Lingkungan Hidup
( 5781 )Kekurangan Sumber Air, Petani Gagal Panen
Kekeringan lahan pertanian akibat kemarau panjang di Sultra terus
meluas. Sebanyak 1.177 hektar lahan mengalami gagal panen, lalu bertambah
ratusan hektar dalam dua pekan. Ribuan hektar sawah lainnya masih terancam. Jumono
(46), Ketua Kelompok Tani Ujung Bulu, Bombana, Sultra, mengungkapkan, kekeringan
membuat belasan hektar sawah gagal panen. Hal itu menyebabkan petani kesulitan
memenuhi kebutuhan hidup keluarga. ”Dari 42 hektar lahan sawah di kelompok
kami, 10 hektar itu betul-betul gagal panen. Selebihnya, kami panen dengan
kondisi kurang air. Jadi, hasilnya jauh di bawah rata-rata,” kata Jumono, saat
dihubungi, Kamis (5/10).
Ia menceritakan, biasanya satu hektar lahan sawah menghasilkan
5-6 ton gabah, tahun ini, mereka hanya menghasilkan 2 ton gabah, yang dijual
setengahnya dan sebagian disimpan untuk keluarga. Padahal, modal menggarap satu
hektar lahan berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta. Meski harga gabah basah naik
berkisar Rp 6.000 per kg, hasil panen masih jauh dari harapan. Gagal panen yang
terjadi, kata Jumono, karena sulitnya mendapatkan sumber air. Kondisi
persawahan yang mengandalkan curah hujan sangat terdampak dengan kekeringan panjang.
Bantuan pompa dari pemerintah tidak berfungsi karena tidak ada sumber air. (Yoga)
Dari ”Wild Card” Inflasi hingga Penyelewengan Beras Bulog
Lembaga Penelitian Makroekonomi ASEAN+3 (AMRO) menyebutkan
El Nino menjadi wild card atau faktor penentu inflasi di kawasan ASEAN+3. Meski
di Indonesia kenaikan harga beras yang berandil paling besar terhadap inflasi
tidak hanya akibat dampak El Nino, tetapi juga didorong ulah oknum yang menyelewengkan
beras Perum Bulog. AMRO, Rabu (4/10) merevisi naik proyeksi inflasi di kawasan ASEAN+3
serta pada 2023 dan 2024. ASEAN+3 merupakan negara-negara anggota ASEAN, serta
Jepang, China, dan Korea Selatan. Tingkat inflasi kawasan itu diperkirakan 6,5
% pada 2023 dan 3,8 % pada 2024, dinaikkan dari proyeksi inflasi pada Juli
2023, yakni 6,3 % pada 2023 dan 3,4 % pada 2024. Khusus Indonesia, AMRO justru
menurunkan perkiraan inflasi pada 2023 menjadi 3,8 % dari proyeksi Juli 2023
yang 3,9 %.
Proyeksi inflasi Indonesia pada 2024 tetap sama
dengan proyeksi tiga bulan lalu, yakni 2,8 %. Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor
mengatakan, kenaikan harga pangan dan energi global dalam beberapa bulan terakhir
telah memicu kekhawatiran terjadinya lonjakan harga komoditas. Lonjakan harga
komoditas itu dapat berimbas pada kenaikan inflasi. September 2023 harga
rata-rata beras nasional di tingkat eceran Rp 13.799 per kg, naik 5,61 % secara
bulanan dan 18,44 secara tahunan. Hal itu menjadikan beras sebagai komoditas
penyumbang utama inflasi September 2023 yang sebesar 0,19 % secara bulanan dan
2,28 % secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan itu
masing-masing 0,18 % dan 0,55 %.
Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan harga beras di
pasar masih tinggi meskipun operasi pasar beras telah digulirkan. Faktor
tersebut adalah penyelewengan beras Perum Bulog, yakni mengemas ulang beras
Bulog kemudian dijual dengan harga lebih tinggi. Dirut Perum Bulog Budi Waseso menyatakan,
ada oknum-oknum yang mengganti kemasan beras Bulog dengan kemasan beras premium.
Setelah itu, beras yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau itu dijual
kembali dengan harga lebih tinggi setara harga beras premium. (Yoga)
Saham Batubara Mulai Hangat Lagi
Terseret Turun Harga Logam Industri
Cahaya Terang dari Sektor Hulu Migas
Pendar cahaya terang mulai datang dari industri hulu minyak dan gas bumi atau migas nasional. Penemuan cadangan gas bumi dengan volume jumbo oleh Eni, perusahaan asal Italia, mendorong sentimen positif di industri yang tinggi modal dan risiko ini. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Eni menemukan cadangan gas di Wilayah Kerja North Ganal, sekitar 85 kilometer lepas pantai Kalimantan Timur. Proyeksi awal gas in place mencapai 5 trilion cubic feed (TCF). Adapun, proyeksi discovered resources lebih kurang 609 juta barel setara minyak. Data tersebut menjadikan temuan di sumur Geng North-1 sebagai salah satu dari tiga besar temuan eksplorasi dunia pada tahun ini. Penemuan ini pun memberikan sinyal optimisme bahwa pencapaian target produksi minyak mentah 1 juta barel, dan produksi gas sebesar 12 billion standard cubic feet per day (BScFD) pada 2030, telah berada di jalur yang tepat. Penemuan cadangan gas raksasa ini makin memperkuat fakta bahwa potensi gas bumi di Tanah Air masih begitu menjanjikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis potensi gas bumi mencapai 41,62 TCF dengan 68 cekungan potensial dari total 128 cekungan yang masih perawan. Plant of development (PoD) yang matang menjadi kunci untuk mencapai target first gas di sumur Geng North-1 dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Penemuan cadangan gas raksasa di Kaltim ini, pada dasarnya buah manis dari sejumlah strategi yang diimplementasikan pemerintah untuk mencapai target produksi migas 2030. Selama ini, pemerintah mendorong sekaligus membantu KKKS untuk menoptimalisasikan produksi migas di lapangan existing. Dari sisi eksternal, pemerintah juga rutin melakukan penjajakan kerja sama dengan institusi riset global untuk meningkatkan kualitas data guna menemukan penemuan cadangan yang besar.
LISTRIK BERSIH : TARIF HIBRIDA RAYU INVESTOR SWASTA
Aksi meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional makin serius dilakukan untuk mendukung transisi energi. Perumusan tarif khusus untuk listrik dari konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi berbasis energi bersih pun disiapkan untuk menarik minat investor. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang mengkaji opsi tarif listrik gabungan atau hibrida untuk program konversi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD menjadi berbasis energi baru terbarukan (EBT). Direktur Jenderal EBT dan Konversi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan, penggodokan opsi tersebut dilakukan untuk memastikan program konversi PLTD dapat dilakukan, sehingga bisa memastikan keberlanjutan pasokan listrik bersih. Tarif hibrida tersebut pun dinilai bisa menarik investor untuk ikut berperan dalam program konversi PLTD yang hingga kini banyak digunakan di wilayah terpencil. Menurutnya, Kementerian ESDM akan terus mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menyelesaikan lelang konversi PLTD di tengah upaya pemerintah menekan emisi karbon. Terlebih, saat ini harga minyak mentah dunia masih berada di level yang relatif tinggi. Untuk diketahui, PLN memang sedang melakukan lelang proyek dedieselisasi PLTD. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa lelang program dedieselisasi tahap 1 itu bakal menyasar 94 lokasi yang terbagi ke dalam dua klaster, yakni wilayah barat dan timur Indonesia. Rencananya, PLTD yang masuk ke dalam program itu akan digantikan oleh panel surya dengan potensi 200 megawatt (MW).
Di sisi lain, terdapat potensi investasi tambahan pada battery energy storage systems (BESS) sebesar 350 MWh pada tahap awal tersebut. Selanjutnya, potensi pengembangan tambahan untuk tahap dua dan tiga mencapai 800 MWp panel surya. Adapun, hak pengelolaan diberikan selama 20 tahun sejak commercial operation date atau COD. Secara keseluruhan, setidaknya ada sekitar 5.200 unit PLTD berkapasitas 2,37 gigawatt (GW) di 2.130 lokasi yang akan dialihkan melalui program dedieselisasi tersebut dengan menggunakan tiga skema, yakni pertama, konversi PLTD menjadi pembangkit listrik tenaga EBT berkapasitas 500 MW. Kedua, konversi PLTD ke gas (gasifikasi) dengan kapasitas 598 MW. Ketiga, perluasan jaringan ke sistem terisolasi untuk meniadakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 1.070 MW. Iwa Garniwa, Pakar Energi Universitas Indonesia, meminta pemerintah untuk memberikan insentif maupun subsidi terhadap tarif listrik dari pembangkit listrik EBT untuk memastikan konversi PLTD yang dilakukan saat ini bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, Fabby Tumiwa, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), mengatakan bahwa pengelompokan wilayah dalam proses lelang konversi PLTD menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pengembang pembangkit listrik swasta. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) Arthur Simatupang sempat mengatakan bahwa independent power producer (IPP) terus mengkaji peluang untuk ikut berpartisipasi dalam program konversi PLTD. “Para pengembang swasta tentunya akan melakukan kajian terlebih dahulu, feasibility study, analisa dampak lingkungan, ekspektasi return dari proyek konversi dan lainnya,” katanya.
Harita Buka Peluang Kolaborasi di 2 Proyek Smelter Nikel
Stok Berlimpah, India Pangkas Impor CPO
Dengan stok yang masih berlimpah, pada September lalu India
memangkas impor minyak nabati hingga 19 % dibandingkan impor pada Agustus. ”Persediaan
minyak nabati telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa karena rekor impor
pada bulan Juli dan Agustus,” kata Rajesh Patel dari GGN Research, sebuah
lembaga penelitian di bidang industri pertanian di India, Rabu (4/10). ”Itulah
alasan mengapa importir minyak nabati melakukan jeda pembelian saat ini”.
Menurut Solvent Extractors’ Association of India (SEA),
sebuah asosiasi perdagangan minyak nabati India, stok minyak nabati India saat
ini mencapai lebih dari 3,7 juta ton. Pada September tahun lalu, stok minyak
nabati India hanya 2,4 juta ton. Pemangkasan volume impor itu diduga bakal
memengaruhi pasokan minyak nabati global dan berdampak pada harga komoditas
tersebut. Yang patut diperhatikan adalah sebagian besar minyak nabati yang diimpor
India merupakan CPO. Apabila dibandingkan dengan pembelian pada Agustus, impor
minyak sawit India pada September pun terpangkas hingga 26 % menjadi 830.000
ton. Saat ini India mengimpor CPO asal Indonesia, Malaysia, dan Thailand. (Yoga)
TRANSISI ENERGI, Perlu Terobosan untuk Menggaet Pendanaan
Langkah terobosan diperlukan Indonesia untuk menggaet
pendanaan proyek-proyek transisi energi yang membutuhkan biaya besar, misalnya dengan
memadukan mekanisme pendanaan dengan kredit karbon atau monetisasi karbon
sehingga diharapkan memberi keyakinan akan pengembalian investasi. Senior
Partner and Managing Partner of McKinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan,
di Jakarta, Rabu (4/10), mengatakan, pendanaan dan teknologi menjadi tantangan
dalam percepatan transisi energi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan skema
pendanaan, yang sesuai dengan cara Indonesia. ”Salah satu opsi ialah
menciptakan kredit karbon (komoditas penurunan emisi yang diperdagangkan).
Perlu diciptakan mekanisme agar karbon dimonetisasi sehingga memberi return of
investment kepada para pengusaha,” ujar Tan.
Dari hitungan McKinsey, untuk seluruh Asia, diperlukan harga
kredit karbon di atas 11 USD per ton CO2. Oleh karena itu, kata Tan, diperlukan
validasi dan verifikasi kredit karbon tersebut sehingga diharapkan dapat
mendanai secara tidak langsung proyeknya. Mengenai hibah (grant), imbuh Tan,
akan bergantung pada pemberi donasi. ”Tentu kita tidak bisa mendikte. Namun,
kita bisa mencoba ciptakan mekanisme pendanaan berbasis bisnis. Kalau harga
kredit karbon 11 USD per ton dianggap valid, mungkin bisa menjadi perimbangan
(offset) dari pajak karbon mereka, di negara-negara maju, misalnya,” katanya. Ia
menambahkan, dalam mengembangkan transisi energi, bisa saja mengandalkan skema
pendanaan tradisional, tetapi hasilnya tak akan bisa optimal. Oleh karena itu,
perlu alternative yang membuat investasi masuk akal (make sense) dari sisi pengembalian
investasinya. (Yoga)
Harga Beras dan Gula di Jateng Picu Inflasi
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









