Seabrek pekerjaan rumah masih mengantre untuk segera diselesaikan oleh pemerintah agar bisa meningkatkan pengembangan panas bumi sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan yang cadangannya melimpah di Tanah Air. Persoalan tarif, pendanaan, dan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik atau power wheeling masih jadi problem yang belum tuntas dalam pengembangan panas bumi sejak beberapa waktu lalu. Padahal, Indonesia kini sedang berupaya meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) menjadi 23% dalam bauran energi nasional pada 2025. Putra Adhiguna, analis energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), mengatakan bahwa pengembangan panas bumi masih berkutat dengan persoalan yang sama dengan beberapa tahun lalu, yakni terkait dengan tarif tenaga listrik. Persoalan lain yang perlu mendapat evaluasi dari pemerintah adalah mengenai beberapa program dukungan pendanaan publik dalam eksplorasi dan pengembangan geotermal yang telah berjalan. Dengan dukungan lebih baik, pengembangan panas bumi diyakini bisa memberikan hasil yang lebih optimal, mengingat Indonesia menyimpan potensi sebesar 23,7 gigawatt (GW). “Sudah ada beberapa proyek, dan bila hal itu didukung lebih , maka diharapkan dukungan dari program seperti JETP bisa turut disertakan,” jelasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri nampaknya langsung berbenah setelah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memutuskan untuk tidak melanjutkan penawaran terkait dengan pengelolaan Wilayah Kerja Panas Bumi Nage dan Cisolok. Pemerintah mengaku melakukan perbaikan data panas bumi di kedua wilayah kerja panas bumi tersebut untuk kemudian dilelang agar bisa mendapatkan pengelola baru. “Sekarang kami sedang melakukan market sounding untuk memastikan bahwa wilayah kerja panas bumi yang akan ditawarkan ada peminatnya,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi saat dikonfirmasi, Senin (6/11). Untuk diketahui, Blok Panas Bumi Nage dan Cisolok merupakan hasil dari government drilling yang dilakukan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM pada 2021. Blok Nage memiliki luas 10.410 hektare, dengan cadangan terduga sebesar 46 megawatt ekuivalen (MWe), angka daya setrum itu diperoleh dari hasil pemboran dua sumur slim hole program government drilling sebelumnya. Di sisi lain, PGEO mengaku telah mengunci pendanaan sekitar US$265 juta untuk akselerasi peningkatan kapasitas setrum 1 gigawatt (GW) hingga 2 tahun ke depan. Emiten lainnya, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) bakal mendapat tambahan kapasitas pembangkit listrik geotermal pada akhir 2023 dari proyek pengembangan Salak Binary milik anak usahanya, Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. (STAR). Merly, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Barito Renewables Energy, menyampaikan bahwa perseroan melalui STAR berkomitmen untuk mengembangkan usaha panas bumi.

JAKARTA,ID-Emiten Group Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mencatat laba neto yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 45,69 juta atau setara dengan Rp 711,53 miliar pada Januari-September 2023, naik 3,52% dibandingkan periode sama tahun lalu US$ 44,14 juta. Kenaikan laba bersih mempu dibukukan emiten migas tersebut. Ditengah penurunan pendapatan sepanjang sembilan bulan 2023. Manajemen Energi Mega Persada dalam laporan keuangan yang dipublikasikan (6/11/2023) mengungkapkan, pendapatan bersih perseroan turun 13,84% pada Januari-Spetember 2023 menjadi US$ 296,39 juta dari US$ 344 juta menjadi US$ 296,39 juta. pendapatan perseroan diperoleh  dari penjualan gas bumi yang sebesar US$ 213,07 juta, minyak mentah US$ 99,69 juta, dan US$ 3,81 juta dari jasa lainnya. Setelah dikurangi over lifting dan DMO yang sebesar US$ 20,18 juta, perseroan mengantongi total penjualan bersih US$ 296,39 juta. (Yetede)

Asa pemerintah untuk keluar dari persoalan tingginya subsidi yang dikeluarkan untuk liquefied petroleum gas atau LPG kembali tumbuh setelah ditemukannya lapangan minyak dan gas bumi yang kaya dengan kandungan propana serta butana. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi (SKK Migas) melaporkan setidaknya ada 12 lapangan minyak dan gas bumi atau migas di Tanah Air yang memiliki kandungan propana (C3) dan butana (C4) sebagai bahan baku LPG. Dengan jumlah kandungan di atas 4%, C3 dan C4 yang terkandung di lapangan migas tersebut dapat dimonetisasi untuk diproduksi menjadi LPG, dengan harapan bisa mengurangi impor yang selama ini juga membebani keuangan negara. Akan tetapi, Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf mengatakan, pihaknya masih menghitung jumlah pasti mengenai volume LPG yang bisa dihasilkan dari cadangan tersebut. Persoalan LPG memang kerap membuat pemerintah pusing, karena menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Impor dan subsidi yang dikeluarkan pemerintah pun tercatat terus menanjak dari tahun ke tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun menyambut baik laporan SKK Migas terkait dengan temuan kandungan propana dan butana yang disebut-sebut bisa memproduksi LPG sebanyak 1,2 juta ton per tahun. Temuan tersebut menjadi harapan pemerintah untuk mengurangi impor LPG.

Selain diproduksi untuk memenuhi LPG bersubsidi, temuan tersebut juga bisa disalurkan kepada industri yang hingga kini masih memanfaatkan komoditas tersebut sebagai sumber energi, seperti Kilang Cilacap milik PT Pertamina (Persero). Lewat pemasangan pipa ke sejumlah kilang itu,kata Arifin, pemerintah dapat menghemat impor LPG sebanyak 400.000 ton setiap tahunnya. Sementara itu, target produksi LPG sepanjang 2020 hingga 2024 dipatok di angka konservatif sebesar 1,97 juta ton setiap tahunnya. Kementerian ESDM menyebutkan penurunan kapasitas pengolahan dan produksi LPG itu disebabkan karena berhentinya operasi kilang milik PT Yudistira Energi pada April 2021 lalu. Perusahaan pengolahan itu diketahui tidak melakukan perpanjangan izin usaha, karena tidak mendapat kepastian pasokan bahan baku gas bumi dari hulu. Pemerintah juga berencana untuk membagikan alat penanak nasi listrik atau rice cooker dengan tujuan mengurangi konsumsi LPG bersubsidi di tengah masyarakat. Program tersebut pun diklaim bisa menghemat hingga 9,7 juta tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram per tahun. Program bagi-bagi rice cooker itu diatur lewat Peraturan Menteri ESDM No. 11/2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Sebagai turunannya telah diterbitkan pula Petunjuk Teknis Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) melalui Keputusan Menteri ESDM No. 548.K/TL.04/DJL.3/2023. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai belanja subsidi energi berpotensi ikut terkerek seiring dengan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia pada paruh kedua tahun ini. Daymas Arangga, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan bahwa pemerintah harus segera menerapkan sistem distribusi LPG 3 kilogram yang lebih tepat sasaran agar subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa dirasakan oleh pihak yang benar-benar berhak.

JAKARTA,ID-PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) atau Semen Indonesia Group (SIG) diyakini akan memasoki lebih dari 1 juta ton semen ke proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024, dua kali lipat dari volume pengiriman tahun ini. Angka itu akan mencapai 80% dari total kebutuhan semen di IKN pada tahun depan yang sebanyak 1,2-1,3 juta ton. "IKN membutuhkan sekitar 700 ribu ton semen curah untuk  kebutuhan pembangunan infrastruktur di 2023, dan diproyeksikan membutuhkan 1,2-1,3 juta ton di 2024. Dan (IKN) telah meminta sejumlah perusahaan semen di Indonesa untuk menyuplai kebutuhan tersebut. Kami optimistis bahwa SMGR mampu untuk menyuplai sebanyak 80% dari kebutuhan semen curah di tahun depan, dengan pertumbuhan volume  sebesar 10%," kata Analis Samuel Sakuritas Indonesia Daniel Widjaja dan Yosua Zisokhi dalam riset terbarunya yang dikutip Minggu (5/11/2023). Dia menilai, adanya permintaan semen curah dari proyek IKN  mampu mendongkrak volume penjualan SIG di kuartal III-2023. (Yetede)

Pasar finansial global tengah diliputi sentimen ketidakpastian ekonomi dan politik. Eskalasi perang geopolitik Israel-Hamas menambah kehatian-hatian pasar yang sudah lebih dulu mewaspadai suku bunga tinggi dari The Federal Reserve (The Fed). Langkah wait and see investor tergambar dari kinerja pasar saham dan obligasi sebagai instrumen investasi terpopuler berada dalam tekanan sepanjang Oktober 2023. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 2,70% secara bulanan menjadi 6.752 pada akhir Oktober 2023. Sejak awal tahun, IHSG turun 1,44%.  Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong menjelaskan, kejadian penting yang mempengaruhi pergerakan pasar adalah perang Israel versus Hamas. Kejadian ini telah menekan aset berisiko dan sebaliknya menguatkan aset safe haven. Sementara dampak kelesuan pasar saham dan obligasi mengalir pula pada investasi berbasis reksadana. Indeks reksadana saham, pendapatan tetap dan juga campuran kompak turun masing-masing minus 4,11% secara bulanan, minis 0,65% dan minus 2,45%. SVP, Head of Retail, Product Research & Distribution Divion Henan Putihrai Asset Management, Reza Fahmi memproyeksikan, IHSG akan bergerak di 6.200-7.100 sampai akhir tahun ini, jika kondisi global dan domestik lebih kondusif. Sedangkan, yield obligasi acuan SUN tenor 10 tahun diperkirakan bergerak dalam rentang 6,5%-7,0% sampai akhir tahun dengan potensi penurunan apabila terjadi peningkatan permintaan dan penurunan penawaran obligasi. Untuk aset kripto, Lukman melihat kenaikan cukup tinggi karena sentimen keputusan US Securities and Exchange Commission (SEC) yang lebih menguntungkan industri kripto. SEC mengisyaratkan bakal menerima perdagangan bitcoin ETF dalam waktu dekat usai tidak memperpanjang tuntutan kepada beberapa perusahaan kripto yang mengajukan izin dagang bitcoin ETF. Hanya saja, trader Tokocrypto, Fyqieh Fachrur melihat potensi bitcoin bisa saja koreksi ke US$ 30.000 atau ke US$ 26.000 di akhir tahun ini. Namun jika sentimen positif mendukung bitcoin, harganya bisa mencapai US$ 38.000 sebagai resisten terdekat. 

Harga minyak dunia mulai kembali menanjak, setelah sempat turun ke kisaran US$ 80-US$ 81 per barel di akhir bulan lalu. Analis memproyeksi harga minyak masih mampu meningkat lantaran potensi lanjutan pengurangan produksi oleh OPEC+. Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak WTI bertengger di level US$ 83,24 per barel pada Jumat (3/11), naik 0,92% dari sehari sebelumnya. Namun harga minyak masih lebih rendah dari Jumat pekan lalu yang ada di level US$ 85,54 per barel. Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo mengatakan, minyak mentah berjangka WTI stabil di atas US$ 82 per barel pada akhir pekan. Namun minyak masih tertekan di tengah ketidakpastian prospek permintaan global. Investor juga terus memantau perkembangan geopolitik di Timur Tengah. "Minyak mentah diperkirakan diperdagangkan pada US$ 90 per barel pada akhir kuartal ini," ujar Sutopo, Jumat (3/11). Research & Development ICDX, Revandra Aritama mengatakan, ancaman eskalasi lebih lanjut konflik Israel - Hamas dapat meluas ke konflik regional. Konflik ini berpotensi mengganggu kestabilan di wilayah Timur Tengah yang memasok sekitar sepertiga kebutuhan minyak dunia. Di sisi lain, potensi kenaikan harga minyak juga dari pengetatan pasokan. Eksportir minyak terbesar, Arab Saudi kemungkinan memulai kembali perpanjangan pengurangan produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari hingga Desember 2023.

JAKARTA,ID-PT Bukit Asam Tk (PTBA) mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Mulut Tambang Sumsel-8 di Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pembangkit listrik dengan nilai investasi US$ 1,68 miliar ini akan memasok listrik ke PT PLN yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan di pulau Sumatera. "PLTU Mulut Tambang Sumsel-8 berkapasitas 2x660 MW telah mencapai status  Commercial Operation Date (COD) alias beroperasi secara komersial. Tangggal COD ditetapkan efektif mulai 7 Oktober 2023 oleh PLN," kata Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail dalam resminya, Jumat (3/11?2023). Arsal mengungkapkan, PLTU MT Sumsel-8 merupakan bagian dari Program Pembangunan  Pembangkit Listrik 35.000 MW berlokasi di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dikenal juga dengan nama PLTU Tanjung Lalang, pembangkit ini dibangun oleh PT Huadin Bukti Asam Power yang merupakan kerja sama strategi antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan China Huadin Hongkok Company Ltd. (Yetede)

Pelaku usaha pengolah kelapa sawit menilai Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO yang sudah diresmikan belum menarik. Mereka menantikan insentif dari pemerintah agar makin banyak pengusaha berpartisipasi dalam bursa tersebut. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, salah satu alasan yang membuat pelaku usaha masih enggan masuk ke bursa adalah adanya biaya-biaya tambahan di luar transaksi perdagangan itu sendiri. Sebut saja biaya anggota bursa sekitar Rp 60 juta per tahun. Kemudian, biaya jaminan transaksi senilai Rp 32 juta.

”Sekarang untuk lokal, kan, transaksinya B to B (bisnis ke bisnis) tidak terkena biaya apa pun. Kalau di bursa, kan, ada biaya member dan biaya transaksi. Ini yang perlu dipikirkan bagaimana supaya penjual dan pembeli tertarik masuk bursa,” kata Eddy, Jumat (3/11). Jika biaya itu tidak bisa dihindari, ia meminta pemerintah agar memikirkan skema insentif sehingga mengurangi beban modal pelaku usaha. Aspirasi ini sudah disampaikan kepada pemerintah, tetapi belum jelas hingga saat ini. ”Memang, harus ada daya tarik agar penjual dan pembeli bersedia transaksi di bursa. Informasinya akan diberikan insentif. Nah, insentifnya seperti apa, belum jelas,” ujar Eddy. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan segera mengeksekusi putusan peninjauan kembali tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan dari PT KU sebesar Rp 25 miliar. Ini merupakan kasus gugatan yang dilayangkan KLHK atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2015 di lokasi konsesi PT KU di Jambi. Eksekusi ini dilakukan setelah majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) dari PT KU pada 30 Oktober 2023. Majelis hakim kemudian menghukum PT KU dengan denda Rp 25,5 miliar yang terdiri dari ganti rugi materiil sebesar Rp 15,7 miliar dan tindakan pemulihan lingkungan senilai Rp 9,7 miliar.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menyampaikan, putusan PK ini telah menguatkan putusan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan putusan PN Jaksel yang telah berpihak pada lingkungan hidup. Ketiga putusan pengadilan tersebut juga telah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. ”Komitmen KLHK untuk menghentikan karhutla dan mengembalikan kerugian lingkungan hidup (negara) serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak akibat karhutla di areal perkebunan kelapa sawit milik PT KU tidak berhenti,” tutur Rasio melalui keterangan tertulis, Kamis (2/11). Menurut Rasio, penolakan permohonan PK oleh MA memberi pembelajaran kepada setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Mereka juga tidak boleh membiarkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha atau kegiatannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. (Yoga)