Pemerintah bisa sedikit bernapas lega setelah akhirnya fasilitas Tangguh Train 3 mengirimkan kargo liquefied natural gas atau LNG pertamanya menuju fasilitas regasifikasi milik PT PLN (Persero) di Arun, Aceh.Pengiriman pertama kargo LNG tersebut sekaligus menandai bahwa proyek senilai US$11 miliar tersebut sudah masuk ke fase operasi komersial, sehingga menambah kapasitas produksi tahunan dua train proyek Tangguh lainnya menjadi total 11,4 juta ton per tahun.Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, Tangguh merupakan produsen LNG terbesar di Indonesia yang produksinya berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target nasional. Pengapalan perdana kargo LNG tersebut pun diyakini bakal memberikan sentimen positif terhadap serapan gas di dalam negeri. Sementara itu, AnjaIsabel Dotzenrath, EVP Gas and Low Carbon Energy bp memastikan Tangguh Train 3 telah beroperasi dengan aman. Dalam perjalanannya, proyek itu sempat terdampak pandemi Covid-19, dan membutuhkan waktu hingga 6,5 tahun untuk penyelesaian setelah mendapatkan persetujuan akhir investasi pada 2016.

Di Pulau Lembata, NTT, ada keluarga yang menjaga tradisi kuno menanam dan mengonsumsi leye. Tanaman pangan lokal bergizi ini merupakan biji-bijian pertama yang dibudidayakan leluhur orang NTT. Kristina Lolon, nenek berusia 80 tahun, memakan biji leye yang disangrai dan dipipihkan dengan batu. Rasanya tawar. Tradisi mewajibkan Lolon hanya boleh mengonsumsi biji leye sebagai makanan pokok sampai akhir hayat. ”Ini makanan sehari-hari. Saya tak boleh makan nasi, tak makan jagung,” ujar Lolon, di rumahnya, Desa Hoelea, Omesuri, Kabupaten Lembata, NTT, Minggu (13/8). Leye atau di Jawa disebut jali-jali atau jelai (Coix lacryma-jobi L) merupakan biji-bijian kuno yang pernah jadi sumber pangan penting di banyak wilayah Nusantara, tapi kini makin langka.

Sebagai istri dari pria tertua dalam keluarga Lamadike, Lolon bertugas sebagai penjaga tradisi mengonsumsi leye. Ia mulai menunaikan kewajiban itu setelah ibu mertuanya meninggal sekitar tahun 1990. Lolon boleh makan leye dengan sayur atau lauk lain seperti ikan. Yang dilarang hanya karbohidrat. Menurut kepercayaan keluarga Lamadike, dengan mengonsumsi leye, Lolon menjaga relasi spiritual keluarga itu dengan Dewi Langit yang mereka yakini menganugerahkan berbagai jenis tanaman pangan yang menghidupi mereka. Jika tak mengonsumsi leye atau melanggar pantangan dengan mengonsumsi jagung atau nasi, Lolon akan sakit. Keluarga Lolon menanam leye di kebun dan halaman rumah. Setahun hasil panen 100 kg, cukup untuk kebutuhan makan Lolon. Kendati hanya mengonsumsi leye, fisik dia kuat, Lolon mampu berjalan di permukiman hingga ke kebun. Bicaranya juga lancer dan matanya awas.

Menurut Samsudin Sama, Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan di Lembata, leye ini biji-bijian berumpun setinggi 2-3 meter. Setiap lima rumpun bisa menghasilkan 1 kg leye. Leye ditanam di lahan tadah hujan, di antara padi, jagung, dan berbagai tanaman pangan. ”Leye nyaris tak terserang hama. Tumbuh terus tiap tahun. Bijinya disimpan bertahun-tahun bisa dimakan,” ujarnya. Selain tumbuh di berbagai kondisi tanah, tanaman leye bisa diratun. Jadi saat panen, dengan memotong batang dan menyisakan 10-15 sentimeter dari tanah, tanaman ini bisa menghasilkan biji kembali. Siprianus Luran, Sekdes Desa Hoelea, menambahkan, selain Lolon, ada yang mengonsumsi leye, tapi bukan jadi kewajiban. Namun, konsumsi leye merosot seiring dominasi beras dan terigu. (Yoga)

Dewan Energi Nasional atau DEN telah merampungkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, yang nantinya akan memperbarui regulasi yang lama. Peran energi fosil, yaitu minyak dan batubara, diminimalkan. Kebijakan energi yang berlaku saat ini mengacu pada PP No 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang menyebutkan, dalam memproyeksikan kebutuhan energi nasional hingga 2050, diperhitungkan parameter yang berpengaruh dan asumsi yang digunakan. Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan, Herman Darnel Ibrahim, dalam Energy Transition Conference and Exhibition di Jakarta, Rabu (18/10) mengatakan, penyusunan draf Rancangan PP Kebijakan Energi Nasional telah tuntas.

”Tekanannya adalah grand strategy dalam mengutamakan keamanan pasokan dan keterjangkauan harga. Kemudian, meningkatkan serta menjaga konservasi dan efisiensi energi berlangsung di semua aktivitas masyarakat,” kata Herman. KEN terbaru ini akan memaksimalkan peran energi terbarukan dan meminimalkan energy fosil. ”Sebelumnya (pengurangan fosil) hanya pada BBM, sekarang batubara juga. Sementara gas menjadi energi yang digunakan sementara dalam transisi,” ujar Herman. Herman menambahkan, draf PP tentang KEN yang baru juga membahas penggunaan energy nuklir untuk menyeimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi sebagai bagian upaya menjawab tantangan transisi energi di Indonesia. (Yoga)

Memasuki usia ke-354 tahun, Sulsel berupaya mempertahankan posisi sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Problem alih fungsi lahan yang rata-rata 6 % per tahun menggerus produksi padi di daerah ini, sekaligus mengubah wajah lanskap daerah dan kehidupan masyarakatnya. Data Sulawesi Dalam Angka 2023 yang dirilis BPS Sulsel menyebutkan, luas panen tanaman padi di Sulsel tahun 2022 adalah 1.042.107,35 hektar dengan produksi padi 5.341.020,84 ton. Kabupaten Bone merupakan kabupaten dengan produksi padi tertinggi, yakni 894.709,77 ton. Dengan produksi padi 5,3 juta ton, Sulsel relatif surplus. Data Dinas Pertanian Sulsel menyebutkan, kebutuhan konsumsi padi untuk wilayah Sulsel  sekitar 1 juta ton. Artinya, ada kelebihan produksi 2 juta ton yang dapat dikirim ke daerah-daerah.

Dibandingkan dengan 2021, produksi padi Sulsel membaik. Pada 2021, luas panen padi Sulsel seluas 991.935,52 ha dengan produksi 5.152.871,43 ton. Namun, jika dibandingkan dengan produksi lima tahun lalu (2018) yang mencapai 5,7 juta ton, angka itu turun. Persoalan alih fungsi lahan dan rendahnya minat generasi muda bertani, antara lain, terlihat jelas di Kabupaten Gowa. Di wilayah itu, banyak areal sawah yang berganti rupa menjadi permukiman. Kota Makassar yang sudah kian padat menyebabkan kawasan-kawasan pertumbuhan baru beralih ke Kabupaten Gowa dan Maros. Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel Imran Jausi mengatakan, “Kami sudah buat regulasi untuk menekan alih fungsi lahan. Misalnya, untuk sawah kelas 1 atau yang beririgasi, jika dialihfungsikan, harus diganti rugi tiga kali lipat. Kami belum bisa memberi insentif untuk mempertahankan lahan,tetapi kami berupaya menerapkan sanksi tegas,” katanya. (Yoga)

Di bawah tajuk pohon jati, di tanah Pulau Muna yang kering berbatu, umbi-umbian kolope itu tetap bisa tumbuh subur. Racun sianida yang terkandung di umbi ini secara alami melindunginya dari babi hutan dan rusa liar. Namun, secara turun-temurun orang Muna telah memiliki pengetahuan untuk mengolah umbi ini menjadi makanan pokok yang lezat dan menyehatkan. Kolope merupakan salah satu tanaman endemik yang ditemukan di hampir semua wilayah kepulauan Indonesia dengan variasi nama lokal yang beda. Dahulu, tanaman umbi-umbian ini juga merupakan salah satu sumber karbohidrat penting di Jawa dengan nama gadung (Dioscorea hispida Dennst). Catatan sejarah Pieter Creutzberg dan JTM van Laanen (Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia Diarsipkan, 2023) menyebutkan, saat Jakarta (Batavia) dikepung tentara Sultan Agung dari Mataram pada 1628, masyarakat kebanyakan makan singkong dan umbi gadung.

Bagi Apiti, menjaga pengetahuan tentang teknik menghilangkan racun di kolope hingga mengolahnya sebagai makanan pokok yang aman dikonsumsi adalah tradisi turun-temurun. Tak ingin pengetahuan itu hilang begitu saja, ia kerap membawa anaknya ikut mengolah umbi ini. Pagi di akhir Agustus 2023, La Apiti bersiap mencari umbi kolope, dengan anaknya, Ambila (20), di bawah tajuk pohon jati, Apiti menemukan sulur kolope yang telah menguning, tanda siap dipanen. Umbi kolope berwarna coklat kehitaman. Bentuknya bulat sedikit lonjong dipenuhi serabut. Dari satu batang tanaman itu La Apiti bisa memanen 20 umbi berdiameter 5-10 cm. ”Kolope ini masih banyak tumbuh liar di hutan. Babi-babi dan rusa liar tidak berani makan karena beracun. Tapi nanti kalau sudah jadi nasi enak sekali,” kata Apiti.

Kulit umbi dikupas, kemudian di iris tipis, lalu direndam dalam air garam di panic, untuk menghilangkan getahnya. Setelah beberapa jam, irisan tipis kolope ditiriskan dan dimasukkan dalam karung, lalu diperam empat hari hingga kering. ”Setelah itu, direndam di air yang mengalir semalam. Baru bisa diolah untuk dimakan,” tuturnya. Sebelum diolah, lembaran tipis kolope yang telah dihilangkan racunnya itu dicuci dengan air bersih lalu dicacah dan dimasak 10 menit lalu siap disajikan. Aromanya harum dengan warna putih kekuningan, sepintas mirip nasi singkong. Saat ini, ia melanjutkan tradisi mengolah kolope sembari menjual di pasar yang buka setiap tiga hari sekali. Hasil penjualannya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari,terutama untuk pendidikan anak-anaknya. (Yoga)

Sepanjang perjalanan di Kabupaten Gowa, Sulsel, sejauh mata memandang, tanaman pisang mudah ditemui di halaman rumah warga atau di kebun-kebun mereka. ”Saya sudah puluhan tahun menanam pisang. Menanamnya mudah, ongkos pemeliharaan minim, tapi hasilnya lumayan. Dari daun, buah, hingga jantung pisang, semua bisa dijual,” kata Daeng Tuppu (63), petani pisang di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Gowa, Kamis (12/10). Ia memiliki ratusan pohon pisang di kebunnya. Sembari menunggu pisang berbuah, Daeng Tuppu mengambil daun yang sudah bisa dijual. Tiga kali sebulan, pembeli daun pisang datang ke kebunnya. Selembar daun pisang dihargai Rp 2.500. Dia hanya mengizinkan paling banyak dua lembar daun per pohon. Dari menjual daun saja, sedikitnya dia mendapatkan Rp 1,5 juta per bulan. Tak terpikir dalam benak petani pisang di Gowa bahwa pisang bisa diekspor. ”Kalau ada hasilnya dijual ke pasar atau kadang diambil pedagang. Daunnya juga menghasilkan. Padahal biasanya hanya dibiarkan begitu saja,” ujar Narang (54), petani di Kecamatan Parangloe.

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menjadikan budidaya pisang sebagai salah satu fokus programnya. Budidaya pisang dilihat menjadi solusi atas persoalan tengkes, kemiskinan, hingga pengangguran di Sulsel. ”Ini sudah diawali penanaman bibit pisang Cavendish di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Selanjutnya ke kabupaten lain. Kita berharap akan tumbuh hingga ke pasar ekspor,” kata Bahtiar, Senin (9/10), yang menganggarkan Rp 1 triliun untuk budidaya pisang. Ia menargetkan penanaman 1 miliar pohon secara bertahap di lahan seluas 500.000 hektar. Menurut Bahtiar, di tengah tanaman pangan utama, yakni padi dan jagung yang tak menunjukkan peningkatan signifikan, pisang bisa menjadi alternatif pendapatan baru, terlebih lagi, pisang adalah bagian dari tradisi dan budaya yang tak terpisahkan dari orang Sulsel. Banyak sekali makanan khas Sulsel yang berbahan dasar pisang, seperti Barongko, roko-roko uti, es pisang ijo, es pallubutung, sanggara blanda, dan pisang epe. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemanfaatan sumber daya alam sebagai bioenergi/biomassa saat ini dinilai belum maksimal, meskipun potensinya sangat berlimpah di tanah Air dan memiliki nilai emisi yang rendah. Karenanya, sejumlah pengembangan dilakukan, khususnya untuk sektor ketenagalistrikan dan tansportasi.  Apalagi pemerintah memiliki komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai kesepakatan global yang tercantum dalam dokumen Enhanced Natonally Determined Contribution (E-NDC) untuk mengurai emisi GRK sebanyak 32% atau 358 juta ton CO2. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki potensi bioenergi sumber biomasaa yang sangat luar biasa besar setara dengan 56,97 GW listrik. Tahun 2060, Indonesia akan membangun lebih dari 700 GW pembangkit energi terbarukan, dimana 60 GW berasal dari 700 GW pembangkit listrik bioenergi. (Yetede)

Polemik mengenai penghentian ekspor gas pada 2035 kembali mencuat setelah pemerintah mempertahankan rencana tersebut dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pemerintah bergeming dengan keresahan sejumlah pelaku industri hulu minyak dan gas bumi atau migas yang mengkhawatirkan kepastian pembeli domestik di tengah keterbatasan infrastruktur komoditas tersebut di dalam negeri.Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto membocorkan bahwa rencana penghentian ekspor gas bumi pada 2035 tidak berubah setelah pemerintah rampung menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah No. 79/2014.Meski pemerintah sudah menyusun surat keterangan antarkementerian terkait untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dirinya pesimistis kebijakan tersebut bisa segera disetujui karena saat ini sudah masuk ke dalam tahun politik. Djoko memastikan bahwa pemerintah tetap memutuskan untuk menghentikan ekspor gas pada 2035, sembari terus mengebut peningkatan investasi secara masif pada pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri. Dia meyakini permintaan gas bumi di dalam negeri bakal terdongkrak seiring dengan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi energi.“Ada juga program jaringan gas dari APBN dan skema KPBU [kerja sama pemerintah badan usaha]. PT PLN juga sedang melelang 170 titik pembangkit listrik berbasis diesel akhir bulan ini untuk digantikan dengan kombinasi gas dan EBT [energi baru terbarukan],” ujarnya. 

Dalam kesempatan terpisah, pelaku usaha industri hulu migas dalam negeri menilai rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor gas pada 2035 akan membawa sentimen negatif terhadap investasi. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan bahwa pasar gas di dalam negeri belum mapan dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat. Apalagi, kata Moshe, harga gas di Indonesia sebagian besar digerakkan oleh keekonomian lapangan yang bertumpu kepada biaya pokok produksi gas yang tinggi. Situasi itu membuat harga gas di dalam negeri tidak relevan terhadap pergerakan harga di pasar dunia. Menurut dia, langkah itu menjadi krusial dilakukan untuk meningkatkan permintaan gas bumi dari pasar domestik sembari menekan ongkos distribusi atau logistik yang terbilang mahal saat ini. Wacana penghentian ekspor gas bumi memang menjadi persoalan dilematik di tengah belum maksimalnya serapan di dalam negeri. Wacana yang beberapa kali dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu pada dasarnya telah sejalan dengan ketetapan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional. Di sisi lain, Indonesian Petroleum Association (IPA) dan lembaga riset energi Wood Mackenzie memproyeksikan Indonesia dapat bergeser menjadi net importir gas bumi pada 2040 di tengah tren permintaan gas domestik yang tinggi tanpa diimbangi pertumbuhan produksi. Proyeksi itu tertuang dalam paket kebijakan atau white paper bertajuk Achieving Resilience in the Energy Transition to Safeguard Indonesia’s Economic Growth & Sustainable Development yang resmi disampaikan saat agenda IPA Convex.Direktur Riset Hulu dan Manajemen Karbon Wood Mackenzie Andrew Harwood mengatakan, proyeksi itu didasarkan kepada minimnya investasi serta kegiatan eksplorasi di sisi hulu migas Indonesia untuk mengimbangi tren peningkatan permintaan dari dua pasar yang bergeliat saat ini, industri dan pembangkit listrik. Sementara itu, tanpa adanya investasi masif untuk sisi eksplorasi dan pengembangan lapangan baru, produksi migas domestik dipastikan bakal berada di bawah target 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030 mendatang.

Pulau-pulau kecil di Indonesia yang kini bergantung pada beras dan terigu rata-rata memiliki beragam sumber pangan lokal yang adaptif terhadap kondisi lingkungan. Mendorong kembali produksi dan konsumsi pangan lokal akan mengembalikan kemandirian warga. Langkah ini membutuhkan keberpihakan dari pemerintah pusat dan daerah. ”Sistem pangan di NTT telah beradaptasi terhadap iklim kering. Ada banyak sumber makanan tumbuh di tanah ini, tetapi memang tidak bisa kalau dipaksa semua harus menanam padi sawah. Jadi, kalau ukurannya kecukupan beras, NTT akan selalu kurang, tetapi kalau pangan lokal cukup banyak,” kata Maria Loretha, petani sorgum dan penggerak pangan lokal dari Pulau Adonara, Flores Timur, NTT, Selasa (17/10).

Maria mengatakan, lonjakan harga beras yang sekarang memukul penduduk di pulau-pulau kecil, termasuk NTT, harus menjadi titik balik untuk lebih serius mengembangkan pangan lokal yang terbukti lebih berdaya tahan. ”Masyarakat memang kesulitan dengan lonjakan harga beras. Saat ini harganya sudah di atas Rp 17.000 per kg,” katanya. Namun, lonjakan harga beras ini jangan jadi alasan memberikan bantuan beras lagi. ”Kalaupun ada bantuan atau operasi pasar, cobalah menggunakan pangan lokal di daerah masing-masing. Kalau di Flores Timur, misalnya, stok sorgum di petani masih banyak,” katanya. (Yoga)

Beras merupakan komoditas pangan strategis yang keberadaan dan harganya bisa jadi hal sensitif. Persoalan terkait beras mesti diantisipasi jauh-jauh hari. Pada tahun 2022, beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia 81,044 kg per kapita per tahun. Dibagi 365 hari dalam setahun, maka rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 0,222 kg beras sehari. Angka itu tercantum dalam Statistik Konsumsi Pangan 2022 yang diterbitkan Kementan. Tim buku itu mengolah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dan Neraca Bahan Makanan Bapanas. Buku yang sama memuat data ketersediaan beras, pada 2022 sebanyak 115,09 kg per kapita per tahun. Jumlah itu melebihi angka konsumsi.

Berasnya bersumber dari produksi dan impor. Hasil Susenas September 2022 menunjukkan, tingkat partisipasi konsumsi beras 98,35 %. Artinya, 98,35 % rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras. Angka ini naik dibandingkan September 2021 yang sebesar 98 %. Hal ini membuat beras menjadi komoditas pangan yang menimbulkan sensitivitas tinggi. Harga beras yang naik, dan produksi beras yang turun juga bisa menimbulkan persoalan. Kenaikan harganya akan menyumbang inflasi. Selain itu, harga beras yang naik akan menambah pengeluaran konsumsi masyarakat. Pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasinya. Jangan sampai masyarakat tercekik harga beras. Jangan sampai juga masyarakat mesti berburu beras.. (Yoga)