Lingkungan Hidup
( 5820 )STOK PANGAN : RI Impor 3 Juta Ton Beras
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia akan mengimpor 1 juta ton beras dari India dan 2 juta ton dari Thailand, untuk memperkuat stok di tengah krisis iklim dan ketidakpastian global.Hal tersebut Jokowi sampaikan saat pidato dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta, Jumat (22/12). “Untuk 2024, Alhamdulillah kemarin Kepala Bulog dari India sudah sampaikan ke saya, Pak sudah tanda tangan 1 juta ton,” ungkap Jokowi.Jokowi juga menyampaikan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengungkapkan kesediaan untuk mengekspor 2 juta ton beras dari negaranya saat bertemu di KTT Asean-Jepang akhir pekan lalu.
Jokowi menerangkan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis pangan. “Paling enggak rasa aman kita dapat urusan pangan.”Sebelumnya, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2024 untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).Selain untuk memenuhi CBP, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan impor beras 2 juta ton pada 2024 juga dilakukan untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.
Sejauh ini, pemerintah membuka opsi untuk mendatangkan impor beras dari Thailand, Pakistan, Vietnam, termasuk India dan China. Presiden mengatakan persoalan pangan menjadi kekhawatiran tersendiri di saat optimisme terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.
MEDC Berharap dari Blok Baru
CADANGAN HIDROKARBON : POTENSI BESAR MIGAS NASIONAL
Indonesia terus berhasil menambah cadangan minyak dan gas bumi melalui sejumlah temuan baru yang langsung ditindaklanjuti dengan rencana pengembangan oleh sejumlah kontraktor kontrak kerja sama. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat hingga November 2023 setidaknya ada 599,08 juta barel setara minyak (MMboe) cadangan migas tambahan yang ditemukan. Dengan angka tersebut, maka reserve replacement ratio (RRR) migas nasional pada periode tersebut mencapai 104,5%. Bahkan, RRR hingga akhir tahun diproyeksi mencapai 137,5% karena ada beberapa tambahan rencana pengembanan (plan of development/PoD) tambahan yang disetujui pemerintah. Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengemmbangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, mengatakan tambahan cadangan migas sepanjang Januari—November 2023 berasal dari 33 PoD dan sejenisnya, dengan komitmen investasi capex dan opex sebesar US$10,38 miliar. Benny menjelaskan, beberapa proyek yang menambah cadangan migas cukup signifikan adalah OPL Ubi Sikladi, OPL Riau Waterflood, PoD I Revisi Kaliberau Dalam, OPLL Jambi Merang, OPL Karangan Barat, dan PoD I Maha. Dalam kesempatan terpisah, PT Pertamina EP Regional Jawa berhasil membuktikan tambahan sumber daya hidrokarbon dari pengeboran dua sumur eksplorasi di Jawa Barat. Kedua sumur tersebut adalah East Akasia Cinta (EAC)-001 di wilayah kerja PEP Jatibarang Field, dan East Pondok Aren (EPN)-001 di wilayah kerja PEP Tambun Field. Melalui uji alir produksi, Sumur EAC-001 diperoleh hasil laju alir minyak sebesar 30 bopd, gas mencapai 2,08 MMscfd, dan kondensat setara 15,05 bcpd.
TATA KELOLA SUMBER DAYA MINERAL : GERAK SEMPIT PENGHILIRAN BAUKSIT
Penghiliran bauksit yang ditandai dengan penghentian ekspor komoditas tersebut sejak 10 Juni 2023 tidak semulus yang dibayangkan. Berbagai tantangan silih berganti mengadang upaya peningkatan nilai tambah sumber daya mineral yang bisa diolah menjadi aluminium tersebut.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga kini baru ada empat smelter bauksit yang beroperasi di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya menghasilkan smelter grade alumina (SGA) dengan total kapasitas 4 juta ton per tahun, sedangkan satu lainnya memproduksi chemical grade alumina(CGA) berkapasitas 300.000 ton per tahun.Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan bahwa progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit masih belum sesuai harapan padahal, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif untuk memacu pembangunannya.Bahkan, pemerintah aktif memfasilitasi pelaku industri pertambangan bauksit dengan perbankan dan PT PLN (Persero) agar lebih mudah mendapatkan pendanaan hingga kepastian pasokan energi.
Persoalan smelter bauksit sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian pemerintah. Bahkan, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat mengungkapkan kekesalannya karena ada progres smelter yang tidak sesuai dengan laporan yang diberikan kepada pemerintah.Arifi n pun mendorong pelaku usaha pertambangan bauksit untuk lebih masif berinvestasi pada pembangunan smelter di Tanah Air agar bisa menyiasati larangan ekspor yang diberlakukan pemerintah.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mendorong pemerintah untuk meninjau ulang peta jalan penghiliran bauksit, khususnya terhadap kewajiban delapan perusahaan untuk mendirikan smelter.Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan bahwa pengerjaan smelter dari delapan perusahaan yang diwajibkan untuk mendirikan pabrik pengolahan lanjutan saat ini masih jalan di tempat.
Menanggapi banyaknya proyek smelter bauksit yang mandek, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pembentukan konsorsium antarperusahaan tambang bauksit untuk mengakali kesulitan pendanaan dalam membangun fasilitas tersebut.“Kami pernah mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat semacam konsorsium bersama antarpelaku usaha dalam mencari pembiayaan dalam pembangunan alumina plant,” kata Ketua Komite Tetap Minerba Kamar Dagang dan Induestri (Kadin) Indonesia Arya Rizqi Darsono saat dikonfi rmasi Bisnis, Kamis (21/12).
Selain usaha patungan Inalum dan ANTM, tujuh IUP lainnya yang ikut mendirikan smelter, di antaranya PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, dan PT Laman Mining.Delapan rencana smelter anyar itu memiliki kapasitas input bauksit mencapai 27,41 ton dan kapasitas produksi alumina sebesar 9,98 juta ton.
Di sisi lain, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno mengatakan, proyek SGAR Mempawah belakangan telah menunjukan kemajuan signifi kan untuk dapat beroperasi atau commercial operation date (COD) pada akhir tahun depan.
Direktur Utama Inalum Danny Praditya mengatakan, perseroan menargetkan pengiriman alumina pertama dari smelter itu dapat dilakukan pada semester II/2024. Selanjutnya, operasi komersial secara penuh ditarget terjadi pada 2025
SWASEMBADA GARAM : PONTANG-PANTING PENUHI STANDAR INDUSTRI
Problem klasik yang mendekap petambak garam menjadi ‘awan mendung’ yang membayangi upaya pemerintah mewujudkan swasembada komoditas tersebut di Tanah Air. Gap kualitas antara garam produksi petambak lokal dan kebutuhan industri menjadi pekerjaan rumah paling penting untuk diselesaikan. Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan rencananya untuk mulai menyetop impor garam untuk seluruh kebutuhan nasional. Tingginya kebutuhan garam untuk industri dinilai menjadi peluang emas untuk meningkatkan kesejahteraan petambak komoditas tersebut. Sayangnya, petambak di dalam negeri masih harus pontang-panting mengejar standardisasi garam yang dibutuhkan oleh industri. Bukan tanpa alasan, Kementerian Perindustrian mencatat standar garam industri untuk grade 1 harus memiliki kandungan natrium klorida (NaCL) 99,5%, dan 98,5% untuk grade 2. Sementara itu, rata-rata garam yang diproduksi petambak lokal hanya memiliki kadar NaCL sebesar 87%—92%. Alhasil, petambak garam domestik harus berpuas hati memasok garam konsumsi di dalam negeri yang sekitar 1,9 juta ton per tahun. Padahal, kebutuhan untuk industri jauh lebih besar, yakni sekitar 4,7 juta ton per tahun. Pelaku industri, terutama chlor alkali plant, aneka pangan, dan farmasi pun mau tidak mau harus mengimpor garam sekitar 2,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhannya.Ahmad Sanusi, salah seorang petambak garam Madura mengatakan bahwa dirinya dan petambak lainnya memerlukan lebih banyak bantuan pemerintah untuk bisa memenuhi standar garam industri agar bisa memenuhi kebutuhan nasional. Kenyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Cucu Sutara yang mengatakan bahwa sebagian besar garam yang dihasilkan oleh petambak lokal adalah untuk konsumsi. Pelaku industri sendiri sebenarnya sudah berupaya menyerap garam lokal dengan cara menggandeng unit pengolahan aram (UPG), Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN), dan produsen garam farmasi. Garam yang diserap pun kebanyakan digunakan untuk pengalengan ikan, pengasinan, dan industri lain dengan produk akhir untuk dikonsumsi. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Biofarmasi & Bahan Baku Obat Irfat Hista Saputra mengatakan bahwa sekitar 90% bahan baku farmasi, termasuk garam masih harus impor dari Jerman, Amerika Serikat, China, dan India. Di sisi lain, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian perindustrian Putu Nadi Astuti mengatakan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerja sama pemasaran garam dengan target peningkatan Nota Kesepahaman antara KPGN dan industri pengguna. Pada 2023, sebanyak 34 industri pengguna garam dan 24 petani atau KPGN asal Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta tiga produsen garam farmasi menandatangani nota kesepahaman. Kerja sama tersbeut direncanakan akan mendorong penyerapan garam industri sebesar 736.911,265 ton, khususnya untuk farmasi. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan bahwa garam merupakan salah satu komoditas penting yang coba dikembangkan pemerintah, meski kualitasnya terus menurun seiring dengan polusi air yang makin parah. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan perikanan menargetkan produksi garam nasional pada tahun depan bisa menembus 2 juta ton per tahun. Hal itu membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis mimpi swasembada garam konsumsi bisa segera terwujud. “Harus optimistis, karena tahun ini kita surplus ,” katanya saat ditemui. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo menyebut bahwa produksi garam nasional tahun ini akan mencapai 2,5 juta ton. Produksi tersebut diklaim melampaui target yang ditetapkan sepanjang 2023 sebesar 1,7 juta ton.
Kepiting Sultra Berpotensi Diekspor
2024, Bulog Datangkan Beras Impor 2,5 Juta Ton
Pemprov DKI Jakarta Memulai Gerakan Pangan Murah
RAYUAN PEMERINTAH GAET INDUSTRI HILIR
INDUSTRI HULU MIGAS : GETOL MEMBURU POTENSI DI ANDAMAN
Kawasan Andaman memiliki pesona tersendiri bagi perusahaan minyak dan gas bumi asal Uni Emirat Arab, Mubadala Energy. Baru saja menemukan potensi gas dengan jumlah besar Sumur Layaran-I, perusahaan langsung mengincar pengembangan di Layaran-2 dengan harapan mendapat hasil serupa. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan bahwa Mubadala Energy langsung menyusun rencana kegiatan eksplorasi lanjutan di prospek lain yang ada di South Andaman. Hal tersebut dilakukan perusahaan sembari menunggu hasil evaluasi post-drill Sumur Layaran-1 yang terletak di lepas pantai Aceh atau sekitar 100 kilometer lepas pantai Sumatra bagian utara. “langsung menyiapkan rencana tahun depan untuk melakukan pengeboran Sumur Layaran-2 dan prospek lainnya, seperti Parang-Parang dan Ramba,” kata Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf saat dihubungi, Rabu (20/12). Untuk sementara waktu, kata Nanang, menara bor atau rig yang digunakan untuk pengeboran Layaran-1 saat ini dipindah ke Andaman II agar bisa digunakan oleh harbor Energy yang sedang mengerjakan Sumur Halwa dan Gayo. Di Sumur Layaran-1, Mubadala Energy berhasil menemukan kolom gas yang luas dengan ketebalan lebih dari 230 meter di oligocene sandstone reservoir. Akuisisi data lengkap, termasuk wireline, coring, sampling, dan production test (DST) telah dilakukan. CEO Mubadala Energy Mansoor Mohammed Al Hamed mengatakan bahwa temuan potensi gas di Sumur Layaran-1 bakal membawa peluang komersial yang signifikan bagi perusahaan di tengah momentum transisi energi saat ini. “Hal ini bukan hanya merupakan perkembangan signifikan bagi Mubadala Energy, tetapi juga tonggak sejarah besar bagi ketahanan energi Indonesia,” katanya.
Selain itu, penemuan baru yang terkonfirmasi itu juga merupakan keberhasilan kedua berturut-turut Mubadala Energi di Lapangan Andaman, setelah hasil menggembirakan di Timpan-1 yang ada di Andaman II. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku masih menantikan studi pascapengeboran (post-drilling) Sumur Layaran-1 Blok South Andaman yang dilaporkan berhasil mengidentifikasi potensi gas mencapai 6 TCF. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad menilai positif temuan potensi gas di Blok South Andaman yang dikerjakan oleh Mubadala Energy. Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat bahwa pemerintah mesti mempermudah dan memfasilitasi upaya eksplorasi lanjutan agar Mubadala Energy bisa membuktikan cadangan gas dari Blok South Andaman. Pri beralasan, potensi gas yang belakangan diumumkan oleh perusahaan masih harus melewati rangkaian kajian dan pengeboran sumur lanjutan untuk membuktikannya dan menghitung keekonomiannya. STJ Budi Santoso, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, mengatakan bahwa temuan potensi gas di Sumur Layaran-1 membawa harapan baru untuk eksplorasi dan pengembangan gas di Tanah Air. “Sumur Timpan-1 dan Sumur Layaran-1 telah menjadi play-opener untuk play oligocene sandstone di daerah tersebut, terutama setelah Arun mengalami decline cukup besar, dan menjadi projek regasifikasi,” katanya. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa Mubadala Energy ingin mencoba melanjutkan eksplorasi Blok Andaman III yang dinilai tidak memuaskan oleh Repsol. “Mubadala Energy mau mencoba, karena memiliki konsep sendiri , kan sudah ditajak oleh Repsol, dan hasilnya tidak bagus, tapi menurut mereka konsepnya berbeda,” katanya beberapa waktu lalu. Repsol Andaman B.V sendiri mengembalikan kontrak pengelolaan Blok Andaman III kepada negara setelah tidak memperpanjang tambahan waktu eksplorasi yang berakhir pada Juni 2023 lalu. Selepas mundur dari Blok Andaman III, Repsol mengaku bakal berfokus untuk pengembangan lebih lanjut portofolio lain mereka di Blok Sakakemang, Banyuasin, Sumatra Selatan.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









