JAKARTA,ID-Sebanyak tiga entitas PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) menjajaki peluang untuk ikut serta dalam perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia. Ketiganya saat ini dalam proses melengkapi persyaratan administrasi untuk ikut meramaikan bursa yang baru diluncurkan pada 26 September 2023 tersebut. "Iya, ada tiga Adaro yang daftar (Bursa Karbon Indonesia)," kata Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia (BEI) Ignatius Denny Wicaksono pada acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Adaro Power Mustiko Bawono menginformasikan bahwa perusahaan dimaksud, salah satunya adalah PT Tanjung Power Indonesia (TPI). Entitas ini merupakan bagian Energy, yakni di pilar Adaro Power. TPI adalah perusahaan konsorsium yang 65% sahamnya dimiliki Adaro Power, dan sisanya oleh PT East-West Power Indonesia sebagai anak perusahaan Korea East-West  Power Co Ltd sebanyak 35%. (Yetede)

Sejumlah sektor emiten pasar modal diprediksi masih bisa mengalami penguatan sebagai imbas kenaikan harga komoditas dan energi. Momentum ini telah dimanfaatkan investor untuk mengambil untung dari kenaikan harga emiten di sektor energi dan material dasar. Mengutip situs Trading Economics, harga beberapa produk energi dan material dasar diprediksi naik sampai triwulan akhir 2023. Harga batubara, misalnya, diperkirakan naik dari posisi saat ini 138 USD per ton menjadi 142 USD per ton.Emas naik dari level 1.981 USD per ons ke 2.004 USD per ons. Kemudian, harga minyak mentah tumbuh dari 88,12 USD per barel menjadi 90,93 USD per barel.

Pengamat Pasar Modal dan Founder WH-Project, William Hartanto, mengatakan, potensi kenaikan harga komoditas bisa memberikan dorongan terhadap sektor energi dan komoditas di pasar modal. ”Namun, jika diukur dari pergerakan pasarnya sendiri, sebenarnya potensi penguatannya akan terbatas,” ujarnya saat dihubungi, Senin (23/10) . Saham-saham komoditas, menurut dia, sudah menguat sejak tahun lalu. Kenaikan yang berlangsung lama ini membuat investor telah mengambil untung. Namun, ketika ada sentimen yang positif pun, Hartanto menimbang penguatan ini masih terbatas karena aksi jual yang berlanjut, terutama ketika harga saham naik. ”Ketegangan politik luar negeri bisa menghasilkan pergerakan yang volatile dan biasanya yang paling terdampak adalah emas dan minyak mentah. Jadi, dengan adanya faktor-faktor itu, kedua komoditas itu memiliki peluang untuk menguat,” ujarnya. (Yoga)

Harga pangan, seperti beras, gula pasir, dan bawang putih, masih tinggi hingga pekan ketiga Oktober 2023. Di balik kenaikan harga itu, pemerintah menjumpai beras literan dijual seharga beras 1 kg dan dugaan permainan harga bawang impor. Hal itu mengemuka dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (23/10) yang dihadiri perwakilan pemda, BPS, Bapanas, Kemendag, Perum Bulog, Kementan, dan Satgas Pangan Polri. BPS menyebutkan, tiga komoditas pangan yang harganya terus naik dan masih tinggi hingga pekan ketiga Oktober 2023 adalah beras, gula pasir, dan cabai rawit. Beras medium, misalnya, harga rata-rata nasionalnya Rp 13.852 per kg, lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900 per kg-Rp 11.800 per kg.

Kenaikan harga beras itu terjadi di 283 kabupaten/kota dan 141 daerah di antaranya naik cukup signifikan. Daerah dengan harga beras medium tertinggi adalah Papua, yaitu Rp 17.483 per kg. Adapun daerah dengan harga beras terendah adalah Jawa, yaitu Rp 12.734 per kg. Bapanas menyebutkan, pemerintah sebenarnya telah menambah stok beras Bulog dengan beras impor dan menggelontorkan beras melalui berbagai program. Namun, harga beras masih relatif tinggi dan lambat turun akibat harga gabah kering panen (GKP) petani masih tinggi, juga lantaran banyak pedagang menjual beras secara literan seharga beras 1 kg. Mencuat juga dugaan permainan harga bawang putih impor yang terindikasi dari realisasi impor dan stok bawang impor tahun ini cukup, tetapi harga bawang putih masih tinggi. (Yoga)

Badan Pangan Nasional menyatakan harga komoditas pangan di Tanah Air mulai banyak terdampak fl uktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) telah menjadi faktor pendorong utama harga pangan di dalam negeri terutama pangan yang pengadaannya masih bergantung dari impor. Beberapa komoditas itu adalah beras, bawang putih, daging, kedelai dan gula. “Naik turunnya harga barang dari impor tergantung currency,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/10). Pada pasar spot, nilai tukar rupiah makin terdepresiasi oleh dolar AS. Data Bloomberg mencatat nilai tukar rupiah melemah 0,38% ke level Rp15.933 per dolar AS. Data panel harga pangan Bapanas mencatat harga rata-rata bawang putih hingga Oktober 2023 sebesar Rp34.454 per kilogram (kg) atau telah naik 23% dari rata-rata harga pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp27.921 per kg. Seiring gejolak harga itu, Arief menuturkan bahwa ketersediaan tetap menjadi prioritas utama untuk pangan impor. Alasannya, pengadaan stok pangan impor harus terukur. Untuk itu, penyesuaian harga menjadi keniscayaan.Berdasarkan prognosa neraca pangan yang diolah Bapanas per 20 Oktober 2023, realisasi impor bawang putih Januari—September 2023 sebanyak 417.214 ton, sedangkan rencana impor Oktober—Desember 2023 ditargetkan mencapai 221.439 ton. Dengan kondisi itu, impor bawang putih baru direalisasikan sebesar 65% dari total kuota impor tahun ini sebanyak 638.653 ton. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan menyatakan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi tantangan dalam importasi gula di pasar global. “Tahun ini selain kurs juga harga gula dunia menjadi catatan,” ujar Frans.Data Trading Economics mencatat harga gula mentah (raw sugar) di bursa berjangka AS per 20 Oktober 2023 sebesar US$26,85 per pon mengalami kenaikan 46,08% secara year-on-year (YoY). Anggota Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) Jaya Sartika menyebut penguatan dolar AS mengakibatkan profi t dari impor bawang putih makin tipis.

Sebagai negara produsen minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) terbesar di dunia, Indonesia berupaya membangun ‘kerajaan’ anyar dengan menciptakan Bursa CPO Indonesia yang transaksi perdagangannya dimulai akhir pekan lalu.Ketergantungan harga produk CPO yang selama ini bertumpu pada bursa Malaysia dan Rotterdam, Belanda, perlahan-lahan akan dikurangi. Bahkan, ambisi Indonesia ingin menjadikan Bursa CPO di Tanah Air sebagai rujukan global. Upaya menjadikan Bursa CPO sebagai singgasana global, perlu dimulai dari peran pelaku usaha di dalam negeri untuk memeriahkan aktivitas perdagangan di bursa agar tercipta harga yang transparan dan kredibel.

Indonesia telah resmi menyediakan Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) atau Bursa CPO untuk menyediakan pasar fisik CPO, Jumat (20/10). Mekanisme yang dimiliki di Tanah Air dinilai lebih efektif daripada bursa CPO di Malaysia yang telah hadir lebih awal. Head of Risk Management Clearing and Group Controller Indonesia Clearing House (ICH) Yudhistira Mercianto menjelaskan, Indonesia berupaya membentuk referensi harga sendiri, tetapi dengan mekanisme perdagangan yang sedikit berbeda dengan yang dilakukan di negeri jiran. ”Di Malaysia, ada keharusan penjual mengirim CPO ke tangki publik terlebih dahulu, sedangkan di kita langsung ke tangki pembeli.

Misalnya, kita membuat persyaratan harus masuk ke tangki yang dikelola bursa atau kliring, itu akan mengubah proses bisnis mereka (pelaku usaha CPO),” kata Yudhistira, akhir pekan lalu, di Jakarta. Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX) selaku penyelenggara bursa dan lembaga kliring seperti ICH menyerahkan mekanisme pengiriman CPO kepada penjual langsung kepada pembeli sesuai kontrak yang ada, tidak sampai pada membuat tangki publik. ”Cara Malaysia, saya pikir enggak cocok karena cost akan meningkat dari penjual ke tangki publik, lalu dikeluarkan lagi ke tangki pembeli. Itu jadi double cost. Kalau bursa ini, penjual yang langsung siap kirim ke pembeli. Jadi, menghemat biaya operasional tangki publik dan juga dari sisi efektivitas pengiriman,” tutur Yudhistira. (Yoga)

JAKARTA,ID-Batu bara dianggap sebagai sumber energi kotor karena menghasilkan emisi.  namun kenyataannya hingga saat ini, batu bara masih memiliki peran sangat strategis bagi Indonesia. bahkan dengan bantuan teknologi, emisi batu bara bisa ditekan sehingga menjadi lebih bersih. Sejumlah perusahaan batu bara juga melakukan inovasi dari hulu hingga hilir untuk menurunkan emisi. Direktur Eksecutif Asosiasi Pertambangan batubara Indonesia Hendra  Sinadia mengatakan, hingga saat ini batu bara masih menjadi sumber energi yang paling murah (afferdable) serta sumber energi yang dapat diandalkan (reliable), dan masih punya peran penting di era transisi energi. Menurut Hendra, ekspor Indonesia sekitar 99% ditujukan ke negara-negara Asia pasifik yang sejauh ini masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi mereka. "Meningkatnya ekspor menjadi indikator bahwa batu bara masih dibutuhkan sebagai sumber energi yang paling diandalkan," kata Hendra. (Yetede)

Pemerintah membuka opsi pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Termasuk membiayai pengakhiran jangka waktu operasi dan jangka waktu kontrak perjanjian jual beli (PJBL) proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan. Pasal 2 PMK 103/2023 menyebut, peraturan menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kebijakan transisi energi yang berkeadilan dan terjangkau oleh pemerintah dengan beberapa cara. Termasuk di antaranya  pemberian dukungan fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di sektor ketenagalistrikan atau yang selanjutnya disebut "Platform Transisi Energi". Fasilitas Platform Transisi Energi ini dimanfaatkan untuk sejumlah keperluan. Pertama, percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU batubara. Kedua, percepatan pengakhiran waktu kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik PLTU batubara. Ketiga, pengembangan pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti atas kedua tindakan di atas. Opsi pendanaan APBN untuk pensiun dini PLTU ini muncul di tengah ketidak jelasan alternatif pencairan dana dari skema Just Energy Transition Mechanism (JETP). Sebelumnya, JETP sempat dielu-elukan sebagai salah satu skema pendanaan untuk pemensiunan dini PLTU. Bahkan, sempat beredar kabar negara maju yang mendukung pendanaan JETP enggan mendanai program pemensiunan dini PLTU. Namun, kabar ini ditepis Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Yudo Dwinanda. Direktur Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah memang perlu mencari terobosan buat membiayai pemensiunan dini PLTU, termasuk APBN. "Caranya bisa dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk program penutupan PLTU," ujarnya kemarin. 

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) memastikan setidaknya akan ada 14 perusahaan sawit yang bakal menjadi anggota Bursa Crude Palm Oil atau CPO.Direktur ICDX Yugieandy Tirta Saputra mengatakan, pihaknya saat ini sedang memberikan pelatihan terkait dengan sistem perdagangan CPO melalui bursa kepada 14 perusahaan sawit yang masuk ke dalam pipeline anggota Bursa CPO.Selain itu, ke-14 perusahaan sawit tersebut juga masih harus melengkapi beberapa persyaratan untuk menjadi anggota Bursa CPO Indonesia, salah satunya adalah menyetorkan uang jaminan transaksi kepada ICDX selaku penyelenggara tunggal Bursa CPO. Beberapa di antaranya adalah emiten sawit milik Grup Salim, PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP). Ada juga PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP), dan PT Wilmar Nabati Indonesia.Adapun, target anggota Bursa CPO yang dibidik ICDX hingga pengujung 2023 adalah sebanyak 50 pengusaha sawit. Perdagangan perdana di Bursa CPO terjadi pada kon-trak CPO bersertifi kat ISPO, dengan total 4 lot atau 100 metrik ton CPO pada harga Rp11.305. Terdapat dua perusahaan yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO resmi dibuka pada Jumat (20/10). Harga pembukaan lelang pada sesi pertama sebesar Rp 12.485 per kg. Harga tersebut akan terus berubah seiring penambahan volume jual-beli dan diharapkan bisa dijadikan harga acuan di 2024. Sesi pertama perdagangan perdana Bursa CPO yang dilakukan pada pukul 10.00-11.00 diikuti enam pembeli pemegang kontrak, yang berbasis di Dumai, Riau, dan Belawan, Sumut. Pembeli yang melakukan lelang di awal adalah perusahaan lokal pemilik sertifikat asal Dumai dengan inisial CPOLDI. Mereka memasang harga Rp 12.485 per kg untuk minimal pembelian 1 lot atau 25 metrik ton minyak CPO. Pada pukul 10.40, CPOLDI berhasil menerima penjualan dan bertransaksi sebanyak 4 lot atau 100 metrik ton yang setara 100.000 kg dengan harga Rp 11.305 per kg, lebih murah 9,45 % dari harga yang diharapkan pembeli.

”Ini baru perdagangan oleh dua dari 18 peserta bursa terdaftar. Mereka enggak bisa mengetahui perusahaan yang melakukan bid dan offer sampai ketika sudah match (cocok),” kata Yugieandy Tirta Saputra, Direktur Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), selaku penyelenggara bursa, dalam acara Go Live Transaksi Bursa CPO di Jakarta. Ia menjelaskan, saat ini baru 18 pelaku usaha CPO yang terdaftar di ICDX untuk bertransaksi sebagai penjual dan pembeli secara sukarela. Namun, kini sudah ada 12 pelaku usaha lain yang tengah bersiap, khususnya menyiapkan biaya jaminan transaksi yang ditentukan sebesar Rp 32 juta. Dana itu dipakai untuk mengganti kerugian ketika terjadi wanprestasi. Peserta bisa berdagang di Bursa CPO menggunakan mekanisme kontrak pasar fisik CPO atau kontrak standar jual dan beli CPO dari Bappebti Kemendag. Terdapat dua jenis kontrak fisik, yakni kontrak fisik CPO dengan penyerahan segera dan kontrak fisik dengan penyerahan kemudian. (Yoga)