Lingkungan Hidup
( 5781 )Minim Minat Swasta di Skema KPBU
RI dan Dunia Hadapi Tiga Isu Prioritas Pangan
Indonesia dan dunia tengah dihadapkan pada tiga isu
prioritas pangan. Hal itu akan membuat pemba ngunan ketahanan pangan nasional
pada 2024 semakin menantang. Ketiga isu prioritas itu juga perlu ditangani
secara berkesinambungan, termasuk nanti pada periodisasi kepemimpinan baru.
Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto, Kamis (7/12) mengatakan, isu-isu
prioritas pangan itu mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), krisis pangan,
dan keaneka ragaman pangan lokal. Saat ini dunia dan Indonesia tinggal memiliki
waktu tujuh tahun untuk mencapai SDGs. Urgensi pangan dan pertanian dalam SDGs
itu sangat penting karena menyangkut ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Oleh
karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mencari bentuk-bentuk percepatan
dan transformasi konkret agar SDGs itu tercapai pada 2030. ”Apalagi, Organisasi
Pangan dan Pertanian (FAO) menyerukan pentingnya mengatasi hidden cost (biaya
tersembunyi) yang berpotensi membebani pengeluaran masyarakat dan negara,”
katanya dalam Rakornas Ketahanan Pangan 2023 yang digelar Bapanas secara
hibrida.
Tiga komponen terbesar yang menyumbang biaya tersembunyi
adalah bidang lingkungan, yaitu emisi nitrogen senilai 79,986 juta USD dan gas
rumah kaca 42,123 juta USD. Disusul bidang sosial, terkait kemiskinan, terutama
pada kelompok pekerja sektor pertanian, yang biaya tersembunyinya mencapai
11,670 juta USD. Isu prioritas kedua, adalah krisis pangan yang menyebabkan
bencana kelaparan, tidak hanya akibat dampak perubahan iklim, juga lantaran
guncangan stabilitas politik dan ekonomi. Isu prioritas ketiga terkait
keanekaragaman pangan lokal. Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I menunjukkan,
komoditas-komoditas pangan yang dijadikan usaha pertanian belum mencerminkan
komoditas khas daerah atau pangan lokal. Padahal, Indonesia kaya sumber pangan
lokal, seperti sagu, sorgum, ubi jalar, talas, garut, ganyong, sukun, hanjeli,
dan porang. (Yoga)
Dasarkan Kebijakan Pangan pada Sains
Presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024 nanti diharapkan memberikan ruang dan dukungan penuh kepada komunitas sains untuk mengembangkan riset dan inovasi. Hal itu terutama dalam mendukung kedaulatan pangan untuk transformasi sistem pangan Indonesia demi menekan angka tengkes (stunting) dan menyelamatkan kualitas bonus demografi. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso menilai, pemerintahan selama lima tahun terakhir tidak terlalu sensitif akan pentingnya penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selain itu, dukungan dana untuk penelitian juga belum menjadi prioritas pemerintah.
”Lima tahun ke belakang ini komunitas sains merasa tidak mendapat tempat, bukan karena suaranya tidak didengar saja, melainkan untuk menghasilkan sains yang baik pun pemerintah tidak berinvestasi yang cukup. Jadi, bujet penelitian kita itu sangat rendah, 0,7 % dari bujet APBN,” kata Daniel dalam diskusi yang digelar AIPI di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (7/12). Guru Besar IPB University ini berharap, pemerintah selanjutnya bisa memberikan perhatian lebih pada sains. Ia mengatakan, pemanfaatan penelitian berbasis sains yang terukur akan membuat kebijakan yang dibuat pemerintah berbuah baik bagi masyarakat. (Yoga)
Angkat Komoditas Potensial yang Minim Atensi
‘Pedasnya’ Inflasi dari Cabai
Inflasi yang mendekati akhir 2023 ini, rasa ‘pedasnya’ benar-benar serasa pedasnya cabai. Untuk November 2023, inflasi secara bulanan didominasi oleh komoditas volatile foodsterutama hortikultura yaitu cabai merah, cabai rawit dan bawang merah. Menurut BPS, cabai merah dan cabai rawit menjadi kontributor utama kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Sumatra dan Jawa. Pada November 2023, cabai merah mengalami inflasi bulanan 42,83% dengan andil 0,08% dan bawang merah 11,49% dengan andil 0,03%. Komoditas hortikultura tersebut telah memberikan dampak inflasi yang paling menonjol.Siklus harga komoditas hortikultura khususnya harga cabai pernah dirasakan di sebagian besar daerah pada semester I/2022, yang kemudian menjadi pendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan di Malang pada 10 Agustus 2022. Kenaikan harga komoditas hortikultura pada saat itu terjadi ditengarai karena dampak La Nina atau musim hujan yang cukup lama dalam setahun sehingga mengganggu produksi tanaman hortikultura khususnya cabai. Sedangkan kenaikan harga cabai di ujung 2023, lebih karena dampak dari El Nino atau musim panas yang panjang sehingga mengganggu produksi hortikultura khususnya cabai.
Dari aspek produksi (sisi hulu), pertanian masih dihadapkan kendala yang hingga saat ini masih menjadi yang belum juga mendapatkan solusi terbaiknya. Kendala itu mengemuka dan muncul pada saat 50 petani cabai yang berasal dari sentra produksi utama cabai se Jawa Timur yang tergabung dalam Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) berembuk di Malang, pada pertengahan November 2023, untuk membicarakan tantangan yang dirasakan para petani cabai pada 2023—2024 serta dampaknya pada harga cabai.
Paling tidak ada tiga kendala utama yang dihadapi para petani cabai saat ini. Pertama, fluktuasi harga yang cenderung selalu tinggi.
Kedua, yaitu kendala dari sisi produksi (hulu) yang masih dirasakan hingga saat ini.
Ketiga, masih terbatasnya implementasi inovasi-inovasi pertanian.
Salah satu contoh inovasi yang tercetus dari para petani adalah implementasi greenhouse dengan rate of return yang baik untuk tanaman cabai karena dapat menghasilkan panen 5,2 kg/tanaman selama 11 bulan yang telah dilakukan oleh salah satu petani di Jawa Timur.
Aliran Kredit ke Batubara Masih Tetap Membara
Perbankan di Tanah Air tampaknya masih sulit mengurangi porsi pembiayaan batubara. Maklum, kebutuhan batubara sebagai sumber energi masih tinggi. Proses peralihan dari energi fosil yang mengandung banyak polutan ke sumber energi bersih yang kini digalakkan pemerintah masih butuh waktu panjang.
Bank-bank asing saat ini memang sudah menutup diri terhadap pembiayaan baru di sektor batubara. Kondisi ini membuat pemenuhan pendanaan sektor batubara di Indonesia hanya mengandalkan bank-bank lokal.
Tak heran, porsi kredit ke sektor batubara oleh bank lokal masih meningkat. Kenaikan portofolio kredit batubara di antaranya ditorehkan bank pelat merah, seperti Bank Mandiri dan BNI.
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, pembiayaan ke sektor barubara memang akan dikurangi. Namun, sebagai bank BUMN, Bank Mandiri saat ini harus tetap mendukung program pemerintah dalam mendukung ketersedian energi nasional.
Jadi, Bank Mandiri masih harus mengalirkan kredit ke proyek-proyek energi dan rantai pasoknya, termasuk batubara. "Di dalam praktiknya, kami memastikan proyek yang dibiayai sesuai dengan timeline dan roadmap transisi energi menuju net zero emission," kata Sandra, sapaan akrab Alexandra.
Sementara itu, Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen melakukan fungsi intermediasi untuk mendukung kedaulatan ekonomi nasional. Namun, mitigasi risiko untuk penyaluran kredit ke industri berisiko tinggi seperti batubara diperketat. Per September, porsi pembiayaan batubara BCA di bawah 1% dari total kreditnya. Hera bilang, porsinya tak naik signifikan.
Pertamina Geothermal Garap Proyek US$ 1,2 Miliar di Kenya
Gencar Penjualan Lahan Industri
Peluang Optimal Nikel Nasional
Sumber daya nikel nasional terus mendapatkan momentum sejak pemerintah memutuskan untuk melakukan penghiliran dan industrialisasi pada Januari 2020. Besarnya nilai tambah yang dihasilkan dari proses penghiliran nikel pun terbukti mampu mengompensasi luktuasi harga bahan baku penting baterai kendaraan listrik tersebut.Pemerintah terus ‘bergerilya’ agar penghiliran nikel terus bisa dilaksanakan, meski sejumlah negara dan lembaga internasional meminta Indonesia untuk membuka kembali keran ekspor bijih nikel. Sejumlah lobi pun dilaksanakan oleh pemerintah agar produk olahan nikel nasional bisa diterima di seluruh pasar internasional, termasuk Amerika Serikat yang terkenal ketat dengan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA)-nya.Di dalam negeri, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (Harita Nickel) terus mengagendakan ekspansi hingga 2025, dengan cara menyelesaikan pembangunan lini produksi refinery HPAL kedua yang diharapkan beroperasi pertengahan tahun depan.“Refinery HPAL itu nantinya berkapasitas 65.000 ton metalnikel per tahun, dan mencapai kapasitas produksi sebesar 120.000 ton metal untuk MHP pada akhir 2024,” kata Direktur Utama Harita NickelRoy Arman Arfandy, dikutip Rabu (6/12).
“Peningkatan kondisi ekonomi global ke depan juga diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan permintaan produk turunan nikel, dan meningkatkan prospek industri nikel secara keseluruhan,” ujarnya.Meski begitu, Harita Nickel masih membutuhkan komitmen dari pemerintah terkait dengan penghiliran yang dilakukan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, sebagai objek vital nasional dan proyek strategis nasional.
Agus Tjahajana Wirakusumah, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM mengatakan, pemerintah bakal mendorong pelaku pertambangan mineral di dalam negeri memperkuat environmental, social, and governance (ESG) agar produk nikel nasional bisa menembus seluruh pasar global.
Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal pun mengingatkan pemerintah mengenai persoalan ESG yang kerap mendapat perhatian penting dari kegiatan investasi AS untuk memastikan nikel Indonesia mendapatkan tempat di seluruh dunia.
Erupsi Gunung Marapi Telan 20 Korban, Tiga Masih Hilang
Jumlah korban tewas akibat erupsi Gunung Marapi di wilayah Kabupaten
Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, mencapai 20 orang. Hingga Selasa (5/12)
malam, tiga orang lainnya yang hilang masih dicari oleh tim SAR gabungan. Kepala
Kantor SAR Kelas A Padang Abdul Malik di Agam, Selasa (5/12), mengatakan, hingga
pukul 20.00, sebanyak 20 orang dipastikan tewas. Lima jenazah yang dievakuasi
pada Senin (4/12) sudah teridentifikasi. Adapun 15 jenazah lain yang dievakuasi
pada Selasa masih diidentifikasi. Dengan demikian, sebanyak 72 orang dari 75
pendaki telah dievakuasi. Dari jumlah itu, 52 orang selamat dan beberapa di
antaranya mengalami luka-luka. Tim SAR gabungan selanjutnya menunggu hasil identifikasi
dari tim DVI Polda Sumbar di RSUD dr Achmad Mochtar Bukittinggi.
Data itu akan dicocokkan dengan data pendaki yang tercatat
di BKSDA Sumbar sebagai pengelola Taman Wisata Alam Gunung Marapi. Di RSUD dr Achmad
Mochtar, Selasa malam, puluhan keluarga korban menunggu hasil identifikasi.
Jenazah yang sudah diketahui identitasnya diserahkan dan dibawa pulang keluarga
dengan ambulans. Pencarian korban diwarnai hujan abu di sekitar Gunung Marapi,
selain erupsi susulan dan kabut. Sementara pada malam hari, hujan turun dengan
deras. ”Hujan abu beberapa kali terjadi sejak erupsi Marapi, Minggu (3/12).
Sebelumnya juga disertai pasir, sekarang hanya abu halus,” kata Nun (70),
pedagang pisang di Jalan Simpang Atas Ngarai, Bukit tinggi. Kepala Pos
Pengamatan Gunung Api Marapi Ahmad Rifandi mengatakan, pada Selasa, pukul 00.00
hingga pukul 18.00, tercatat enam kali letusan dan 108 kali embusan dari kawah Marapi.
(Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









