Amran Sulaiman menjabat sebagai Mentan di sisa periode Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang kurang dari setahun. Swasembada pangan, terutama peningkatan produksi beras dan jagung, menjadi program utamanya. Amran dilantik sebagai Mentan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (25/10). Pelantikan tersebut berdasarkan Kepres No 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024. Ia menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang saat ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Amran sebelumnya pernah menduduki jabatan yang sama dalam Kabinet Kerja Jokowi periode 2014-2019.

Ditemui di Kementan, Jakarta, Rabu, Amran mengaku diminta Presiden untuk fokus pada peningkatan produksi pangan, terutama padi dan jagung. Ia bahkan optimistis bisa mengembalikan Indonesia menjadi negara yang swasembada beras yang terakhir kali dicapai pada 2021. ”Saya akan fokus pada produksi beras dan jagung. Beras, misalnya, impornya pada tahun ini sebanyak 3,5 juta ton. Kami akan tekan dulu ke titik nol sehingga ke depan bisa swasembada kembali,” ujarnya. Menurut Amran, tantangan meningkatkan produksi beras pada tahun ini cukup berat karena ada dampak El Nino. Namun, Kementan optimistis dapat melakukannya di sisa periode pemerintahan Jokowi. ”Hujan sudah mulai terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ini merupakan kabar baik bagi sektor produksi pangan kita,” katanya. (Yoga)

Bencana kelaparan akibat cuaca ekstrem terus terjadi di Papua. Masyarakat kerap kehabisan persediaan makanan karena sistem pertanian yang rentan terdampak cuaca ekstrem. Lumbung pangan mandiri yang dibangun oleh masyarakat dinilai menjadi salah satu solusinya. Laporan kelaparan terbaru terjadi di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekitar 12.000 warga di 13 kampung terdampak kelaparan pada Agustus-Oktober 2023. Puluhan orang dilaporkan meninggal akibat kelaparan ini. Dalam peristiwa itu, masyarakat kehabisan stok makanan karena gagal panen akibat curah hujan tinggi. Terkait hal ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah terus mencermati laporan kelaparan di Yahukimo.

”Ya, kan, melihat di sana itu makanan pokoknya apa. Kalau seperti kemarin di Papua Tengah itu, kan, makanan pokok mereka ubi, akan kita siapkan infrastrukturnya supaya tanaman ubi tidak mengalami hambatan karena cuaca, karena kekurangan air atau karena apa,” ujar Wapres setelah meresmikan proyek milik Citra Borneo Indah Group di Mercure Hotel Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng, Rabu (25/10). Pemerintah, lanjut Wapres, juga akan mengirim bantuan ke Yahukimo. ”Jangka panjang kita tentu akan menyiapkan makanan-makanan pokok yang ada di sana, apakah ubi apa sagu akan kita rencanakan. Selain beras kalau selatan Papua, kan, lumbung beras. Jadi, saya akan terus mengawasi penyiapan jangka panjang supaya enggak terjadi kekurangan makan di beberapa daerah,” ujarnya. (Yoga)

Sebanyak 23 orang meninggal akibat kelaparan di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tanpa solusi komprehensif yang menyentuh akar masalah, bencana kelaparan di Tanah Papua bakal terus berulang dan menelan korban. Bencana kelaparan di Yahukimo terjadi sejak Agustus 2023, dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan tanaman warga, seperti ubi dan petatas, gagal panen. Kondisi ini juga mengakibatkan warga kehilangan sumber makanan sehingga mengalami kelaparan. Kepala Distrik Amuma Zakeus Lagowan, dihubungi dari Jayapura, Selasa (24/10) menyebutkan, data korban meninggal dan warga terdampak terus diperbarui. Hingga kini, sekitar 12.000 warga di 13 kampung terdampak kelaparan.

Bencana kelaparan di Tanah Papua pertama kali diberitakan Kompas pada 3 November 1977, di sekitar Telaga Wissel, Kabupaten Paniai yang dipicu banjir dari luapan danau yang merendam kebun ubi milik warga. Bencana kelaparan yang menimbulkan korban jiwa di Tanah Papua pertama kali diberitakan Kompas pada 29 Agustus 1982. Saat itu, bencana kelaparan dirasakan 3.000 warga di Kecamatan Tiom, Kabupaten Jayawijaya. Tujuh warga dilaporkan meninggal akibat kelaparan. Bencana dipicu hujan salju selama beberapa hari yang menutup kebun-kebun warga hingga ubi yang ditanam membusuk.

Dua tahun berselang, bencana kelaparan kembali mendera Kecamatan Kurima, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kurun waktu Agustus hingga November 1984, sebanyak 231 orang dilaporkan meninggal dan ribuan penduduk kekurangan pangan. Albert Dien, Bupati Jayawijaya kala itu, menyatakan, bencana disebabkan hama ulat yang menyerang tanaman ubi milik warga. Bencana kelaparan di Jayawijaya kembali terjadi pada 1992. Sebanyak 119 orang meninggal karena kelaparan. Pada 1997, bencana kelaparan dipicu kemarau panjang menewaskan 439 warga. Sedikitnya 50.000 warga terancam kelaparan. Asa bagi penyelesaian persoalan klasik bencana kelaparan di Tanah Papua muncul saat kebijakan otonomi khusus (otsus) sejak 2001. Tak kurang dari Rp 100 triliun anggaran otsus mengalir ke Papua selama dua dekade, tetapi masalah kelaparan warga masih terjadi. (Yoga)

Berdasarkan catatan BPS pada 2022, struktur perekonomian Kaltara didominasi pertambangan dan penggalian hingga 36,42 %. Aktivitasnya mudah terlihat di berbagai kawasan. Salah satunya di beberapa titik di Sungai Malinau yang merentang 131 kilometer. Tetapi, dampaknya tidak ringan. Pada 22 September 2023, banjir melanda enam kecamatan di Kabupaten Malinau. Sedikitnya 177 jiwa mengungsi. Distribusi air bersih dan jaringan telekomunikasi terhambat. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltara menduga hal ini dipicu terbukanya tutupan lahan di sekitar Sungai Malinau dan pendangkalan sungai. Pertambangan disebut jadi pemicunya. Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan, Ana Sri Ekaningsih, berpendapat, masyarakat Kaltara semestinya didorong bisa hidup dari alam, sekaligus memberi manfaat ekonomi berkelanjutan. Jika Kaltara hanya bergantung pada pertambangan, sumber daya alam itu bakal habis suatu saat nanti. Selain itu, ada dampak lingkungan yang mengintai dan berpotensi menghambat perekonomian hingga kehidupan warga.

”Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan perlu dikelola dengan baik dari hulu ke hilir supaya memberi manfaat terhadap kualitas dan kuantitas pangan serta perekonomian masyarakat,” ujar Ana. Saat pilkada tahun 2020, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan kepada Kompas, Kaltara yang berbatasan dengan Malaysia mestinya bisa  lebih berdaya dan mandiri, dengan mempertahankan dan mengelola hutan Kaltara sebagai pusat konservasi, penelitian, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Sektor perikanan dan kelautan juga sudah terlihat geliatnya. Sedikitnya 52,4 ton rumputlaut diekspor dari Tarakan pada Oktober 2022 dengan nilai 152.200 USD atau Rp 2,3 miliar (kurs Rp 15.300 per dollar AS). ”Selain itu, nantinya, lahan yang menganggur perlu diberdayakan. Untuk perikanan masih perlu tambahan gudang pendingin penampung hasil tambak di Kaltara. Bisa menarik investor, tetapi untuk tujuan agar warga semakin berdaya,” ucap Zainal. (Yoga)

Di usia belia, Kaltara berambisi mandiri memproduksi beras untuk warganya sendiri. Ini bukan perkara mudah ketika petani di sana masih perlu membeli beras serta dipusingkan dengan hama, perubahan iklim, kerumitan menerapkan cara bertani baru, hingga nestapa gagal panen. Ajang Jalung (67) sudah beberapa hari di Tanjung Selor, ibu kota Kaltara mengunjungi anaknya. Minggu (22/10) siang itu, Ajang sudah tidak sabar ingin pulang ke kampong membawa 50 kg beras yang baru ia beli. Padi yang ia panen tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehingga Ajang harus membeli ke kota. Kampung Ajang berada di Desa Long Peleban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, 5 jam dari Tanjung Selor. ”Hujan sering tidak turun. Padi gunung banyak yang gagal,” kata Ajang. Untuk memenuhi kekurangan beras, Ajang mesti membelinya beberapa kali ke ibu kota provinsi. Sekali berangkat, ia bisa menghabiskan Rp 800.000. Ia biasanya membeli 20 kg beras seharga Rp 300.000 untuk kebutuhan sebulan. Namun, sekarang, ia membeli 50 kilogram beras untuk persiapan masa tanam padi yang biasanya berjalan sebulan lebih untuk penyemaian, bakar lahan, dan penanaman. Padi itu diperkirakan baru bisa panen pada Februari 2024.

Masyarakat Dayak Uma’ Kulit seperti Ajang secara turun-temurun terbiasa menanam padi gunung dan padi sawah secara bersamaan. Dari dua cara menanam padi itu, mereka hanya perlu memanen satu kali setahun. jika panennya bagus dan cuaca mendukung, mereka bisa menghasilkan 130 kaleng gabah kering atau sekitar 1 ton beras. BPS mencatat, produksi beras Kaltara pada 2022 sebesar 22.507 ton beras, kendati meningkat 4.700 ton dari tahun sebelumnya, Kaltara masih defisit 34.260 ton. Untuk memenuhi kebutuhan 700.000 warga Kaltara, beras itu didatangkan dari Sulawesi dan Jawa. Pemerintah Provinsi Kaltara menyampaikan ingin mewujudkan swasembada pangan, termasuk beras, mulai tahun ini. Targetnya, Kaltara bisa swasembada beras tiga tahun setelahnya atau pada tahun 2026. Mula-mula, Pemprov Kaltara memastikan ketersediaan benih padi di sejumlah daerah sehingga tak perlu lagi membeli beras dari tempat lain. Selain itu, ada program pengendalian hama penyakit dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Agar kualitas petani meningkat, Pemprov Kaltara ingin menambah jumlah penyuluh pertanian. Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan, program bantuan untuk petani lokal itu dilakukan agar hasil panen padi petani optimal dan bisa terserap pasar. (Yoga)

JAKARTA,ID-Sebanyak tiga entitas PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) menjajaki peluang untuk ikut serta dalam perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia. Ketiganya saat ini dalam proses melengkapi persyaratan administrasi untuk ikut meramaikan bursa yang baru diluncurkan pada 26 September 2023 tersebut. "Iya, ada tiga Adaro yang daftar (Bursa Karbon Indonesia)," kata Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia (BEI) Ignatius Denny Wicaksono pada acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Adaro Power Mustiko Bawono menginformasikan bahwa perusahaan dimaksud, salah satunya adalah PT Tanjung Power Indonesia (TPI). Entitas ini merupakan bagian Energy, yakni di pilar Adaro Power. TPI adalah perusahaan konsorsium yang 65% sahamnya dimiliki Adaro Power, dan sisanya oleh PT East-West Power Indonesia sebagai anak perusahaan Korea East-West  Power Co Ltd sebanyak 35%. (Yetede)

Sejumlah sektor emiten pasar modal diprediksi masih bisa mengalami penguatan sebagai imbas kenaikan harga komoditas dan energi. Momentum ini telah dimanfaatkan investor untuk mengambil untung dari kenaikan harga emiten di sektor energi dan material dasar. Mengutip situs Trading Economics, harga beberapa produk energi dan material dasar diprediksi naik sampai triwulan akhir 2023. Harga batubara, misalnya, diperkirakan naik dari posisi saat ini 138 USD per ton menjadi 142 USD per ton.Emas naik dari level 1.981 USD per ons ke 2.004 USD per ons. Kemudian, harga minyak mentah tumbuh dari 88,12 USD per barel menjadi 90,93 USD per barel.

Pengamat Pasar Modal dan Founder WH-Project, William Hartanto, mengatakan, potensi kenaikan harga komoditas bisa memberikan dorongan terhadap sektor energi dan komoditas di pasar modal. ”Namun, jika diukur dari pergerakan pasarnya sendiri, sebenarnya potensi penguatannya akan terbatas,” ujarnya saat dihubungi, Senin (23/10) . Saham-saham komoditas, menurut dia, sudah menguat sejak tahun lalu. Kenaikan yang berlangsung lama ini membuat investor telah mengambil untung. Namun, ketika ada sentimen yang positif pun, Hartanto menimbang penguatan ini masih terbatas karena aksi jual yang berlanjut, terutama ketika harga saham naik. ”Ketegangan politik luar negeri bisa menghasilkan pergerakan yang volatile dan biasanya yang paling terdampak adalah emas dan minyak mentah. Jadi, dengan adanya faktor-faktor itu, kedua komoditas itu memiliki peluang untuk menguat,” ujarnya. (Yoga)

Harga pangan, seperti beras, gula pasir, dan bawang putih, masih tinggi hingga pekan ketiga Oktober 2023. Di balik kenaikan harga itu, pemerintah menjumpai beras literan dijual seharga beras 1 kg dan dugaan permainan harga bawang impor. Hal itu mengemuka dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (23/10) yang dihadiri perwakilan pemda, BPS, Bapanas, Kemendag, Perum Bulog, Kementan, dan Satgas Pangan Polri. BPS menyebutkan, tiga komoditas pangan yang harganya terus naik dan masih tinggi hingga pekan ketiga Oktober 2023 adalah beras, gula pasir, dan cabai rawit. Beras medium, misalnya, harga rata-rata nasionalnya Rp 13.852 per kg, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900 per kg-Rp 11.800 per kg.

Kenaikan harga beras itu terjadi di 283 kabupaten/kota dan 141 daerah di antaranya naik cukup signifikan. Daerah dengan harga beras medium tertinggi adalah Papua, yaitu Rp 17.483 per kg. Adapun daerah dengan harga beras terendah adalah Jawa, yaitu Rp 12.734 per kg. Bapanas menyebutkan, pemerintah sebenarnya telah menambah stok beras Bulog dengan beras impor dan menggelontorkan beras melalui berbagai program. Namun, harga beras masih relatif tinggi dan lambat turun akibat harga gabah kering panen (GKP) petani masih tinggi, juga lantaran banyak pedagang menjual beras secara literan seharga beras 1 kg. Mencuat juga dugaan permainan harga bawang putih impor yang terindikasi dari realisasi impor dan stok bawang impor tahun ini cukup, tetapi harga bawang putih masih tinggi. (Yoga)

Badan Pangan Nasional menyatakan harga komoditas pangan di Tanah Air mulai banyak terdampak fl uktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah menjadi faktor pendorong utama harga pangan di dalam negeri terutama pangan yang pengadaannya masih bergantung dari impor. Beberapa komoditas itu adalah beras, bawang putih, daging, kedelai dan gula. “Naik turunnya harga barang dari impor tergantung currency,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/10). Pada pasar spot, nilai tukar rupiah makin terdepresiasi oleh dolar AS. Data Bloomberg mencatat nilai tukar rupiah melemah 0,38% ke level Rp15.933 per dolar AS. Data panel harga pangan Bapanas mencatat harga rata-rata bawang putih hingga Oktober 2023 sebesar Rp34.454 per kilogram (kg) atau telah naik 23% dari rata-rata harga pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp27.921 per kg. Seiring gejolak harga itu, Arief menuturkan bahwa ketersediaan tetap menjadi prioritas utama untuk pangan impor. Alasannya, pengadaan stok pangan impor harus terukur. Untuk itu, penyesuaian harga menjadi keniscayaan.Berdasarkan prognosa neraca pangan yang diolah Bapanas per 20 Oktober 2023, realisasi impor bawang putih Januari—September 2023 sebanyak 417.214 ton, sedangkan rencana impor Oktober—Desember 2023 ditargetkan mencapai 221.439 ton. Dengan kondisi itu, impor bawang putih baru direalisasikan sebesar 65% dari total kuota impor tahun ini sebanyak 638.653 ton. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan menyatakan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi tantangan dalam importasi gula di pasar global. “Tahun ini selain kurs juga harga gula dunia menjadi catatan,” ujar Frans.Data Trading Economics mencatat harga gula mentah (raw sugar) di bursa berjangka AS per 20 Oktober 2023 sebesar US$26,85 per pon mengalami kenaikan 46,08% secara year-on-year (YoY). Anggota Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Jaya Sartika menyebut penguatan dolar AS mengakibatkan profi t dari impor bawang putih makin tipis.

Sebagai negara produsen minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia berupaya membangun ‘kerajaan’ anyar dengan menciptakan Bursa CPO Indonesia yang transaksi perdagangannya dimulai akhir pekan lalu.Ketergantungan harga produk CPO yang selama ini bertumpu pada bursa Malaysia dan Rotterdam, Belanda, perlahan-lahan akan dikurangi. Bahkan, ambisi Indonesia ingin menjadikan Bursa CPO di Tanah Air sebagai rujukan global. Upaya menjadikan Bursa CPO sebagai singgasana global, perlu dimulai dari peran pelaku usaha di dalam negeri untuk memeriahkan aktivitas perdagangan di bursa agar tercipta harga yang transparan dan kredibel.