Stok beras Indonesia pada tahun ini tertekan penurunan produksi dan restriksi ekspor beras dari negara lain. Produksi beras nasional diperkirakan turun 650.000 ton dan impor sedikit terhambat meskipun ada pengalihan negara asal impor beras. Berdasarkan hasil survei kerangka sampel area, BPS memperkirakan produksi beras nasional pada 2023 sebanyak 30,9 juta ton. Jumlah itu turun sebanyak 650.000 ton atau 2,05 % dibandingkan dengan produksi beras tahun lalu yang mencapai 31,54 juta ton. Penurunan produksi beras terbesar terjadi di Sulsel, Jabar, dan Jateng. Secara tahunan, produksi beras di Sulsel turun 239.332 ton atau 7,78 %, Jabar 195.605 ton (3,58 %), dan Jateng 169.448 ton (3,15 %). ”Produksi beras turun lantaran luas panen padi berkurang akibat kekeringan panjang yang disebabkan El Nino,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (16/10).

Kondisi itu juga akan membuat defisit neraca produksi dan konsumsi beras pada Juli 2023 berpotensi makin melebar sampai akhir tahun ini. Per Juli 2023, Indonesia mengalami defisit beras 70.000 ton. Pada Desember 2023, defisit beras itu berpotensi melebar menjadi 1,45 juta ton. Namun, neraca beras nasional sepanjang tahun ini diperkirakan masih surplus 280.000 ton, lebih rendah dibandingkan dengan surplus tahun lalu sebesar 1,3 juta ton. Untuk menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog, pemerintah telah mengalokasikan kuota impor beras sebanyak 2,3 juta ton tahun ini. Dari jumlah itu, BPS menyebutkan, realisasi impor beras pada Januari-September 2023 telah mencapai 1,786 juta ton, senilai 980 juta USD. Menurut Amalia, restriksi ekspor beras yang dilakukan sejumlah negara juga berpengaruh terhadap impor beras yang dilakukan Indonesia. Ada tiga negara yang menerapkan pembatasan ekspor beras, yakni India (20 Juli 2022-31 Desember 2023), Bangladesh (29 Juni 2022-31 Desember 2023), dan Rusia (30 Juni 2022-31 Desember 2023). (Yoga)

Sejumlah daerah di Kalsel masih bisa melakukan panen raya padi di tengah ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino. Bahkan, hasil panen padi tahun ini diakui petani lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Pemda optimistis produksi padi tahun ini akan meningkat hingga mencapai 1 juta ton. Untuk kesekian kalinya di musim kemarau tahun ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel melaksanakan panen raya padi. Kali ini, panen raya dilaksanakan di hamparan sawah milik petani di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Senin (16/10). Bahrun (58), petani di Desa Penggalaman, mengatakan, hasil panen padi tahun ini lebih bagus daripada hasil panen padi tahun sebelumnya meski kemarau tahun ini lebih ekstrem. Faktor yang paling menentukan adalah varietas padi yang ditanam.

”Sebelumnya, kami selalu menanam padi lokal. Tetapi, mulai tahun ini kami menanam padi unggul. Kami dianjurkan untuk mengganti varietas setelah dua tahun terakhir gagal panen akibat serangan tungro,” ujar petani dari Kelompok Tani Karya Bersama itu di sela-sela acara syukuran panen raya padi di Penggalaman. Bahrun mengungkapkan, tahun ini ia mendapat gabah sebanyak 600 kaleng dari sawah garapannya seluas 1 hektar (ha). Biasanya dari lahan 1 ha, dia hanya mendapat padi sekitar 200 kaleng. Satu kaleng memuat sekitar 20 liter gabah. ”Kemarau sejauh ini tidak jadi persoalan di daerah kami karena irigasinya bagus. Kami tetap bisa menggarap lahan karena air masih tersedia dan cukup untuk mengairi sawah,” katanya. (Yoga)

Inflasi harga pangan di dunia meningkatkan kerawanan global, termasuk Indonesia yang pasokan pangan pokoknya bergantung pada impor. Masyarakat di pulau-pulau kecil berada di garis depan yang paling rentan terdampak krisis ini karena harus membayar pangan lebih mahal. Pada saat yang sama, kualitas gizi anak dan kesehatan rata-rata mereka lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Dari Peliputan lapangan Kompas di tiga kepulauan, yaitu NTT, Kepulauan Wakatobi di Sultra, dan Kepulauan Mentawai, Sumbar, pada Agustus hingga awal Oktober 2023, terungkap implikasi sistem pangan nasional yang cenderung mengabaikan keberagaman sumber pangan lokal. Wawancara dan analisis data statistik menunjukkan terjadi pergeseran pola konsumsi yang menyebabkan warga bergantung pada beras dan terigu.

Pergeseran pola konsumsi dari pangan lokal ke beras di kepulauan tak diikuti peningkatan produksi. Sejumlah proyek cetak sawah dan food estate (lumbung pangan) di kepulauan ini tidak menunjukkan hasil signifikan. Bahkan, beberapa lokasi yang dikunjungi, seperti Konawe Selatan, Flores Timur, dan Siberut, termasuk food estate jagung yang diresmikan Presiden Jokowi pada Maret 2022 di Belu, menuai kegagalan. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT menunjukkan, produksi beras di NTT pada 2022 hanya 430.948,5 ton, jauh di bawah konsumsi 642.367,53 ton. Defisit beras dipenuhi dari luar, terutama Sulsel dan Jawa. Pergeseran pola konsumsi yang telah menyebabkan tingginya kebutuhan beras salah satunya disebabkan anggapan bahwa beras adalah makanan kelas satu. ”Jadi, kalau belum makan nasi dianggap belum makan,” kata Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT Lecky F Koli.

Defisit beras juga terjadi di Mentawai. Menurut Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai Andre Kasianus, pada tahun 2021 jumlah produksi beras di Mentawai 1.005 ton, sedangkan kebutuhan beras tahun itu 9.678 ton. Di level provinsi, selama dua tahun terakhir, Sultra masih surplus beras. Namun, pulau-pulau kecilnya rata-rata defisit beras. Wakatobi, misalnya, sama sekali tak menghasilkan beras, tetapi konsumsinya terus meningkat dari 9.169 ton pada 2019 menjadi 11.761 ton pada 2022. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal mengatakan, pergeseran pangan lokal ke beras dan terigu di Indonesia mengkhawatirkan, karena keberagaman pangan merupakan kunci kemandirian pangan nasional dan ketahanan pangan di daerah. (Yoga)

Tiga puluh tahun terakhir, keberagaman konsumsi pangan warga di kepulauan kecil berkurang karena penetrasi produk instan dan varietas padi hibrida yang menggantikan padi lokal. Indonesia termasuk negara dengan tingkat biodiversitas terbesar di dunia. Berdasarkan data Bapanas (NFA), ada 945 potensi keanekaragaman hayati pangan secara nasional, terbanyak jenis buah-buahan (389 jenis). Pangan sumber karbohidrat memiliki 77 jenis, dari sagu hingga ubi jalar. Banyak jenis umbi-umbian dengan nama lokal. Untuk sumber protein, ada 75 jenis meliputi hewan darat dan laut. Keberagaman sayuran 228 jenis untuk memenuhi kebutuhan protein nabati. Jenis pangan berikut yang punya banyak jenis ialah rempah dan bumbu 110 jenis. Semua jenis pangan itu berbasis potensi lokal dan tersebar di berbagai wilayah kepulauan Nusantara. Keberagaman pangan di kepulauan Nusantara menyimpan potensi besar, sejalan dengan temuan Kompas di tiga daerah kepulauan, yakni Kepulauan Mentawai, Kepulauan Muna-Buton-Wakatobi, dan NTT. Ratusan jenis pangan menopang kehidupan warga.

Sayangnya, hegemoni pangan lokal di kepulauan itu terancam hilang. Hasil observasi lapangan oleh Kompas pada Agustus-Oktober 2023 menunjukkan kini keberagaman pangan turun 7,82 5 ketimbang 30 tahun lalu, untuk semua jenis pangan, mulai dari sumber karbohidrat, protein, vitamin, ataupun mineral. Tiga puluh tahun lalu, warga di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, mengonsumsi 112 jenis pangan lokal. Berbagai jenis pangan tersedia melimpah, seperti padi lokal merah (aen mntasa), padi lokal hitam (aen metan), jagung lokal kuning (pen molo), kacang local merah (foe mntasa), kacang lokal hitam (foe metan), dan kacang lokal putih (foe muti). Kini tersisa 104 jenis pangan dikonsumsi warga Pulau Siberut. Jadi, selama tiga dekade keberagaman pangan turun 7,14 5. Hal serupa dialami warga kepulauan Muna, Buton, dan Wakatobi dengan penurunan jenis pangan lokal lebih besar dari Siberut. Ada 18,23 persen jenis pangan di kepulauan wilayah Sulawesi Tenggara hilang digantikan aneka produk instan, seperti mi instan dan ikan kaleng. Warga kepulauan NTT bernasib sama, 7,9 5 keberagaman pangan hilang atau tak dikonsumsi warga saat ini, Seperti jagung ungu (water lobung), sorgum putih (water wili bara karohu), dan jemawut (uhu kanii). (Yoga)

Setelah tertunda-tunda, akhirnya bursa CPO diluncurkan 13 Oktober lalu dengan tujuan menjadikan Indonesia barometer harga CPO dunia, karena Indonesia produsen terbesar CPO, menyumbang 85 % produksi CPO dunia pada 2022. Selama ini Indonesia tergantung pada bursa Rotterdam dan Malaysia dalam penentuan harga sawit. Dengan adanya bursa CPO di dalam negeri, pembentukan harga CPO diharapkan lebih adil, transparan, akuntabel, dan real time (Kompas, 14/10). Persoalannya, bagaimana keinginan itu bisa diwujudkan jika hanya sebagian kecil, yakni 10 %, CPO yang diperdagangkan lewat bursa? Akibatnya, harga yang terjadi juga tidak mewakili kondisi riil pasar yang sebenarnya. Hal ini tampaknya juga disadari oleh otoritas bursa. Berkaca pada pengalaman bursa CPO Malaysia, perlu belasan tahun untuk menjadi seperti sekarang. Komitmen dan dukungan semua pihak penting di sini.

Bagaimana ”memaksa” pelaku industri sawit masuk bursa jadi salah satu tantangan, sebab, selain keikutsertaan di bursa bersifat sukarela, kalangan pengusaha umumnya sudah telanjur nyaman dengan pola business to business (B to B) secara langsung yang berlaku selama ini sehingga perlu insentif lebih untuk ”memaksa” mereka bertransaksi lewat bursa. Saat ini sudah ada 18 perusahaan yang bergabung di bursa CPO ini, terutama perusahaan yang selama ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, tetapi tak ada jaminan mereka akan bertransaksi di bursa CPO. Selain terbiasa B to B, mereka umumnya terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir sehingga produk akhir bukan lagi CPO, melainkan olahan. Yang pasti, kehadiran bursa ini harus bisa menjadi titik awal atau bagian penting dari pembenahan industri sawit nasional secara keseluruhan dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan di dalamnya. Termasuk peningkatan kesejahteraan petaninya yang selama ini sering menjadi korban permainan harga karena posisi tawar yang rendah. (Yoga)

Petani di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, meninggalkan budidaya sorgum karena kesulitan mesin perontok. Harga sorgum pun hanya Rp 7.000 per kg. Mereka berencana akan beralih menanam jagung. Ketua Ikatan Petani Sorgum Lembata Petrus Daton, Jumat (13/10/2023), mengatakan, petani membutuhkan sembilan mesin perontok sesuai dengan jumlah kecamatan, dimana nantinya mesin itu akan dipergunakan  oleh para petani secara bergilir. (Yoga)

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau ketersediaan dan harga bahan pokok di Pasar Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (13/10/2023). Heru didampingi Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M Anwar. Dari hasil peninjauan tersebut, Heru mengungkapkan, ada beberapa harga barang yang mengalami kenaikan, penurunan, dan stabil. Heru menginstruksikan Perumda Pasar Jaya untuk berkoordinasi dengan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk meningkatkan suplai beras. ”Beras harus suplainya banyak, nanti Pak Dirut Perumda Pasar Jaya segera berkomunikasi dengan Food Station,” kata Heru. (Yoga)

Harga beras yang terus bergerak naik di tengah terbatasnya pasokan akibat faktor cuaca, menjadi perhatian serius. Istana setidaknya melakukan dua kali rapat terbatas sepanjang bulan ini dan meninjau langsung kegiatan di sejumlah sentra produksi. Situasi pangan makin pelik ketika institusi yang mengurus lumbung pangan ratusan juta penduduk, terjerat persoalan hukum. Cerita sukses swasembada beras yang pernah ditorehkan Indonesia pada 2022 hingga dianugerahi penghargaan internasional, seakan menjadi kisah usang. Pemerintah masih terus bergelut dengan persoalan klasik dalam urusan pangan.

Instabilitas geopolitik dan perubahan iklim membuat hampir semua negara di dunia sampai hari ini terbelit oleh ancaman krisis pangan. Ironisnya, ini masih terjadi tepat pada peringatan Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober. Peringatan yang tercetus dari Konferensi Organisasi Pangan Sedunia (Food and Agriculture Organization) Ke-20 pada November 1976 seharusnya bisa menjadi momentum untuk lebih mempererat penanganan masalah pangan di dunia internasional hingga ke level nasional dan regional. Sayangnya, solidaritas negara-negara di berbagai belahan dunia seakan-akan makin renggang untuk saling bergandengan tangan menuntaskan krisis pangan. Selain faktor ketegangan geopolitik di Afrika, Eurasia, Asia Timur, dan Timur Tengah, negara-negara lainnya sudah terbelit oleh aneka masalah internal ihwal manajemen pangan. Indonesia, misalnya, menjadi negara yang tersengat oleh dampak super El-Nino. Kemarau ekstrem disertai gelombang panas akhir-akhir ini menyebabkan produksi beras menurun dan berpengaruh pada penurunan stok beras nasional. Keadaan ini telah diikuti oleh kenaikan harga gabah dan beras yang merata di berbagai wilayah. Kenaikan harga beras sudah sangat dirasakan masyarakat. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan harga beras medium di level pedagang eceran naik dari Rp13.190 per kg pada 6 Oktober, menjadi Rp13.210 per kg pada 13 Oktober. Adapun, harga beras premium pada tanggal yang sama naik menjadi Rp14.980 per kg dari sebelumnya Rp14.910 per kg. Kenaikan harga beras seakan-akan menjadi dalil tak terbantahkan karena komoditas ini diikuti oleh kenaikan variable cost lainnya seperti BBM, jasa distribusi, sewa lahan, dan upah HOK alias Hari Orang Kerja. Kendati cadangan beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 1,6 juta—1,7 juta ton, hal itu belum dirasa cukup mampu menjadi pelecut penurunan harga beras. Oleh karena itu, pemerintah bersiap membuka keran impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Jika ditambah sisa penugasan carry over 2022 plus tahun ini, total impor penugasan kepada Bulog sebenarnya mencapai 2,3 juta ton. Harian ini menilai langkah impor beras untuk menutupi ancaman defisit beras menjadi hal paling mendesak dan harus lekas dituntaskan. Impor adalah jalan paling realistis di tengah manajemen pangan suatu negara yang masih semrawut.

Musim kemarau berkepanjangan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, berpengaruh terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok terutama beras. Strategi impor ditempuh untuk mengendalikan harga beras agar tak mengalami lonjakan. Sebulan terakhir, isu pangan menyeruak. Istana secara maraton membahas persoalan pangan tersebut, terutama yang terkait dengan cadangan pangan serta upaya untuk menstabilkan harga. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk memantau dua kegiatan panen raya pada bulan ini. Pertama di Desa Ciasem Girang Kabupaten Subang pada Minggu (8/10). Di sana, Kepala Negara bicara upaya untuk menggelontorkan sebanyak-banyaknya beras di masyarakat untuk menurunkan harga. Kegiatan panen raya kedua yang dihadiri Presiden Jokowi dilakukan pada Jumat (13/10) pekan lalu yang berlangsung di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. “Saya melihat ke bawah untuk memastikan bahwa produksi itu masih baik, tapi memang turun karena Super El Nino, tapi masih baik,” ujar Presiden Jokowi. Dari sisi produksi, Kepala Negara mengapresiasi hasil produksi di wilayah tersebut. Hasil produksi rata-rata mencapai 8,6 ton per hektare. Harga beras di tingkat konsumen cukup terasa kenaikannya. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium di level pedagang eceran tercatat naik dari Rp13.190 per kg pada 6 Oktober 2023 menjadi Rp13.210 per kg pada 13 Oktober 2023. “Cadangan di Bulog 1,7 dan akan datang lagi kira-kira 500.000—600.000 ton. Artinya cadangan pangan kita kondisinya aman, tapi memang kita tetap butuh beras ini juga untuk masuk ke pasar agar harga bisa turun sedikit demi sedikit,” kata Presiden Jokowi. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog masih terjaga. Sejak awal 2023, Arief yang juga menjabat Plt. Menteri Pertanian menuturkan sudah menghitung secara cermat berapa produksi dan kebutuhan nasional dengan mempertimbangkan dinamika dan perubahan lingkungan strategis. Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menyatakan tugas utama Bulog yakni memberikan proteksi kepada petani agar mendapatkan harga yang wajar dengan menjaga stok dalam level tertentu.