Indonesia telah resmi menyediakan Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) atau Bursa CPO untuk menyediakan pasar fisik CPO, Jumat (20/10). Mekanisme yang dimiliki di Tanah Air dinilai lebih efektif daripada bursa CPO di Malaysia yang telah hadir lebih awal. Head of Risk Management Clearing and Group Controller Indonesia Clearing House (ICH) Yudhistira Mercianto menjelaskan, Indonesia berupaya membentuk referensi harga sendiri, tetapi dengan mekanisme perdagangan yang sedikit berbeda dengan yang dilakukan di negeri jiran. ”Di Malaysia, ada keharusan penjual mengirim CPO ke tangki publik terlebih dahulu, sedangkan di kita langsung ke tangki pembeli.

Misalnya, kita membuat persyaratan harus masuk ke tangki yang dikelola bursa atau kliring, itu akan mengubah proses bisnis mereka (pelaku usaha CPO),” kata Yudhistira, akhir pekan lalu, di Jakarta. Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX) selaku penyelenggara bursa dan lembaga kliring seperti ICH menyerahkan mekanisme pengiriman CPO kepada penjual langsung kepada pembeli sesuai kontrak yang ada, tidak sampai pada membuat tangki publik. ”Cara Malaysia, saya pikir enggak cocok karena cost akan meningkat dari penjual ke tangki publik, lalu dikeluarkan lagi ke tangki pembeli. Itu jadi double cost. Kalau bursa ini, penjual yang langsung siap kirim ke pembeli. Jadi, menghemat biaya operasional tangki publik dan juga dari sisi efektivitas pengiriman,” tutur Yudhistira. (Yoga)

JAKARTA,ID-Batu bara dianggap sebagai sumber energi kotor karena menghasilkan emisi.  namun kenyataannya hingga saat ini, batu bara masih memiliki peran sangat strategis bagi Indonesia. bahkan dengan bantuan teknologi, emisi batu bara bisa ditekan sehingga menjadi lebih bersih. Sejumlah perusahaan batu bara juga melakukan inovasi dari hulu hingga hilir untuk menurunkan emisi. Direktur Eksecutif Asosiasi Pertambangan batubara Indonesia Hendra  Sinadia mengatakan, hingga saat ini batu bara masih menjadi sumber energi yang paling murah (afferdable) serta sumber energi yang dapat diandalkan (reliable), dan masih punya peran penting di era transisi energi. Menurut Hendra, ekspor Indonesia sekitar 99% ditujukan ke negara-negara Asia pasifik yang sejauh ini masih mengandalkan batu bara sebagai sumber energi mereka. "Meningkatnya ekspor menjadi indikator bahwa batu bara masih dibutuhkan sebagai sumber energi yang paling diandalkan," kata Hendra. (Yetede)

Pemerintah membuka opsi pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Termasuk membiayai pengakhiran jangka waktu operasi dan jangka waktu kontrak perjanjian jual beli (PJBL) proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pemberian Dukungan Fiskal Melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan. Pasal 2 PMK 103/2023 menyebut, peraturan menteri ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kebijakan transisi energi yang berkeadilan dan terjangkau oleh pemerintah dengan beberapa cara. Termasuk di antaranya  pemberian dukungan fiskal melalui Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan Dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di sektor ketenagalistrikan atau yang selanjutnya disebut "Platform Transisi Energi". Fasilitas Platform Transisi Energi ini dimanfaatkan untuk sejumlah keperluan. Pertama, percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU batubara. Kedua, percepatan pengakhiran waktu kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik PLTU batubara. Ketiga, pengembangan pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti atas kedua tindakan di atas. Opsi pendanaan APBN untuk pensiun dini PLTU ini muncul di tengah ketidak jelasan alternatif pencairan dana dari skema Just Energy Transition Mechanism (JETP). Sebelumnya, JETP sempat dielu-elukan sebagai salah satu skema pendanaan untuk pemensiunan dini PLTU. Bahkan, sempat beredar kabar negara maju yang mendukung pendanaan JETP enggan mendanai program pemensiunan dini PLTU. Namun, kabar ini ditepis Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Yudo Dwinanda. Direktur Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah memang perlu mencari terobosan buat membiayai pemensiunan dini PLTU, termasuk APBN. "Caranya bisa dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM untuk program penutupan PLTU," ujarnya kemarin. 

Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) memastikan setidaknya akan ada 14 perusahaan sawit yang bakal menjadi anggota Bursa Crude Palm Oil atau CPO.Direktur ICDX Yugieandy Tirta Saputra mengatakan, pihaknya saat ini sedang memberikan pelatihan terkait dengan sistem perdagangan CPO melalui bursa kepada 14 perusahaan sawit yang masuk ke dalam pipeline anggota Bursa CPO.Selain itu, ke-14 perusahaan sawit tersebut juga masih harus melengkapi beberapa persyaratan untuk menjadi anggota Bursa CPO Indonesia, salah satunya adalah menyetorkan uang jaminan transaksi kepada ICDX selaku penyelenggara tunggal Bursa CPO. Beberapa di antaranya adalah emiten sawit milik Grup Salim, PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP). Ada juga PT Sampoerna Agro Tbk. (SGRO), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (UNSP), dan PT Wilmar Nabati Indonesia.Adapun, target anggota Bursa CPO yang dibidik ICDX hingga pengujung 2023 adalah sebanyak 50 pengusaha sawit. Perdagangan perdana di Bursa CPO terjadi pada kon-trak CPO bersertifi kat ISPO, dengan total 4 lot atau 100 metrik ton CPO pada harga Rp11.305. Terdapat dua perusahaan yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO resmi dibuka pada Jumat (20/10). Harga pembukaan lelang pada sesi pertama sebesar Rp 12.485 per kg. Harga tersebut akan terus berubah seiring penambahan volume jual-beli dan diharapkan bisa dijadikan harga acuan di 2024. Sesi pertama perdagangan perdana Bursa CPO yang dilakukan pada pukul 10.00-11.00 diikuti enam pembeli pemegang kontrak, yang berbasis di Dumai, Riau, dan Belawan, Sumut. Pembeli yang melakukan lelang di awal adalah perusahaan lokal pemilik sertifikat asal Dumai dengan inisial CPOLDI. Mereka memasang harga Rp 12.485 per kg untuk minimal pembelian 1 lot atau 25 metrik ton minyak CPO. Pada pukul 10.40, CPOLDI berhasil menerima penjualan dan bertransaksi sebanyak 4 lot atau 100 metrik ton yang setara 100.000 kg dengan harga Rp 11.305 per kg, lebih murah 9,45 % dari harga yang diharapkan pembeli.

”Ini baru perdagangan oleh dua dari 18 peserta bursa terdaftar. Mereka enggak bisa mengetahui perusahaan yang melakukan bid dan offer sampai ketika sudah match (cocok),” kata Yugieandy Tirta Saputra, Direktur Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), selaku penyelenggara bursa, dalam acara Go Live Transaksi Bursa CPO di Jakarta. Ia menjelaskan, saat ini baru 18 pelaku usaha CPO yang terdaftar di ICDX untuk bertransaksi sebagai penjual dan pembeli secara sukarela. Namun, kini sudah ada 12 pelaku usaha lain yang tengah bersiap, khususnya menyiapkan biaya jaminan transaksi yang ditentukan sebesar Rp 32 juta. Dana itu dipakai untuk mengganti kerugian ketika terjadi wanprestasi. Peserta bisa berdagang di Bursa CPO menggunakan mekanisme kontrak pasar fisik CPO atau kontrak standar jual dan beli CPO dari Bappebti Kemendag. Terdapat dua jenis kontrak fisik, yakni kontrak fisik CPO dengan penyerahan segera dan kontrak fisik dengan penyerahan kemudian. (Yoga)

Anomali iklim yang akhir-akhir ini terjadi menambah panjang daftar rintangan dalam upaya pemenuhan pangan nasional. Kekeringan yang diperparah oleh fenomena El Nino berdampak besar pada produktivitas pangan. Analisis Litbang Kompas pada 12-13 Oktober 2023 yang secara mendalam mengulas produksi padi menemukan, setiap kenaikan suhu udara 1 derajat celsius akan menurunkan produksi padi hingga 4.500 ton (Kompas, 12/10). Analisis tersebut sejalan dengan data (BPS). Dalam publikasi Berita Resmi Statistik edisi 16 Oktober 2023, BPS menyebutkan produksi padi pada 2023 diperkirakan 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 1,12 juta ton GKG atau 2,05 % dibandingkan pada 2022 di 54,75 juta ton GKG. Bahan pangan lain, baik nabati maupun hewani, pun tak akan lepas dari ancaman penurunan produksi. Pada saat yang sama, alih fungsi lahan pertanian makin marak terjadi seiring kemajuan wilayah. Regenerasi insan pertanian juga nyaris mandek. Tak banyak generasi muda tertarik menggeluti bidang pertanian. Minimnya kesejahteraan hingga kesempatan pekerjaan yang lebih bergengsi membuat kalangan milenial memilih meninggalkan pertanian. Menghadapi anomali iklim, inovasi bibit tanaman pangan unggul yang tahan cuaca ekstrem menjadi keniscayaan.

Tak hanya padi, inovasi pada bahan pangan lain, seperti jagung dan umbi-umbian, pun diperlukan. Bendungan yang produktif dibutuhkan guna menampung air saat musim hujan datang, dilengkapi sistem irigasi yang optimal agar saat kemarau, pertanian tetap dapat berproduksi. Kebutuhan sarana prasarana pemeliharaan pun meningkat mengingat serangan hama dan penyakit pada pertanian dan peternakan terus bermunculan. Stok pupuk untuk pertanian pangan dan obat-obatan untuk peternakan harus dijamin ketersediaannya. Problem alih fungsi lahan dapat diantisipasi dengan penyediaan lahan kembali atau relokasi, pembukaan lahan tidur juga bisa menjadi alternatif solusi. Jika upaya-upaya tersebut ditempuh, setidaknya sektor pertanian dapat diselamatkan dan ketahanan pangan perlahan dapat diwujudkan. Meski demikian, tak dapat dimungkiri, untuk mewujudkannya diperlukan anggaran yang relatif lebih besar. Kenyataannya, beberapa tahun terakhir anggaran untuk Kementan sebagai instansi yang bertanggung penyediaan pangan justru terus menurun. Tahun ini, dalam APBN 2023, pagu Kementan Rp 15,3 triliun. Bahkan, hanya dialokasikan sebesar Rp 14,6 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut konsisten mengalami penurunan sejak 2021. Saat itu anggaran Kementan sebesar Rp 15,8 triliun. (Yoga)

Mateus Saleleubaja (47), warga Dusun Rogdok, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, masih ingat ketika ia bersama puluhan warga lainnya diminta membuka lahan persawahan sepuluh tahun lalu. ”Ada 30 hektar lahan dijadikan sawah. Rata-rata satu orang menggarap satu hektar. Semuanya gagal, tidak ada yang panen sama sekali,” kata Meteus, yang ditemui Kamis (28/9). Pemkab Kepulauan Mentawai mencanangkan cetak sawah baru seluas 1.000 hektar selama periode 2011-2016 di kepulauan ini, termasuk di Pulau Siberut. Pemerintah pun memberikan sejumlah bantuan dan pendampingan kepada warga untuk menyukseskan program ini. Menurut Mateus, waktu itu ia dan warga lain di Rogdok mendapat bantuan bibit padi, parang, cangkul, dan uang operasional bensin untuk membersihkan lahan dari pepohonan. Selain itu, pegawai dinas pertanian juga memberikan pendampingan. Akan tetapi, sawah yang dibuka di Rogdok gagal total. Sekarang lahan bekas sawah sudah beralih menjadi areal perladangan.

Kisah itu hanya segelintir dari cerita kegagalan program cetak sawah di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Selama puluhan tahun, warga diarahkan, bahkan dipaksa bersawah, sejalan dengan dorongan agar warga meninggalkan pangan lokal sagu, keladi, dan pisang. Kisah tutur dan dokumentasi ilmiah telah menunjukkan, upaya cetak sawah berulang kali dilakukan di Pulau Siberut dan kebanyakan menuai kegagalan. Misalnya, laporan Darmanto, peneliti Mentawai yang menjadi Research Fellow at the Oriental Institute, Czech Academy of Sciences, dalam artikelnya di Journal of Southeast Asian Studies (2023), mengungkapkan, upaya cetak sawah di Siberut sudah dilakukan sejak tahun 1911-an oleh Belanda, tapi mengalami kegagalan. Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai, Hatisama Hura, Jumat (13/10), mengatakan, selama periode 2011-2016 memang ada program cetak sawah di Mentawai. Capaian program cetak sawah 1.000 hektar pada periode 2011-2016 itu hanya 300-400 hektar sawah. ”Kebanyakan (sawah yang dibuka itu) tidak berlanjut,” katanya. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Tri Megah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nikcel berencana membangun pelabuhan dan delapan dermaga pada tahun ini. Pembangunan megaproyek tersebut masuk sebagai bagian dari rencana  startegis perseroan di 2023. Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk Roy Arman Arfandy menyampaikan bahwa sampai saat ini pembangunan berbagai proyek  dan fasilitas Harita Nickel di pulau Obi masih  bisa berlangsung. "Termasuk menyangkut kebutuhan perseroan terhadap infrstruktur pelabuhan dan dermaga  yang akan terus berlanjut kedepannya," jelas Roy kepada Investor Daily baru-baru ini. Roy mengungkapkan pembangunan fasilitas pelabuhan dan dermaga akan menyerap dana belanja modal (capital expenditure/capex) yang sudah dicadangkan perseroan pada tahun ini. Akan tetapi, Roy tidak merinci secara  spesifik besaran  yang akan digelontorkan perseroan untuk membangun sejumlah infrastruktur tersebut. (Yetede)

Komoditas nikel masih menarik perhatian sejumlah emiten. Ini terlihat dari aksi sejumlah emiten merambah bisnis komoditas tersebut, termasuk emiten tambang batubara. Sebut saja, PT United Tractors Tbk (UNTR) yang kembali mengakuisisi perusahaan nikel, yakni PT Anugerah Surya Pacific Resources.Sebelumnya, UNTR mengambilalih 857 juta saham biasa baru Nickel Industries Limited baru pada 21 September 2023 lalu. Total nilai transaksi tersebut mencapai US$ 942,7 juta. Selain UNTR, ada PT Harum Energy Tbk (HRUM) yang sudah lebih dulu masuk ke bisnis tambang. Bahkan, kini HRUM menjadi pengendali penuh atas PT Infei Metal Industry. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemurnian dan pengolahan nikel.  PT Infei Metal Industry memiliki dan mengoperasikan pabrik pengolahan alias smelter nikel di Indonesia Weda Bay Industrial, Maluku Utara. Di sektor tambang logam, ada PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) yang merambah bisnis nikel melalui anak usahanya, yakni PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA). Analis Panin Sekuritas, Felix Darmawan menilai, tambang nikel menjadi salah satu lini bisnis yang memiliki prospek cerah. Pesona nikel ditopang khususnya dari sisi industrialisasi baterai kendaraan listrik di Indonesia. Hal inilah yang menarik sejumlah emiten merangsek masuk ke bisnis nikel. Selain itu, faktor diversifikasi bisnis juga menjadi pendorong emiten  mengakuisisi aset nikel. Mengingat sektor batubara relatif cukup fluktuatif dan harga saat ini sudah mengalami normalisasi. Hasan Barakwan, Analis BRI Danareksa Sekuritas mengestimasikan, harga nikel kelas 1 seperti (MHP) dan nikel matte serta nikel kelas 2 akan stabil pada sisa tahun ini, di tengah ekspektasi peningkatan permintaan baja anti karat dan prekursor baterai listrik. Maka Hasan menjagokan emiten yang punya prospek peningkatan pertumbuhan volume produksi, yakni MBMA dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL). Ia  rekomendasi beli saham MBMA dengan target harga Rp 1.000.