Lingkungan Hidup
( 5781 )PGE Raih Rp 11,3 Miliar dari Bursa Karbon
Bersiap Hadapi Lonjakan Produksi Gas
Risiko Penggunaan Amonia di PLTU
Pinang Lampung Diekspor ke Arab Saudi
KETEGANGAN TIMUR TENGAH RENTAN MELEMAHKAN EKONOMI ASIA PASIFIK
Konflik bersenjata antara Hamas dan Israel dikhawatirkan
memicu konflik lebih luas yang berisiko meningkatkan kerawanan di Timur Tengah.
Terlibatnya sejumlah negara rentan menimbulkan konflik yang dapat mengganggu
distribusi minyak ke seluruh dunia. Gangguan terutama bisa terjadi jika konflik
tersebut memicu perseteruan antar negara-negara Arab yang pada akhirnya
mendorong ketegangan di Teluk Persia, Teluk Oman, dan di sekitar Laut
Mediterania Timur. Aksi blokade laut dapat saja terjadi ketika sejumlah negara
menggunakan kekuatan geopolitiknya untuk membela kubu yang mereka dukung.Kekhawatiran
ini didasarkan pada hubungan diplomatik sejumlah negara Arab yang dekat dengan
AS. Beberapa negara Arab kini berdamai dengan Israel seperti Uni Emirat Arab,
Bahrain, Sudan, Maroko, Jordania, dan Mesir. Bahkan, Arab Saudi, pemimpin negara-negara
kawasan Teluk, juga semakin dekat dengan upaya pemulihan hubungan diplomatik
dengan Israel.
Ketegangan di Teluk Persia dan Teluk Oman berpotensi mengakibatkan
distribusi energi dari negara Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab,
Oman, Irak, dan Iran terganggu sehingga memicu lonjakan harga energi. Gangguan
di perairan Mediterania Timur juga dapat memicu kenaikan harga distribusi
barang dan jasa dari Eropa ke Timur Tengah. Rute melewati Terusan Suez di Mesir
menjadi lebih mahal. Sikap negara-negara Arab yang tidak solid dapat memunculkan
konflik kepentingan. Hal inilah yang sangat rawan memicu ketegangan lebih luas
dan berimbas pada distribusi minyak bumi beserta produk-produk turunannya
secara global. Apabila hal ini terjadi, gejolak ekonomi muncul karena harga minyak
bumi melambung. Biaya pengiriman barang dan
jasa semakin mahal sehingga rentan menggerus keuangan negara-negara
importir minyak demi menambal subsidi. (Yoga)
TATA KELOLA PERTAMBANGAN : ARAL MENGGANJAL DIVESTASI INCO
Pemerintah belum juga bisa memberikan kepastian mengenai keputusan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak, meski Presiden Joko Widodo telah berpesan untuk diselesaikan secepatnya dengan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Hingga kini, proses pembahasan divestasi saham INCO masih berjalan di internal pemerintah dengan melibatkan perseroan dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID yang bakal melaksanakan proses tersebut. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, negosiasi sisa kewajiban divestasi saham INCO masih berlangsung alot, meski Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui rencana pengembangan seluruh wilayah atau RPSW perusahaan. “Sedang diskusi terus. alot,” katanya saat ditemui, Senin (30/10). Pada kesempatan berbeda, Erick juga mengaku bahwa pihaknya masih terus mempelajari untung-rugi dari rencana divestasi saham INCO. Dirinya tidak ingin Indonesia mendapatkan manfaat yang kurang optimal dari proses yang menjadi salah satu syarat perpanjangan kontrak tersebut.Hal tersebut menjadi salah satu landasan bagi pemerintah agar proses divestasi INCO dilakukan dengan setengah hati. Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, proses pelepasan saham INCO kepada pihak Indonesia sebagai syarat peralihan status izin tambang kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sudah masuk tahap finalisasi di Kementerian BUMN. Hal-hal terkait dengan perpanjangan izin konsesi tambang INCO yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM pun diklaim telah diselesaikan. Arifin menyebut, perpanjangan kontrak INCO bakal diberikan setelah proses divestasi sahamnya rampung. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga memastikan pemerintah bakal memperpanjang kontrak tambang INCO dengan menyetujui konversi kontrak lama menjadi IUPK. Beberapa persyaratan yang dimaksud oleh Bahlil di antaranya adalah kewajiban sisa divestasi kepada MIND ID, serta penciutan lahan atau relinquishment sebagian blok konsesi yang dianggap tidak dikembangkan oleh INCO selama masa konsesi.
Jadi Lumbung Pangan, Inflasi Kalteng Dipicu Harga Beras
Sekalipun Kalteng memiliki
program nasional lumbung pangan, wilayah itu tetap mengalami kenaikan inflasi
akibat kenaikan harga beras. Beras menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi
di Kalteng. Kenaikan harga itu seperti terpantau di sejumlah pasar tradisional
di Kota Palangkaraya, Minggu (29/10). Kasim (46), pedagang sembako di Pasar
Kahayan, mengatakan, harga beras kemasan 5 kg kini Rp 73.000. Sebelumnya, harga
beras 5 kg hanya Rp 67.000. Harga beras pera juga naik menjadi Rp 14.000 per kg
atau naik Rp 2.000 dari harga biasanya Rp 12.000 per kg. Kasim juga menjual
beras pulen dengan harga Rp 16.000 per kg atau naik Rp 5.000 dari harga
sebelumnya, Rp 11.000 per kg. ”Naik turun harganya, dari awal September sudah naik, tapi sempat turun
lagi. Lalu sekarang ini naik lagi,” katanya.
Kenaikan harga beras juga
terjadi di Pasar Besar Palangkaraya, di Jalan Ahmad Yani. Rudiantoro (35),
pedagang beras di pasar itu, mengatakan, sudah hampir seminggu ini harga beras
naik. Kenaikan harga sudah terjadi dari pemasok beras. ”Kalau saya, ambil beras
dari Banjarmasin (Kalsel),” katanya. Data BPS Kalteng menunjukkan, inflasi di
Kalteng 0,11 % dengan sampel diambil di Kota Palangkaraya dan Sampit, Kabupaten
Kotawaringin Timur. Beras adalah komoditas utama yang memberi andil terhadap
angka inflasi, yakni 0,07 %, serta bensin 0,06 %. (Yoga)
Bulog Perkuat Prasarana Pascapanen Beras-Jagung
Harga Nikel Turun, Laba INCO Tetap Naik
Bantuan Terus Didistribusikan
”Upaya ini untukmendukung pemda mengatasi permasalahan kelaparan yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan berbagai faktor lainnya,” kata Mathius. Sementara itu, Kemensos menyalurkan bantuan sejak Jumat (20/10). Total bantuan yang telah disalurkan selama beberapa hari itu mencapai 11,7 ton. Bantuan tersebut berupa makanan, pakaian, tenda, hingga kebutuhan anak-anak dan bayi. Pemkab Yahukimo turun ke lokasi
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









