sampai sekarang KLHK tak kunjung merilis data area terbakar per September 2023.

Yang membikin miris, kebakaran tahun ini juga marak terjadi di banyak kawasan konservasi. Padahal area tersebut penting untuk menjaga simpanan karbon di bumi; melestarikan manfaat ekosistem, seperti air bersih dan udara sejuk; serta menjaga keberagaman hayati kita. Parahnya, kebakaran tahun ini dipicu oleh fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang. Namun kondisi tersebut bukanlah penyebab utama. Saya cenderung menyatakan kebakaran parah pada tahun ini lebih disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian kebakaran, khususnya sistem pencegahan, dari tingkat pusat sampai tingkat tapak. (Yetede)

Pemerintah memberi peluang bagi para investor untuk berpartisipasi dalam lelang 49 wilayah kerja minyak dan gas yang sepanjang 2020 hingga semester pertama 2023 dikembalikan kepada negara atau terminasi. Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Noor Arifin Muhammad, putusan itu diambil setelah evaluasi berkala enam bulanan dari realisasi komitmen pasti kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). “Memang setelah jangka waktu eksplorasi ternyata tidak ditemukan [migas] maka sama kontraktornya itu dikembalikan,” kata Noor saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/10). Sebagian besar terminasi wilayah kerja (WK) itu disebabkan karena kontrak eksplorasi yang memang sudah berakhir, risiko subsurface dan pertimbangan internal perusahaan. Sementara itu, beberapa WK terminasi telah berhasil ditawarkan kembali menjadi blok baru, seperti WK Akimeugah I dan Akimeugah II yang berada di daratan Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Kedua WK dengan luasan konsesi masing-masing 10.791 kilometer persegi dan 12.987 kilometer persegi itu telah dilelang ulang pada pergelaran Indonesian Oil and Gas (IOG) ke-4 di Nusa Dua Convention Center pada September lalu. Sementara itu, bekas WK terminasi lainnya, Bengara I telah mendapat kontraktor baru, Texcal Mahato EP FZCO lewat penetapan pemenang lelang WK Tahap I Tahun 2023pada Juli lalu. Adapun komitmen pasti 3 tahun pertama itu sudah menghitung 2 studi G&G dan 1 sumur eksplorasi. Blok itu berlokasi di daratan Kalimantan Utara, dengan luas area 922,17 kilometer dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 91 juta barel setara minyak (MMBOE).

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 dalam Pasal 28 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan, pemerintah memutuskan pengelola WK migas yang akan berakhir kontrak kerja sama paling lambat setahun menjelang berakhirnya kontrak. Dalam kesempatan berbeda, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak mengajukan permohonan pengelolaan wilayah kerja migas terminasi eksplorasi pada tahun ini. Direktur Pengembangan dan Produksi PHE Awang Lazuardi menuturkan perseroan lebih berfokus pada lelang terbuka WK eksplorasi yang ditawarkan pemerintah dalam beberapa putaran terakhir. Konsorsium PHE menggandeng Posco International Corporation untuk memenangkan WK Bunga dengan komitmen pasti 3 tahun pertama mencapai US$4 juta dan bonus tanda tangan US$100.000. Sementara itu, konsorsium PHE mengajak Eni Indonesia Limited untuk menggarap Blok Peri Mahakam dengan komitmen pasti 3 tahun pertama mencapai US$7,2 juta dan bonus tanda tangan US$50.000. Lelang untuk WK Sangkar dimenangkan oleh perusahaan afiliasi Pertamina, yaitu PT Saka Eksplorasi Timur dengan komitmen pasti 3 tahun pertama sebesar US$3 juta dan bonus tanda tangan US$50.000. Terkait dengan pembalikan harga minyak mentah saat ini, Noor Arifin berharap momentum kenaikan harga minyak mentah yang didorong sentimen konflik antara Israel dan Palestina, dapat dimanfaatkan KKKS untuk mendorong program yang lebih masif. Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai adanya area tak tergarap (sleeping area) dari sejumlah blok migas menunjukkan iklim investasi hulu migas di dalam negeri belum kompetitif. Menurut Pri, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) belum menaruh prioritas pada investasi hulu migas di dalam negeri.

Cadangan logam nikel dalam negeri  semakin menipis di tengah pengembangan hilirisasi tambang yang masif. Indonesia berkejaran dengan waktu untuk mengejar manfaat hilirisasi sebesar-besarnya yang saat ini belum sepenuhnya ”menetes” hingga lapis masyarakat terbawah. Pengembangan kapasitas SDM jadi tantangan terbesar untuk mewujudkan hilirisasi yang berkelanjutan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di daerah-daerah pertambangan masih di atas persentase penduduk miskin nasional yang pada 2022 mencapai 9,57 % total populasi. Sebagai contoh, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Morowali, Sulteng, sebagai sentra nikel nasional adalah Rp 831,8 juta, tertinggi di antara 13 kabupaten/kota penghasil tambang lainnya. Namun, tingkat kemiskinan di Morowali masih terhitung tinggi, yakni 12,58 % dari total populasi, di atas rata-rata nasional.

Menurut Kepala Center of Trade Industry and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, faktor yang memunculkan ketimpangan itu adalah minimnya suplai tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri. Hilirisasi di sektor pertambangan umumnya bersifat padat teknologi sehingga membutuhkan suplai tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi pula. ”Kuncinya, bagaimana kita bisa menghadirkan suplai tenaga kerja lokal dengan skill yang sesuai dengan permintaan dari investasi yang masuk,” kata Andry, Senin (9/10). Menurut dia, Indonesia berkejaran dengan waktu, cadangan nikel di dalam negeri semakin menipis seiring masifnya eksplorasi tambang dan hilirisasi. Berdasarkan data Indonesian Mining Association (IMA), umur cadangan nikel berdasarkan bijih produksi per tahun hanya tersisa 20 tahun. (Yoga)

Kemendagri meminta Kementan merekonsiliasi data data realisasi tanam padi dan produksi beras dengan kementerian atau lembaga terkait untuk membuktikan kecocokan data dengan kondisi riil di lapangan. Hal itu mengemuka dalam rapat pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Jakarta, Senin (9/10). Tito mengatakan, persoalan klasik terkait data produksi beras perlu diselesaikan. Kementan menyatakan tetap ada surplus beras tahun ini meskipun produksinya diperkirakan turun sebagai dampak El Nino. Namun, NFA, BPS, dan Bulog menyatakan produksi beras berkurang cukup signifikan sehingga harga beras melonjak tinggi. Bulog dan penggilingan kecil menengah bahkan kesulitan menyerap gabah petani.

”Saya berharap ada rekonsiliasi data produksi beras antara Kementan dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Produksi beras di sejumlah daerah yang ada dalam data perlu dicek, bahkan dobel cek dengan mendatangi lokasi,” ujarnya. Permintaan Tito itu terkait pernyataan Kementan tentang data Perkiraan Prognosis Neraca Beras Indonesia Tahun 2023 yang bersumber dari hasil kerangka sampel area yang dirilis BPS. Selain itu, Kementan juga menilai kenaikan harga gabah dan beras yang terjadi tidak terkait dengan hukum permintaan dan penawaran. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah mengerahkan segala upaya untuk menstabilkan harga beras di pasaran, melalui penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) baik dari dalam maupun luar negeri. Pasalnya, meski sudah ada tanda-tanda penurunan, harga beras masih dianggap mahal karena secara rerata masih 15%, diatas harga eceran tertinggi (HET). Secara khusus Presiden Joko Widodo menggelar rapat internal di  Istana Kepresidenan, Senin (09/10/2023) guna membahas stabilitas harga eras, gula, hingga jagung. Ketiga komoditas pangan  itu mengalami kenaikan harga di pasaran. Hadir dalam rapat Plt Menteri pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi serta Menteri koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktur Utama  Perum Bulog Budi Waseso, dan Mendag Zulkifli Hasan. (Yetede)

Transisi ke energi bersih dan keberlanjutan menjadi misi utama seluruh negara di dunia. Bagi Indonesia yang kaya akan potensi dan punya pertumbuhan ekonomi yang baik, transisi energi harus segera dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Co-head of Climate Change Asia Pacific HSBC, Justin Wu. Justin menjelaskan emisi nol bersih atau net zero emission kini menjadi target bagi 90 persen ekonomi di dunia. “Sudah ada kemajuan. Setelah kita menetapkan ambisi ini, kita harus merefleksikan bagaimana mengimplementasikannya dan mewujudkannya. Dan ini hal yang sulit,” kata Justin. Menurut Justin, transisi energi ini penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tanpa energi hijau, ekonomi justru akan terhambat. Sebaliknya, proses transisi energi ini akan menghadirkan segudang potensi yang bisa menumbuhkan ekonomi. (Yetede)