;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

El Nino dan Implikasi Ekonomi

21 Nov 2023

Sejak 1980, hanya pernah terjadi tiga kali El Nino kuat yang sering juga disebut dengan super El Nino atau El Nino ekstrem secara ilmiah (Santoso et al., 2017; Cai et al., 2020). Oleh prakirawan cuaca di Amerika Serikat, untuk memudahkan pemahaman publik, El Nino kuat yang bertahan lama juga diperkenalkan dengan istilah El Nino Godzilla, sosok monster fiktif imajinatif dalam film layar lebar besutan Hollywood. Kata Godzilla sebagai monster yang disematkan untuk menggambarkan karakter El Nino kuat inilah yang saya ubah menjadi Gorila sebagai bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik di Indonesia. Perilaku Godzilla atau Gorila yang secara powerful dapat melipatgandakan kekuatannya kembali setelah melampaui tahapan yang tenang dan dikira telah terjadi pelemahan atau peluruhan inilah salah satu yang menjadi dasar penyebutan istilah Godzilla/Gorila El Nino pada kasus 2015—2016. Istilah Gorila yang sama saja dengan Godzilla ini digunakan untuk publik Indonesia agar lebih mudah memahami karakter El Nino kuat tersebut. Untuk diketahui, data fluktuasi harian El Nino 3.4 selama September—Oktober 2023 yang dikaji oleh BRIN dari berbagai sumber data global telah mencapai 2C. Selain itu, dengan merujuk pada data klimatologis 1961—1990, anomali suhu permukaan laut di Pasifik timur telah pernah mencapai 3,5C dan kini 2,4C (per 5 November 2023), yang menunjukkan terdapat stok panas di laut (heat ocean budget) yang powerful untuk diadveksikan atau ditransfer menuju barat sehingga pemanasan di Samudra Pasifik dapat memanjang dan meluas. Berdasarkan riset, setiap kejadian El Nino kuat berimplikasi terhadap perlambatan ekonomi global hingga 5 tahun berikutnya. Peneliti juga telah melakukan proyeksi hingga 2100 terhadap dampak El Nino menggunakan skenario tinggi perubahan iklim dan menunjukkan penurunan ekonomi global US$33 triliun dapat terjadi dengan mempertimbangkan tahun-tahun terjadinya El Nino. Kajian lain bahkan mengkuantifikasi perlambatan dapat mencapai US$84 triliun jika memperhitungkan dampak 5 tahun berikutnya pada setiap kejadian El Nino. Fakta lain dari hasil model proyeksi yang kami jalankan juga menunjukkan bahwa hingga 2030, frekuensi terjadinya El Nino mencapai 2—3 kali sementara La Nina diproyeksikan terjadi sekali. Hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari cara Samudra Pasifik mengalami proses kesetimbangan setelah 2—3 tahun mengalami La Nina yang berkepanjangan. Hal ini juga sekaligus mengonfirmasi fase kering bagi Indonesia yang membutuhkan mitigasi dari berbagai pihak.

JARINGAN KELISTRIKAN : TIMBUL TENGGELAM SKEMA POWER WHEELING

21 Nov 2023

Kebutuhan jaringan kelistrikan yang masif untuk mendistribusikan listrik dari energi baru terbarukan atau EBT dalam transisi energi membuat pemerintah memasukkan kembali skema bisnis pemanfaatan bersama jaringan listrik atau power wheeling.n Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memasukkan skema power wheeling dalam revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, setelah dihilangkan karena berpotensi merugikan keuangan PT PLN (Persero). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa rumusan mengenai ketentuan kerja sama jaringan (open access) secara umum mengatur tentang keharusan pemegang wilayah usaha memenuhi kebutuhan konsumen atas listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan (EBET). Kemudian, apabila pemegang wilayah usaha tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, konsumen dapat diberikan pasokan listrik melalui point-to-point, kerja sama pemanfaatan aset pembangkit listrik atau perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan pemegang wilayah usaha lain. “Mekanisme tersebut dilakukan melalui usaha transmisi dan/atau distribusi atau power wheeling,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (20/11). Untuk pelaksanaan power whee­ling, kata Arifin, wajib dibuka akses penyaluran listrik dari sumber EBET dengan mengenakan biaya yang nantinya diatur oleh pemerintah. Skema power wheeling sebenarnya sempat ditarik dari usulan revisi Undang-Undang EBET lantaran mendapat evaluasi dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ketika itu menganggap skema bisnis tersebut dapat merugikan PT PLN (Persero). Kala itu, Arifin sempat menegaskan posisi pemerintah yang tidak memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET. 

Di sisi lain, skema power wheeling memang dinantikan oleh produsen listrik swasta. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berpendapat bahwa skema bisnis power wheeling bakal membuka luas peluang investasi swasta pada pembangkit EBT. “Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari industri tersebut. Apalagi, hal itu terkait dengan kelangsungan industri di Tanah Air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang perlu dilakukan agar dapat membantu PLN untuk memenuhi permintaan listrik EBT tersebut,” kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa power wheeling lebih menguntungkan produsen listrik swasta, karena bisa menjual langsung listrik yang dihasilkan ke konsumen, tanpa harus membangun jaringan transmisi dan distribusi sendiri. Persoalan jaringan kelistrikan atau grid berbasis energi baru terbarukan memang menjadi program prioritas yang akan diajukan oleh PLN untuk mendapatkan pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Dengan kebutuhan anggaran hingga US$6,5 miliar dan target beroperasi secara komersial pada 2029, pembangunan grid EBT Sumatra—Jawa dianggap lebih urgen dibandingkan dengan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih. Terlebih, tidak banyak investor yang meminati proyek tersebut. Sekretariat JETP menilai kebijakan domestic price obligation (DPO) batu bara tersebut dapat menghambat proses transisi energi. Spesialis Pendanaan dan Kebijakan Sekretariat JETP Elrika Hamdi mengatakan bahwa kebijakan DPO bermasalah karena menciptakan ilusi bahwa harga batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) murah dan stabil padahal, harga komoditas emas hitam itu bergerak fluktuatif, sehingga menciptakan ketidakstabilan.

TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM : AKSES GENTING MINERAL PENTING

20 Nov 2023

Pertemuan bilateral yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joseph R. Biden menghasilkan keputusan vital untuk mineral penting asal Indonesia yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dunia. Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk bekerja sama terkait dengan pasokan mineral penting dalam balutan critical mineral agreement (CMA) yang memungkinkan sumber daya mineral nasional masuk ke Negeri Paman Sam.Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, CMA bakal memberikan akses kepada mineral penting Indonesia masuk ke pasar AS untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kendaraan listrik untuk jangka panjang, kendati kedua negara belum memiliki perjanjian perdagangan bebas. Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Indonesia memang diketahui sedang mengajukan proposal perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited free trade agreement dengan AS agar produk turunan mineral penting dari dalam negeri bisa mendapatkan insentif daru Infl ation Reduction Act (IRA). Pada Maret 2023 juga pemerintah AS melengkapi kebijakan IRA dengan memasukkan ketentuan larangan untuk mendapatkan insentif kendaraan bagi produk yang dibuat dengan memanfaatkan rantai pasok dari perusahaan berkategori entitas asing yang menjadi perhatian.Dilansir dari Bloomberg, kerja sama dengan AS tersebut bakal ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan melakukan penelusuran sumber nikel dan mendorong produsen lokal untuk menggunakan standar pertambangan dunia.

Septian Hario Seto, Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan setiap ton penjualan bijih nikel nantinya akan ditelusuri asalnya dengan menggunakan sistem informasi mineral dan batu bara antarkementerian/lembaga (Simbara). Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis CMA yang dilakukan antara Indonesia dan AS bisa berjalan mulus, karena Negara Adidaya tersebut memerlukan mineral penting dari Indonesia untuk memastikan perkembangan kendaraan listrik di negerinya berjalan sesuai harapan. Dia pun mengaku sudah melakukan perbincangan dengan Koordinator Khusus Presiden AS untuk Infrastruktur Global dan Keamanan Energi di Departemen Luar Negeri AS Amos Hochstein, serta Penasihat Keamanan AS Jack Sullivan untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam hal penghiliran. Sekadar diketahui, berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yakni 21 juta metrik ton pada 2022 atau setara 22% cadangan global. Investasi miliaran dolar AS pun telah mengalir ke Indonesia untuk mengolah nikel menjadi baterai. Namun, industri smelter di dalam negeri masih didominasi oleh perusahaan Tiongkok, sehingga produk Indonesia berisiko tersingkir dari pasar AS dan Eropa. Misalnya saja Ford Motor Co. diketahui mengambil saham di pabrik baterai nikel di Indonesia yang dibangun oleh Vale SA dan Zhejiang Huayou Cobalt Co., sedangkan BASF SE dan Eramet SA berencana menghabiskan US$2,6 miliar untuk membangun kilang nikel kobalt di negara tersebut.

”Selilit” Minyak Goreng Sawit di Tahun Politik

20 Nov 2023

Di balik kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di dalam negeri, harga minyak goreng masih cukup terjaga baik. Namun, bukan berarti baik-baik saja. Masih ada ”selilit” di balik terkendalinya harga minyak goreng hasil olahan sawit ini. Tak seperti beras, gula, cabai rawit, cabai merah, dan jagung pakan, harga minyak goreng cukup terkendali. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 17 November 2023, harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp 14.500 per liter, Minyakita Rp 15.500 per liter, dan minyak goreng premium Rp 20.600 per liter. Hal itu terjadi lantaran harga CPO dunia sudah tak setinggi tahun lalu. Selain itu, pemerintah juga masih menggulirkan program Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR), yang berjalan beriringan dengan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) minyak goreng.

Kemendag menargetkan pemenuhan DMO minyak goreng itu sebanyak 300.000 ton per bulan. Pada Oktober 2023, rata- rata realisasi pemenuhan DMO itu mencapai 87,51 %. Untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng pada tahun politik 2024, pemerintah akan melanjutkan program MGKR dan DMO. Hal ini penting agar harga minyak goreng sawit tak ikut melonjak, seperti harga sejumlah komoditas lain. Meski demikian, kebijakan lama pengendalian harga minyak goreng telah meninggalkan ”selilit”. Hal itu mulai dari utang pemerintah kepada peritel, kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada 2022, hingga gugatan perusahaan sawit besar terhadap pemerintah. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut pemerintah masih belum membayar utang Rp 344 miliar kepada para peritel. Utang itu terkait dengan pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng dalam program Minyak Goreng Satu Harga untuk mengendalikan lonjakan harga minyak goreng pada 2022. (Yoga)

PT Garam Harus Bertransformasi Supaya Tak Menjadi Pesaing Rakyat

20 Nov 2023
Indonesia bermimpi berhenti mengimpor garam, kecuali untuk kebutuhan industri kimia dan chlor alkali plant (CAP), paling lambat pada 2024. Menurut Direktur Utama PT Garam (Persero) Arif Haendra, perlu upaya ekstra untuk mewujudkan target tersebut. "Dari neraca garam ketahuan Indonesia harus mengimpor," tuturnya dalam wawancara bersama Tempo pada Kamis pekan lalu.    Data produksi garam nasional sejak 2014 hingga 2022 tercatat berfluktuasi tiap tahun. Kapasitas tertingginya hanya 2,9 juta ton, yang dicapai pada 2019. Dalam tiga tahun terakhir, produksi garam tak sampai 1,5 juta ton. Sementara itu, kebutuhan nasional cenderung meningkat dari 3,9 juta ton pada 2014 menjadi 4,5 juta ton pada 2022. Namun kapasitas produksi bukanlah satu-satunya masalah. Arif menuturkan kendala pengembangan industri garam nasional lebih kompleks. "Harus diselesaikan secara komprehensif. Tidak bisa cuma stop impor." (Yetede)

Waspada Manipulasi Bansos Menjelang Pemilu

20 Nov 2023
BETAPAPUN bantuan beras diperlukan untuk meringankan beban keluarga miskin, motif politik di balik penyalurannya menjelang pemilihan presiden mesti diwaspadai. Bila tidak, bantuan pangan itu akan mudah dibelokkan menjadi gula-gula untuk mendulang dukungan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Program bansos beras untuk keluarga tak mampu semula bergulir pada Maret hingga Mei 2023, kemudian berlanjut pada September hingga November 2023. Pada 6 November lalu, pemerintah memutuskan memperpanjang program tersebut selama tujuh bulan berturut-turut, dari Desember 2023 hingga Juni 2024. Pemerintah beralasan periode penyaluran bantuan beras diperpanjang untuk mengantisipasi dampak musim kering serta kelesuan perekonomian global di dalam negeri.

Program bansos beras memang diperlukan untuk menyelamatkan penduduk yang termasuk kategori miskin atau rentan menjadi miskin. Sepanjang ada anggarannya, ketika pertumbuhan ekonomi melemah, pemerintah pun selayaknya lebih giat membelanjakan uang negara, termasuk untuk bantuan sosial. Belanja pemerintah itu penting sebagai stimulus agar perekonomian kembali bergerak.  Masalahnya, penyaluran bantuan beras menjelang masa kampanye hingga pemilihan presiden dan wakil presiden rawan diselewengkan untuk kepentingan elektoral. Apalagi, dalam konteks pemilihan presiden 2024, pemerintah bukan pihak yang netral. Kita tahu, dengan segala cara, Presiden Joko Widodo telah memuluskan jalan bagi anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. (Yetede)


FORUM TJS INDUSTRI HULU MIGAS 2023 : SKK Migas Ajak Perusahaan Migas Kelola PPM Berbasis Keberlanjutan

18 Nov 2023

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mengajak para pelaku industri migas menyiapkan beragam program pengembangan masyarakat agar memberikan dampak positif yang lebih berkelanjutan. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus mengatakan bahwa selama beroperasi di wilayah Sumbagut, SKK Migas telah menyelenggarakan sejumlah program pengembangan masyarakat (PPM) di lima provinsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Pengembangan UMKM menjadi salah satu materi PPM yang dilaksanakan di wilayah Sumbagut. Masyarakat difasilitasi pengembangan batik, kerajinan, hingga kuliner sesuai dengan potensinya. Sebagai bagian dari upaya mengajak para pelaku industri migas agar semakin giat mengembangkan program PPM, SKK Migas menggelar Forum Tanggung Jawab Sosial (TJS)/Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Industri Hulu Migas 2023. Forum ini menjadi wadah semua elemen berbagai ide dan inovasi tentang implementasi program pengembangan masyarakat (PPM). Menurut Rikky, Forum TJS menjadi ajang refleksi pelaku usaha di industri migas, sekaligus sebagai wadah mengimplementasikan aspirasi dari stakeholder agar program PPM terus berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rikky melanjutkan, ada tiga milestone penting yang belum ada di tempat lain dan hanya dilakukan oleh SKK Migas - KKKS Wilayah Sumbagut. Ketiganya mencakup Forum Stakeholder - Northern Sumatra Forum, Karya Buku Etnografi “Dinamika Masyarakat” yang telah terbit untuk referensi sosial investor/praktisi migas, dan Penghargaan PPM Award bagi Program Unggulan dan CDO Terbaik.SKK Migas juga menggelar Anugerah Program Pengembangan Masyakarat Terbaik dalam Forum Tanggung Jawab Sosial (TJS)/Program Pengembangan Masyarakat (PPM) Industri Hulu Migas 2023. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Yanin Kholison, mengatakan bahwa praktik yang baik dan tidak baik dari program TJS harus disaring. Program yang baik dapat menjadi inspirasi dan percontohan, sedangkan yang kurang baik musti diperbaiki.Dalam Forum TJS/PPM Industri Hulu Migas 2023, SKK Migas juga menggelar agenda Photo dan Reels Competition. Lomba ini diikuti oleh 241 pendaftar, dengan total 216 peserta yang berpartisipasi melalui 456 karya yang dikumpulkan.

Alarm Ekspor Nonmigas

17 Nov 2023

Ekspor nonmigas Indonesia terus menunjukkan tren penurunan sejak Oktober 2022. Perlambatan ekonomi dan permintaan global juga masih berpotensi menekan kinerja ekspor. Nilai ekspor nonmigas pada Oktober 2023, menurut BPS, adalah 20,78 miliar USD, naik 7,42 % dibandingkan September 2023, tetapi turun11,36 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ekspor nonmigas yang menyumbang 72,37 % total ekspor ini menyebabkan nilai ekspor Indonesia per Oktober 2023 turun 10,43 % dibandingkan periode sama 2022, menjadi 22,15 miliar USD, kendati meningkat 6,76 % dibandingkan September 2023. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Oktober 2023, yakni 214,41 miliar USD, juga turun 12,15 % dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022, dengan ekspor nonmigas turun 12,74 %.

Penurunan nilai ekspor Indonesia yang lebih dipicu oleh penurunan harga komoditas ketimbang volume ini tampaknya sejalan dengan fenomena normalisasi harga komoditas global. Harga komoditas di pasar dunia sempat melonjak ke rekor tertinggi pada 2022, terutama sebagai akibat disrupsi rantai pasok global menyusul perang Rusia-Ukraina dan Covid-19. Berlanjutnya tekanan terhadap ekspor masih harus terus kita waspadai, terutama dengan masih tingginya ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia karena bisa menekan pertumbuhan ekonomi nasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,7 % di triwulan II menjadi 4,94 % di triwulan III-2023 (terendah dalam dua tahun terakhir) juga karena kontraksi ekspor, selain akibat melemahnya konsumsi rumah tangga. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global menyebabkan turunnya pula permintaan barang dan jasa.

Dari sisi fundamental, kinerja ekspor Indonesia selama ini menunjukkan rapuhnya posisi kita karena masih sangat tingginya ketergantungan kita pada ekspor komoditas sehingga rentan terhadap fluktuasi dan gejolak harga komoditas global. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya diversifikasi ekspor, hal yang sudah lama kita sadari, tetapi belum sepenuhnya berhasil kita lakukan hingga sekarang. Alarm lain yang perlu kita perhatikan adalah pertumbuhan ekonomi kita yang semakin didominasi sektor jasa, sedangkan sektor industri pengolahan terus menurun, sejalan dengan tren deindustrialisasi yang terjadi sejak 2002. (Yoga)

Tantangan Berat Industri Nikel

17 Nov 2023
JAKARTA,ID-Industri nikel menghadapi tantangan berat pada 2023, seiring turunnya harga komoditas ini di pasar global hingga 35%, dipicu penurunan permintan dari industri baja tahan karat dan mobil listrik (electric vehicle/VE). Selain itu, pasokan nikel dari Indonesia terus bertambah, menyusul megaekspansi yang dilakukan para pemain asal China. Berdasarkan data tradingeconomics.com, harga nikel jebol dibawah sejak 2021. Dalam setahun terakhir, harga nikel merosot 29% menjadi US$ 17.160 per ton dari US$ 24.262 per ton. Adapun secara year on date (ytd) harga nikel anjlok 35% dari sebelumnya US$ 26.557 per ton. Dengan harga nikel di level US$ 18 ribu per ton sekitar sepertiga pemain nikel di Indonesia akan mencetak kas negatif. Kemudian, jika harga nikel melorot lagi  menjadi US% 15 ribu per ton, sebanyak 40% pemain nikel di Indonesia akan masuk ke jurang kerugian. (Yetede)

Hilirisasi, 'Jalan Ninja' Menggenjot Kinerja Ekspor

17 Nov 2023
JAKARTA,ID. Pemerintah secara konsisten memacu geliat hilirisasi komoditas ekspor sumber daya alam sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya normalisasi harga komoditas . Tekanan perekonomian global membawa dampak terhadap fluktuasi harga komoditas, sehingga hilirisasi diharapkan turut menjadi bantalan untuk kinerja perdagangan Indonesia dengan seluruh mitra negara dagang. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, sejak awal tahun 2023, pemerintah telah menyadari dan mengantisipasi bahwa tahun ini ekspor Indonesia akan mengalami penurunan yang pada akhirnya  akan mempersempit surplus perdagangan. "Ke depan hilirisasi akan terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan ekspor Indonesia, dan untuk menghasilkan produk ekspor bernilai tambah tinggi," kata Ferry kepada Investor Daily pada kamis (16/11/2023). (Yetede)