Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI menilai langkah pemerintah mengendalikan harga gula pasir atau konsumsi di tingkat ritel modern sudah tepat. Namun, ke depan, pemerintah harus memiliki cadangan gula untuk mengantisipasi kenaikan harga gula jika sewaktu-waktu terjadi lagi. Ketua Umum APTRI, Soemitro Samadikoen menyatakan hal itu ketika dihubungi dari Jakarta, Jumat (10/11). Pernyataan itu terkait kebijakan relaksasi atau fleksibilitas harga acuan penjualan (HAP) gula konsumsi di tingkat konsumen yang dijual di ritel modern. Bapanas menetapkan HAP gula konsumsi bisa dijual ke konsumen Rp 16.000 per kg. Khusus wilayah Maluku, Papua, serta daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan pedalaman (3TP), fleksibilitas HAP tersebut dipatok Rp 17.000 per kg.

Sebelumnya, HAP gula konsumsi di tingkat konsumen Rp 14.500 per kg. Khusus wilayah Maluku,Papua, dan daerah 3TP, HAP-nya sebesar Rp 15.500 per kg. HAP itu ditetapkan Bapanas dan berlaku sejak 24 Juli 2023. Menurut Soemitro, kebijakan relaksasi harga gula konsumsi di tingkat ritel memang diperlukan. Kebijakan itu akan membuat pabrik-pabrik gula swasta dan milik negara yang mendapatkan penugasan impor gula mentah dan konsumsi mau memasarkan gula konsumsi ke pasar ritel. Dengan harga gula mentah dan konsumsi di tingkat internasional yang saat ini cukup tinggi, mereka akan merugi jika HAP gula konsumsi masih berkisar Rp 14.500-Rp 15.500 per kg. Apabila pasokan gula di pasar ritel  

Soemitro berpendapat, kenaikan harga gula pada tahun ini memang tidak bisa dihindari. Selain akibat dampak El Nino, kenaikan harga gula juga dipengaruhi lonjakan harga gula di tingkat internasional. Agar hal itu tidak terulang ke depan, pemerintah harus memiliki cadangan gula sendiri yang dikelola oleh ID Food atau Perum Bulog sebanyak 1-1,5 juta ton. Cadangan gula pemerintah (CGP) itu diharapkan bisa dipenuhi dari gula petani, bukan dengan cara mengimpor. ”Pemerintah bisa menyerap gula petani saat harga lelang gula berada di bawah harga acuan pembelian gula petani Rp 12.500 per kg,” kata Soemitro. (Yoga)

Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyerahkan sejumlah bantuan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, sebagai tindak lanjut penanganan bencana yang terjadi. Selain penyerahan bantuan, kunjungan ini untuk berkoordinasi dengan pemda setempat mencari solusi menyeluruh permasalahan krisis pangan yang kerap terjadi di Papua. ”Kunjungan hari ini sebagai tindak lanjut. Sebelumnya pemerintah pusat dan daerah telah menyalurkan bantuan di lokasi kelaparan.  Sekarang yang terpenting mencari solusi agar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy saat menyalurkan bantuan di Distrik Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, Jumat (10/11). Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah daerah di Yahukimo dilanda bencana, seperti longsor dan kelaparan, akibat cuaca ekstrem. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat mengalami krisis pangan. Salah satu yang cukup disorot adalah musibah kelaparan yang mengakibatkan kematian massal di Distrik Amuma.

Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan ”Saat ini (isu kelaparan) sudah tertangani. Kebutuhan pangan masyarakat sudah kembali tercukupi”. Di rumah jabatan Bupati Yahukimo, rombongan Kementerian PMK dan dari kementerian ataupun badan negara lainnya menyerahkan bantuan bahan pokok, pakaian, obat-obatan, serta uang tunai Rp 1 miliar sebagai dukungan operasional penanganan kebencanaan. ”Fokus kami sekarang adalah menangani krisis pangannya karena ini terus berulang di sejumlah wilayah di Papua. Kami sudah berkoordinasi menyiapkan gudang (pangan) di sejumlah titik. Tempat paling ideal itu dekat bandara. Jika ada bencana, langsung bisa disalurkan,” ujar Muhadjir. Di sisi lain, kunjungan ini sekaligus untuk mencari solusi jangka panjang untuk penanganan yang tengah dikoordinasikan dengan lintas kementerian, lembaga, dan pemda setempat. Rencananya, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari pengembangan varietas lokal yang lebih tahan iklim hingga penyuluhan soal teknologi tepat guna yang dibutuhkan untuk pengolahan bahan pangan agar lebih awet. (Yoga)

Dua proyek hilirisasi nikel yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sultra molor dari target. Meski diinisiasi sejak 2022, dua proyek dengan investasi puluhan triliun ini masih dalam pengurusan dokumen lingkungan. Investasi di wilayah ini dikhawatirkan tidak akan memenuhi target. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sultra Parinringi mengatakan, di Sultra saat ini ada sejumlah PSN, terutama hilirisasi nikel. Namun, ada dua PSN tidak berjalan sesuai jadwal. ”Ada kawasan industriterpadu PT Nusantara Industri Sejati (NIS) di Motui, Konawe Utara, dan PT Kendari  Kawasan Industri Terpadu (KKIT) di Kendari.

Berdasarkan target, keduanya harusnya sudah jalan dan konstruksi, tetapi sampai sekarang belum ada (fisik),” katanya, Jumat (10/11). Kedua proyek hilirisasi nikel ini dimulai sejak 2022. Kawasan industri di Motui, Konawe Utara, bahkan diresmikan Wapres Ma’ruf Amin. Kedua PSN ini diharapkan menyumbang investasi hingga puluhan triliun rupiah. Dengan status PSN, seharusnya bisa lebih cepat. Sebab, pelaksana mendapatkan berbagai kemudahan, termasuk perizinan. Kondisi ini dikhawatirkan berimbas pada investasi di Sultra. Pada 2023, Sultra ditargetkan menggaet investasi Rp 21,7 triliun, naik dari Rp 18 triliun tahun lalu. Hingga triwulan III-2023, investasi baru 60 % atau sekitar Rp 15 triliun. (Yoga)

Adu balap produksi dan impor beras bakal mewarnai tahun politik 2024. Tahun depan, Kementan menargetkan produksi beras nasional sebanyak 35 juta ton. Di tahun yang sama, pemerintah juga mengalokasikan impor beras sebanyak 2 juta ton Pada tahun ini, produksi beras nasional diperkirakan berkurang 650.000 ton menjadi 30,9 juta ton akibat dampak La Nina dan El Nino. Di tahun yang sama, pemerintah telah menambah alokasi impor beras dari 2 juta ton menjadi 3,5 juta ton. Target produksi beras 35 juta ton dikemukakan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (8/11). Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu sebanyak 31 juta ton. Untuk mengejar target itu, Kementan menggulirkan sejumlah upaya, mulai dari percepatan tanam yang dimulai tahun ini, pemberian insentif bagi petani yang melaksanakan program percepatan tanam, hingga merealokasi dan meminta tambahan anggaran.

Menurut Amran, Kementan telah menggulirkan gerakan nasional percepatan tanam padi di 10 provinsi seluas 569.374 hektar (ha). Per 4 November 2023, realisasi luas tanam mencapai 430.235 ha. Produksi gabah kering giling diperkirakan sebanyak 3 juta ton atau setara 1,5 juta ton beras. Kementan juga akan memberikan insentif berupa bantuan benih padi dan pupuk bagi petani yang melakukan percepatan tanam pada November dan Desember 2023. Hal itu tentu saja dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan juga hujan yang mulai terjadi sejak akhir Oktober 2023. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pemerintah telah menugasi Bulog mengimpor beras 2 juta ton pada 2024. Impor beras itu baru berupa penugasan, jadi tidak serta-merta akan dilakukan Bulog. ”Kalau tahun depan ada produksi gabah atau beras dari dalam negeri, kami akan serap sehingga tidak perlu impor sebanyak itu. Namun, kami butuh jaminan atau kepastian produksi (gabah atau beras) di dalam negeri,” kata Budi. (Yoga)

Sistem pertanian pangan, termasuk perkebunan, bak dua sisi mata uang. Di satu sisi menghasilkan manfaat bagi masyarakat melalui pangan, budaya, dan pekerjaan. Di sisi lain berkontribusi terhadap perubahan iklim serta mendegradasi sumber daya alam dan kesehatan. Sebab, sistem pangan itu tidak menerapkan praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan. Sisi negatif sistem pertanian itu menimbulkan biaya tersembunyi di luar label harga pangan atau tidak diperhitungkan dalam harga pangan. Pada 2020, biaya tersembunyi di balik sistem pertanian pangan dan di luar label harga pangan global sebesar 12,75 triliun USD atau 10 % dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

Biaya tersembunyi terbesar berasal dari biaya kesehatan, terutama akibat pola makan yang tidak sehat, senilai 9,31 triliun USD, disusul biaya lingkungan dan sosial masing-masing 2,87 triliun USD dan 570,94 juta USD. Hal itu mengemuka dalam laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bertajuk ”The State of Food and Agriculture (SOFA) 2023” yang dirilis Senin (6/11) di Roma, Italia, waktu setempat. Laporan tersebut mengungkap tentang biaya tersembunyi, yaitu segala biaya yang ditanggung individu atau masyarakat yang tidak tecermin dalam harga pasar sebuah produk atau layanan yang muncul dari sistem pertanian pangan yang tidak berkelanjutan di 154 negara. Biaya tersebut mengacu pada biaya eksternal atau ekonomi atas kerugian yang muncul baik karena kegagalan sistem, pasar, institusi, maupun kebijakan. FAO menjabarkan, biaya tersembunyi akibat kerugian lingkungan terbesar berasal dari emisi nitrogen yang menyebabkan pencemaran tanah dan udara serta gas rumah kaca yang memengaruhi perubahan iklim. Faktor lainnya berasal dari alih fungi lahan dan sumber air. (Yoga)