Lingkungan Hidup
( 5820 )Aliran Kredit ke Batubara Masih Tetap Membara
Perbankan di Tanah Air tampaknya masih sulit mengurangi porsi pembiayaan batubara. Maklum, kebutuhan batubara sebagai sumber energi masih tinggi. Proses peralihan dari energi fosil yang mengandung banyak polutan ke sumber energi bersih yang kini digalakkan pemerintah masih butuh waktu panjang.
Bank-bank asing saat ini memang sudah menutup diri terhadap pembiayaan baru di sektor batubara. Kondisi ini membuat pemenuhan pendanaan sektor batubara di Indonesia hanya mengandalkan bank-bank lokal.
Tak heran, porsi kredit ke sektor batubara oleh bank lokal masih meningkat. Kenaikan portofolio kredit batubara di antaranya ditorehkan bank pelat merah, seperti Bank Mandiri dan BNI.
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, pembiayaan ke sektor barubara memang akan dikurangi. Namun, sebagai bank BUMN, Bank Mandiri saat ini harus tetap mendukung program pemerintah dalam mendukung ketersedian energi nasional.
Jadi, Bank Mandiri masih harus mengalirkan kredit ke proyek-proyek energi dan rantai pasoknya, termasuk batubara. "Di dalam praktiknya, kami memastikan proyek yang dibiayai sesuai dengan timeline dan roadmap transisi energi menuju net zero emission," kata Sandra, sapaan akrab Alexandra.
Sementara itu, Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen melakukan fungsi intermediasi untuk mendukung kedaulatan ekonomi nasional. Namun, mitigasi risiko untuk penyaluran kredit ke industri berisiko tinggi seperti batubara diperketat. Per September, porsi pembiayaan batubara BCA di bawah 1% dari total kreditnya. Hera bilang, porsinya tak naik signifikan.
Pertamina Geothermal Garap Proyek US$ 1,2 Miliar di Kenya
Gencar Penjualan Lahan Industri
Peluang Optimal Nikel Nasional
Sumber daya nikel nasional terus mendapatkan momentum sejak pemerintah memutuskan untuk melakukan penghiliran dan industrialisasi pada Januari 2020. Besarnya nilai tambah yang dihasilkan dari proses penghiliran nikel pun terbukti mampu mengompensasi luktuasi harga bahan baku penting baterai kendaraan listrik tersebut.Pemerintah terus ‘bergerilya’ agar penghiliran nikel terus bisa dilaksanakan, meski sejumlah negara dan lembaga internasional meminta Indonesia untuk membuka kembali keran ekspor bijih nikel. Sejumlah lobi pun dilaksanakan oleh pemerintah agar produk olahan nikel nasional bisa diterima di seluruh pasar internasional, termasuk Amerika Serikat yang terkenal ketat dengan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA)-nya.Di dalam negeri, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (Harita Nickel) terus mengagendakan ekspansi hingga 2025, dengan cara menyelesaikan pembangunan lini produksi refinery HPAL kedua yang diharapkan beroperasi pertengahan tahun depan.“Refinery HPAL itu nantinya berkapasitas 65.000 ton metalnikel per tahun, dan mencapai kapasitas produksi sebesar 120.000 ton metal untuk MHP pada akhir 2024,” kata Direktur Utama Harita NickelRoy Arman Arfandy, dikutip Rabu (6/12).
“Peningkatan kondisi ekonomi global ke depan juga diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan permintaan produk turunan nikel, dan meningkatkan prospek industri nikel secara keseluruhan,” ujarnya.Meski begitu, Harita Nickel masih membutuhkan komitmen dari pemerintah terkait dengan penghiliran yang dilakukan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, sebagai objek vital nasional dan proyek strategis nasional.
Agus Tjahajana Wirakusumah, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM mengatakan, pemerintah bakal mendorong pelaku pertambangan mineral di dalam negeri memperkuat environmental, social, and governance (ESG) agar produk nikel nasional bisa menembus seluruh pasar global.
Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal pun mengingatkan pemerintah mengenai persoalan ESG yang kerap mendapat perhatian penting dari kegiatan investasi AS untuk memastikan nikel Indonesia mendapatkan tempat di seluruh dunia.
Erupsi Gunung Marapi Telan 20 Korban, Tiga Masih Hilang
Jumlah korban tewas akibat erupsi Gunung Marapi di wilayah Kabupaten
Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, mencapai 20 orang. Hingga Selasa (5/12)
malam, tiga orang lainnya yang hilang masih dicari oleh tim SAR gabungan. Kepala
Kantor SAR Kelas A Padang Abdul Malik di Agam, Selasa (5/12), mengatakan, hingga
pukul 20.00, sebanyak 20 orang dipastikan tewas. Lima jenazah yang dievakuasi
pada Senin (4/12) sudah teridentifikasi. Adapun 15 jenazah lain yang dievakuasi
pada Selasa masih diidentifikasi. Dengan demikian, sebanyak 72 orang dari 75
pendaki telah dievakuasi. Dari jumlah itu, 52 orang selamat dan beberapa di
antaranya mengalami luka-luka. Tim SAR gabungan selanjutnya menunggu hasil identifikasi
dari tim DVI Polda Sumbar di RSUD dr Achmad Mochtar Bukittinggi.
Data itu akan dicocokkan dengan data pendaki yang tercatat
di BKSDA Sumbar sebagai pengelola Taman Wisata Alam Gunung Marapi. Di RSUD dr Achmad
Mochtar, Selasa malam, puluhan keluarga korban menunggu hasil identifikasi.
Jenazah yang sudah diketahui identitasnya diserahkan dan dibawa pulang keluarga
dengan ambulans. Pencarian korban diwarnai hujan abu di sekitar Gunung Marapi,
selain erupsi susulan dan kabut. Sementara pada malam hari, hujan turun dengan
deras. ”Hujan abu beberapa kali terjadi sejak erupsi Marapi, Minggu (3/12).
Sebelumnya juga disertai pasir, sekarang hanya abu halus,” kata Nun (70),
pedagang pisang di Jalan Simpang Atas Ngarai, Bukit tinggi. Kepala Pos
Pengamatan Gunung Api Marapi Ahmad Rifandi mengatakan, pada Selasa, pukul 00.00
hingga pukul 18.00, tercatat enam kali letusan dan 108 kali embusan dari kawah Marapi.
(Yoga)
Kenaikan Harga Jelang Natal
Kemarau Panjang Berdampak pada Stok Cabai
Bendungan Mbay NTT Bakal Dongkrak Produksi Beras
Bendungan dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah
menjadi bagian strategi besar kedaulatan pangan. Pembangunan Bendungan Mbay di
Kabupaten Nagekeo, NTT, diharapkan melipatgandakan produksi beras setempat. ”Semua
pembangunan bendungan plus irigasinya itu dalam rangka strategi besar kita ke ketahanan
pangan, ke kedaulatan pangan,” kata Presiden Jokowi seusai meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten
Nagekeo, Selasa (5/12), seperti dikutip dari siaran pers dan kanal Youtube
resmi kepresidenan. Kepala Negara mengatakan, pembangunan Bendungan Mbay ditargetkan
selesai pada akhir 2024. Air yang ditampung di bendungan tersebut akan mengairi
ribuan hektar sawah.
”Bendungan bisa menampung 51 jutameter kubik air dan nantinya
mengairi kira-kira 4.200 hektar plus pengembangannya 1.900 hektar,” kata Presiden.
Hasil produksi beras di Nagekeo diharapkan berlipat. ”Yang kita harapkan nanti
dengan selesainya Bendungan Mbay ini, produksi beras di Kabupaten Nagekeo bisa
meningkat sampai 250 %, hingga peningkatannya bisa 2,5 kali lipat,” kata
Presiden Jokowi. Biro Humas Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu, melansir,
Kementerian PUPR melalui Ditjen SDA terus membangun berbagai infrastruktur
bidang sumber daya air untuk mendukung terciptanya ketahanan air dan pangan di
Indonesia. Pada tahun anggaran 2024 dialokasikan pembangunan 23 bendungan. (Yoga)
Investasi Hulu Migas Indonesia Masih Atraktif
Harapan Baru Ketahanan Energi
Upaya membangun program ketahanan energi nasional dan meraih target produksi gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari pada 2030 yang sejalan dengan pencapaian target net zero emissions semakin mendekati titik terang setelah rencana pengembangan Blok Masela mendapat lampu hijau. Pemerintah secara resmi telah menyetujui Revisi 2 Rencana Pengembangan I (Plan of Development/ POD I) Lapangan Abadi, Blok atau Wilayah Kerja (WK) Masela di Laut Arafura, Maluku. Persetujuan Revisi 2 POD I ini termasuk untuk kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon (Carbon Capture & Storage/CCS). Harapan untuk menambah produksi gas ini merupakan babak baru mengingat Masela menjadi tumpuan harapan sumber gas penting dengan jumlah cadangan yang besar. Di sisi lain, pengembangan lapangan gas baru ini memiliki tantangan yang tidak mudah dengan kompleksitas tinggi, risiko besar mencakup pengeboran deepwater, fasilitas subsea, floating production storage and offloading, dan onshore LNG plant. Berdasarkan perhitungan, total investasi untuk pengembangan Lapangan Gas Bumi Abadi Masela mencapai US$20,95 miliar atau setara Rp323,86 triliun dengan asumsi kurs Rp15.462 per US$. Perkiraan investasi tersebut termasuk untuk biaya CCS US$1,08 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun. Penerapan teknologi CCS untuk menghasilkan clean LNG ini juga terbilang baru yang digadang-gadang pemerintah dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung sustainability pada era transisi energi. Selain itu, fasilitas CCS ini juga dapat memunculkan peluang bisnis dan investasi yang signifikan di dalam negeri. Seperti diketahui gas bumi memiliki peranan penting sebagai penopang transisi energi untuk mendukung penggunaan energi bersih. Dengan disetujuinya Revisi 2 POD I Blok Masela ini pemerintah berharap operator Blok Masela yakni Inpex Masela Ltd dapat segera melaksanakan aktivitas pengembangan. Adapun sasaran proyek ini dapat berjalan pada tahun 2030. Lapangan Abadi di Blok Masela adalah lapangan gas laut dalam dengan cadangan gas terbesar di Indonesia yang terletak sekitar 160 kilometer lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400-800 meter. Pemegang hak partisipasi di Blok Masela ini antara lain Inpex Masela Ltd sebesar 65% dan juga bertindak sebagai operator, kemudian ada PT Pertamina Hulu Energi Masela dengan porsi 20%, dan Petronas Masela Sdn Bhd sejumlah 15%.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









