Lingkungan Hidup
( 5781 )Impor Gula Konsumsi Harus Terukur Sesuai Kebutuhan
Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI
mempersilakan pemerintah mengimpor gula konsumsi dan gula mentah untuk kemudian
diproduksi menjadi gula konsumsi. Namun, impor tersebut harus terukur dengan
mengacu pada neraca gula nasional. Di tengah proyeksi penurunan produksi gula
nasional akibat dampak El Nino, pemerintah kini berupaya mempercepat impor
gula. Hal itu mengingat masih rendahnya realisasi impor gula yang ditugaskan
pada 16 perusahaan. Per 5 Oktober 2023, realisasinya baru 249.781 ton atau
24,69 % dari 1,01 juta ton total kuota impor yang sudah mendapatkan persetujuan
impor.
Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikun, Sabtu (14/10)
berpendapat, impor gula untuk cadangan gula pemerintah (CGP) dibutuhkan. Hal
itu lantaran produksi gula pada tahun ini diperkirakan turun akibat dampak El
Nino sehingga melambungkan harga gula. Selain itu, kebutuhan gula pada akhir
tahun ini hingga awal tahun depan diperkirakan meningkat karena ada hari raya
Natal dan Tahun Baru. Harga gula pun berpotensi semakin naik. ”Impor gula oke
saja asal impor terukur atau sesuai kebutuhan berdasarkan neracagula nasional,”
kata Soemitro, dihubungi dari Jakarta. (Yoga)
PELUNCURAN BURSA CPO : HARGA REFERENSI DITARGET TERBENTUK AWAL 2024
Harga referensi minyak sawit atau CPO di Indonesia ditargetkan sudah terbentuk pada kuartal I/2024 menyusul peluncuran bursa CPO kemarin. Dengan harga referensi itu, Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia diharapkan tidak akan bergantung lagi pada pembentukan harga di bursa luar negeri. Setelah diluncurkan pada Jumat (13/10), bursa CPO yang diselenggarakan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) itu ditargetkan berjalan penuh atau live mulai 23 Oktober. Artinya, sejak itu, bursa CPO bisa membentuk price discovery atau penentuan harga perdagangan fisik antara penjual dan pembeli. Price discovery selanjutnya diharapkan menjadi harga referensi, baik harga patokan ekspor CPO Indonesia maupun barometer harga dunia. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan Indonesia selama ini tidak memiliki harga acuan sendiri meskipun negara ini berkontribusi lebih dari 50% terhadap kebutuhan CPO dunia. Harga patokan ekspor dihitung berdasarkan harga di bursa Rotterdam, Malaysia, dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesa (ICDX). Selain itu, penentuan harga patokan dalam negeri dianggap belum transparan oleh beberapa pelaku usaha, terutama petani sawit. Sejauh ini, 18 pelaku usaha CPO siap bergabung dan berdagang dalam bursa ini. Mereka meliputi PT Bakrie Sumatera Plantation, PT Budi Nabati Perkasa, PT Eagle High Plantation Tbk., PT Duta Palma Nusantara, PT Graha Inti Mas, PT Sampoerna Agro, PT Salim Ivomas Pratama, PT Sari Dumai Sejati, PT SMART Tbk. Berikutnya, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Energi Unggul Persada, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Medcopapua Hijau Selaras, TH Indo Platations, PT Citra Riau Sarana, PT Tebo Indah, PT Henson Inti Persada, dan PT Mitra Austral Sejahtera. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan tidak ada paksaan bagi para pengusaha untuk bergabung ke bursa CPO. ICDX menargetkan 50 anggota bursa pada pengujung tahun ini. Direktur ICDX Yugieandy Tirta Saputra mengatakan, untuk menjadi referensi harga, bursa CPO harus kredibel dengan banyak pembeli dan penjual yang terlibat di dalamnya. Dengan bursa yang ramai, harga yang terbentuk akan dapat dipertanggungjawabkan. Merespons peluncuran bursa CPO, saham emiten sawit ditutup beragam pada perdagangan kemarin. Saham PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) ditutup sama dengan hari sebelumnya di Rp7.250. PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP) ditutup naik 0,5% ke posisi Rp980. Sebaliknya, saham PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) turun 0,2% menjadi Rp4.310.
Presiden: Stok Beras Aman, Tambahan Dibutuhkan
Presiden Jokowi mengklaim cadangan beras pemerintah masih
aman ditengah fenomena El Nino. Namun, Indonesia masih membutuhkan pasokan
beras impor untuk menstabilkan harga komoditas itu, yang meningkat di pasaran
beberapa bulan ini. ”Saya melihat ke bawah (lapangan) itu untuk memastikan produksi
itu masih baik,” ujar Presiden Jokowi saat mengecek panen raya di Desa
Karanglayu, Kecamatan Sukra, Indramayu, Jabar, Jumat (13/10). Presiden juga berbincang
dengan sejumlah petani yang tengah panen. Di Karanglayu, Presiden mengatakan,
hasil panen rata-rata 8,6 ton gabah kering panen (GKP) per hektar. Bahkan, produksi
bisa mencapai 9 ton GKP. Padahal, di daerah lain, produktivitas sawah berkisar
7 ton GKP. Peningkatan hasil panen itu, kata Presiden, karena didukung pasokan
air irigasi teknis.
Presiden tidak menyebutkan jumlah penurunan produksi padi
akibat fenomena El Nino yang ditandai dengan kekeringan seperti saat ini.
Namun, Kementan memperkirakan El Nino sangat kuat berdampak pada kehilangan beras
hingga 1,2 juta ton (Kompas.id, 2/10). Presiden menyebutkan, cadangan beras
pemerintah di Perum Bulog saat ini berkisar 1,7 juta ton. ”Dan, akan datang
lagi 500.000-600.000 ton (beras impor). Artinya, cadangan pangan kita
kondisinya aman. Namun, kita tetap butuh beras ini juga untuk masuk ke pasar,” tuturnya.
Dengan begitu, stok beras pemerintah masih aman hingga panen raya tahun yang
dimulai pada Maret 2024. Terlebih lagi, pemerintah juga akan menyalurkan
890.590 ton beras untuk bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat sekaligus
menstabilkan harga beras di pasaran yang masih tinggi. (Yoga)
50 UMKM Binaan Pertamina di Ajang MotoGP
Sebanyak 50 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan dari PT Pertamina (Persero) turut meramaikan pergelaran balap motor MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, Jumat (13/10/2023), UMKM binaan tersebut akan menjual beragam produk makanan dan minuman, serta suvenir khas Lombok. (Yoga)
2.450 Ton Beras untuk Masyarakat NTT
Sebanyak 2.450 ton beras disiapkan untuk mengatasi potensi kekurangan pangan di Nusa Tenggara Timur. Di setiap kabupaten/kota tersedia 100 ton serta di provinsi 250 ton. Di NTT terdapat 22 kabupaten/kota dengan lebih kurang 5,4 juta penduduk. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT Ambrosius Kodo, Jumat (13/10/2023), mengatakan, cadangan beras tersedia di gudang Bulog setiap kabupaten/kota. ”Warga tidak perlu panik,” ujarnya. (Yoga)
Indonesia Miliki Bursa CPO
Pemerintah telah meluncurkan Bursa Berjangka Penyelenggara
Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO secara hibrida, Jumat(13/10) di
Jakarta. Bursa yang akan mulai efektif beroperasi pada 23 Oktober 2023 itu
ditargetkan mampu membentuk harga acuan CPO pada triwulan I-2024. Bursa CPO
diluncurkan Mendag Zulkifli Hasan. Penyelenggara bursa adalah Bursa Komoditas
dan Derivatif Indonesia (ICDX) di bawah pengawasan Bappebti.
Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan, Bursa CPO
dibentuk agar Indonesia memiliki harga acuan sendiri. Selama ini, referensi
harga CPO Indonesia mengacu pada bursa komoditas berjangka Malaysia dan
Rotterdam, Belanda. Perdagangan secara fisik melalui Bursa CPO akan dimulai
pada 23 Oktober 2023. Perdagangan bersifat voluntary atau sukarela dan sudah
ada 18 pelaku usaha CPO yang terdaftar di ICDX untuk bertransaksi di bursa
tersebut. ”Hingga sisa akhir tahun ini, Bappebti berharap proses price discovery
(penemuan harga) dapat terjadi. Kemudian pada triwulan I-2024, reference price (harga
acuan) CPO Indonesia ditargetkan terbentuk,” kata Didid. (Yoga)
Optimalisasi Lahan untuk Tingkatkan Produksi
Lahan memiliki peran penting dalam produksi pertanian
sehingga perlu dilindungi agar tak mudah beralih fungsi. Kajian Direktorat Pengendalian
dan Pemantauan Pertanahan Kementerian ATR / BPN menemukan, dengan lahan sawah
seluas 8,1 juta hektar, Indonesia sebenarnya mampu menghasilkan 35,5 juta ton
beras. Produksi itu mampu mencukupi kebutuhan 34,2 juta ton beras untuk 300
juta jiwa pada tahun 2030. Sayangnya, alih fungsi lahan sawah di Indonesia
terus berlangsung. Rata-rata konversi lahan sawah menjadi nonsawah mencapai
100.000 hektar pertahun. Sementara kemampuan mencetak sawah hanya 60.000 hektar
setahun. Kondisi ini membuat Kementan memperkirakan ketersediaan lahan sawah
Indonesia hanya tersisa 6,5 juta hektar pada tahun 2030. Kondisi ini menuntut
langkah tegas dari pemerintah untuk menginstruksikan kepada daerah agar segera
mengadopsi UU Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang sudah diundangkan
sejak 2009. Hingga 2019, baru 44,29 % dari total kabupaten/kota di Indonesia yang
sudah menetapkan LP2B dalam perda rencana tata ruang wilayah (RTRW).
Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Indramayu Sugeng
Heryanto mengatakan, ”Di Indramayu terdapat lahan dengan status LSD dan LP2B.
Tapi, yang benar-benar terproteksi yaitu LP2B,” ujarnya saat ditemui, Selasa
(3/10). Kendati demikian, upaya perlindungan lahan seyogianya tak hanya
berhenti pada penetapan aturan. Pasalnya, praktik alih fungsi lahan di area
terlindung masih kerap ditemukan. Salah satunya, penggunaan LP2B untuk proyek
eksplorasi sumur minyak PT Pertamina di Desa Tenajar, kabupaten Indramayu.
Namun, langkah tegas Pemkab Indramayu mampu menahan upaya penyimpangan tersebut.
”Sekarang ada dua lokasi Pertamina yang ditutup karena berada di lahan LP2B,” ungkap
Sugeng. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh keseriusan pemda melindungi
lahan pertanian di wilayahnya. (Yoga)
Kilau Emiten Emas Saat Konflik Global
Saat ketidakpastian muncul, harga komoditas cenderung meningkat. Tengok saja saat konflik di Jalur Gaza kembali memanas, harga emas terlihat melonjak. Sebelum konflik, Jumat pekan lalu (6/10) kontrak pengiriman emas untuk Desember 2023 senilai US$ 1.845,20 per ons troi. Begitu konflik pecah, kontrak tersebut naik hingga US$ 1.864,30 per ons troi pada Senin pekan ini (9/10). Harga merangkak hingga 1.893,6 per ons troi, Kamis (12/10).Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rizkia Darmawan menilai konflik di Timur Tengah dalam jangka pendek akan memicu kenaikan aliran dana ke safe haven, termasuk emas. Senior Equity Research Analyst Jasa Utama Capital Sekuritas, Samuel Glenn Tanuwidjaja memperkirakan, harga emas untuk tahun ini berada di kisaran US$ 1.850 - US$ 1.910 per ons troi. “Di tahun 2024 saya menilai, sentimennya masih didominasi Amerika Serikat (AS) dan China,” ujar dia. Rizkia menilai, kenaikan harga emas dapat mendongkrak harga jual rata-rata alias average selling price (ASP) emiten emas seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Sentimen ini dapat berdampak positif terhadap penjualan segmen emas dan berdampak positif kepada perusahaan. Ia memperkirakan, pendapatan segmen emas ANTM bersama dengan logam mulia lain dan segmen refinery akan relatif datar sekitar Rp 25,8 triliun dan Rp 26,2 triliun pada 2023 serta 2024. Pada kuartal kedua 2023, kontribusi segmen logam mulia dan refinery sekitar 26% terhadap laba bersih ANTM. Namun kontribusi lini tersebut terhadap total pendapatan ANTM lebih tinggi lagi, sekitar 62,0%. Analis MNC Sekuritas, Alif Ihsanario memasang rekomendasikan beli untuk saham HRTA dengan target harga Rp 560 per saham. Pendorongnya, potensi pasar perhiasan di luar negeri dan perluasan domestik.
Impor Gula Cadangan Pemerintah Rendah
Realisasi impor gula kristal putih dan mentah untuk cadangan
gula pemerintah masih rendah, hanya 24,69 % dari 1,01 juta ton kuota tahun ini.
Jika sisa kuota impor tidak segera direalisasikan, stok gula konsumsi akan
menipis dan harganya akan semakin melonjak tinggi. Kepala Bapanas (NFA) Arief
Prasetyo Adi mengatakan, produksi gula nasional pada tahun ini diperkirakan
turun akibat dampak El Nino. Pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasinya dengan
penugasan impor gula konsumsi dan mentah sebanyak 1,01 juta ton tahun ini
kepada 16 perusahaan milik negara dan swasta. ”Namun, realisasinya masih rendah.
Per 5 Oktober 2023, gula konsumsi yang didatangkan dari luar negeri baru 249.781
ton atau 24,69 % dari total kuota,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis
(12/10).
NFA mencatat, terdapat 16 perusahaan yang mendapatkan persetujuan
impor gula konsumsi dan gula mentah yang akan diolah menjadi gula konsumsi. Dua
perusahaan mendapatkan kuota impor gula konsumsi sebanyak 215.800 ton dan 14
perusahaan memperoleh kuota impor gula mentah 796.000 ton. Dari 16 perusahaan
itu, 10 perusahaan sama sekali belum mengimpor gula. Salah satu perusahaan yang
mendapatkan penugasan tersebut, yakni ID Food, telah menyiapkan dana Rp 1,5
triliun untuk mendatangkan gula sisa kuota impor sebanyak 125.675 ton paling
lambat Desember 2023. Sejak awal tahun hingga 5 Oktober 2023, ID Food sudah
merealisasikan impor gula konsumsi sebanyak 107.900 ton. Arief menjelaskan,
total realisasi impor 16 perusahaan itu masih rendah karena banyak perusahaan
yang mempertimbangkan faktor harga gula dunia yang tinggi dan pelemahan rupiah.
Ditengah kondisi itu, NFA tetap meminta perusahaan-perusahaan itu segera
merealisasikan impor agar pemerintah memiliki cadangan gula cukup hingga tahun
depan. (Yoga)
Jaringan Gas Rumah Tangga untuk Kurangi Beban Subsidi Elpiji
Beban subsidi elpiji 3 kg terus membengkak. Beberapa usaha dilakukan
pemerintah, seperti mengoptimalkan pemanfaatan jaringan gas rumah tangga dan
subsidi elpiji berbasis penerima. Sementara itu, konsumsi elpiji nonsubsidi menunjukkan
tren menurun. Hal itu terungkap dalam rapat tertutup tentang jaringan gas rumah
tangga dan pendistribusian elpiji 3 kg yang dipimpin Presiden Jokowi, Kamis
(12/10) di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat tersebut juga dibahas soal
beban fiskal subsidi elpiji 3 kg yang terus meningkat. Tahun ini kuota elpiji
bersubsidi 8 juta ton dengan nilai subsidi Rp 117,85 triliun. Kuota elpiji bersubsidi
terus naik.Tahun 2021 sebanyak 7,46 juta ton dan pada 2022 sebanyak 7,8 juta ton.
Kenaikan konsumsi elpiji bersubsidi tersebut berbanding terbalik dengan konsumsi
elpiji nonsubsidi. Pada 2021 dan 2022, misalnya, alokasi elpiji nonsubsidi masing-masing
0,6 juta ton dan 0,46 juta ton.
Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk
mengurangi beban fiskal subsidi elpiji yang terus membengkak, solusi pertama
yang dilakukan pemerintah adalah memperluas jaringan gas rumah tangga.
Sayangnya, kemajuan jaringan gas rumah tangga di Indonesia masih terbilang
lamban. Target pemasangan 4 juta sambungan gas rumah tangga pada 2024 diperkirakan
bakal gagal. Hingga saat ini, baru 835.000 rumah tangga di Indonesia yang sudah
menikmati jaringan gas. Dari jumlah tersebut, 241.000 sambungan didanai oleh PT
Perusahaan Gas Negara Tbk dan sisanya digarap pemerintah. ”Jadi, dari 835.000
sambungan, sekarang diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta sambungan jaringan gas), tetapi yang
mengerjakan nanti pihak swasta atau pihak ketiga,” kata Airlangga. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









