Sepanjang perjalanan di Kabupaten Gowa, Sulsel, sejauh mata memandang, tanaman pisang mudah ditemui di halaman rumah warga atau di kebun-kebun mereka. ”Saya sudah puluhan tahun menanam pisang. Menanamnya mudah, ongkos pemeliharaan minim, tapi hasilnya lumayan. Dari daun, buah, hingga jantung pisang, semua bisa dijual,” kata Daeng Tuppu (63), petani pisang di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Kamis (12/10). Ia memiliki ratusan pohon pisang di kebunnya. Sembari menunggu pisang berbuah, Daeng Tuppu mengambil daun yang sudah bisa dijual. Tiga kali sebulan, pembeli daun pisang datang ke kebunnya. Selembar daun pisang dihargai Rp 2.500. Dia hanya mengizinkan paling banyak dua lembar daun per pohon. Dari menjual daun saja, sedikitnya dia mendapatkan Rp 1,5 juta per bulan. Tak terpikir dalam benak petani pisang di Gowa bahwa pisang bisa diekspor. ”Kalau ada hasilnya dijual ke pasar atau kadang diambil pedagang. Daunnya juga menghasilkan. Padahal biasanya hanya dibiarkan begitu saja,” ujar Narang (54), petani di Kecamatan Parangloe.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menjadikan budidaya pisang sebagai salah satu fokus programnya. Budidaya pisang dilihat menjadi solusi atas persoalan tengkes, kemiskinan, hingga pengangguran di Sulsel. ”Ini sudah diawali penanaman bibit pisang Cavendish di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Selanjutnya ke kabupaten lain. Kita berharap akan tumbuh hingga ke pasar ekspor,” kata Bahtiar, Senin (9/10), yang menganggarkan Rp 1 triliun untuk budidaya pisang. Ia menargetkan penanaman 1 miliar pohon secara bertahap di lahan seluas 500.000 hektar. Menurut Bahtiar, di tengah tanaman pangan utama, yakni padi dan jagung yang tak menunjukkan peningkatan signifikan, pisang bisa menjadi alternatif pendapatan baru, terlebih lagi, pisang adalah bagian dari tradisi dan budaya yang tak terpisahkan dari orang Sulsel. Banyak sekali makanan khas Sulsel yang berbahan dasar pisang, seperti Barongko, roko-roko uti, es pisang ijo, es pallubutung, sanggara blanda, dan pisang epe. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bioenergi/biomassa saat ini dinilai belum maksimal, meskipun potensinya sangat berlimpah di tanah Air dan memiliki nilai emisi yang rendah. Karenanya, sejumlah pengembangan dilakukan, khususnya untuk sektor ketenagalistrikan dan tansportasi.  Apalagi pemerintah memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai kesepakatan global yang tercantum dalam dokumen Enhanced Natonally Determined Contribution (E-NDC) untuk mengurai emisi GRK sebanyak 32% atau 358 juta ton CO2. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi bioenergi sumber biomasaa yang sangat luar biasa besar setara dengan 56,97 GW listrik. Tahun 2060, Indonesia akan membangun lebih dari 700 GW pembangkit energi terbarukan, dimana 60 GW berasal dari 700 GW pembangkit listrik bioenergi. (Yetede)

Polemik mengenai penghentian ekspor gas pada 2035 kembali mencuat setelah pemerintah mempertahankan rencana tersebut dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pemerintah bergeming dengan keresahan sejumlah pelaku industri hulu minyak dan gas bumi atau migas yang mengkhawatirkan kepastian pembeli domestik di tengah keterbatasan infrastruktur komoditas tersebut di dalam negeri.Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto membocorkan bahwa rencana penghentian ekspor gas bumi pada 2035 tidak berubah setelah pemerintah rampung menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah No. 79/2014.Meski pemerintah sudah menyusun surat keterangan antarkementerian terkait untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dirinya pesimistis kebijakan tersebut bisa segera disetujui karena saat ini sudah masuk ke dalam tahun politik. Djoko memastikan bahwa pemerintah tetap memutuskan untuk menghentikan ekspor gas pada 2035, sembari terus mengebut peningkatan investasi secara masif pada pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri. Dia meyakini permintaan gas bumi di dalam negeri bakal terdongkrak seiring dengan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi energi.“Ada juga program jaringan gas dari APBN dan skema KPBU [kerja sama pemerintah badan usaha]. PT PLN juga sedang melelang 170 titik pembangkit listrik berbasis diesel akhir bulan ini untuk digantikan dengan kombinasi gas dan EBT [energi baru terbarukan],” ujarnya. 

Dalam kesempatan terpisah, pelaku usaha industri hulu migas dalam negeri menilai rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor gas pada 2035 akan membawa sentimen negatif terhadap investasi. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan bahwa pasar gas di dalam negeri belum mapan dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat. Apalagi, kata Moshe, harga gas di Indonesia sebagian besar digerakkan oleh keekonomian lapangan yang bertumpu kepada biaya pokok produksi gas yang tinggi. Situasi itu membuat harga gas di dalam negeri tidak relevan terhadap pergerakan harga di pasar dunia. Menurut dia, langkah itu menjadi krusial dilakukan untuk meningkatkan permintaan gas bumi dari pasar domestik sembari menekan ongkos distribusi atau logistik yang terbilang mahal saat ini. Wacana penghentian ekspor gas bumi memang menjadi persoalan dilematik di tengah belum maksimalnya serapan di dalam negeri. Wacana yang beberapa kali dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu pada dasarnya telah sejalan dengan ketetapan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional. Di sisi lain, Indonesian Petroleum Association (IPA) dan lembaga riset energi Wood Mackenzie memproyeksikan Indonesia dapat bergeser menjadi net importir gas bumi pada 2040 di tengah tren permintaan gas domestik yang tinggi tanpa diimbangi pertumbuhan produksi. Proyeksi itu tertuang dalam paket kebijakan atau white paper bertajuk Achieving Resilience in the Energy Transition to Safeguard Indonesia’s Economic Growth & Sustainable Development yang resmi disampaikan saat agenda IPA Convex.Direktur Riset Hulu dan Manajemen Karbon Wood Mackenzie Andrew Harwood mengatakan, proyeksi itu didasarkan kepada minimnya investasi serta kegiatan eksplorasi di sisi hulu migas Indonesia untuk mengimbangi tren peningkatan permintaan dari dua pasar yang bergeliat saat ini, industri dan pembangkit listrik. Sementara itu, tanpa adanya investasi masif untuk sisi eksplorasi dan pengembangan lapangan baru, produksi migas domestik dipastikan bakal berada di bawah target 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030 mendatang.

Pulau-pulau kecil di Indonesia yang kini bergantung pada beras dan terigu rata-rata memiliki beragam sumber pangan lokal yang adaptif terhadap kondisi lingkungan. Mendorong kembali produksi dan konsumsi pangan lokal akan mengembalikan kemandirian warga. Langkah ini membutuhkan keberpihakan dari pemerintah pusat dan daerah. ”Sistem pangan di NTT telah beradaptasi terhadap iklim kering. Ada banyak sumber makanan tumbuh di tanah ini, tetapi memang tidak bisa kalau dipaksa semua harus menanam padi sawah. Jadi, kalau ukurannya kecukupan beras, NTT akan selalu kurang, tetapi kalau pangan lokal cukup banyak,” kata Maria Loretha, petani sorgum dan penggerak pangan lokal dari Pulau Adonara, Flores Timur, NTT, Selasa (17/10).

Maria mengatakan, lonjakan harga beras yang sekarang memukul penduduk di pulau-pulau kecil, termasuk NTT, harus menjadi titik balik untuk lebih serius mengembangkan pangan lokal yang terbukti lebih berdaya tahan. ”Masyarakat memang kesulitan dengan lonjakan harga beras. Saat ini harganya sudah di atas Rp 17.000 per kg,” katanya. Namun, lonjakan harga beras ini jangan jadi alasan memberikan bantuan beras lagi. ”Kalaupun ada bantuan atau operasi pasar, cobalah menggunakan pangan lokal di daerah masing-masing. Kalau di Flores Timur, misalnya, stok sorgum di petani masih banyak,” katanya. (Yoga)

Beras merupakan komoditas pangan strategis yang keberadaan dan harganya bisa jadi hal sensitif. Persoalan terkait beras mesti diantisipasi jauh-jauh hari. Pada tahun 2022, beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia 81,044 kg per kapita per tahun. Dibagi 365 hari dalam setahun, maka rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 0,222 kg beras sehari. Angka itu tercantum dalam Statistik Konsumsi Pangan 2022 yang diterbitkan Kementan. Tim buku itu mengolah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dan Neraca Bahan Makanan Bapanas. Buku yang sama memuat data ketersediaan beras, pada 2022 sebanyak 115,09 kg per kapita per tahun. Jumlah itu melebihi angka konsumsi.

Berasnya bersumber dari produksi dan impor. Hasil Susenas September 2022 menunjukkan, tingkat partisipasi konsumsi beras 98,35 %. Artinya, 98,35 % rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras. Angka ini naik dibandingkan September 2021 yang sebesar 98 %. Hal ini membuat beras menjadi komoditas pangan yang menimbulkan sensitivitas tinggi. Harga beras yang naik, dan produksi beras yang turun juga bisa menimbulkan persoalan. Kenaikan harganya akan menyumbang inflasi. Selain itu, harga beras yang naik akan menambah pengeluaran konsumsi masyarakat. Pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasinya. Jangan sampai masyarakat tercekik harga beras. Jangan sampai juga masyarakat mesti berburu beras.. (Yoga)

Bencana kelaparan kembali melanda wilayah Papua Pegunungan, di sejumlah kampung di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo. Setidaknya 11 warga dilaporkan meninggal akibat kelaparan selama September-Oktober 2023. Kepala Distrik Amuma, Zakeus Lagowan, saat dihubungi dari Jayapura, Selasa (17/10) mengatakan, kelaparan tersebut merenggut sembilan nyawa bayi dan anak-anak serta dua orang dewasa. ”Sembilan yang meninggal, yakni bayi dan anak-anak, terjadi pada September. Pada awal  Oktober ini ada laporan lagi dua orang dewasa yang meninggal,” katanya.

Menurut Zakeus, curah hujan tinggi membuat hasil kebun warga gagal panen. ”Gagal panen ini terjadi di 13 kampung di Distrik Amuma, yang juga menjadi tempat tinggal warga yang meninggal. Masyarakat kehilangan sumber makanan,” katanya. Dia menyebut, selama ini warga di kampung-kampung Distrik Amuma mengandalkan pangan dari tanaman di kebun sendiri. Namun, saat musim hujan tiba, berbagai hama, seperti ulat, merusak umbi-umbian yang ditanam warga. Dedaunan juga menjadi rusak sehingga tidak dapat dikonsumsi. (Yoga)

Kekeringan akibat kemarau dan fenomena el Nino diproyeksi akan menekan produksi beras nasional. Defi sit produksi beras terbesar tahun ini diramal terjadi pada Desember 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras 2023 sebanyak 30,90 juta ton, turun 2,05% atau 0,65 juta ton. Hal itu terjadi seiring dengan penurunan produksi gabah dan luas panen pada 2023.Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan luas produksi gabah sepanjang Januari—September 2023 sebanyak 45,33 juta ton gabah kering giling (GKG) mengalami penurunan sebanyak 0,11 juta ton atau 0,23% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.“Potensi sepanjang Oktober—Desember 2023 diperkirakan mencapai 8,3 juta ton GKG, turun 1,02 juta ton atau 10,93% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 9,32 juta ton,” ujar Amalia, Senin (16/9). Adapun data luas baku lahan sawah sejak 2019 seluas 7,46 juta ha. Amalia menyebut wilayah penyumbang utama penurunan luas panen 2023 yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Secara spasial berdasarkan pulau, penurunan luas panen padi sepanjang 2023 diperkirakan terjadi di wilayah Jawa turun 0,17 juta ha atau turun 3,05%, Sulawesi turun 0,07 juta ha atau turun 4,7%, Maluku dan Papua diperkirakan turun 450 ha atau turun 0,53%, Kalimantan turun 0,04 juta ha atau turun 6%. Sementara itu, pada awal pekan ketiga bulan ini mayoritas harga komoditas pangan secara rata-rata nasional di seluruh wilayah Indonesia naik jika dibandingkan dengan hari sebelumnya.Data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), kemarin menunjukkan harga beras premium tembus menjadi Rp15.140 per kilogram atau naik 1,20% dari hari sebelumnya. Harga beras premium kemarin merupakan yang tertinggi selama periode 9—16 Oktober 2023. Sejumlah kepala daerah pun bergerak untuk mengatasi gejolak harga pangan. Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan jajarannya untuk terus menggencarkan pasar murah atau gerakan pangan murah. Sementara itu, Pj. Gubernur Sumsel Agus Fatoni memandang langkah diversifikasi pangan menjadi salah satu upaya tepat untuk mengurangi beban masyarakat di saat harga beras mahal.

Pemerintah dinilai perlu untuk menuntaskan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit lantaran telah mengganggu iklim investasi.Hal tersebut diungkapkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara (Sumut).Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa status tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan menjadi persoalan yang kini menjadi keresahan di kalangan pelaku perkebunan kelapa sawit.Dia berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjaga iklim investasi di perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, HGU adalah produk hukum agraria yang diperoleh dari prosedur berjenjang untuk memperoleh lahan perkebunan, mulai dari izin pelepasan kawasan oleh pemerintah melalui Kementerian KLHK, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari pemerintah daerah, hingga memperoleh HGU perkebunan sawit dari Kementerian ATR. “IPOS Forum ke-8 diharapkan menjadi wadah bagi stakeholder perkelapasawitan nasional untuk mendiskusikan hingga rencana aksi atas hal-hal yang menjadi isu utama di industri kelapa sawit nasional saat ini,” jelasnya.

Indonesia memiliki keberagaman sumber dan budaya pangan lokal, tetapi selama ini tersingkirkan dalam kebijakan pangan nasional. Keberagaman pangan lokal ini seharusnya bisa menjadi penopang kemandirian pangan nasional. Hal ini membutuhkan perubahan haluan kebijakan pangan yang selama ini bias. Peliputan tim Kompas di pulau-pulau kecil NTT, Sultra, dan Kepulauan Mentawai di Sumbar pada Agustus hingga awal Oktober 2023 menunjukkan tingginya keberagaman sumber pangan di pulau-pulau kecil ini. Untuk karbohidrat, selain berupa biji-bijian yang tahan kering, seperti sorgum, jagung, dan jewawut, juga berupa umbi-umbian, batang sagu, hingga buah-buahan.

”Masa depan pangan kita ada di sumber pangan yang menyimpan cadangan karbohidratnya di dalam umbi dan batang pohon, seperti sagu. Dan, umbi serta sagu itu banyak di Indonesia, tetapi selama ini terabaikan karena kebijakan pangan kita masih fokus pada beras saja,” kata Yulius B Pasolon, profesor sagu dari Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, Kendari, Senin (16/10). Menurut Yulius, Indonesia harus mengubah kebijakan pangan nasional yang selama ini hanya menggantungkan pangan pokok pada beras dan kemudian terigu yang berasal dari gandum impor. ”Dibutuhkan grand design ketahanan  pangan lokal yang berbasis keluarga, kampung, dan desa. Cadangan pangan lokal ini seharusnya menjadi lumbung-lumbung pangan lokal yang akan bersinergi menjadi lumbung pangan nasional. Bulog seharusnya bisa mengurusi ketersediaan pangan lokal juga, jangan hanya urus beras,” katanya. (Yoga)

Lonjakan harga beras membuat masyarakat di pulau-pulau kecil tercekik karena mesti membayar lebih mahal. Meski demikian, Parulian Sabaiket (47) tidak ambil pusing dengan kenaikan harga beras itu. Ia beserta istri dan putranya masih setia mengonsumsi sagu dengan keladi dan pisang sebagai sampingan. Pangan local masyarakat suku Mentawai tersebut masih melimpah di ladang keluarganya. ”Kami memang dari dulu jarang makan beras, sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Apalagi, sekarang harga beras mahal,” kata Parulian, warga Dusun Bekkeiluk, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, yang ditemui pada Minggu (24/9). Parulian dan keluarga besarnya masih rutin menyagu, mengolah pohon sagu menjadi pati sagu, secara mandiri setidaknya dua bulan sekali. Ia bersama tiga saudaranya menebang empat batang sagu kemudian diolah jadi pati sagu.

Satu batang sagu bisa menghasilkan 10 karung (kapasitas 20 kg) pati sagu. Tiap-tiap orang mendapat 10 karung sagu untuk keluarga masing-masing. Stok pati sagu tersebut disimpan di dalam sumur atau sungai kecil. ”Bagi keluarga saya, 10 ka- rung itu tahan untuk dua bulan. Di rumah ada tiga orang, saya, istri, dan anak,” katanya. Sagu itu biasa dimakan dengan lauk berkuah seperti sup atau tumis ikan sungai dan ulat sagu (tamra). Sebagai selingan dari sagu, keluarga Parulian juga kerap makan keladi, selain pisang. Menurut Parulian, dengan mengonsumsi sagu, keladi, dan pisang sebagai makanan pokok, keluarganya menjadi mandiri pangan. Keluarganya tak perlu keluar uang untuk sumber karbohidrat. (Yoga)