Bencana kelaparan kembali melanda wilayah Papua Pegunungan, di sejumlah kampung di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo. Setidaknya 11 warga dilaporkan meninggal akibat kelaparan selama September-Oktober 2023. Kepala Distrik Amuma, Zakeus Lagowan, saat dihubungi dari Jayapura, Selasa (17/10) mengatakan, kelaparan tersebut merenggut sembilan nyawa bayi dan anak-anak serta dua orang dewasa. ”Sembilan yang meninggal, yakni bayi dan anak-anak, terjadi pada September. Pada awal  Oktober ini ada laporan lagi dua orang dewasa yang meninggal,” katanya.

Menurut Zakeus, curah hujan tinggi membuat hasil kebun warga gagal panen. ”Gagal panen ini terjadi di 13 kampung di Distrik Amuma, yang juga menjadi tempat tinggal warga yang meninggal. Masyarakat kehilangan sumber makanan,” katanya. Dia menyebut, selama ini warga di kampung-kampung Distrik Amuma mengandalkan pangan dari tanaman di kebun sendiri. Namun, saat musim hujan tiba, berbagai hama, seperti ulat, merusak umbi-umbian yang ditanam warga. Dedaunan juga menjadi rusak sehingga tidak dapat dikonsumsi. (Yoga)

Kekeringan akibat kemarau dan fenomena el Nino diproyeksi akan menekan produksi beras nasional. Defi sit produksi beras terbesar tahun ini diramal terjadi pada Desember 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras 2023 sebanyak 30,90 juta ton, turun 2,05% atau 0,65 juta ton. Hal itu terjadi seiring dengan penurunan produksi gabah dan luas panen pada 2023.Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan luas produksi gabah sepanjang Januari—September 2023 sebanyak 45,33 juta ton gabah kering giling (GKG) mengalami penurunan sebanyak 0,11 juta ton atau 0,23% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.“Potensi sepanjang Oktober—Desember 2023 diperkirakan mencapai 8,3 juta ton GKG, turun 1,02 juta ton atau 10,93% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 9,32 juta ton,” ujar Amalia, Senin (16/9). Adapun data luas baku lahan sawah sejak 2019 seluas 7,46 juta ha. Amalia menyebut wilayah penyumbang utama penurunan luas panen 2023 yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Secara spasial berdasarkan pulau, penurunan luas panen padi sepanjang 2023 diperkirakan terjadi di wilayah Jawa turun 0,17 juta ha atau turun 3,05%, Sulawesi turun 0,07 juta ha atau turun 4,7%, Maluku dan Papua diperkirakan turun 450 ha atau turun 0,53%, Kalimantan turun 0,04 juta ha atau turun 6%. Sementara itu, pada awal pekan ketiga bulan ini mayoritas harga komoditas pangan secara rata-rata nasional di seluruh wilayah Indonesia naik jika dibandingkan dengan hari sebelumnya.Data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), kemarin menunjukkan harga beras premium tembus menjadi Rp15.140 per kilogram atau naik 1,20% dari hari sebelumnya. Harga beras premium kemarin merupakan yang tertinggi selama periode 9—16 Oktober 2023. Sejumlah kepala daerah pun bergerak untuk mengatasi gejolak harga pangan. Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan jajarannya untuk terus menggencarkan pasar murah atau gerakan pangan murah. Sementara itu, Pj. Gubernur Sumsel Agus Fatoni memandang langkah diversifikasi pangan menjadi salah satu upaya tepat untuk mengurangi beban masyarakat di saat harga beras mahal.

Pemerintah dinilai perlu untuk menuntaskan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit lantaran telah mengganggu iklim investasi.Hal tersebut diungkapkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara (Sumut).Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa status tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan menjadi persoalan yang kini menjadi keresahan di kalangan pelaku perkebunan kelapa sawit.Dia berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjaga iklim investasi di perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, HGU adalah produk hukum agraria yang diperoleh dari prosedur berjenjang untuk memperoleh lahan perkebunan, mulai dari izin pelepasan kawasan oleh pemerintah melalui Kementerian KLHK, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari pemerintah daerah, hingga memperoleh HGU perkebunan sawit dari Kementerian ATR. “IPOS Forum ke-8 diharapkan menjadi wadah bagi stakeholder perkelapasawitan nasional untuk mendiskusikan hingga rencana aksi atas hal-hal yang menjadi isu utama di industri kelapa sawit nasional saat ini,” jelasnya.

Indonesia memiliki keberagaman sumber dan budaya pangan lokal, tetapi selama ini tersingkirkan dalam kebijakan pangan nasional. Keberagaman pangan lokal ini seharusnya bisa menjadi penopang kemandirian pangan nasional. Hal ini membutuhkan perubahan haluan kebijakan pangan yang selama ini bias. Peliputan tim Kompas di pulau-pulau kecil NTT, Sultra, dan Kepulauan Mentawai di Sumbar pada Agustus hingga awal Oktober 2023 menunjukkan tingginya keberagaman sumber pangan di pulau-pulau kecil ini. Untuk karbohidrat, selain berupa biji-bijian yang tahan kering, seperti sorgum, jagung, dan jewawut, juga berupa umbi-umbian, batang sagu, hingga buah-buahan.

”Masa depan pangan kita ada di sumber pangan yang menyimpan cadangan karbohidratnya di dalam umbi dan batang pohon, seperti sagu. Dan, umbi serta sagu itu banyak di Indonesia, tetapi selama ini terabaikan karena kebijakan pangan kita masih fokus pada beras saja,” kata Yulius B Pasolon, profesor sagu dari Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, Kendari, Senin (16/10). Menurut Yulius, Indonesia harus mengubah kebijakan pangan nasional yang selama ini hanya menggantungkan pangan pokok pada beras dan kemudian terigu yang berasal dari gandum impor. ”Dibutuhkan grand design ketahanan  pangan lokal yang berbasis keluarga, kampung, dan desa. Cadangan pangan lokal ini seharusnya menjadi lumbung-lumbung pangan lokal yang akan bersinergi menjadi lumbung pangan nasional. Bulog seharusnya bisa mengurusi ketersediaan pangan lokal juga, jangan hanya urus beras,” katanya. (Yoga)

Lonjakan harga beras membuat masyarakat di pulau-pulau kecil tercekik karena mesti membayar lebih mahal. Meski demikian, Parulian Sabaiket (47) tidak ambil pusing dengan kenaikan harga beras itu. Ia beserta istri dan putranya masih setia mengonsumsi sagu dengan keladi dan pisang sebagai sampingan. Pangan local masyarakat suku Mentawai tersebut masih melimpah di ladang keluarganya. ”Kami memang dari dulu jarang makan beras, sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Apalagi, sekarang harga beras mahal,” kata Parulian, warga Dusun Bekkeiluk, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, yang ditemui pada Minggu (24/9). Parulian dan keluarga besarnya masih rutin menyagu, mengolah pohon sagu menjadi pati sagu, secara mandiri setidaknya dua bulan sekali. Ia bersama tiga saudaranya menebang empat batang sagu kemudian diolah jadi pati sagu.

Satu batang sagu bisa menghasilkan 10 karung (kapasitas 20 kg) pati sagu. Tiap-tiap orang mendapat 10 karung sagu untuk keluarga masing-masing. Stok pati sagu tersebut disimpan di dalam sumur atau sungai kecil. ”Bagi keluarga saya, 10 ka- rung itu tahan untuk dua bulan. Di rumah ada tiga orang, saya, istri, dan anak,” katanya. Sagu itu biasa dimakan dengan lauk berkuah seperti sup atau tumis ikan sungai dan ulat sagu (tamra). Sebagai selingan dari sagu, keluarga Parulian juga kerap makan keladi, selain pisang. Menurut Parulian, dengan mengonsumsi sagu, keladi, dan pisang sebagai makanan pokok, keluarganya menjadi mandiri pangan. Keluarganya tak perlu keluar uang untuk sumber karbohidrat. (Yoga)

Stok beras Indonesia pada tahun ini tertekan penurunan produksi dan restriksi ekspor beras dari negara lain. Produksi beras nasional diperkirakan turun 650.000 ton dan impor sedikit terhambat meskipun ada pengalihan negara asal impor beras. Berdasarkan hasil survei kerangka sampel area, BPS memperkirakan produksi beras nasional pada 2023 sebanyak 30,9 juta ton. Jumlah itu turun sebanyak 650.000 ton atau 2,05 % dibandingkan dengan produksi beras tahun lalu yang mencapai 31,54 juta ton. Penurunan produksi beras terbesar terjadi di Sulsel, Jabar, dan Jateng. Secara tahunan, produksi beras di Sulsel turun 239.332 ton atau 7,78 %, Jabar 195.605 ton (3,58 %), dan Jateng 169.448 ton (3,15 %). ”Produksi beras turun lantaran luas panen padi berkurang akibat kekeringan panjang yang disebabkan El Nino,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (16/10).

Kondisi itu juga akan membuat defisit neraca produksi dan konsumsi beras pada Juli 2023 berpotensi makin melebar sampai akhir tahun ini. Per Juli 2023, Indonesia mengalami defisit beras 70.000 ton. Pada Desember 2023, defisit beras itu berpotensi melebar menjadi 1,45 juta ton. Namun, neraca beras nasional sepanjang tahun ini diperkirakan masih surplus 280.000 ton, lebih rendah dibandingkan dengan surplus tahun lalu sebesar 1,3 juta ton. Untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog, pemerintah telah mengalokasikan kuota impor beras sebanyak 2,3 juta ton tahun ini. Dari jumlah itu, BPS menyebutkan, realisasi impor beras pada Januari-September 2023 telah mencapai 1,786 juta ton, senilai 980 juta USD. Menurut Amalia, restriksi ekspor beras yang dilakukan sejumlah negara juga berpengaruh terhadap impor beras yang dilakukan Indonesia. Ada tiga negara yang menerapkan pembatasan ekspor beras, yakni India (20 Juli 2022-31 Desember 2023), Bangladesh (29 Juni 2022-31 Desember 2023), dan Rusia (30 Juni 2022-31 Desember 2023). (Yoga)

Sejumlah daerah di Kalsel masih bisa melakukan panen raya padi di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino. Bahkan, hasil panen padi tahun ini diakui petani lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Pemda optimistis produksi padi tahun ini akan meningkat hingga mencapai 1 juta ton. Untuk kesekian kalinya di musim kemarau tahun ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel melaksanakan panen raya padi. Kali ini, panen raya dilaksanakan di hamparan sawah milik petani di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Senin (16/10). Bahrun (58), petani di Desa Penggalaman, mengatakan, hasil panen padi tahun ini lebih bagus daripada hasil panen padi tahun sebelumnya meski kemarau tahun ini lebih ekstrem. Faktor yang paling menentukan adalah varietas padi yang ditanam.

”Sebelumnya, kami selalu menanam padi lokal. Tetapi, mulai tahun ini kami menanam padi unggul. Kami dianjurkan untuk mengganti varietas setelah dua tahun terakhir gagal panen akibat serangan tungro,” ujar petani dari Kelompok Tani Karya Bersama itu di sela-sela acara syukuran panen raya padi di Penggalaman. Bahrun mengungkapkan, tahun ini ia mendapat gabah sebanyak 600 kaleng dari sawah garapannya seluas 1 hektar (ha). Biasanya dari lahan 1 ha, dia hanya mendapat padi sekitar 200 kaleng. Satu kaleng memuat sekitar 20 liter gabah. ”Kemarau sejauh ini tidak jadi persoalan di daerah kami karena irigasinya bagus. Kami tetap bisa menggarap lahan karena air masih tersedia dan cukup untuk mengairi sawah,” katanya. (Yoga)

Inflasi harga pangan di dunia meningkatkan kerawanan global, termasuk Indonesia yang pasokan pangan pokoknya bergantung pada impor. Masyarakat di pulau-pulau kecil berada di garis depan yang paling rentan terdampak krisis ini karena harus membayar pangan lebih mahal. Pada saat yang sama, kualitas gizi anak dan kesehatan rata-rata mereka lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Dari Peliputan lapangan Kompas di tiga kepulauan, yaitu NTT, Kepulauan Wakatobi di Sultra, dan Kepulauan Mentawai, Sumbar, pada Agustus hingga awal Oktober 2023, terungkap implikasi sistem pangan nasional yang cenderung mengabaikan keberagaman sumber pangan lokal. Wawancara dan analisis data statistik menunjukkan terjadi pergeseran pola konsumsi yang menyebabkan warga bergantung pada beras dan terigu.

Pergeseran pola konsumsi dari pangan lokal ke beras di kepulauan tak diikuti peningkatan produksi. Sejumlah proyek cetak sawah dan food estate (lumbung pangan) di kepulauan ini tidak menunjukkan hasil signifikan. Bahkan, beberapa lokasi yang dikunjungi, seperti Konawe Selatan, Flores Timur, dan Siberut, termasuk food estate jagung yang diresmikan Presiden Jokowi pada Maret 2022 di Belu, menuai kegagalan. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT menunjukkan, produksi beras di NTT pada 2022 hanya 430.948,5 ton, jauh di bawah konsumsi 642.367,53 ton. Defisit beras dipenuhi dari luar, terutama Sulsel dan Jawa. Pergeseran pola konsumsi yang telah menyebabkan tingginya kebutuhan beras salah satunya disebabkan anggapan bahwa beras adalah makanan kelas satu. ”Jadi, kalau belum makan nasi dianggap belum makan,” kata Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT Lecky F Koli.

Defisit beras juga terjadi di Mentawai. Menurut Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai Andre Kasianus, pada tahun 2021 jumlah produksi beras di Mentawai 1.005 ton, sedangkan kebutuhan beras tahun itu 9.678 ton. Di level provinsi, selama dua tahun terakhir, Sultra masih surplus beras. Namun, pulau-pulau kecilnya rata-rata defisit beras. Wakatobi, misalnya, sama sekali tak menghasilkan beras, tetapi konsumsinya terus meningkat dari 9.169 ton pada 2019 menjadi 11.761 ton pada 2022. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal mengatakan, pergeseran pangan lokal ke beras dan terigu di Indonesia mengkhawatirkan, karena keberagaman pangan merupakan kunci kemandirian pangan nasional dan ketahanan pangan di daerah. (Yoga)

Tiga puluh tahun terakhir, keberagaman konsumsi pangan warga di kepulauan kecil berkurang karena penetrasi produk instan dan varietas padi hibrida yang menggantikan padi lokal. Indonesia termasuk negara dengan tingkat biodiversitas terbesar di dunia. Berdasarkan data Bapanas (NFA), ada 945 potensi keanekaragaman hayati pangan secara nasional, terbanyak jenis buah-buahan (389 jenis). Pangan sumber karbohidrat memiliki 77 jenis, dari sagu hingga ubi jalar. Banyak jenis umbi-umbian dengan nama lokal. Untuk sumber protein, ada 75 jenis meliputi hewan darat dan laut. Keberagaman sayuran 228 jenis untuk memenuhi kebutuhan protein nabati. Jenis pangan berikut yang punya banyak jenis ialah rempah dan bumbu 110 jenis. Semua jenis pangan itu berbasis potensi lokal dan tersebar di berbagai wilayah kepulauan Nusantara. Keberagaman pangan di kepulauan Nusantara menyimpan potensi besar, sejalan dengan temuan Kompas di tiga daerah kepulauan, yakni Kepulauan Mentawai, Kepulauan Muna-Buton-Wakatobi, dan NTT. Ratusan jenis pangan menopang kehidupan warga.

Sayangnya, hegemoni pangan lokal di kepulauan itu terancam hilang. Hasil observasi lapangan oleh Kompas pada Agustus-Oktober 2023 menunjukkan kini keberagaman pangan turun 7,82 5 ketimbang 30 tahun lalu, untuk semua jenis pangan, mulai dari sumber karbohidrat, protein, vitamin, ataupun mineral. Tiga puluh tahun lalu, warga di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, mengonsumsi 112 jenis pangan lokal. Berbagai jenis pangan tersedia melimpah, seperti padi lokal merah (aen mntasa), padi lokal hitam (aen metan), jagung lokal kuning (pen molo), kacang local merah (foe mntasa), kacang lokal hitam (foe metan), dan kacang lokal putih (foe muti). Kini tersisa 104 jenis pangan dikonsumsi warga Pulau Siberut. Jadi, selama tiga dekade keberagaman pangan turun 7,14 5. Hal serupa dialami warga kepulauan Muna, Buton, dan Wakatobi dengan penurunan jenis pangan lokal lebih besar dari Siberut. Ada 18,23 persen jenis pangan di kepulauan wilayah Sulawesi Tenggara hilang digantikan aneka produk instan, seperti mi instan dan ikan kaleng. Warga kepulauan NTT bernasib sama, 7,9 5 keberagaman pangan hilang atau tak dikonsumsi warga saat ini, Seperti jagung ungu (water lobung), sorgum putih (water wili bara karohu), dan jemawut (uhu kanii). (Yoga)

Setelah tertunda-tunda, akhirnya bursa CPO diluncurkan 13 Oktober lalu dengan tujuan menjadikan Indonesia barometer harga CPO dunia, karena Indonesia produsen terbesar CPO, menyumbang 85 % produksi CPO dunia pada 2022. Selama ini Indonesia tergantung pada bursa Rotterdam dan Malaysia dalam penentuan harga sawit. Dengan adanya bursa CPO di dalam negeri, pembentukan harga CPO diharapkan lebih adil, transparan, akuntabel, dan real time (Kompas, 14/10). Persoalannya, bagaimana keinginan itu bisa diwujudkan jika hanya sebagian kecil, yakni 10 %, CPO yang diperdagangkan lewat bursa? Akibatnya, harga yang terjadi juga tidak mewakili kondisi riil pasar yang sebenarnya. Hal ini tampaknya juga disadari oleh otoritas bursa. Berkaca pada pengalaman bursa CPO Malaysia, perlu belasan tahun untuk menjadi seperti sekarang. Komitmen dan dukungan semua pihak penting di sini.

Bagaimana ”memaksa” pelaku industri sawit masuk bursa jadi salah satu tantangan, sebab, selain keikutsertaan di bursa bersifat sukarela, kalangan pengusaha umumnya sudah telanjur nyaman dengan pola business to business (B to B) secara langsung yang berlaku selama ini sehingga perlu insentif lebih untuk ”memaksa” mereka bertransaksi lewat bursa. Saat ini sudah ada 18 perusahaan yang bergabung di bursa CPO ini, terutama perusahaan yang selama ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, tetapi tak ada jaminan mereka akan bertransaksi di bursa CPO. Selain terbiasa B to B, mereka umumnya terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir sehingga produk akhir bukan lagi CPO, melainkan olahan. Yang pasti, kehadiran bursa ini harus bisa menjadi titik awal atau bagian penting dari pembenahan industri sawit nasional secara keseluruhan dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan di dalamnya. Termasuk peningkatan kesejahteraan petaninya yang selama ini sering menjadi korban permainan harga karena posisi tawar yang rendah. (Yoga)