Lambatnya peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional membuat pemerintah mengerahkan segala upaya untuk memastikan target 23% pada 2025 bisa tercapai. Sejumlah aral mulai ditangkal dengan harapan bisa melipatgandakan capaian pada tahun ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menjanjikan perbaikan regulasi untuk memasifkan kembali investasi di sektor energi baru terbarukan atau EBT yang menjadi salah satu tulang punggung dalam upaya menggapai net zero emission pada 2060. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui bahwa porsi EBT dalam bauran energi saat ini masih jauh dari harapan. Padahal, beragam upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menggeliatkan iklim investasi energi bersih di dalam negeri. Pembenahan regulasi menjadi ‘kartu truf’ yang akan dikeluarkan pemerintah untuk memacu kembali pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih, sehingga mampu memperbesar porsi EBT dalam bauran energi nasional.

Tidak hanya itu, pemerintah juga bakal mendorong peningkatan permintaan listrik dari industri di dalam negeri. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah sempat menyampaikan bakal mengandalkan sejumlah smelter untuk memacu demand tenaga listrik berbasis EBT di dalam negeri. Hal itu juga sejalan dengan strategi pemerintah saat ini yang terus memacu penghiliran di Tanah Air. Pemerintah juga sebelumnya sempat pesimistis terhadap pencapaian target porsi EBT sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada 2025, karena sebagian besar commercial operation date (COD) pembangkit listrik berbasis energi bersih diperkirakan baru bisa dieksekusi 1 tahun setelahnya, yakni selepas 2026. Itu pun secara bertahap. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi bauran EBT sepanjang paruh pertama 2023 baru mencapai 12,5% atau jauh dari target yang ditetapkan tahun ini di level 17,9%. Capaian paruh pertama tahun ini tidak banyak bergeser dari torehan sepanjang 2022 dan 2021, masing-masing di level 12,3% dan 12,2%. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa saat ini permintaan listrik sudah mulai menunjukan tren peningkatan. Dengan demikian, lelang-lelang pembangkit PLN bakal diarahkan untuk blok yang lebih besar di atas 1 GW tersebut. “Kami ingin bidding tidak dalam skala kecil 50 MW atau 100 MW, tapi kami ingin blok bidding 1 GW atau 2 GW, sehingga skalanya untuk percepatan mengejar 24 GW EBT bisa terjadi dalam 10 tahun ke depan,” jelasnya. Misalnya saja PLTS Terapung Cirata yang dikerjakan oleh sub-holding PLN Nusantara Power dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA), Masdar. Proyek itu diresmikan akhir Oktober 2023 lalu dengan nilai investasi mencapai Rp1,7 triliun.

Sementara itu, PLN memastikan bakal berupaya merealisasikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL). Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat & TJSL PLN, mengatakan bahwa PLN tetap membutuhkan dukungan pihak lain untuk bisa merealisasikan RUPTL yang mayoritas menggunakan energi bersih. Secara terpisah, Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mengidentifikasi melesetnya target bauran pembangkit EBT pada 2025 disebabkan oleh mundurnya tenggat operasi komersial yang terdapat dalam rencana penyediaan listrik PLN. Analis Energi IEEFA Putra Adhiguna mengatakan bahwa beberapa persoalan ihwal kendala pendanaan, perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA), dan teknis di lapangan menyebabkan rencana kapasitas terpasang pembangkit terbarukan mundur. Setali tiga uang, Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa berpendapat bahwa aturan terkait dengan kebijakan komposisi TKDN masih menjadi kendala utama di tengah upaya untuk meningkatkan produksi panel surya di dalam negeri.

Keberlanjutan menjadi prinsip penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi melalui optimalisasi peran nikel di Tanah Air. Pemerintah pun menekankan pentingnya melaksanakan prinsip pertambangan yang berkelanjutan agar produk olahan nikel nasional bisa melenggang ke pasar global. PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) yang juga dikenal sebagai Harita Nickel mencoba menerapkan prinsip berkelanjutan tersebut melalui sejumlah upaya pada kegiatan operasionalnya di Pulau Obi Maluku Utara. Salah satu langkah yang dilakukan Harita Nickel adalah dengan pemanfaatan teknologi penangkap panas dan sistem pengolahan yang bisa digunakan kembali dalam proses manufaktur agar bisa lebih esien dalam pemanfaatan energi.Head of Technical Support Harita Nickel Rico Windy Albert mengatakan bahwa beberapa smelter yang dioperasikan perusahaan telah menggunakan teknologi yang lebih esien dalam pemanfaatan energi.Dia mencontohkan smelter rotary kiln electric furnace (RKEF) yang dioperasikan oleh salah satu entitas usahanya, yakni PT Halmahera Jaya Feronikel yang memanfaatkan panas dari peleburan bijih nikel di tungku pembakaran elektrik bakal ditangkap dan dimanfaatkan untuk proses kalsinasi di rotary kiln.

Secara terpisah, Environmental Superintendent Harita Nickel Indra Maizar menjelaskan bahwa perusahaan memang memiliki sistem pengelolaan air khusus untuk kepentingan aktivitas produksi nikel. Menurutnya, Harita Nickel memiliki dua kolam khusus yang berfungsi untuk menampung air hujan dan air bekas aktivitas produksi dari smelter.Air hujan yang telah ditampung pada kolam tersebut dalam prosesnya akan dipompa ke fasilitas smelter perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi. Sementara itu, air yang sudah digunakan untuk proses produksi nikel akan dialirkan kembali pada kolam yang berbeda untuk ditampung. Prinsip pertambangan yang berkelanjutan memang telah menjadi komitmen Harita Nickel dalam memanfaatkan nikel secara terintegrasi di Pulau Obi. Hal itu juga yang mendasari perusahaan untuk selalu patuh terhadap prinsip pertambangan ramah lingkungan atau green mining yang diatur oleh pemerintah.Direktur Operasional NCKL Younsel Evand Roos mengatakan bahwa salah satu kunci utama dalam melakukan bisnis berkesinambungan adalah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Salah satu contoh batasan yang diatur oleh pemerintah dalam aspek lingkungan, kata Younsel, adalah terkait dengan baku mutu air limbah pengolahan nikel. Dia berkata, perusahaan pun telah memiliki sistem pengelolaan air (water management) untuk mengelola air hasil aktivitas industri nikel sebelum dilepas ke lautan. 

Selain itu, Harita Nickel juga gencar melaksanakan reklamasi pada lahan-lahan eks tambang yang telah selesai diproses. Dia menjelaskan bahwa perusahaan menutup kembali lubang-lubang bekas tambang dengan menggunakan lapisan tanah top soil yang kemudian dilanjutkan dengan penanaman beragam tumbuhan.Selain itu, Harita Nickel juga terus menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam kegiatan operasi dan bisnisnya. Bahkan, perusahaan telah memiliki sertikasi ISO 14001 terkait dengan sistem manajemen lingkungan, serta ISO 45001 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Kementerian Perindustrian menilai bahwa praktik yang mengusung ESG menjadi penting dalam upaya mewujudkan pembangunan industri nasional yang berdaya saing global. Langkah tersebut juga sebagai salah satu faktor kunci dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). “Dengan mengembangkan kinerja pembangunan berkelanjutan dan memperluas kebijakan ESG, daya tarik sektor industri bagi para investor bisa ditingkatkan,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Septian Hario Seto, Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan bahwa produsen besar nikel di Indonesia akan didorong untuk mendapatkan sertikasi dari entitas global, seperti the Initiative for Responsible Mining Assurance agar bisa memastikan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya. Harita Nickel pun menargetkan mampu mengirimkan produk nikel sulfat ke pasar global sebanyak 240.000 ton dalam setahun, sesuai dengan kapasitas produksi pabrik.“Ke depan, perusahaan akan berusaha mengirimkan kurang lebih sebanyak empat kapal untuk memenuhi target permintaan produksi nikel sulfat tersebut,” kata Direktur Utama Harita Nickel Roy A. Arfandy. Di sisi lain, stok persediaan nikel jenis saprolite milik NCKL saat ini ada sekitar 3,8 juta metrik ton. Jumlah tersebut digunakan untuk memasok dua entitas anak perusahaan yang mengolah bijih saprolite menjadi feronikel, yaitu PT Halmahera Jaya Feronikel dan PT Megah Surya Pertiwi. Selain itu, perusahaan juga bersiap untuk masuk ke IUP yang dimiliki entitas anak lainnya, yaitu PT Jikodolong Megah Pertiwi. Dia menuturkan bahwa pihaknya sedang menunggu perizinan dari pemerintah untuk dapat mengeksekusi IUP yang dimiliki oleh perusahaan.

Sektor pertanian pangan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Permasalahan dan tantangan yang muncul tak hanya mencakup aktor utama, kebijakan, dan produksi pangan. Tanah sebagai wadah hidup tanaman pangan juga terus dipaksa ”kerja rodi” demi mengejar peningkatan produksi. Sepanjang 2023, La Nina dan El Nino menampakkan kerapuhan sektor pertanian pangan nasional, terutama pada sumber pangan utama masyarakat, yakni beras. Berdasarkan hasil penghitungan kerangka sampel area, BPS memperkirakan produksi beras nasional pada 2023 turun 650.000 ton, berbeda dengan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) yang memproyeksikan produksi beras anjlok 1,5 juta ton. Situasi itu memicu kenaikan harga gabah dan beras. Panel harga Bapanas mencatat, harga rata-rata nasional beras medium tertinggi terjadi pada Oktober 2023, yakni Rp 13.210 per kg, naik 16,24 % secara tahunan dan 17,49 % di atas HET beras medium di tingkat konsumen di zona I.

Untuk menstabilkan stok dan harga beras, pemerintah semula mengalokasikan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton, yang kemudian ditambah 1,5 juta ton menjadi 3,5 juta ton. Pada 2024, pemerintah sudah berancang-ancang akan mengimpor lagi beras sebanyak 2 juta ton. Wajah rapuh sektor pertanian tak berhenti di situ. Petani yang merupakan aktor utama penyedia pangan masyarakat juga semakin menua dan mengalami guremisasi.”Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Pekerja di sektor pertanian yang semakin menua membutuhkan regenerasi petani yang berkelanjutan. Bertambahnya petani gurem juga dapat menurunkan kesejahteraan petani,” kata PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (4/12). Kini, pola tanam padi (musim tanam/MTI)-padi(MT II)-palawija (MT III) mulai banyak ditinggalkan daerah-daerah sentra penghasil beras.

Padahal, pola tanam itu bertujuan untuk mengendalikan hama dan penyakit serta menjaga kesuburan tanah. Kini, pola tanam itu berubah menjadi padi-padi-padi. Bahkan, pola tanam itu didukung dengan penyediaan sumur-sUmur bor berbasis listrik di areal persawahan, seperti di Sragen, Jateng (Kompas, 19/9). Sawah yang dipaksa ”kerja rodi” menghasilkan gabah sepanjang tahun itu dapat menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Apalagi jika tidak diikuti dengan pola pemupukan yang seimbang, hal itu akan mempercepat berkurangnya ”kesehatan” tanah. Sebagian besar sawah di Jawa bahan organiknya di bawah 1 persen. ”Lahan dengan bahan organik di bawah 1 persen merupakan lahan sakit. Kalaupun ditingkatkan produktivitasnya, hasilnya tetap tidak akan maksimal. Untuk itu, upaya-upaya mengembalikan kesuburan lahan pertanian juga sangat penting dilakukan,” katanya. (Yoga)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia akan mengimpor 1 juta ton beras dari India dan 2 juta ton dari Thailand, untuk memperkuat stok di tengah krisis iklim dan ketidakpastian global.Hal tersebut Jokowi sampaikan saat pidato dalam acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia di Jakarta, Jumat (22/12). “Untuk 2024, Alhamdulillah kemarin Kepala Bulog dari India sudah sampaikan ke saya, Pak sudah tanda tangan 1 juta ton,” ungkap Jokowi.Jokowi juga menyampaikan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin mengungkapkan kesediaan untuk mengekspor 2 juta ton beras dari negaranya saat bertemu di KTT Asean-Jepang akhir pekan lalu. Jokowi menerangkan upaya impor beras dari India dan Thailand ini ditempuh untuk mengamankan cadangan strategis pangan. “Paling enggak rasa aman kita dapat urusan pangan.”Sebelumnya, pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton pada 2024 untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).Selain untuk memenuhi CBP, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan impor beras 2 juta ton pada 2024 juga dilakukan untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Sejauh ini, pemerintah membuka opsi untuk mendatangkan impor beras dari Thailand, Pakistan, Vietnam, termasuk India dan China. Presiden mengatakan persoalan pangan menjadi kekhawatiran tersendiri di saat optimisme terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Langkah akuisisi aset migas oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) bakal menambah sumber pendapatan baru bagi perusahaan ini. Cadangan minyak dan gas (migas) MEDC akan bertambah, yang berefek ke peningkatan volume produksi dan pendapatan. Seperti diketahui, MEDC telah merampungkan akuisisi atas 20% kepemilikan saham di dua Exploration and Production Sharing Agreements (EPSA) di Oman dari OQ Exploration & Production LLC (OQEP) pada 13 Desember 2023 silam. Medco Energi mengakuisisi 20% kepemilikan atas EPSA produksi Blok 60 dan 20% kepemilikan atas EPSA eksplorasi Blok 48. Keduanya berlokasi di darat, tepatnya di bagian barat Oman dekat perbatasan Arab Saudi. Analis BRI Danareksa Sekuritas Hasan Barakwan mengatakan, dengan selesainya kesepakatan itu pada akhir 2023, maka blok migas terbaru itu kemungkinan mulai berkontribusi terhadap keuangan MEDC setelah kuartal I 2024. BRI Danareksa Sekuritas memproyeksi ada peningkatan sebesar 8,5% pada total volume produksi MEDC pada tahun 2024 menjadi 166 mboepd. Dengan asumsi, ada potensi penambahan sekitar 13 mbopd dari akuisisi blok di Timur Tengah. Analis Reliance Sekuritas Ayu Dian turut melihat MEDC juga memiliki prospek yang positif dalam bisnis ketenagalistrikan. "Ini tercermin dari kontribusi penjualan kelistrikan yang terus mencatatkan kenaikan," kata Ayu Dian ke KONTAN, Kamis (21/12). Analis Ciptadana Sekuritas Asia Arief Budiman menambahkan, MEDC telah menumbuhkan bisnis ketenagalistrikan dengan meningkatkan pangsa energi yang terbarukan. Selama periode Januari - September 2023, Medco Power menghasilkan penjualan sebesar 3.079 GWh, tumbuh 5,1% dalam basis tahunan. Adapun realisasi harga listrik rata-rata adalah 3,7 per sen dollar AS, di luar biaya bahan bakar atau naik 2,8% dibandingkan tahun lalu. Arief berharap, MEDC akan membukukan kinerja keuangan yang lebih tinggi pada kuartal IV-2023 jika harga minyak mentah Brent dapat bertahan rata-rata US$ 90 per barel. Ia memproyeksi MEDC bisa mencetak laba bersih di 2023 sebesar US$ 324 juta dan US$  347 pada 2024. Arief merekomendasikan buy MEDC dengan target harga Rp 2.100 per saham. Sementara Ayu merekomendasikan hold MEDC dengan target harga Rp 1.235 per saham. 

Indonesia terus berhasil menambah cadangan minyak dan gas bumi melalui sejumlah temuan baru yang langsung ditindaklanjuti dengan rencana pengembangan oleh sejumlah kontraktor kontrak kerja sama. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat hingga November 2023 setidaknya ada 599,08 juta barel setara minyak (MMboe) cadangan migas tambahan yang ditemukan. Dengan angka tersebut, maka reserve replacement ratio (RRR) migas nasional pada periode tersebut mencapai 104,5%. Bahkan, RRR hingga akhir tahun diproyeksi mencapai 137,5% karena ada beberapa tambahan rencana pengembanan (plan of development/PoD) tambahan yang disetujui pemerintah. Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengemmbangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, mengatakan tambahan cadangan migas sepanjang Januari—November 2023 berasal dari 33 PoD dan sejenisnya, dengan komitmen investasi capex dan opex sebesar US$10,38 miliar. Benny menjelaskan, beberapa proyek yang menambah cadangan migas cukup signifikan adalah OPL Ubi Sikladi, OPL Riau Waterflood, PoD I Revisi Kaliberau Dalam, OPLL Jambi Merang, OPL Karangan Barat, dan PoD I Maha. Dalam kesempatan terpisah, PT Pertamina EP Regional Jawa berhasil membuktikan tambahan sumber daya hidrokarbon dari pengeboran dua sumur eksplorasi di Jawa Barat. Kedua sumur tersebut adalah East Akasia Cinta (EAC)-001 di wilayah kerja PEP Jatibarang Field, dan East Pondok Aren (EPN)-001 di wilayah kerja PEP Tambun Field. Melalui uji alir produksi, Sumur EAC-001 diperoleh hasil laju alir minyak sebesar 30 bopd, gas mencapai 2,08 MMscfd, dan kondensat setara 15,05 bcpd.

Penghiliran bauksit yang ditandai dengan penghentian ekspor komoditas tersebut sejak 10 Juni 2023 tidak semulus yang dibayangkan. Berbagai tantangan silih berganti mengadang upaya peningkatan nilai tambah sumber daya mineral yang bisa diolah menjadi aluminium tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga kini baru ada empat smelter bauksit yang beroperasi di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya menghasilkan smelter grade alumina (SGA) dengan total kapasitas 4 juta ton per tahun, sedangkan satu lainnya memproduksi chemical grade alumina(CGA) berkapasitas 300.000 ton per tahun.Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan bahwa progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit masih belum sesuai harapan padahal, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif untuk memacu pembangunannya.Bahkan, pemerintah aktif memfasilitasi pelaku industri pertambangan bauksit dengan perbankan dan PT PLN (Persero) agar lebih mudah mendapatkan pendanaan hingga kepastian pasokan energi. Persoalan smelter bauksit sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian pemerintah. Bahkan, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat mengungkapkan kekesalannya karena ada progres smelter yang tidak sesuai dengan laporan yang diberikan kepada pemerintah.Arifi n pun mendorong pelaku usaha pertambangan bauksit untuk lebih masif berinvestasi pada pembangunan smelter di Tanah Air agar bisa menyiasati larangan ekspor yang diberlakukan pemerintah. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mendorong pemerintah untuk meninjau ulang peta jalan penghiliran bauksit, khususnya terhadap kewajiban delapan perusahaan untuk mendirikan smelter.Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan bahwa pengerjaan smelter dari delapan perusahaan yang diwajibkan untuk mendirikan pabrik pengolahan lanjutan saat ini masih jalan di tempat. Menanggapi banyaknya proyek smelter bauksit yang mandek, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pembentukan konsorsium antarperusahaan tambang bauksit untuk mengakali kesulitan pendanaan dalam membangun fasilitas tersebut.“Kami pernah mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat semacam konsorsium bersama antarpelaku usaha dalam mencari pembiayaan dalam pembangunan alumina plant,” kata Ketua Komite Tetap Minerba Kamar Dagang dan Induestri (Kadin) Indonesia Arya Rizqi Darsono saat dikonfi rmasi Bisnis, Kamis (21/12). Selain usaha patungan Inalum dan ANTM, tujuh IUP lainnya yang ikut mendirikan smelter, di antaranya PT Quality Sukses Sejahtera, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Sumber Bumi Marau, PT Kalbar Bumi Perkasa, dan PT Laman Mining.Delapan rencana smelter anyar itu memiliki kapasitas input bauksit mencapai 27,41 ton dan kapasitas produksi alumina sebesar 9,98 juta ton. Di sisi lain, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno mengatakan, proyek SGAR Mempawah belakangan telah menunjukan kemajuan signifi kan untuk dapat beroperasi atau commercial operation date (COD) pada akhir tahun depan. Direktur Utama Inalum Danny Praditya mengatakan, perseroan menargetkan pengiriman alumina pertama dari smelter itu dapat dilakukan pada semester II/2024. Selanjutnya, operasi komersial secara penuh ditarget terjadi pada 2025

Problem klasik yang mendekap petambak garam menjadi ‘awan mendung’ yang membayangi upaya pemerintah mewujudkan swasembada komoditas tersebut di Tanah Air. Gap kualitas antara garam produksi petambak lokal dan kebutuhan industri menjadi pekerjaan rumah paling penting untuk diselesaikan. Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan rencananya untuk mulai menyetop impor garam untuk seluruh kebutuhan nasional. Tingginya kebutuhan garam untuk industri dinilai menjadi peluang emas untuk meningkatkan kesejahteraan petambak komoditas tersebut. Sayangnya, petambak di dalam negeri masih harus pontang-panting mengejar standardisasi garam yang dibutuhkan oleh industri. Bukan tanpa alasan, Kementerian Perindustrian mencatat standar garam industri untuk grade 1 harus memiliki kandungan natrium klorida (NaCL) 99,5%, dan 98,5% untuk grade 2. Sementara itu, rata-rata garam yang diproduksi petambak lokal hanya memiliki kadar NaCL sebesar 87%—92%. Alhasil, petambak garam domestik harus berpuas hati memasok garam konsumsi di dalam negeri yang sekitar 1,9 juta ton per tahun. Padahal, kebutuhan untuk industri jauh lebih besar, yakni sekitar 4,7 juta ton per tahun. Pelaku industri, terutama chlor alkali plant, aneka pangan, dan farmasi pun mau tidak mau harus mengimpor garam sekitar 2,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhannya.Ahmad Sanusi, salah seorang petambak garam Madura mengatakan bahwa dirinya dan petambak lainnya memerlukan lebih banyak bantuan pemerintah untuk bisa memenuhi standar garam industri agar bisa memenuhi kebutuhan nasional. Kenyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Cucu Sutara yang mengatakan bahwa sebagian besar garam yang dihasilkan oleh petambak lokal adalah untuk konsumsi. Pelaku industri sendiri sebenarnya sudah berupaya menyerap garam lokal dengan cara menggandeng unit pengolahan aram (UPG), Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN), dan produsen garam farmasi. Garam yang diserap pun kebanyakan digunakan untuk pengalengan ikan, pengasinan, dan industri lain dengan produk akhir untuk dikonsumsi. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Biofarmasi & Bahan Baku Obat Irfat Hista Saputra mengatakan bahwa sekitar 90% bahan baku farmasi, termasuk garam masih harus impor dari Jerman, Amerika Serikat, China, dan India. Di sisi lain, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian perindustrian Putu Nadi Astuti mengatakan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerja sama pemasaran garam dengan target peningkatan Nota Kesepahaman antara KPGN dan industri pengguna.   Pada 2023, sebanyak 34 industri pengguna garam dan 24 petani atau KPGN asal Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta tiga produsen garam farmasi menandatangani nota kesepahaman. Kerja sama tersbeut direncanakan akan mendorong penyerapan garam industri sebesar 736.911,265 ton, khususnya untuk farmasi. Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier mengatakan bahwa garam merupakan salah satu komoditas penting yang coba dikembangkan pemerintah, meski kualitasnya terus menurun seiring dengan polusi air yang makin parah. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan perikanan menargetkan produksi garam nasional pada tahun depan bisa menembus 2 juta ton per tahun. Hal itu membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis mimpi swasembada garam konsumsi bisa segera terwujud. “Harus optimistis, karena tahun ini kita surplus ,” katanya saat ditemui. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Victor Gustaaf Manoppo menyebut bahwa produksi garam nasional tahun ini akan mencapai 2,5 juta ton. Produksi tersebut diklaim melampaui target yang ditetapkan sepanjang 2023 sebesar 1,7 juta ton.