Pertikaian antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza memicu risiko geopolitik di pasar keuangan berikut proyeksi bakal meroketnya harga minyak mentah global sejak invasi Rusia ke Ukraina. Eskalasi konflik yang terus memanas dikhawatirkan banyak negara bakal memengaruhi rantai pasok dan pengiriman minyak mentah dari kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Indonesia, misalnya, menjadi salah satu negara yang mewaspadai risiko konflik karena banyak mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dari kawasan tersebut. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sepanjang 2022, Indonesia mengimpor minyak mentah sebesar 4,19 juta ton dari Arab Saudi, senilai US$3,12 miliar. Selain dari Arab Saudi, Indonesia juga mendatangkan minyak mentah dari Nigeria, Angola, Gabon, Aljazair, dan Azerbaijan. Pemerintah langsung menjajaki peluang impor minyak mentah dan BBM di luar negara-negara penjual tradisional. Manuver pemerintah untuk menjajaki peluang impor dari sejumlah negara baru menjadi krusial untuk mengantisipasi dampak kurangnya pasokan dan melambungnya harga minyak sepanjang akhir tahun ini. Secara menyeluruh, pemerintah turut menyiasati ketidakpastian global tersebut melalui pengelolaan migas dari sektor hulu hingga hilir. Beberapa strategi tersebut a.l. Pemerintah berupaya keras meningkatkan cadangan dan produksi migas melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam hal ini, pemerintah memberikan fleksibilitas pemilihan jenis kontrak kerja sama baik berupa PSC Cost Recovery atau Gross Split kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pemerintah juga terbuka untuk memberikan perbaikan syarat dan kondisi kontrak kerja sama. Strategi selanjutnya adalah mengakselerasi sejumlah proyek di wilayah kerja migas Indonesia, semberi mengoptimalisasikan pemanfaatan gas domestik. Cadangan energi hijau yang sedemikian tumpah ruah di Tanah Air menjadi bekal untuk menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus menjaga kelancaran distribusi energi pada industri dan masyarakat.

Bursa Crude Palm Oil (CPO) sudah masuk perdagangan perdana pada 20 Oktober 2023. Di sesi I peluncuran, hanya dua perusahaan yang terlibat dari 18 perusahaan yang mengungkapkan kesiapannya masuk di Bursa. Sebagai peluncuran awal, tentu tidak ada yang perlu dirisaukan karena ini produk baru di Indonesia. Keberhasilan peluncuran bursa ini saja sudah menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi mengingat selama puluhan tahun harga acuan komoditas CPO kita merujuk pada price di Bursa Malaysia dan Forward Rotterdam, Belanda. Harapannya pengusaha sawit dalam negeri mulai yang besar sampai kecil mau ikut sekalipun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka (sifatnya sukarela) sebagaimana ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Kesukarelaan ini akan diuji sejauh mana pelaku usaha kita bersedia berpartisipasi dalam Bursa CPO dan pemerintah berperan penting meyakinkan mereka dengan berbagai insentif, kemudahan ekspor dan sebagainya. Kalau ini berjalan maka inilah sesungguhnya (salah satu) wujud konkret ajaran Trisakti Soekarno ‘Berdikari dalam Ekonomi’. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia—lebih dari 50% kebutuhan CPO global dipasok dari Indonesia. Dengan hadirnya Bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri dan itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Tentu butuh waktu agar Bursa CPO menjadi barometer harga acuan internasional. Sebagaimana Belanda dan Malaysia atau negara lain itu butuh 40 tahun bahkan 100-an tahun dalam membangun kepercayaan pasar. Ada berbagai isu yang menjadi tantangan terutama bagi Kemendag, Bappebti, dan pengusaha sawit. Pertama, dari sisi hukum, yaitu law enforcement akan memberikan kepastian hukum menjadi perihal pokok untuk membangun kepercayaan. Kedua, menggaet pengusaha agar mau masuk ke bursa CPO kita bukan perkara mudah, sehingga pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak, ekspor bea dan beragam kemudahan lain sangat diperlukan. Ketiga, perbaikan tata kelola, misalnya di bagian hulu bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang adil dan transparan secara real time. Keempat, melakukan sosialisasi dan literasi kepada pengusaha—pemilik pabrik besar maupun UMKM pabrik kelapa sawit perihal aturan-aturan Bursa CPO maupun mekanisme perdagangan di Bursa CPO. Kelima, Bappebti harus memastikan bahwa prinsip perdagangan di bursa CPO antara penjual dan pembeli setara. Keenam, selama ini pola perdagangan sawit Indonesia adalah business to business. CPO yang diperdagangkan lewat lelang relatif masih kecil.

Warga Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, didera kasus kelaparan. Puluhan orang meninggal. Saatnya solusi komprehensif diambil. Harian Kompas edisi Rabu (25/10) melaporkan di berita utama, sebanyak 23 orang meninggal di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, sejak Agustus 2023. Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram masih menunggu data resmi dari perwakilan distrik sehingga belum bisa memastikan penyebab kematian warga karena kelaparan atau penyebab lain. Untuk mencegah dampak kelaparan, bantuan empat ton beras disalurkan. Namun, di kabupaten tersebut curah hujan sedang tinggi sehingga tanaman pangan lokal, seperti umbi-umbian, gagal panen. Kondisi ini menyebabkan warga kehilangan sumber pangan dan kelaparan.

Dalam catatan berita harian Kompas, kelaparan di Tanah Papua pertama kali diberitakan pada 3 November 1977, di sekitar Telaga Wissel, Kabupaten Paniai. Kondisi ini dipicu banjir dari luapan danau dan merendam kebun umbi-umbian milik warga. Kejadian kelaparan terus berulang di sejumlah kabupaten. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pernah menjanjikan membangun lumbung pangan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Lumbung pangan itu dibangun untuk mengantisipasi kasus kelaparan yang sering terjadi ketika cuaca ekstrem. Program lumbung pangan ini kita harapkan tidak semata-mata dilakukan untuk mengembangkan tanaman padi seperti dilakukan di daerah lain. Penelitian dan pengembangan tanaman lokal, seperti umbi-umbian dan tanaman lokal lain yang tahan cuaca ekstrem, perlu menjadi perhatian pemerintah. (Yoga)

Amran Sulaiman menjabat sebagai Mentan di sisa periode Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang kurang dari setahun. Swasembada pangan, terutama peningkatan produksi beras dan jagung, menjadi program utamanya. Amran dilantik sebagai Mentan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (25/10). Pelantikan tersebut berdasarkan Kepres No 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024. Ia menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang saat ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Amran sebelumnya pernah menduduki jabatan yang sama dalam Kabinet Kerja Jokowi periode 2014-2019.

Ditemui di Kementan, Jakarta, Rabu, Amran mengaku diminta Presiden untuk fokus pada peningkatan produksi pangan, terutama padi dan jagung. Ia bahkan optimistis bisa mengembalikan Indonesia menjadi negara yang swasembada beras yang terakhir kali dicapai pada 2021. ”Saya akan fokus pada produksi beras dan jagung. Beras, misalnya, impornya pada tahun ini sebanyak 3,5 juta ton. Kami akan tekan dulu ke titik nol sehingga ke depan bisa swasembada kembali,” ujarnya. Menurut Amran, tantangan meningkatkan produksi beras pada tahun ini cukup berat karena ada dampak El Nino. Namun, Kementan optimistis dapat melakukannya di sisa periode pemerintahan Jokowi. ”Hujan sudah mulai terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Ini merupakan kabar baik bagi sektor produksi pangan kita,” katanya. (Yoga)

Bencana kelaparan akibat cuaca ekstrem terus terjadi di Papua. Masyarakat kerap kehabisan persediaan makanan karena sistem pertanian yang rentan terdampak cuaca ekstrem. Lumbung pangan mandiri yang dibangun oleh masyarakat dinilai menjadi salah satu solusinya. Laporan kelaparan terbaru terjadi di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sekitar 12.000 warga di 13 kampung terdampak kelaparan pada Agustus-Oktober 2023. Puluhan orang dilaporkan meninggal akibat kelaparan ini. Dalam peristiwa itu, masyarakat kehabisan stok makanan karena gagal panen akibat curah hujan tinggi. Terkait hal ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah terus mencermati laporan kelaparan di Yahukimo.

”Ya, kan, melihat di sana itu makanan pokoknya apa. Kalau seperti kemarin di Papua Tengah itu, kan, makanan pokok mereka ubi, akan kita siapkan infrastrukturnya supaya tanaman ubi tidak mengalami hambatan karena cuaca, karena kekurangan air atau karena apa,” ujar Wapres setelah meresmikan proyek milik Citra Borneo Indah Group di Mercure Hotel Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalteng, Rabu (25/10). Pemerintah, lanjut Wapres, juga akan mengirim bantuan ke Yahukimo. ”Jangka panjang kita tentu akan menyiapkan makanan-makanan pokok yang ada di sana, apakah ubi apa sagu akan kita rencanakan. Selain beras kalau selatan Papua, kan, lumbung beras. Jadi, saya akan terus mengawasi penyiapan jangka panjang supaya enggak terjadi kekurangan makan di beberapa daerah,” ujarnya. (Yoga)

Sebanyak 23 orang meninggal akibat kelaparan di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Tanpa solusi komprehensif yang menyentuh akar masalah, bencana kelaparan di Tanah Papua bakal terus berulang dan menelan korban. Bencana kelaparan di Yahukimo terjadi sejak Agustus 2023, dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan tanaman warga, seperti ubi dan petatas, gagal panen. Kondisi ini juga mengakibatkan warga kehilangan sumber makanan sehingga mengalami kelaparan. Kepala Distrik Amuma Zakeus Lagowan, dihubungi dari Jayapura, Selasa (24/10) menyebutkan, data korban meninggal dan warga terdampak terus diperbarui. Hingga kini, sekitar 12.000 warga di 13 kampung terdampak kelaparan.

Bencana kelaparan di Tanah Papua pertama kali diberitakan Kompas pada 3 November 1977, di sekitar Telaga Wissel, Kabupaten Paniai yang dipicu banjir dari luapan danau yang merendam kebun ubi milik warga. Bencana kelaparan yang menimbulkan korban jiwa di Tanah Papua pertama kali diberitakan Kompas pada 29 Agustus 1982. Saat itu, bencana kelaparan dirasakan 3.000 warga di Kecamatan Tiom, Kabupaten Jayawijaya. Tujuh warga dilaporkan meninggal akibat kelaparan. Bencana dipicu hujan salju selama beberapa hari yang menutup kebun-kebun warga hingga ubi yang ditanam membusuk.

Dua tahun berselang, bencana kelaparan kembali mendera Kecamatan Kurima, Kabupaten Jayawijaya. Dalam kurun waktu Agustus hingga November 1984, sebanyak 231 orang dilaporkan meninggal dan ribuan penduduk kekurangan pangan. Albert Dien, Bupati Jayawijaya kala itu, menyatakan, bencana disebabkan hama ulat yang menyerang tanaman ubi milik warga. Bencana kelaparan di Jayawijaya kembali terjadi pada 1992. Sebanyak 119 orang meninggal karena kelaparan. Pada 1997, bencana kelaparan dipicu kemarau panjang menewaskan 439 warga. Sedikitnya 50.000 warga terancam kelaparan. Asa bagi penyelesaian persoalan klasik bencana kelaparan di Tanah Papua muncul saat kebijakan otonomi khusus (otsus) sejak 2001. Tak kurang dari Rp 100 triliun anggaran otsus mengalir ke Papua selama dua dekade, tetapi masalah kelaparan warga masih terjadi. (Yoga)

Berdasarkan catatan BPS pada 2022, struktur perekonomian Kaltara didominasi pertambangan dan penggalian hingga 36,42 %. Aktivitasnya mudah terlihat di berbagai kawasan. Salah satunya di beberapa titik di Sungai Malinau yang merentang 131 kilometer. Tetapi, dampaknya tidak ringan. Pada 22 September 2023, banjir melanda enam kecamatan di Kabupaten Malinau. Sedikitnya 177 jiwa mengungsi. Distribusi air bersih dan jaringan telekomunikasi terhambat. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltara menduga hal ini dipicu terbukanya tutupan lahan di sekitar Sungai Malinau dan pendangkalan sungai. Pertambangan disebut jadi pemicunya. Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan Tarakan, Ana Sri Ekaningsih, berpendapat, masyarakat Kaltara semestinya didorong bisa hidup dari alam, sekaligus memberi manfaat ekonomi berkelanjutan. Jika Kaltara hanya bergantung pada pertambangan, sumber daya alam itu bakal habis suatu saat nanti. Selain itu, ada dampak lingkungan yang mengintai dan berpotensi menghambat perekonomian hingga kehidupan warga.

”Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan perlu dikelola dengan baik dari hulu ke hilir supaya memberi manfaat terhadap kualitas dan kuantitas pangan serta perekonomian masyarakat,” ujar Ana. Saat pilkada tahun 2020, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan kepada Kompas, Kaltara yang berbatasan dengan Malaysia mestinya bisa  lebih berdaya dan mandiri, dengan mempertahankan dan mengelola hutan Kaltara sebagai pusat konservasi, penelitian, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Sektor perikanan dan kelautan juga sudah terlihat geliatnya. Sedikitnya 52,4 ton rumputlaut diekspor dari Tarakan pada Oktober 2022 dengan nilai 152.200 USD atau Rp 2,3 miliar (kurs Rp 15.300 per dollar AS). ”Selain itu, nantinya, lahan yang menganggur perlu diberdayakan. Untuk perikanan masih perlu tambahan gudang pendingin penampung hasil tambak di Kaltara. Bisa menarik investor, tetapi untuk tujuan agar warga semakin berdaya,” ucap Zainal. (Yoga)

Di usia belia, Kaltara berambisi mandiri memproduksi beras untuk warganya sendiri. Ini bukan perkara mudah ketika petani di sana masih perlu membeli beras serta dipusingkan dengan hama, perubahan iklim, kerumitan menerapkan cara bertani baru, hingga nestapa gagal panen. Ajang Jalung (67) sudah beberapa hari di Tanjung Selor, ibu kota Kaltara mengunjungi anaknya. Minggu (22/10) siang itu, Ajang sudah tidak sabar ingin pulang ke kampong membawa 50 kg beras yang baru ia beli. Padi yang ia panen tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehingga Ajang harus membeli ke kota. Kampung Ajang berada di Desa Long Peleban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, 5 jam dari Tanjung Selor. ”Hujan sering tidak turun. Padi gunung banyak yang gagal,” kata Ajang. Untuk memenuhi kekurangan beras, Ajang mesti membelinya beberapa kali ke ibu kota provinsi. Sekali berangkat, ia bisa menghabiskan Rp 800.000. Ia biasanya membeli 20 kg beras seharga Rp 300.000 untuk kebutuhan sebulan. Namun, sekarang, ia membeli 50 kilogram beras untuk persiapan masa tanam padi yang biasanya berjalan sebulan lebih untuk penyemaian, bakar lahan, dan penanaman. Padi itu diperkirakan baru bisa panen pada Februari 2024.

Masyarakat Dayak Uma’ Kulit seperti Ajang secara turun-temurun terbiasa menanam padi gunung dan padi sawah secara bersamaan. Dari dua cara menanam padi itu, mereka hanya perlu memanen satu kali setahun. jika panennya bagus dan cuaca mendukung, mereka bisa menghasilkan 130 kaleng gabah kering atau sekitar 1 ton beras. BPS mencatat, produksi beras Kaltara pada 2022 sebesar 22.507 ton beras, kendati meningkat 4.700 ton dari tahun sebelumnya, Kaltara masih defisit 34.260 ton. Untuk memenuhi kebutuhan 700.000 warga Kaltara, beras itu didatangkan dari Sulawesi dan Jawa. Pemerintah Provinsi Kaltara menyampaikan ingin mewujudkan swasembada pangan, termasuk beras, mulai tahun ini. Targetnya, Kaltara bisa swasembada beras tiga tahun setelahnya atau pada tahun 2026. Mula-mula, Pemprov Kaltara memastikan ketersediaan benih padi di sejumlah daerah sehingga tak perlu lagi membeli beras dari tempat lain. Selain itu, ada program pengendalian hama penyakit dan penguatan kelembagaan kelompok tani. Agar kualitas petani meningkat, Pemprov Kaltara ingin menambah jumlah penyuluh pertanian. Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan, program bantuan untuk petani lokal itu dilakukan agar hasil panen padi petani optimal dan bisa terserap pasar. (Yoga)