Lingkungan Hidup
( 5781 )Belum Ada Solusi Harga Energi Baru
Ketiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden pada
Pemilu Presiden 2024 punya gagasan masing-masing untuk meningkatkan kontribusi
bauran energi baru dan terbarukan. Tujuan mereka sama, yaitu menciptakan
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang menitikberatkan pada perlindungan
lingkungan. Meski demikian, belum ada strategi konkret yang dipaparkan oleh
ketiga pasangan calon untuk menyelesaikan akar masalah lambannya kemajuan kontribusi
bauran energi baru terbarukan (EBT), yakni harga EBT yang belum kompetitif dengan
energi fosil. Melihat dokumen visi dan misi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin
Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming
Raka, mereka sama-sama punya tujuan mereduksi paparan gas rumah kaca hasil
aktivitas ekonomi, dengan memanfaatkan dan menggali potensi sumber EBT secara
optimal. Pemerintah Indonesia menargetkan bauran EBT 23 % pada 2025. Namun,
hingga akhir 2022, bauran EBT nasional baru 14,11 %. Belum maksimalnya
realisasi target bauran EBT ini dapat menghambat tahapan reduksi emisi karbon
Indonesia di masa mendatang.
Pasangan Anies-Muhaimin berkomitmen mendorong pencapaian
target emisi tahunan demi menyukseskan target karbon netral (net zero emission/NZE)
pada 2060 dan berkolaborasi dengan pemda untuk mengupayakan NZE pada 2050. Peran
EBT juga akan ditingkatkan dalam bauran energi nasional untuk menahan laju
perubahan iklim dan polusi, menghemat devisa, dan melepaskan diri dari ketergantungan
impor energi. Kontribusi EBT ditargetkan naik menjadi 22 %-25 % pada 2029.
Target bauran kontribusi EBT pasangan Ganjar-Mahfud lebih ambisius, yakni 25 %
hingga 30 % pada 2029. Guna men capainya, wilayah perdesaan juga akan didorong
agar mampu memberdayakan sumber energi lokal berbasis EBT untuk memasok
kebutuhan energi domestik. Pasangan Prabowo-Gibran tidak secara spesifik
menuliskan dalam dokumen visi dan misi mereka soal target dari peningkatan
kontribusi EBT. Meski demikian, pasangan ini menyatakan akan merevisi seluruh
regulasi yang selama ini menghambat peningkatan investasi baru di sektor EBT.
Meski ketiga pasangan capres-cawapres memiliki perhatian
terhadap peningkatan bauran EBT untuk mengejar target karbon netral, tidak ada satu
pun pasangan yang punya gagasan dan jalan keluar untuk membuat harga EBT lebih terjangkau.
Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
(LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Alin Halimatussadiah mengatakan, tantangan
pemanfaatan energi hijau adalah membuat harga kompetitif dengan energy fosil.
Hal ini membutuhkan dukungan regulasi, mulai dari pemakaiankapasitas besar, sedang,
hingga kecil. (Yoga)
ENERGI BARU TERBARUKAN : PROBLEM PANJANGPENGEMBANGAN GEOTERMAL
Seabrek pekerjaan rumah masih mengantre untuk segera diselesaikan oleh pemerintah agar bisa meningkatkan pengembangan panas bumi sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan yang cadangannya melimpah di Tanah Air. Persoalan tarif, pendanaan, dan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik atau power wheeling masih jadi problem yang belum tuntas dalam pengembangan panas bumi sejak beberapa waktu lalu. Padahal, Indonesia kini sedang berupaya meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) menjadi 23% dalam bauran energi nasional pada 2025. Putra Adhiguna, analis energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), mengatakan bahwa pengembangan panas bumi masih berkutat dengan persoalan yang sama dengan beberapa tahun lalu, yakni terkait dengan tarif tenaga listrik. Persoalan lain yang perlu mendapat evaluasi dari pemerintah adalah mengenai beberapa program dukungan pendanaan publik dalam eksplorasi dan pengembangan geotermal yang telah berjalan. Dengan dukungan lebih baik, pengembangan panas bumi diyakini bisa memberikan hasil yang lebih optimal, mengingat Indonesia menyimpan potensi sebesar 23,7 gigawatt (GW). “Sudah ada beberapa proyek, dan bila hal itu didukung lebih , maka diharapkan dukungan dari program seperti JETP bisa turut disertakan,” jelasnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri nampaknya langsung berbenah setelah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memutuskan untuk tidak melanjutkan penawaran terkait dengan pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi Nage dan Cisolok. Pemerintah mengaku melakukan perbaikan data panas bumi di kedua wilayah kerja panas bumi tersebut untuk kemudian dilelang agar bisa mendapatkan pengelola baru. “Sekarang kami sedang melakukan market sounding untuk memastikan bahwa wilayah kerja panas bumi yang akan ditawarkan ada peminatnya,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi saat dikonfirmasi, Senin (6/11). Untuk diketahui, Blok Panas Bumi Nage dan Cisolok merupakan hasil dari government drilling yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2021. Blok Nage memiliki luas 10.410 hektare, dengan cadangan terduga sebesar 46 megawatt ekuivalen (MWe), angka daya setrum itu diperoleh dari hasil pemboran dua sumur slim hole program government drilling sebelumnya. Di sisi lain, PGEO mengaku telah mengunci pendanaan sekitar US$265 juta untuk akselerasi peningkatan kapasitas setrum 1 gigawatt (GW) hingga 2 tahun ke depan. Emiten lainnya, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) bakal mendapat tambahan kapasitas pembangkit listrik geotermal pada akhir 2023 dari proyek pengembangan Salak Binary milik anak usahanya, Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (STAR). Merly, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Barito Renewables Energy, menyampaikan bahwa perseroan melalui STAR berkomitmen untuk mengembangkan usaha panas bumi.
Pendapatan Menurun, Emiten Migas Group Laba Bakrie Catat Kenaikan Laba
KOMODITAS BERSUBSIDI : PELUANG MENAMBAH PRODUKSI LPG
Asa pemerintah untuk keluar dari persoalan tingginya subsidi yang dikeluarkan untuk liquefied petroleum gas atau LPG kembali tumbuh setelah ditemukannya lapangan minyak dan gas bumi yang kaya dengan kandungan propana serta butana. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) melaporkan setidaknya ada 12 lapangan minyak dan gas bumi atau migas di Tanah Air yang memiliki kandungan propana (C3) dan butana (C4) sebagai bahan baku LPG. Dengan jumlah kandungan di atas 4%, C3 dan C4 yang terkandung di lapangan migas tersebut dapat dimonetisasi untuk diproduksi menjadi LPG, dengan harapan bisa mengurangi impor yang selama ini juga membebani keuangan negara. Akan tetapi, Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan, pihaknya masih menghitung jumlah pasti mengenai volume LPG yang bisa dihasilkan dari cadangan tersebut. Persoalan LPG memang kerap membuat pemerintah pusing, karena menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Impor dan subsidi yang dikeluarkan pemerintah pun tercatat terus menanjak dari tahun ke tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menyambut baik laporan SKK Migas terkait dengan temuan kandungan propana dan butana yang disebut-sebut bisa memproduksi LPG sebanyak 1,2 juta ton per tahun. Temuan tersebut menjadi harapan pemerintah untuk mengurangi impor LPG.
Selain diproduksi untuk memenuhi LPG bersubsidi, temuan tersebut juga bisa disalurkan kepada industri yang hingga kini masih memanfaatkan komoditas tersebut sebagai sumber energi, seperti Kilang Cilacap milik PT Pertamina (Persero). Lewat pemasangan pipa ke sejumlah kilang itu,kata Arifin, pemerintah dapat menghemat impor LPG sebanyak 400.000 ton setiap tahunnya. Sementara itu, target produksi LPG sepanjang 2020 hingga 2024 dipatok di angka konservatif sebesar 1,97 juta ton setiap tahunnya. Kementerian ESDM menyebutkan penurunan kapasitas pengolahan dan produksi LPG itu disebabkan karena berhentinya operasi kilang milik PT Yudistira Energi pada April 2021 lalu. Perusahaan pengolahan itu diketahui tidak melakukan perpanjangan izin usaha, karena tidak mendapat kepastian pasokan bahan baku gas bumi dari hulu. Pemerintah juga berencana untuk membagikan alat penanak nasi listrik atau rice cooker dengan tujuan mengurangi konsumsi LPG bersubsidi di tengah masyarakat. Program tersebut pun diklaim bisa menghemat hingga 9,7 juta tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram per tahun. Program bagi-bagi rice cooker itu diatur lewat Peraturan Menteri ESDM No. 11/2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Sebagai turunannya telah diterbitkan pula Petunjuk Teknis Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) melalui Keputusan Menteri ESDM No. 548.K/TL.04/DJL.3/2023. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai belanja subsidi energi berpotensi ikut terkerek seiring dengan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia pada paruh kedua tahun ini. Daymas Arangga, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa pemerintah harus segera menerapkan sistem distribusi LPG 3 kilogram yang lebih tepat sasaran agar subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa dirasakan oleh pihak yang benar-benar berhak.
2024, SIG Pasok 1 Juta Ton Semen ke IKN
Bitcoin Juara, Emas & Dollar AS Idola
Minyak Bisa Kembali ke US $90 Per Barel
Bukit Asam Mulai Operasikan PLTU Senilai Rp26,5 Triiun
Ancaman El Nino pada Satwa Liar
BURSA CPO, Biaya Tambahan Bikin Pengusaha Enggan Masuk
Pelaku usaha pengolah kelapa sawit menilai Bursa Berjangka
Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO yang sudah
diresmikan belum menarik. Mereka menantikan insentif dari pemerintah agar makin
banyak pengusaha berpartisipasi dalam bursa tersebut. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa
Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu alasan yang membuat
pelaku usaha masih enggan masuk ke bursa adalah adanya biaya-biaya tambahan di
luar transaksi perdagangan itu sendiri. Sebut saja biaya anggota bursa sekitar
Rp 60 juta per tahun. Kemudian, biaya jaminan transaksi senilai Rp 32 juta.
”Sekarang untuk lokal, kan, transaksinya B to B (bisnis ke bisnis)
tidak terkena biaya apa pun. Kalau di bursa, kan, ada biaya member dan biaya
transaksi. Ini yang perlu dipikirkan bagaimana supaya penjual dan pembeli
tertarik masuk bursa,” kata Eddy, Jumat (3/11). Jika biaya itu tidak bisa
dihindari, ia meminta pemerintah agar memikirkan skema insentif sehingga
mengurangi beban modal pelaku usaha. Aspirasi ini sudah disampaikan kepada
pemerintah, tetapi belum jelas hingga saat ini. ”Memang, harus ada daya tarik
agar penjual dan pembeli bersedia transaksi di bursa. Informasinya akan
diberikan insentif. Nah, insentifnya seperti apa, belum jelas,” ujar Eddy. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









