Pemerintah belum juga bisa memberikan kepastian mengenai keputusan divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak, meski Presiden Joko Widodo telah berpesan untuk diselesaikan secepatnya dengan jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Hingga kini, proses pembahasan divestasi saham INCO masih berjalan di internal pemerintah dengan melibatkan perseroan dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID yang bakal melaksanakan proses tersebut. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, negosiasi sisa kewajiban divestasi saham INCO masih berlangsung alot, meski Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyetujui rencana pengembangan seluruh wilayah atau RPSW perusahaan. “Sedang diskusi terus. alot,” katanya saat ditemui, Senin (30/10). Pada kesempatan berbeda, Erick juga mengaku bahwa pihaknya masih terus mempelajari untung-rugi dari rencana divestasi saham INCO. Dirinya tidak ingin Indonesia mendapatkan manfaat yang kurang optimal dari proses yang menjadi salah satu syarat perpanjangan kontrak tersebut.Hal tersebut menjadi salah satu landasan bagi pemerintah agar proses divestasi INCO dilakukan dengan setengah hati. Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, proses pelepasan saham INCO kepada pihak Indonesia sebagai syarat peralihan status izin tambang kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sudah masuk tahap finalisasi di Kementerian BUMN. Hal-hal terkait dengan perpanjangan izin konsesi tambang INCO yang menjadi kewenangan Kementerian ESDM pun diklaim telah diselesaikan. Arifin menyebut, perpanjangan kontrak INCO bakal diberikan setelah proses divestasi sahamnya rampung. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga memastikan pemerintah bakal memperpanjang kontrak tambang INCO dengan menyetujui konversi kontrak lama menjadi IUPK. Beberapa persyaratan yang dimaksud oleh Bahlil di antaranya adalah kewajiban sisa divestasi kepada MIND ID, serta penciutan lahan atau relinquishment sebagian blok konsesi yang dianggap tidak dikembangkan oleh INCO selama masa konsesi.

Sekalipun Kalteng memiliki program nasional lumbung pangan, wilayah itu tetap mengalami kenaikan inflasi akibat kenaikan harga beras. Beras menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi di Kalteng. Kenaikan harga itu seperti terpantau di sejumlah pasar tradisional di Kota Palangkaraya, Minggu (29/10). Kasim (46), pedagang sembako di Pasar Kahayan, mengatakan, harga beras kemasan 5 kg kini Rp 73.000. Sebelumnya, harga beras 5 kg hanya Rp 67.000. Harga beras pera juga naik menjadi Rp 14.000 per kg atau naik Rp 2.000 dari harga biasanya Rp 12.000 per kg. Kasim juga menjual beras pulen dengan harga Rp 16.000 per kg atau naik Rp 5.000 dari harga sebelumnya, Rp 11.000 per kg. ”Naik turun harganya, dari  awal September sudah naik, tapi sempat turun lagi. Lalu sekarang ini naik lagi,” katanya.

Kenaikan harga beras juga terjadi di Pasar Besar Palangkaraya, di Jalan Ahmad Yani. Rudiantoro (35), pedagang beras di pasar itu, mengatakan, sudah hampir seminggu ini harga beras naik. Kenaikan harga sudah terjadi dari pemasok beras. ”Kalau saya, ambil beras dari Banjarmasin (Kalsel),” katanya. Data BPS Kalteng menunjukkan, inflasi di Kalteng 0,11 % dengan sampel diambil di Kota Palangkaraya dan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Beras adalah komoditas utama yang memberi andil terhadap angka inflasi, yakni 0,07 %, serta bensin 0,06 %. (Yoga) 

JAKARTA,ID-Perum Bulog terus memperkuat infrastruktur pascapanen gabah/beras dan jagung dengan membangun  modern rice milling plant (MRMP), rice to rice (RTR), unit pengolahan (UP), dan corn drying center (CDC) di sentra-sentra produksi  gabah/beras dan jagung dari petani domestik, tentunya dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut Sekretaris perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqal, sebagai BUMN yang berranggung jawab atas tata niaga pangan di Indonesia. Bulog mengembangkan pengelolaan 24 infrasruktur pascapanen terdiri atas MRMP, RTR,UP, dan CDC. Pembangunan infratsruktur itu merupakan gerakan diversifikasi Bulog guna mempekuat lumbung pangan melalui penyederhanaan alur kegiatan produksi pangan berupa gabah/beras dan jagung berbasis teknologi modern sehingga mampu menjamin standarisasi mutu dan higienitas produk. (Yetede)

Permintaan komoditas nikel yang masih positif membuat kinerja keuangan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bertumbuh. Ini tercermin dari kenaikan kinerja keuangan Vale Indonesia pada kuartal III-2023 di tengah lesunya harga nikel. Bernardus Irmanto, Chief Financial Officer INCO pada Jumat (27/10) menyebut realisasi harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) pada sembilan bulan pertama 2023 sebesar US$ 18.596 per ton, turun 6% dibandingkan dengan realisasi harga rata-rata pada periode serupa 2022 yang US$ 19.703 per ton nikel. Meskipun terjadi penurunan harga, Irmanto menyebut INCO mencatat peningkatan penjualan 7% di periode tersebut yakni 50.435 ton nikel dalam matte. Pada kuartal III-2022, volume penjualan Vale Indonesia hanya 44.347 ton nickel matte. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan volume pengiriman nikel dalam matte. Dus,  produsen nikel ini membukukan laba bersih senilai US$ 221,08 juta atau naik 31,29% dari posisi di periode yang sama tahun lalu sebesar US$168,38 juta. Adapun INCO optimistis untuk mencapai target produksi setahun penuh pada tahun ini di kisaran 70.000 ton nikel dalam matte. Optimisme ini berkaca pada moncernya kinerja operasional INCO per akhir September 2023. Analis BRI Danareksa Sekuritas Hasan Barakwan menyematkan rating overweight di sektor nikel. Hasan memperkirakan harga nikel kelas 1 seperti di sektor nikel. Hasan memperkirakan harga nikel kelas 1 seperti (MHP), nikel sulfat (NiSO4), dan nikel matte serta dan nikel kelas 2 akan stabil di sisa tahun ini, di tengah ekspektasi peningkatan permintaan dari industri stainless steel dan prekursor baterai listrik.

Konflik di Timur Tengah masih mampu mengangkat harga minyak mentah dunia. Dikutip dari Bloomberg kemarin, harga West Texas Intermediate (WTI) kontrak Desember 2023 berada di atas level US$ 80 per barel, yakni US$ 85,01 per barel. Analis menilai, konflik yang terjadi di Timur Tengah masih menjadi katalis utama bagi pergerakan harga minyak. Terlebih konflik ini juga menyeret Iran. Israel telah lama menuduh Iran terlibat dalam perang, dengan mendukung kelompok Hamas. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Hasan Barakwan menyebut, konflik Iran dan Israel berpotensi menimbulkan gangguan di Selat Hormuz. Selat tersebut adalah sebuah perairan sempit di perbatasan selatan Iran yang menjadi jalur bagi lebih dari 20% minyak global yang diangkut melalui laut. Ada sekitar 17 juta barel minyak yang diekspor melakukan perjalanan setiap hari melalui perairan ini. Felix Darmawan, Analis Panin Sekuritas menjelaskan, adanya peningkatan harga rata-rata minyak ke level US$ 90 per barel di tahun 2023. Sementara di tahun depan rata-rata harga minyak ada di level US$ 85 per barel. Dengan kondisi itu, Hasan menyematkan overweight untuk saham sektor minyak dan gas, dan menjadikan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) sebagai pilihan utama (top pick) di tengah tingginya harga minyak. "Kami menyukai MEDC sebagai emiten yang berpotensi diuntungkan dari kenaikan harga minyak,” kata Hasan. Katalis utama bagi MEDC adalah harga gas yang lebih tinggi dari Blok Corridor, hingga tambahan volume produksi dari akuisisi di Timur Tengah. Analis CGS-CIMB Sekuritas, Bob Setiadi juga menyematkan rating overweight pada sektor ini. Selain adanya momentum positif kenaikan harga minyak baru-baru ini, valuasi saham di sektor ini  cukup menarik. Saham sektor migas saat ini diperdagangkan pada EV/EBITDA 4,5 kali.

Pertikaian antara Hamas dan Israel di Jalur Gaza memicu risiko geopolitik di pasar keuangan berikut proyeksi bakal meroketnya harga minyak mentah global sejak invasi Rusia ke Ukraina. Eskalasi konflik yang terus memanas dikhawatirkan banyak negara bakal memengaruhi rantai pasok dan pengiriman minyak mentah dari kawasan Timur Tengah dan sekitarnya. Indonesia, misalnya, menjadi salah satu negara yang mewaspadai risiko konflik karena banyak mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dari kawasan tersebut. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sepanjang 2022, Indonesia mengimpor minyak mentah sebesar 4,19 juta ton dari Arab Saudi, senilai US$3,12 miliar. Selain dari Arab Saudi, Indonesia juga mendatangkan minyak mentah dari Nigeria, Angola, Gabon, Aljazair, dan Azerbaijan. Pemerintah langsung menjajaki peluang impor minyak mentah dan BBM di luar negara-negara penjual tradisional. Manuver pemerintah untuk menjajaki peluang impor dari sejumlah negara baru menjadi krusial untuk mengantisipasi dampak kurangnya pasokan dan melambungnya harga minyak sepanjang akhir tahun ini. Secara menyeluruh, pemerintah turut menyiasati ketidakpastian global tersebut melalui pengelolaan migas dari sektor hulu hingga hilir. Beberapa strategi tersebut a.l. Pemerintah berupaya keras meningkatkan cadangan dan produksi migas melalui kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dalam hal ini, pemerintah memberikan fleksibilitas pemilihan jenis kontrak kerja sama baik berupa PSC Cost Recovery atau Gross Split kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pemerintah juga terbuka untuk memberikan perbaikan syarat dan kondisi kontrak kerja sama. Strategi selanjutnya adalah mengakselerasi sejumlah proyek di wilayah kerja migas Indonesia, semberi mengoptimalisasikan pemanfaatan gas domestik. Cadangan energi hijau yang sedemikian tumpah ruah di Tanah Air menjadi bekal untuk menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus menjaga kelancaran distribusi energi pada industri dan masyarakat.

Bursa Crude Palm Oil (CPO) sudah masuk perdagangan perdana pada 20 Oktober 2023. Di sesi I peluncuran, hanya dua perusahaan yang terlibat dari 18 perusahaan yang mengungkapkan kesiapannya masuk di Bursa. Sebagai peluncuran awal, tentu tidak ada yang perlu dirisaukan karena ini produk baru di Indonesia. Keberhasilan peluncuran bursa ini saja sudah menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi mengingat selama puluhan tahun harga acuan komoditas CPO kita merujuk pada price di Bursa Malaysia dan Forward Rotterdam, Belanda. Harapannya pengusaha sawit dalam negeri mulai yang besar sampai kecil mau ikut sekalipun tidak ada aturan yang mewajibkan mereka (sifatnya sukarela) sebagaimana ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2023 tentang Tata Cara Perdagangan CPO di Bursa Berjangka. Kesukarelaan ini akan diuji sejauh mana pelaku usaha kita bersedia berpartisipasi dalam Bursa CPO dan pemerintah berperan penting meyakinkan mereka dengan berbagai insentif, kemudahan ekspor dan sebagainya. Kalau ini berjalan maka inilah sesungguhnya (salah satu) wujud konkret ajaran Trisakti Soekarno ‘Berdikari dalam Ekonomi’. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia—lebih dari 50% kebutuhan CPO global dipasok dari Indonesia. Dengan hadirnya Bursa CPO, Indonesia bisa menentukan harga acuan sendiri dan itulah kedaulatan yang sesungguhnya. Tentu butuh waktu agar Bursa CPO menjadi barometer harga acuan internasional. Sebagaimana Belanda dan Malaysia atau negara lain itu butuh 40 tahun bahkan 100-an tahun dalam membangun kepercayaan pasar. Ada berbagai isu yang menjadi tantangan terutama bagi Kemendag, Bappebti, dan pengusaha sawit. Pertama, dari sisi hukum, yaitu law enforcement akan memberikan kepastian hukum menjadi perihal pokok untuk membangun kepercayaan. Kedua, menggaet pengusaha agar mau masuk ke bursa CPO kita bukan perkara mudah, sehingga pemberian insentif fiskal seperti pengurangan pajak, ekspor bea dan beragam kemudahan lain sangat diperlukan. Ketiga, perbaikan tata kelola, misalnya di bagian hulu bagaimana pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang adil dan transparan secara real time. Keempat, melakukan sosialisasi dan literasi kepada pengusaha—pemilik pabrik besar maupun UMKM pabrik kelapa sawit perihal aturan-aturan Bursa CPO maupun mekanisme perdagangan di Bursa CPO. Kelima, Bappebti harus memastikan bahwa prinsip perdagangan di bursa CPO antara penjual dan pembeli setara. Keenam, selama ini pola perdagangan sawit Indonesia adalah business to business. CPO yang diperdagangkan lewat lelang relatif masih kecil.

Warga Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, didera kasus kelaparan. Puluhan orang meninggal. Saatnya solusi komprehensif diambil. Harian Kompas edisi Rabu (25/10) melaporkan di berita utama, sebanyak 23 orang meninggal di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, sejak Agustus 2023. Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram masih menunggu data resmi dari perwakilan distrik sehingga belum bisa memastikan penyebab kematian warga karena kelaparan atau penyebab lain. Untuk mencegah dampak kelaparan, bantuan empat ton beras disalurkan. Namun, di kabupaten tersebut curah hujan sedang tinggi sehingga tanaman pangan lokal, seperti umbi-umbian, gagal panen. Kondisi ini menyebabkan warga kehilangan sumber pangan dan kelaparan.

Dalam catatan berita harian Kompas, kelaparan di Tanah Papua pertama kali diberitakan pada 3 November 1977, di sekitar Telaga Wissel, Kabupaten Paniai. Kondisi ini dipicu banjir dari luapan danau dan merendam kebun umbi-umbian milik warga. Kejadian kelaparan terus berulang di sejumlah kabupaten. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pernah menjanjikan membangun lumbung pangan di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Lumbung pangan itu dibangun untuk mengantisipasi kasus kelaparan yang sering terjadi ketika cuaca ekstrem. Program lumbung pangan ini kita harapkan tidak semata-mata dilakukan untuk mengembangkan tanaman padi seperti dilakukan di daerah lain. Penelitian dan pengembangan tanaman lokal, seperti umbi-umbian dan tanaman lokal lain yang tahan cuaca ekstrem, perlu menjadi perhatian pemerintah. (Yoga)