;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Minim Minat Swasta di Skema KPBU

09 Dec 2023
JAKARTA — Sejak 2022, pemerintah menyodorkan proyek pembangunan jaringan distribusi gas rumah tangga kepada swasta. Lewat skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pemerintah menjanjikan keuntungan untuk pihak swasta yang terlibat. Namun proyek ini sepi peminat. "Penawarannya tidak begitu menarik," kata Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Moshe Rizal kepada Tempo, Jumat, 8 Desember 2023. Salah satunya karena pemerintah tak bisa memberi jaminan pengusaha terbebas dari risiko proyek merugi.

Moshe menuturkan, proyek jaringan gas berisiko tinggi. "Eksekusi di lapangan tidak mudah. Kadang pipa harus lewat rumah orang atau di titik lain pipa terhalang tiang PLN." Kondisi seperti ini bakal menghambat pengerjaan proyek dan berujung pada pembengkakan investasi. Saat mendapat tawaran dari pemerintah, dia mengingat hanya disodori nilai proyek. Menurut Moshe, pemerintah seharusnya menyusun studi kelaikan lebih dulu untuk memetakan insentif dan jaminan yang tepat bagi proyek ini, sehingga bisa menarik minat swasta. "Investor butuh kepastian balik modal, keuntungan, serta siapa yang menanggung risiko proyeknya," ujarnya. (Yetede)

RI dan Dunia Hadapi Tiga Isu Prioritas Pangan

08 Dec 2023

Indonesia dan dunia tengah dihadapkan pada tiga isu prioritas pangan. Hal itu akan membuat pemba ngunan ketahanan pangan nasional pada 2024 semakin menantang. Ketiga isu prioritas itu juga perlu ditangani secara berkesinambungan, termasuk nanti pada periodisasi kepemimpinan baru. Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto, Kamis (7/12) mengatakan, isu-isu prioritas pangan itu mencakup Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), krisis pangan, dan keaneka ragaman pangan lokal. Saat ini dunia dan Indonesia tinggal memiliki waktu tujuh tahun untuk mencapai SDGs. Urgensi pangan dan pertanian dalam SDGs itu sangat penting karena menyangkut ketahanan pangan dan gizi masyarakat. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mencari bentuk-bentuk percepatan dan transformasi konkret agar SDGs itu tercapai pada 2030. ”Apalagi, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyerukan pentingnya mengatasi hidden cost (biaya tersembunyi) yang berpotensi membebani pengeluaran masyarakat dan negara,” katanya dalam Rakornas Ketahanan Pangan 2023 yang digelar Bapanas secara hibrida.

Tiga komponen terbesar yang menyumbang biaya tersembunyi adalah bidang lingkungan, yaitu emisi nitrogen senilai 79,986 juta USD dan gas rumah kaca 42,123 juta USD. Disusul bidang sosial, terkait kemiskinan, terutama pada kelompok pekerja sektor pertanian, yang biaya tersembunyinya mencapai 11,670 juta USD. Isu prioritas kedua, adalah krisis pangan yang menyebabkan bencana kelaparan, tidak hanya akibat dampak perubahan iklim, juga lantaran guncangan stabilitas politik dan ekonomi. Isu prioritas ketiga terkait keanekaragaman pangan lokal. Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap I menunjukkan, komoditas-komoditas pangan yang dijadikan usaha pertanian belum mencerminkan komoditas khas daerah atau pangan lokal. Padahal, Indonesia kaya sumber pangan lokal, seperti sagu, sorgum, ubi jalar, talas, garut, ganyong, sukun, hanjeli, dan porang. (Yoga)

Dasarkan Kebijakan Pangan pada Sains

08 Dec 2023

Presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024 nanti diharapkan memberikan ruang dan dukungan penuh kepada komunitas sains untuk mengembangkan riset dan inovasi. Hal itu terutama dalam mendukung kedaulatan pangan untuk transformasi sistem pangan Indonesia demi menekan angka tengkes (stunting) dan menyelamatkan kualitas bonus demografi. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso menilai, pemerintahan selama lima tahun terakhir tidak terlalu sensitif akan pentingnya penelitian sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selain itu, dukungan dana untuk penelitian juga belum menjadi prioritas pemerintah.

”Lima tahun ke belakang ini komunitas sains merasa tidak mendapat tempat, bukan karena suaranya tidak didengar saja, melainkan untuk menghasilkan sains yang baik pun pemerintah tidak berinvestasi yang cukup. Jadi, bujet penelitian kita itu sangat rendah, 0,7 % dari bujet APBN,” kata Daniel dalam diskusi yang digelar AIPI di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kamis (7/12). Guru Besar IPB University ini berharap, pemerintah selanjutnya bisa memberikan perhatian lebih pada sains. Ia mengatakan, pemanfaatan penelitian berbasis sains yang terukur akan membuat kebijakan yang dibuat pemerintah berbuah baik bagi masyarakat. (Yoga)

Angkat Komoditas Potensial yang Minim Atensi

08 Dec 2023
Berawal dari keprihatinan dan kegelisahan terhadap dominasi produk   rumput laut luar negeri selama 25 tahun terakhir, menimbulkan keinginan untuk  menampilkan produk sejenis dari bahan baku lokal. Di Yogyakarta, rumput laut tropis  cukup melimpah, namun pemanfataannya belum maksimal, bahkan jarang yang melirik  bahan ini untuk diolah  menjadi  makanan siap saji. Keripik berupa olahan rumput laut  tropis lokal jenis ulva lactuca (selada laut) memberikan pengalaman berbeda dalam mengonsumsi rumput laut yang dikemas dalam merk Tau Iki Ora. Yuwono, pria yang mulai merintis usaha rumput laut  sejak empat tahun terakhir ini ingin mengangkat komoditi yang sangat berpotensi. "Produk luar negeri mendominasi pasar, yang lokal enggak ada yang angkat. Padahal, kita punya 700 varian rumput laut, nomor dua penghasil rumput laut setelah Kanada, kita punya garis pantai yang panjang, tapi kenapa enggak ada produk lokal," ucap owner Tau Iki Ora. (Yetede)

‘Pedasnya’ Inflasi dari Cabai

08 Dec 2023

Inflasi yang mendekati akhir 2023 ini, rasa ‘pedasnya’ benar-benar serasa pedasnya cabai. Untuk November 2023, inflasi secara bulanan didominasi oleh komoditas volatile foodsterutama hortikultura yaitu cabai merah, cabai rawit dan bawang merah. Menurut BPS, cabai merah dan cabai rawit menjadi kontributor utama kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Sumatra dan Jawa. Pada November 2023, cabai merah mengalami inflasi bulanan 42,83% dengan andil 0,08% dan bawang merah 11,49% dengan andil 0,03%. Komoditas hortikultura tersebut telah memberikan dampak inflasi yang paling menonjol.Siklus harga komoditas hortikultura khususnya harga cabai pernah dirasakan di sebagian besar daerah pada semester I/2022, yang kemudian menjadi pendorong Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan di Malang pada 10 Agustus 2022. Kenaikan harga komoditas hortikultura pada saat itu terjadi ditengarai karena dampak La Nina atau musim hujan yang cukup lama dalam setahun sehingga mengganggu produksi tanaman hortikultura khususnya cabai. Sedangkan kenaikan harga cabai di ujung 2023, lebih karena dampak dari El Nino atau musim panas yang panjang sehingga mengganggu produksi hortikultura khususnya cabai. Dari aspek produksi (sisi hulu), pertanian masih dihadapkan kendala yang hingga saat ini masih menjadi yang belum juga mendapatkan solusi terbaiknya. Kendala itu mengemuka dan muncul pada saat 50 petani cabai yang berasal dari sentra produksi utama cabai se Jawa Timur yang tergabung dalam Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) berembuk di Malang, pada pertengahan November 2023, untuk membicarakan tantangan yang dirasakan para petani cabai pada 2023—2024 serta dampaknya pada harga cabai. Paling tidak ada tiga kendala utama yang dihadapi para petani cabai saat ini. Pertama, fluktuasi harga yang cenderung selalu tinggi. Kedua, yaitu kendala dari sisi produksi (hulu) yang masih dirasakan hingga saat ini. Ketiga, masih terbatasnya implementasi inovasi-inovasi pertanian. Salah satu contoh inovasi yang tercetus dari para petani adalah implementasi greenhouse dengan rate of return yang baik untuk tanaman cabai karena dapat menghasilkan panen 5,2 kg/tanaman selama 11 bulan yang telah dilakukan oleh salah satu petani di Jawa Timur.

Aliran Kredit ke Batubara Masih Tetap Membara

07 Dec 2023

Perbankan di Tanah Air tampaknya masih sulit mengurangi porsi pembiayaan batubara. Maklum, kebutuhan batubara sebagai sumber energi masih tinggi. Proses peralihan dari energi fosil yang mengandung banyak polutan ke sumber energi bersih yang kini digalakkan pemerintah masih butuh waktu panjang. Bank-bank asing saat ini memang sudah menutup diri terhadap pembiayaan baru di sektor batubara. Kondisi ini membuat pemenuhan pendanaan sektor batubara di Indonesia hanya mengandalkan bank-bank lokal. Tak heran, porsi kredit ke sektor batubara oleh bank lokal masih meningkat. Kenaikan portofolio kredit batubara di antaranya ditorehkan bank pelat merah, seperti Bank Mandiri dan BNI. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, pembiayaan ke sektor barubara memang akan dikurangi. Namun, sebagai bank BUMN, Bank Mandiri saat ini harus tetap mendukung program pemerintah dalam mendukung ketersedian energi nasional. Jadi, Bank Mandiri masih harus mengalirkan kredit ke proyek-proyek energi dan rantai pasoknya, termasuk batubara. "Di dalam praktiknya, kami memastikan proyek yang dibiayai sesuai dengan timeline dan roadmap transisi energi menuju net zero emission," kata Sandra, sapaan akrab Alexandra. Sementara itu, Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen melakukan fungsi intermediasi untuk mendukung kedaulatan ekonomi nasional. Namun, mitigasi risiko untuk penyaluran kredit ke industri berisiko tinggi seperti batubara diperketat. Per September, porsi pembiayaan batubara BCA di bawah 1% dari total kreditnya. Hera bilang, porsinya tak naik signifikan.

Pertamina Geothermal Garap Proyek US$ 1,2 Miliar di Kenya

07 Dec 2023
JAKARTA,ID-PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE/PGEO) bersama Geothermal Development Company (GDC) dan salah satu pemegang saham perseroan, Masdar, akan menggarap proyek pembangkit listrik panas bumi berkapasitas 300 megawatt (MW) senilai US$ 1,2 miliar atau setara dengan Rp 18,5 triliun di Kenya, Afrika.  Ketiga pihak telah menekan joint statement atau dokumen pernyataan mengenai kesepahaman bersama  untuk menjalankan sebuah program. Selanjutnya, mereka akan membuat dokumen kerja sama yang lebih mengikat dan komperhensif. Kemitraan ini disampaikan langsung Presiden Republik Kenya H.E William Ruto. "Kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan lapangan panas bumi Suswa di Kenya dan ditargetkan berjalan tahun 2030 dengan kapasitas 300 MW. Pembangunan infrastruktur awal proyek ini segera dimulai," tutur William. (Yetede)

Gencar Penjualan Lahan Industri

07 Dec 2023
JAKARTA – Para pengelola kawasan industri semakin aktif mengejar target penjualan lahan menjelang akhir tahun. Corporate Secretary PT Kawasan Industri Jababeka Tbk Muljadi Suganda mengatakan kematangan infrastruktur di kawasan milik entitasnya menjadi modal utama dalam proses promosi utama. Selama paruh pertama 2023, emiten berkode saham KIJA itu sudah merealisasi penjualan lahan senilai lebih dari Rp 1,3 triliun. Nilai itu sudah mewakili 93 persen target penjualan lahan industri perusahaan pada tahun ini. “Kawasan kami dekat dengan pusat ekonomi serta memiliki diversifikasi (keanekaragaman) bisnis,” ucap Muljadi kepada Tempo, kemarin.

Jababeka menargetkan penjualan lahan industri senilai Rp 1,4 triliun hingga akhir 2023. Meski hitungan luasannya belum dirinci, KIJA menargetkan Rp 600 miliar dari target tersebut datang dari aset KIJA di Cikarang, Jawa Barat. Sedangkan Rp 800 miliar lainnya dari kawasan Jababeka di Kendal, Jawa Tengah. Khusus pada kuartal ketiga 2023, Grup Jababeka menjual 92 hektare lahan lahan industri, tumbuh 46 persen dibanding pada periode serupa 2022. Pendapatan usaha perusahaan juga naik 30 persen secara tahunan, dari Rp 1,73 triliun menjadi Rp 2,25 triliun. (Yetede)

Peluang Optimal Nikel Nasional

07 Dec 2023

Sumber daya nikel nasional terus mendapatkan momentum sejak pemerintah memutuskan untuk melakukan penghiliran dan industrialisasi pada Januari 2020. Besarnya nilai tambah yang dihasilkan dari proses penghiliran nikel pun terbukti mampu mengompensasi luktuasi harga bahan baku penting baterai kendaraan listrik tersebut.Pemerintah terus ‘bergerilya’ agar penghiliran nikel terus bisa dilaksanakan, meski sejumlah negara dan lembaga internasional meminta Indonesia untuk membuka kembali keran ekspor bijih nikel. Sejumlah lobi pun dilaksanakan oleh pemerintah agar produk olahan nikel nasional bisa diterima di seluruh pasar internasional, termasuk Amerika Serikat yang terkenal ketat dengan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA)-nya.Di dalam negeri, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (Harita Nickel) terus mengagendakan ekspansi hingga 2025, dengan cara menyelesaikan pembangunan lini produksi refinery HPAL kedua yang diharapkan beroperasi pertengahan tahun depan.“Refinery HPAL itu nantinya berkapasitas 65.000 ton metalnikel per tahun, dan mencapai kapasitas produksi sebesar 120.000 ton metal untuk MHP pada akhir 2024,” kata Direktur Utama Harita NickelRoy Arman Arfandy, dikutip Rabu (6/12). “Peningkatan kondisi ekonomi global ke depan juga diharapkan dapat turut mendorong pertumbuhan permintaan produk turunan nikel, dan meningkatkan prospek industri nikel secara keseluruhan,” ujarnya.Meski begitu, Harita Nickel masih membutuhkan komitmen dari pemerintah terkait dengan penghiliran yang dilakukan di Pulau Obi, Halmahera Selatan, sebagai objek vital nasional dan proyek strategis nasional. Agus Tjahajana Wirakusumah, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM mengatakan, pemerintah bakal mendorong pelaku pertambangan mineral di dalam negeri memperkuat environmental, social, and governance (ESG) agar produk nikel nasional bisa menembus seluruh pasar global. Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal pun mengingatkan pemerintah mengenai persoalan ESG yang kerap mendapat perhatian penting dari kegiatan investasi AS untuk memastikan nikel Indonesia mendapatkan tempat di seluruh dunia.

Erupsi Gunung Marapi Telan 20 Korban, Tiga Masih Hilang

06 Dec 2023

Jumlah korban tewas akibat erupsi Gunung Marapi di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, mencapai 20 orang. Hingga Selasa (5/12) malam, tiga orang lainnya yang hilang masih dicari oleh tim SAR gabungan. Kepala Kantor SAR Kelas A Padang Abdul Malik di Agam, Selasa (5/12), mengatakan, hingga pukul 20.00, sebanyak 20 orang dipastikan tewas. Lima jenazah yang dievakuasi pada Senin (4/12) sudah teridentifikasi. Adapun 15 jenazah lain yang dievakuasi pada Selasa masih diidentifikasi. Dengan demikian, sebanyak 72 orang dari 75 pendaki telah dievakuasi. Dari jumlah itu, 52 orang selamat dan beberapa di antaranya mengalami luka-luka. Tim SAR gabungan selanjutnya menunggu hasil identifikasi dari tim DVI Polda Sumbar di RSUD dr Achmad Mochtar Bukittinggi.

Data itu akan dicocokkan dengan data pendaki yang tercatat di BKSDA Sumbar sebagai pengelola Taman Wisata Alam Gunung Marapi. Di RSUD dr Achmad Mochtar, Selasa malam, puluhan keluarga korban menunggu hasil identifikasi. Jenazah yang sudah diketahui identitasnya diserahkan dan dibawa pulang keluarga dengan ambulans. Pencarian korban diwarnai hujan abu di sekitar Gunung Marapi, selain erupsi susulan dan kabut. Sementara pada malam hari, hujan turun dengan deras. ”Hujan abu beberapa kali terjadi sejak erupsi Marapi, Minggu (3/12). Sebelumnya juga disertai pasir, sekarang hanya abu halus,” kata Nun (70), pedagang pisang di Jalan Simpang Atas Ngarai, Bukit tinggi. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Marapi Ahmad Rifandi mengatakan, pada Selasa, pukul 00.00 hingga pukul 18.00, tercatat enam kali letusan dan 108 kali embusan dari kawah Marapi. (Yoga)