Di tengah ancaman perubahan iklim, faktor non-alam terus menghantui sektor pertanian padi di Indonesia. Salah satunya adalah alih fungsi lahan sawah yang hingga saat ini terus terjadi. Merujuk data analisis Direktorat Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Kementerian ATR / BPN tahun 2019, rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah di Indonesia mencapai 100.000 hektar per tahun. Sementara itu, rata-rata kemampuan mencetak sawah hanya 60.000 hektar setahun. Artinya,terjadi selisih alih fungsi lahan sawah 40.000 hektar per tahunnya. Lebih luas daripada total area Kota Surabaya. Padahal, lahan menjadi salah satu faktor penting tercapainya target produksi padi di Indonesia. Hasil pengolahan regresi data panel yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan, setiap penambahan seribu hektar area lahan sawah akan mendorong peningkatan produksi padi sekitar 4.370 ton. Jadi, dengan alih fungsi lahan sawah di Indonesia saat ini, diperkirakan menurunkan produksi padi 174.800 ton setahun.

Daerah yang diperkirakan memiliki tren penurunan produksi padi terbesar secara nasional ini adalah Provinsi Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dengan fenomena yang hingga saat ini tak terbendung, target produksi padi 62 juta ton ditahun ini dan 65,4 juta ton pada tahun depan agaknya tidak mudah dicapai. Pasalnya, capaian sebelumnya pun meleset dari target yang ditetapkan pemerintah. Jajak pendapat harian Kompas pada 18-20 September 2023 menemukan hal serupa. Sepertiga responden berpendapat alih fungsi sawah menjadi lahan terbangun menjadi salah satu penyebab turunnya produksi padi di Indonesia, selain faktor iklim. ”Kalau dikaitkan dengan pembangunan, seharusnya ada relokasi. Berdasarkan UU Perlindungan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), setiap lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk pembangunan harus ada relokasi baru. Tapi, dalam praktiknya (di Kalsel) itu tidak terjadi, otomatis lahan tersebut berkurang,” ungkap Dwi Putra Kurniawan, Ketua Serikat Petani Indonesia wilayah Kalsel, saat ditemui di Banjarbaru, Minggu (1/10). (Yoga)

Pembiayaan investasi dengan skala besar dan memenuhi komitmen terhadap isu perubahan iklim, kebutuhan pendanaannya dapat dipenuhi melalui hadirnya bursa karbon di Indonesia. Korporasi pun melihat peluang itu sebagai alternatif penggalangan modal, termasuk memenuhi sasaran pengurangan emisi karbon ke depan. “Coba bayangkan, geotermal itu butuh investasi besar, risikonya juga besar, tapi jualannya listrik yang notabene sangat ketat diatur regulasi. Artinya, kalau transaksi karbon kredit di sini berkembang, harga bagus, bisa menghasilkan tambahan penghasilan bagi kami, tentu jadi sangat menarik mempercepat ekspansi,” ujar Presiden Direktur & CEO PT Supreme Energy, Nisriyanto. Supreme Energy merupakan pemain pembangkit swasta, Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP). Perusahaan itu tengah menggarap perluasan beberapa proyek geotermal yang berada di kawasan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatra Barat, serta di kawasan Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatra Selatan. Nisriyanto bercerita, selama ini proyek energi baru terbarukan (EBT), memiliki banyak calon pembeli karbon kredit. Hanya saja, harga yang ditawarkan tidak cocok dengan investasi yang sudah dikeluarkan. Senada, emiten energi dan tambang PT Indika Energy Tbk. (INDY) pun melihat keberadaan bursa karbon sebagai pelecut investasi ke sektor EBT. Ke depan, INDY berencana masuk bisnis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui Empat Mitra Indika Tenaga Surya. Wakil Direktur Utama dan CEO Grup INDY Azis Armand menuturkan hadirnya bursa karbon sebagai sinyal Indonesia menghargai setiap kegiatan penanggulangan iklim dari berbagai pihak, termasuk dari pelaku usaha. Pemain bisnis sektor transportasi seperti PT Blue Bird Tbk juga melihat kehadiran bursa karbon sebagai energi dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Menurut Direktur Utama Blue Bird Adrianto Djokosoetono, munculnya bursa karbon sebagai bentuk dukungan terhadap kualitas lingkungan. Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang melihat bursa karbon sebagai cerminan pemerintah telah mengambil jalan yang tepat untuk mendukung transisi energi. Sementara bagi pemain IPP yang telah atau tengah mengembangkan EBT, hadirnya bursa karbon menjadi semacam insentif dan pemberi semangat baru untuk terus memperbesar investasi ke sektor EBT. Sementara itu, Ketua Asosia­si Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Zulfan Hilal melihat bursa karbon akan membawa efek berganda dari sisi semakin masifnya pembangunan pembangkit listrik hydro power. Direktur Investasi CarbonX Dessi Yuliana menjelaskan proyek karbon terdekat yang dikembangkan perusahaan berada di Kalimantan Barat sekitar 20.000 hektare, terbagi 10.000 hektare untuk kegiatan restorasi dan 10.000 hektare untuk kegiatan konservasi.

JAKARTA,ID-Ketahanan pangan Indonesia dinilai lemah, lantaran produksi didalam negeri tidak sanggup menutup semua kebutuhan. Akibatnya, impor pangan  terjadi hampir setiap tahun. Bahkan, impor pangan membengkak begitu terjadi lonjakan harga pasar domestik. Contohnya, tahun ini, pemerintah memutuskan mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton, tertinggi sejak krisis moneter 1997, demi meredam lonjakan komoditas tersebut. Jumlah itu naik tajam dibandingkan 2022 sebanyak 429 ribu ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), September 2023, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan mencapai Rp12.900 per kg, naik sebesar 9,75% dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun harga beras kualitas medium dipenggilingan sebesar Rp12.685 per kg atau naik sebesar 11,59%. (Yetede)

JAKARTA,ID-Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menugasi Perum Bulog mengimpor beras 500 ribu ton jagung pakan sebagai salah satu langkah strategis menekan harga komoditas itu di tingkat peternak. Separuh dari kouta impor jagung  itu dijadwalkan tiba di Indonesia mulai bulan ini. Sembari menunggu kedatangan jagung dari luar negeri tersebut, Bulog diminta mematikan para peternak yang akan menjadi pembeli siaga. Berdasarkan Panel Harga Beras Bapanas, rerata harga nasional jagung di tingkat peternak pada 1 Oktober 2023 naik menjadi Rp 7.000 per kg. Kondisi itu karena harga jagung di tingkat produsen dan konsumen yang terus meningkat dan melampaui HAP (Harga Acuan Penjualan). Impor jagung pakan sebanyak 500 ribu ton akan ditugaskan kepada Bulog. Untuk menjaga harga ditingkat petani tetap baik, impor jagung itu dilakukan bertahap dan memastikan Bulog telah memiliki pembeli siaga dari kalangan peternak. (Yetede)

Lonjakan harga beras di pasar kembali memunculkan perdebatan tentang akurasi data beras nasional, baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Bukan baru kali ini kisruh data beras memicu polemik. Kementerian Pertanian ngotot produksi dalam negeri surplus. Namun,faktanya di lapangan, harga beras tetap tinggi. Ini yang membuat Kemendagri meminta dilakukan rekonsiliasi data antar-instansi agar sesuai kondisi riil di lapangan. Data Kementan, total produksi beras Januari-Desember 2023 tercatat 30,83 juta ton. Ditambah total beras impor Bulog 2,9 juta ton, stok akhir tahun diperkirakan 33,73 juta ton. Dengan kebutuhan setahun 30,84 juta ton, berarti akhir tahun ada surplus 2,89 juta ton (Kompas, 10/10).

Kementan menyebut harga beras tetap tinggi karena adanya anomali terkait kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga pupuk, benih, dan obat; ketidakefisienan biaya logistik atau distribusi; dan struktur pasar beras di Indonesia. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, urusan data beras tak pernah beres. Tak ada satu data beras yang presisi dan terkonsolidasi secara nasional, baik itu produksi, stok pemerintah di Bulog, maupun stok yang dimiliki oleh petani, konsumen, pedagang, dan penggilingan. Akibatnya, tak jarang kebijakan impor oleh pemerintah juga menjadi blunder, baik dari sisi waktu  maupun volume. (Yoga)

”Di mana pangan lokal Manggarai? Saya tidak menemukannya selama di Labuan Bajo ini. Pagi ini saya mencari makanan lokal di hotel ini juga tidak ada,” kata Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal yang kami temui dalam semiloka di Labuan Bajo, Senin (14/8). Kegelisahan Rinna beralasan. Semiloka yang diselenggarakan di salah satu hotel berbintang itu membahas transformasi sistem pangan di NTT, yang di antaranya menekankan pentingnya pangan lokal. Namun, seperti lazimnya hotel-hotel lain di sana, tak ada menu lokal tersaji, bahkan sekadar ubi, jagung, atau pisang rebus pun tak ada. Padahal, NTT kaya dengan jenis pangan itu.

”Pangan lokal seharusnya bisa diintegrasikan dengan kegiatan wisata yang saat ini sudah tumbuh. Dinas pariwisata sebenarnya bisa mewajibkan hotel agar menyediakan pangan lokal,” kata Rinna. Menu pangan lokal di NTT seperti tersisih di tanah sendiri. Hal ini sebenarnya bisa menandakan ketidakpercayaan diri masyarakat menampilkan pangan lokal mereka. Serfia Owa (59), petani yang juga  Ketua Aliansi Perempuan Mandiri Manggarai Barat, mengatakan, anak-anak muda saat ini tidak lagi mengenal dan mengonsumsi pangan lokal. Bahkan, anak-anak saat diberi pangan lokal kerap menolak karena tidak terbiasa. ”Saya kira ini juga terjadi di banyak kampung di NTT,” kata Serfia, yang tinggal di Kampung Munting Kajang, Kecamatan Komodo. (Yoga)

BMKG memprakirakan, El Nino akan memuncak pada Oktober 2023 dan berakhir pada Maret 2024. Namun, musim kemarau akibat dampak fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal itu akan berakhir secara bertahap pada November 2023. Hal itu terjadi lantaran ada pergantian angina yang membawa uap air yang bakal memicu hujan pada November 2023. Kementan memperkirakan awal musim tanam (MT) I padi di sejumlah daerah lumbung beras akan dimulai pada November dan Desember 2023. Sementara itu, di daerah aliran irigasi Waduk Kedungombo, Jateng, yakni Demak, Kudus, dan Grobogan, MT I berlangsung sejak awal Oktober 2023. El Nino masih berpotensi memengaruhi MT I padi di sejumlah daerah.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Demak Hery Sugihartono, Selasa (10/10) mengatakan, petani di Kecamatan Gajah, Dempet, dan Karanganyar, Kabupaten Demak, mulai menanam padi sejak awal Oktober 2023 sehingga panen diperkirakan terjadi pada Januari 2024. Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Undaan di Kabupaten Kudus, serta Kecamatan Purwodadi, Klambu, dan Godong, Kabupaten Grobogan. ”Untuk menghemat dan meratakan pembagian air, aliran air irigasi dari Bendung Klambu (salah satu infrastruktur jaringan irigasi Waduk Kedongombo) digilir tiga kali sehari. Namun, kami tetap khawatir sumber air irigasi bisa habis karena hujan masih belum terjadi hingga kini,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Untuk mengoptimalkan MT I, Hery berharap pemerintah perlu mengantisipasinya dengan hujan buatan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah berencana melanjutkan proyek lumbung pangan (food estate) gula dan beras di Marauke, Papua Selatan. Hal itu dibahas  dalam rapat terbatas  food estate di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/10/2023). "Kami berdiskusi  soal food estate. Pak Presiden  ingin ada satu kawasan  terintegrasi, masif, dan fokus pada pangan dan energi," kata pelaksana tugas ( plt) Menteri Pertanian (Mentan) Arief pada komoditas beras  dan gula dalam proyek tersebut  Prasetyo Adi usai mengikuti rapat itu. Arief menjelaskan pemerintah akan fokus pada komoditas beras dan gula dalam proyek tersebut. Sebab, potensi pasar dua komoditas itu didalam  negeri sangat besar. Apalagi, Indonesia memiliki banyak lahan produktif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga ikut dalam rapat mengatakan, luas wilayah food estate pada tahap pertama  mencapai 200 ribu hektare  (ha). (Yetede)

JAKARTA,ID-PLN Energi Indonesia (PLN EPI) menyepakati nota kesepahaman (MoU) dengan PT Elektrika Konstruksi Nusantara (EKN) dalam pemanfaatan limbah tandan kosong kelapa sawit menjadi cofiring Biomassa. Kesepakatan ini diakukan pada acara Indonesia International Heating Technology Exhibition (HEATECH) di JIEXPO Jakarta, Jumat (6/10). MoU ini disaksikan secara langsung oleh Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Trois Dilisusendi, Ketua Umum Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBT), Milton Pakpahan, serta Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan (MKI) Kalimantan Barat, M. Ariyanto. Dalam sambutannya Trois Dilisusendi menyampaikan apresiasi pada ke dua pihak yang telah bersepakat memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit sebagai co-firing Biomassa di pemangkit listrik tenaga uap (PLTU). (Yetede)

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terus mengganas. Berdasarkan Sistem Informasi Pemantauan Kebakaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas area yang terbakar per Agustus lalu sudah mencapai 267 ribu hektare. Angka ini sudah melampaui luas area terbakar pada 2022, yang seluas 204.894 hektare. Menurut saya, area terbakar akan meluas, bahkan dapat melebihi angka pada 2021, yakni 358 ribu hektare, ataupun pada 2020, yang seluas 296 ribu hektare. Prediksi ini saya sampaikan karena sampai sekarang KLHK tak kunjung merilis data area terbakar per September 2023.

Yang membikin miris, kebakaran tahun ini juga marak terjadi di banyak kawasan konservasi. Padahal area tersebut penting untuk menjaga simpanan karbon di bumi; melestarikan manfaat ekosistem, seperti air bersih dan udara sejuk; serta menjaga keberagaman hayati kita. Parahnya, kebakaran tahun ini dipicu oleh fenomena cuaca El Nino yang mengakibatkan kemarau panjang. Namun kondisi tersebut bukanlah penyebab utama. Saya cenderung menyatakan kebakaran parah pada tahun ini lebih disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian kebakaran, khususnya sistem pencegahan, dari tingkat pusat sampai tingkat tapak. (Yetede)