Bursa Karbon yang diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo, Indonesia Carbon Xchange (IDX Carbon), pada 26 September 2023 sejatinya adalah langkah nyata Pemerintah untuk untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan emisi karbon sekaligus mewujudkan net zero emission pada 2060. Selain itu peluncuran tersebut juga sebagai implementasi atas isi perjanjian untuk menekan karbon dengan 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016 yang dikenal dengan Paris Agreement. Bursa Karbon sendiri merupakan implementasi dari POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yaitu sebuah perdagangan unit karbon antarpengguna industri yang menghasilkan karbon dioksida, teknisnya industri dengan tingkat emisi tinggi membeli unit karbon industri dengan emisi rendah. Langkah ini merupakan langkah strategis di tengah meningkatnya efek GRK yang mencapai 413,2 bagian per juta pada 2020. Peningkatan tersebut lebih tinggi daripada rata-rata tahunan selama dekade terakhir meski ada penurunan 5,6% dalam emisi karbondioksida dari bahan bakar fosil karena pembatasan mobilitas manusia sepanjang pandemi Covid-19. Data dari kantor iklim PBB disebutkan bahwa emisi global pada 2030 diproyeksikan menjadi 16% lebih tinggi dari 2022. Namun, untuk menuju net zero emission tidak bisa hanya mengandalkan perdagangan karbon saja. Karena penyebab GRK bukan hanya Karbon Dioksida (CO2), tetapi juga ada gas-gas lain yang turut berkontribusi, seperti; Belerang Dioksida (SO2) yaitu gas beracun dari gunung berapi, Nitrogen Monoksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO2) seperti seperti asap rokok, atau polutan dari kendaraan, kemudian ada juga Gas Metana (CH4). Dalam hal ini, Masyarakat secara umum juga perlu diajak berpartisipasi untuk menjaga lingkungan hijau yang bebas emisi. Karena tidak hanya industri saja yang berperan strategis dalam penanganan lingkungan hijau. Data dari Kementrian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyebab GRK adalah efek rumah kaca yang terdiri dari gas-gas, seperti: Uap Air (H20) 36%—70%, Karbon Dioksida (CO2) 9%—26%, Metana (CH4) 3%—7%. Pemerintah daerah pun juga sudah membuat perda-perda tentang Lingkungan Hijau. Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) misalnya, melalui Perda No. 13/2019 yang di dalamnya terdapat aturan teknis tentang pengelolaan sampah, bahkan sampai ada ketentuan pelarangan membuang sampah sembarangan, membakar sampah, dengan disertai sanksi dan pelanggaran pidana denda sampai Rp50 juta.

Indonesia memasuki babak baru dalam era perdagangan karbon seiring dengan hadirnya Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon yang dikembangkan PT Bursa Efek Indonesia. Peluncuran Bursa Karbon berlangsung pada Selasa (26/9). Perdagangan bursa karbon melalui IDXCarbon sudah berjalan hingga hari kesembilan pada, Senin (9/10). Sebagai ‘pemain’ baru, aktivitas perdagangan bursa karbon memang masih sepi. Pemain yang terlibat dalam aktivitas jual beli pun belum beranjak. Sejak pertama kali diperdagangkan, praktis baru Pertamina New and Renewable Energy yang menyediakan unit karbon dari Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Dalam IDXCarbon, unit karbon yang diperdagangkan oleh Pertamina New and Renewable Energy itu terdaftar dalam Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK). Sejauh ini, proyek Pertamina NRE itu satu-satunya yang tercatat di IDXCarbon. Proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy sudah teregistrasi dalam data aksi perubahan iklim Sistem Registrasi Nasional Perubahan Iklim (SRN PPI) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, melihat proyek yang teregistrasi di SRN PPI, prospek perdagangan karbon di Indonesia punya peluang menjanjikan. Data Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim mencatat sampai dengan 2021, terdapat 3.102 penanggung jawab dengan jumlah kegiatan aksi perubahan iklim sebanyak 9.317. Dari sisi kegiatan yang teregister tercatat 239 kegiatan, salah satunya yang dilakukan oleh Pertamina NRE. Kalkulasi kasar dari pemerintah, potensi nilai perdagangan bursa karbon di Indonesia diperkirakan hingga Rp3.000 triliun.

Direktur Utama Pertamina NRE Dannif Danusaputro mengatakan bahwa bahwa perdagangan perdana di IDXCarbon, Pertamina NRE berhasil memperdagangkan kredit karbon dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong Unit 5 dan 6 dengan volume sekitar 864.000 ton CO2e yang dihasilkan selama periode 2016—2020. Dannif menuturkan sebelum melakukan perdagangan di IDXCarbon, perusahaan yang akan melakukan aktivitas jual beli karbon wajib memiliki akun dan ketersediaan kredit karbon di Sistem Registri Nasio­nal (SRN) milik KLHK. Dari sisi sasaran yang hendak dituju dengan perdagangan karbon, Dannif menjelaskan terdapat dua hal yang ingin digapai. Pertama, perdagangan karbon merupakan satu prioritas Pertamina NRE dalam mendukung aspirasi net zero emission Pertamina serta aspirasi keberlanjutan dan transisi energi Indonesia. Kedua, Pertamina NRE ingin menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi karbon melalui partisipasi dalam perdagangan di IDXCarbon. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan perkembangan perdagangan bursa karbon yang belum se­atraktif bursa saham. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menuturkan pihaknya tidak terlalu khawatir dengan perkembangan perdagangan bursa karbon yang belum se­atraktif bursa saham. Advisory Partner Grant Thornton Indonesia Ciwi Paino mengapresiasi langkah pemerintah dalam pembentukan bursa perdagangan karbon. Menurutnya kehadiran bursa karbon melengkapi instrumen-instrumen pengurangan emisi yang telah diatur oleh pemerintah sebelumnya. Menurut Ketua Tim Kampanye Hutan Greepeace Indonesia Arie Rompas, skema carbon offset dan trading menjadi satu bentuk izin untuk terus melakukan polusi, dan mengalihkan perhatian dari upaya nyata mengurangi emisi.

Beragam tantangan dalam upaya meningkatkan porsi energi baru terbarukan atau EBT di dalam bauran energi tidak membuat pemerintah kehabisan akal. Menyasar energi alternatif hingga menggandeng mitra pendanaan baru menjadi prioritas yang dutekuni pemerintah. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menggandeng Export Development Canada (EDC) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur di Indonesia, khususnya inovasi dan pembangunan di sektor energi terbarukan. Presiden Direktur IIF Reynaldi Hermansjah mengatakan bahwa secara resmi kerja sama tersebut telah ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU pada 26 September 2023 di Jakarta. “Melalui MoU ini, IIF dan EDC akan menjajaki peluang baru berupa potensi pembiayaan dan layanan konsultasi bagi perusahaan Kanada yang memiliki bisnis operasional di Indonesia,” katanya akhir pekan lalu. Senior VP Corporate and International Group EDC Sven List menyebut IIF memiliki pengetahuan dan keahlian yang andal dalam pembiayaan proyek infrastruktur, termasuk proyek energi terbarukan. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melirik besarnya potensi bioenergi sebagai salah satu sumber energi masa depan. Apalagi, bioenergi dapat dikembangkan untuk menggantikan energi fosil di sektor transportasi, ketenagalistrikan, industri, dan rumah tangga. “Indonesia mempunyai potensi bioenergi sumber biomassa yang sangat besar, yaitu setara dengan 56,97 GW listrik, dan pada 2060 Indonesia akan membangun lebih dari 700 GW pembangkit listrik energi terbarukan, di mana 60 GW berasal dari pembangkit listrik bioenergi,” kata Ego Syahrial, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi. Sementara itu, Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) mendorong pelaku industri untuk beralih ke energi biomassa dalam rangka transisi energi menuju bauran energi baru dan terbarukan. “Salah satu strategi pengembangan sumber daya energi terbarukan adalah melalui pemanfaatan bioenergi atau biomassa,” kata Ketua Umum MEBI Milton S. Pakpahan.

JAKARTA – Ratusan polisi berkumpul di dekat pintu masuk The Sultan Hotel and Residence Jakarta sejak Rabu pagi, 4 Oktober lalu. Mereka bersiaga mengamankan lokasi hotel bertaraf internasional itu setelah Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) meminta PT Indobuildco, perusahaan yang menaungi Hotel Sultan, mengosongkan lahan di kawasan tersebut. Saor Siagian, pengacara PPKGBK, mengatakan bahwa pengosongan lahan dilakukan karena hak guna bangunan (HGB) yang dikantongi PT Indobuildco telah habis masa berlakunya pada 2023. Selain pengosongan, PT Indobuildco tetap diharuskan membayar royalti yang nilainya masih dihitung berkisar Rp 600 miliar. ”Kewajiban ini merujuk pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin Nomor 1744 pada 1971,” ujar Saor dalam penjelasannya kepada Tempo, pekan lalu. Pembayaran royalti menjadi kewajiban PT Indobuildco seiring dengan terbitnya izin dari Gubernur Ali Sadikin kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan tanah Blok 15 Komplek Gelora Bung Karno. (Yetede)

Rapat kerja nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada akhir bulan lalu ternyata tidak memutuskan siapa tokoh yang akan disandingkan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Yang digaungkan dalam hajatan itu justru tentang ketahanan pangan. Apakah ini untuk mengkritik gagalnya proyek food estate yang dikelola Menteri Pertahanan Prabowo Subianto? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersuara keras soal kegagalan ini. “Hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terlaksana dengan baik. Itu merupakan suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ucapnya.

Adapun Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyebutkan sudah berbisik kepada calon presiden Ganjar. Isi bisikannya, sehari setelah dilantik (sebagai presiden), langsung laksanakan program ketahanan pangan. Teknisnya disiapkan sekarang. Apakah artinya Jokowi juga gagal melaksanakan kebijakan itu? Atau bahkan dia tak punya program sama sekali sehingga meminta Ganjar menyiapkannya dari sekarang? Kriteria ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tecermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya. Juga aman, merata, dan terjangkau.

Data Global Food Security Index (GFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis The Economist dan Corteva—perusahaan sains bidang pangan—menempatkan ketahanan pangan Indonesia pada 2022 di urutan ke-69 dari 113 negara. Capaian ini di bawah rata-rata indeks global yang sebesar 62,2. Apa artinya? Indonesia, yang dikenal sebagai negara agraris, tak bisa memenuhi kebutuhan pangannya. Beras sebagai kebutuhan pokok masih tergantung impor. Juga kedelai, gula, bahkan garam. (Yetede)

Palembang - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, memberikan atensi khusus kepada penanganan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatera Selatan. Fatoni mengundang forum koordinasi pemerintah daerah (forkopimda) provinsi, bupati/wali kota se-Sumsel, forkopimda kabupaten/kota dan perusahaan terkait untuk membahas karhutla. Hadir pada pertemuan Rakor tersebut diantaranya Penjabat Gubernur Sumsel, Pangdam II/Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Wakil Ketua DPRD, Provinsi, Danlanal, Danlanud, Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri se-Sumsel.

"Hari ini kita kumpul untuk mencari solusi penanganan Karhutla. Ini bentuk komitmen bersama menyelesaikan kebakaran yang belakangan dirasakan masyarakat dampaknya," ujar Fatoni saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel di Auditorium Graha Bina Praja, Kamis, 5 Oktober 2023. Fatoni mengatakan kepala daerah dalam percepatan penanganan karhutla segera menyediakan anggaran penanganan. Dia menyebut sebenarnya anggaran belanja tidak terduga (BTT) bisa digunakan dalam keadaan darurat. (Yetede)

Hilirisasi nikel mulai menuai masalah. Kini, sejumlah perusahaan pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel kekurangan pasokan bijih nikel dari dalam negeri sehingga harus berebut pasokan dengan perusahaan lain. Bahkan sejumlah pengelola smelter nikel mulai mengimpor lagi bijih nikel dari Filipina demi memenuhi kebutuhannya. Alasannya, stok dan pasokan nikel dari dalam negeri semakin berkurang. Haykal Hubeis, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) menegaskan, melambatnya pasokan bijih nikel ini kontradiktif dengan gembar-gembor selama ini bahwa Indonesia merupakan sentra nikel dunia. Di sisi lain, para investor nikel terus menambah kapasitas smelter nikel tanpa diimbangi dengan eksplorasi sumber cadangan nikel baru. "Kita dihadang masalah short supply bijih nikel. Yang lebih meresahkannya, masalah ini datang tiba-tiba tanpa ada persiapan maupun pemberitahuan," kata Haykal kepada KONTAN, Jumat (6/10). Menurut Haykal, persoalan ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah agar segera dicari jalan keluarnya. Alexander Barus, Direktur Utama Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menyatakan, smelter nikel sudah membanjir sehingga mengerek permintaan bijih nikel. Di sisi lain, pasokan bijih nikel juga kian terbatas. "Jadi masalah sekarang adalah para smelter satu sama lain saling berebut bahan baku," ujarnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana berjanji akan memantau produksi bijih nikel sesuai dengan RKAB tahun ini. "Kita produksinya lebih dari cukup untuk di dalam negeri," ujarnya, Jumat (6/10). Ia menambahkan, proses penerbitan RKAB untuk nikel prosesnya terus berjalan.

Produsen minyak dan gas (migas) asal Amerika Serikat (AS) ExxonMobil Corporation akan mengakuisisi perusahaan migas AS, Pioneer Natural Resources Corp. Mengutip laporan Reuters, Jumat (6/10), nilai akuisisi ini mencapai US$ 60 miliar. Jika negosiasi berjalan mulus, sumber Reuters menyebut, Exxon dan Pioneer akan mencapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan. Juru bicara Exxon dan Pioneer menolak berkomentar. Yang pasti, langkah akuisisi Exxon terhadap Pioneer Natural akan menjadi aksi korporasi terbesar bagi Exxon. Ini setidaknya sejak Exxon memutuskan melakukan merger dengan Mobil pada tahun 1998, dengan nilai kesepakatan US$ 81 miliar. Permian Basin, yang membentang di sebagian Texas dan New Mexico, merupakan ladang migas paling diincar oleh pelaku industri energi AS. Salah satunya, karena biaya ekstraksi minyak dan gas alamnya relatif rendah. Pada kuartal kedua tahun ini, ExxonMobil memproduksi sekitar 620.000 boepd di Permian Basin.  Namun, angka produksi tersebut masih jauh dibandingkan produksi rata-rata Pioneer di wilayah tersebut sebesar 711.000 boepd pada periode yang sama. Dus, dengan mengakuisisi Pioneer, Exxon bisa menggenjot produksi. Akuisisi dinilai lebih baik bagi Exxon ketimbang mempertaruhkan dana besar untuk mengembangkan ladang minyak, yang belum terbukti cadangannya. "Mereka bisa menambah cadangan tanpa harus menggali lubang," kata Bill Smead, Kepala Investasi di Smead Capital Management.