Adu balap produksi dan impor beras bakal mewarnai tahun politik 2024. Tahun depan, Kementan menargetkan produksi beras nasional sebanyak 35 juta ton. Di tahun yang sama, pemerintah juga mengalokasikan impor beras sebanyak 2 juta ton Pada tahun ini, produksi beras nasional diperkirakan berkurang 650.000 ton menjadi 30,9 juta ton akibat dampak La Nina dan El Nino. Di tahun yang sama, pemerintah telah menambah alokasi impor beras dari 2 juta ton menjadi 3,5 juta ton. Target produksi beras 35 juta ton dikemukakan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (8/11). Target tersebut lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu sebanyak 31 juta ton. Untuk mengejar target itu, Kementan menggulirkan sejumlah upaya, mulai dari percepatan tanam yang dimulai tahun ini, pemberian insentif bagi petani yang melaksanakan program percepatan tanam, hingga merealokasi dan meminta tambahan anggaran.

Menurut Amran, Kementan telah menggulirkan gerakan nasional percepatan tanam padi di 10 provinsi seluas 569.374 hektar (ha). Per 4 November 2023, realisasi luas tanam mencapai 430.235 ha. Produksi gabah kering giling diperkirakan sebanyak 3 juta ton atau setara 1,5 juta ton beras. Kementan juga akan memberikan insentif berupa bantuan benih padi dan pupuk bagi petani yang melakukan percepatan tanam pada November dan Desember 2023. Hal itu tentu saja dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan juga hujan yang mulai terjadi sejak akhir Oktober 2023. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, pemerintah telah menugasi Bulog mengimpor beras 2 juta ton pada 2024. Impor beras itu baru berupa penugasan, jadi tidak serta-merta akan dilakukan Bulog. ”Kalau tahun depan ada produksi gabah atau beras dari dalam negeri, kami akan serap sehingga tidak perlu impor sebanyak itu. Namun, kami butuh jaminan atau kepastian produksi (gabah atau beras) di dalam negeri,” kata Budi. (Yoga)

Sistem pertanian pangan, termasuk perkebunan, bak dua sisi mata uang. Di satu sisi menghasilkan manfaat bagi masyarakat melalui pangan, budaya, dan pekerjaan. Di sisi lain berkontribusi terhadap perubahan iklim serta mendegradasi sumber daya alam dan kesehatan. Sebab, sistem pangan itu tidak menerapkan praktik pertanian yang baik dan berkelanjutan. Sisi negatif sistem pertanian itu menimbulkan biaya tersembunyi di luar label harga pangan atau tidak diperhitungkan dalam harga pangan. Pada 2020, biaya tersembunyi di balik sistem pertanian pangan dan di luar label harga pangan global sebesar 12,75 triliun USD atau 10 % dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

Biaya tersembunyi terbesar berasal dari biaya kesehatan, terutama akibat pola makan yang tidak sehat, senilai 9,31 triliun USD, disusul biaya lingkungan dan sosial masing-masing 2,87 triliun USD dan 570,94 juta USD. Hal itu mengemuka dalam laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bertajuk ”The State of Food and Agriculture (SOFA) 2023” yang dirilis Senin (6/11) di Roma, Italia, waktu setempat. Laporan tersebut mengungkap tentang biaya tersembunyi, yaitu segala biaya yang ditanggung individu atau masyarakat yang tidak tecermin dalam harga pasar sebuah produk atau layanan yang muncul dari sistem pertanian pangan yang tidak berkelanjutan di 154 negara. Biaya tersebut mengacu pada biaya eksternal atau ekonomi atas kerugian yang muncul baik karena kegagalan sistem, pasar, institusi, maupun kebijakan. FAO menjabarkan, biaya tersembunyi akibat kerugian lingkungan terbesar berasal dari emisi nitrogen yang menyebabkan pencemaran tanah dan udara serta gas rumah kaca yang memengaruhi perubahan iklim. Faktor lainnya berasal dari alih fungi lahan dan sumber air. (Yoga)

Kenyataan yang menunjukkan bahwa cadangan nikel nasional mulai menipis membuat banyak pihak gundah. Dengan cadangan yang diperkirakan hanya cukup hingga 7 tahun ke depan, asa Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik bisa terancam. Kerja keras penghiliran, termasuk kepada nikel, ternyata memunculkan beragam persoalan. Salah satunya adalah menipisnya cadangan nikel nasional, karena masifnya kegiatan pertambangan untuk memasok kebutuhan smelter tidak disertai dengan aksi eksplorasi yang memadai. Alhasil, cadangan nikel kadar tinggi atau saprolite yang menjadi bahan baku stainless steel mengalami penurunan secara drastis. Djoko Widajatno, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), mengatakan, masifnya pembangunan smelter sebagai dampak dari penghiliran dan pelarangan ekspor bijih mentah telah menyedot komoditas tersebut. Djoko pun meminta pemerintah untuk mengambil langkah cepat guna mengantisipasi realitas menipisnya cadangan nikel nasional. Setidaknya ada tiga upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar bisa menyiasati cadangan nikel saat ini. Pertama, mengimpor bijih nikel dari negara produsen komoditas tersebut, seperti Australia, dan Filipina. Kedua, melakukan moratorium pembangunan smelter agar bisa menahan kebutuhan umpan bijih nikel untuk fasilitas pemurnian dan pengolahan. “Ketiga, melakukan eksplorasi di green field untuk mineral kritis atau mineral strategis dengan tujuan menambah cadangan nikel,” katanya. Kegelisahaan serupa juga sempat disampaikan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), yang memaparkan bahwa cadangan nikel kadar tinggi di Indonesia kemungkinan akan habis dalam kurun waktu 6 tahun. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menepis anggapan yang menyebut bahwa cadangan nikel Indonesia mulai menipis. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, cadangan nikel di Indonesia masih berada di angka 5 miliar ton. Angka tersebut terbagi atas dua jenis, yaitu nikel saprolite sebanyak 3,5 miliar ton, dan nikel limonite 1,5 miliar ton. Selain itu, pemerintah juga memberikan penawaran kepada lembaga riset untuk melakukan penelitian eksplorasi terkait dengan cadangan nikel. Bahkan, Tri menyampaikan bahwa wilayah Indonesia bagian timur diperkirakan masih menyimpan potensi cadangan nikel yang cukup besar. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif mengatakan bahwa kegiatan eksplorasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit, sehingga pemerintah bakal berupaya lebih keras untuk meningkatkan kegiatan tersebut. Beberapa wilayah yang memiliki kandungan nikel, tetapi belum dieksplorasi (green field) diketahui tersebar di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Melihat wilayah green field nikel yang masih luas dan menjanjikan dengan potensi cadangan yang besar, serta peluang industri hilir nikel yang masih dibutuhkan, Indonesia adalah pilihan yang menarik untuk dilakukan pengembangan investasi pada sektor pertambangan nikel.

Ambisi net zero emission di sektor minyak dan gas bumi memunculkan konsekuensi tingginya investasi tambahan yang mesti dikeluarkan agar bisa menekan gas buang. Kontraktor kontrak kerja sama pengembang energi fosil pun perlu merogoh kocek lebih dalam untuk membangun fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon.n Masela, sebagai salah satu wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) pertama yang akan menggunakan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS), mengalami lonjakan kebutuhan investasi US$1 miliar. Tambahan tersebut membuat total investasi untuk Wilayah Kerja Masela diestimasi membengkak menjadi US$20,8 miliar, dari perkiraan awal senilai US$19,8 miliar. Inpex Masela Ltd. dan PT Pertamina Hulu Energi Masela pun telah mengajukan revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) proyek gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Abadi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendiskusikan mengenai PoD terkini dari pengembangan Blok Masela. SKK Migas serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun tinggal menunggu perubahan resmi pemegang hak partisipasi wilayah kerja migas tersebut. Dalam kajian pemasangan CCS yang dilakukan Inpex sebagai operator Blok Masela pada Agustus 2022 menunjukkan wilayah kerja tersebut bisa menghasilkan LNG yang ramah lingkungan. Dengan begitu, nilai tawar LNG yang dihasilkan akan lebih tinggi di era transisi energi. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati membuka kemungkinan untuk mengajak mitra anyar ke dalam proyek Lapangan Abadi. Hal itu didorong oleh kompleksitas teknis pengangkutan gas dari lepas pantai di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Seusai proses divestasi hak partisipasi Shell di Blok Masela rampung beberapa waktu lalu, komposisi kepemilikan saham di proyek strategis nasional itu beralih kepada Pertamina dengan 20% hak partisipasi, 15% dipegang Petroliam Nasional Berhad atau Petronas, sedangkan 65% sisanya masih dipegang oleh Inpex yang sekaligus bertindak sebagai operator. Di sisi lain, pemerintah memperkenankan KKKS untuk menggunakan hasil tangkapan karbon dari industri lain untuk fasilitas pemanfaatan dan penyimpanan karbon, agar bisa dimasukkan kembali ke dalam lapangan gas yang dikelolanya. Pemerintah memastikan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 2/2023 bisa diimplementasikan dengan mudah dan telah memenuhi standar internasional. Alasannya, penyusunan beleid tersebut melibatkan berbagai kalangan, termasuk para pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa beleid mengenai implementasi CCS memungkinkan KKKS untuk menggunakan hasil tangkapan karbon dari industri lain agar bisa mengoperasionalkan fasilitas tersebut secara optimal.

Kawasan Industri Kabil (KIK) yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau, fokus kepada para pebisnis penunjang minyak dan gas bumi sebagai pasar untuk menghuni area komersilnya.Manajemen KIK memandang bahwa prospek industri minyak dan gas bumi (migas)di Batam tengah bagus lantaran proyek besar dari Australia dan negara lainnya segera mampir ke kota ini. Oleh karena itu, Direktur Utama KIK Peter Vincent mengungkapkan bahwa pihaknya bakal fokus kepada industri penunjang migas. Dengan demikian, kinerja industri migas yang terus membaik akan mendorong pertumbuhan kawasan mereka. Upaya tersebut selaras dengan komitmen BP Batam yang tengah getol untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, seperti pelebaran jalan utama, serta membangun Bandara Hang Nadim Batam, serta Pelabuhan Batu Ampar. Kawasan industri seluas 540 hektare dan berlokasi strategis di sepanjang pesisir timur Batam ini menjadi kawasan industri terbaik dengan segala fasilitas pendukung yang ada. Kepala BP Batam Muhammad Rudi pun mengapresiasi pencapaian KIK tersebut. Dia berharap agar seluruh elemen masyarakat ataupun pemangku kepentingan wajib menjaga situasi kondusif Kota Batam, sehingga nilai investasi bisa terus meningkat.

Harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani diperkirakan akan terus turun pada awal 2024. Bahkan, pada panen raya musim tanam I 2024, harga GKP diperkirakan bisa di bawah biaya produksi Rp 5.667 per kg dan harga pembelian pemerintah Rp 5.000 per kilogram. ”Banjir” beras impor menjadi penyebab utama. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa mengatakan, saat ini harga GKP sudah mulai turun. Berdasarkan data Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) di 64 daerah produsen padi, harga GKP di tingkat petani pekan I November 2023 di kisaran Rp 6.400-Rp 6.800 per kg.

Harga GKP itu cukup jauh di bawah rata-rata harga pada September dan Oktober 2023, yakni Rp 7.240 per kg dan 7.090 per kg. ”Di kala panenan terbatas setiap musim paceklik, biasanya harga GKP naik. Namun, yang terjadi saat ini, harga GKP petani cenderung turun. Penyebab utama penurunan GKP  itu adalah impor, bantuan, dan operasi pasar beras yang jorjoran,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa (7/11/2023). (Yoga)

Perubahan iklim yang terjadi secara global mengancam ketahanan pangan dan ketahanan air, termasuk di Indonesia. Pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Hal itu diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa saat membuka Konferensi Tahunan Sustainable Development Goals (SDGs) 2023 di Yogyakarta, Senin (6/11). ”Ancaman perubahan iklim berdampak pada kelangkaan air serta penurunan produktivitas pertanian,” ujarnya. Indonesia mengalami penurunan curah hujan tahunan 1-4 % pada 2020-2034 dari kondisi periode 1995-2010. Hal ini berimplikasi pada kejadian kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, bahkan bisa memicu konflik kebutuhan air.Produksi padi juga berpotensi menurun.

Menurut Suharso, pergeseran musim dan puncak hujan menyebabkan metode tanam berubah dan memengaruhi produksi. Berdasarkan data Bappenas, perubahan iklim berpotensi menurunkan produksi padi Indonesia 1,13 juta-1,89 juta ton. Lahan pertanian seluas 2.256 hektar sawah pun terancam kekeringan. Di sisi lain, kondisi ketahanan pangan Indonesia, ditilik dari tingkat konsumsi pangan rumah tangga, memburuk.Angka ketidakcukupan konsumsi pangan pada 2022 naik menjadi 10,21 % dari 8,49 % pada tahun 2021. Peningkatan ini terjadi pada kelompok penduduk dengan tingkat pengeluaran 40 % terbawah, terutama kelompok rentan seperti warga lanjut usia. Adapun prevalensi stunting atau tengkes menurun secara konstan dalam 10 tahun. (Yoga)