Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Suswantono mengatakan proses pembahasan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan mineral membutuhkan waktu lebih lama ketimbang badan usaha pertambangan batu bara. Bambang menjelaskan ada sejumlah hal yang harus diverifikasi langsung oleh Kementerian ESDM terhadap perusahaan pertambangan mineral, sebelum persetujuan RKAB dikeluarkan. Apalagi, saat ini pemerintah juga sedang memacu pembangunan smelter sebagai bagian dari upaya penghiliran terhadap sumber daya mineral. Alasan yang sama, kata dia, membuat pemerintah hingga kini belum bisa menyelesaikan kajian dan memberi persetujuan terhadap RKAB yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia. RKAB sendiri menjadi penting bagi badan usaha pertambangan, karena menjadi acuan dalam melaksanakan operasionalnya di lapangan, mulai dari kegiatan eksplorasi, target produksi, hingga penjualan. Di sisi lain, Freeport Indonesia sebelumnya menyatakan bakal memangkas produksinya hingga 40% dari capaian pada tahun lalu dalam RKAB yang diajukan ke pemerintah. Hal itu dilakukan lantaran perusahaan sudah tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat tembaga, sedangkan smelter yang dibangunnnya belum mencapai kapasitas maksimal.

Indonesia akan mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. Defisit itu berpotensi menyebabkan harga beras naik kembali. Untuk itu, pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasinya pada saat Indonesia mengalami tiga kondisi cuaca yang berbeda pada awal tahun ini. Hal itu mengemuka dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Rabu (3/1/2024). dipimpin Mendagri Tito Karnavian. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widysanti, Rabu (3/1), mengatakan, inflasi beras dari waktu ke waktu terus turun. Tingkat inflasi beras tertinggi terjadi pada September 2023, yakni 5,61 %.

Pada Desember 2023, tingkat inflasi beras itu turun menjadi 0,28 persen. Hal itu mengindikasikan harga beras relatif terkendali berkat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digulirkan pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, kata Amalia, Indonesia memang masih meng- alami surplus beras sebanyak 270.000 ton pada Januari-Desember 2023 meskipun terdampak La Nina dan El Nino. Namun, yang perlu diwaspadai adalah Indonesia bakal mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. ”Defisit beras pada Januari 2024 diperkirakan 1,61 juta ton dan pada Februari 2024 mencapai 1,22 juta ton. Hal ini perlu diantisipasi agar harga beras tetap terkendali atau tidak naik kembali,” ujarnya. (Yoga)

PT Barito Renewables Enerfy Tbk (BREN) melalui anak usahanya PT Barito Renewables Wind Energy (BWE) menuntaskan akuisisi 51% saham PT UPC Sukabumi Bayu Energi dan 51 saham PT   Lombok Timur Bayu Energy dengan total nilai US$ 4,68 juta atau setara Rp 72,48 miliar. Rampungnya pengambilalihan dua perusahaan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) tersebut, sekaligus melengkapi transaksi BREN sebelumnya yang menyelesaikan akuisisi PT UPC Sidrap bayu Energi Tahap II (Sidrap 2)  dengan harga US$ 5,17 juta atau Rp 80,5 miliar pada 15 Desember 2023. Direktur BREN Merly menjelaskan, perseroan mencaplok 19.364 saham atau mewakili 51% saham PLTB Sukabumi dari UPC Renewables Aisa IV Limited Asia (Asia IV) dan UPC Sukabumi (HK) Ltd (Sukabumi HK) dengan harga US$ 1,55 juta

Deretan rumah di kawasan Ecovillage Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jumat (24/11/2023) terlihat rapi dengan warna pastel nan teduh. Rumah di permukiman itu ternyata bukan dibangun dari bahan material seperti batako atau batu bata merah. Bangunan dan jalan di kompleks itu seluruhnya dibangun dari slag nikel atau sisa produksi dari peleburan nikel yang menggunakan teknologi atau proses pirometalurgi. Wujudnya berbentuk butiran kasar menyerupai pasir dengan massa jenis lebih besar daripada pasir biasa. Kompleks perumahan Ecovillage Kawasi dibangun oleh Harita Nickel, salah satu pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Obi. Kawasan seluas 102 hektar itu diperuntukkan bagi warga Desa Kawasi yang akan direlokasi dalam waktu dekat.

Ada 259 rumah di kompleks Ecovillage Kawasi yang jika dilihat dari atas membentuk formasi angka delapan, sebagian besar memanfaatkan limbah hasil produksi nikel. Bata yang digunakan terbuat dari slag nikel. Slag nikel terlebih dahulu dicampur semen, bottom ash (abu sisa hasil pembakaran batubara), mortar, dan sampah anorganik. Onny Mulyono, Supervisor Project Tempat Pengolahan SampahTerpadu (TPST) Harita Nickel, mengatakan,”Bata dari slag ini lebih kuat dari batako atau bata biasa karena materialnya memang lebih bagus. Untuk bangunan jadi lebih kuat,” ujarnya. Pembuatan bata dari slag nikel juga mengurangi sampah atau limbah dari hasil produksi nikel. Sejumlah jalan menuju lokasi tambang dan smelter Harita Nickel di Pulau Obi kini juga dibangun menggunakan slag nikel.

Gorong-gorong atau box culvert di kawasan tambang juga dibuat dari slag nikel. Harita Nickel mampu memproduksi sampai 1 juta bata slag nikel per bulan. Bahkan, belum lama ini mereka menerima pesanan bata dari pemda setempat untuk membangun jalur pedestrian di Bacan. ”Kami kirim setengah juta  bata ke Bacan dengan kapal. Di sana, bata dari slag nikel ini dipakai untuk membangun tempat pelelangan ikan (TPI) dan jalur pedestrian,” tutur Onny. Bata slag nikel dijual Rp 3.000 per biji, lebih murah daripada batako yang dihargai Rp 3.500 per biji. Namun, kata Onny, sulit untuk memasarkan bata slag nikel ke luar daerah, bahkan keluar pulau, karena mahalnya biaya pengiriman. (Yoga)

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, green loan tersebut membuat langkah perseroan dalam mengakselerasi transisi energi lebih leluasa. Pinjaman itu bakal digunakan perusahaan untuk mengembangkan energi hijau di Tanah Air. “Saat ini PLN memiliki berbagai langkah strategis untuk bisa mendorong Indonesia sebagai negara ‘hijau’,” katanya, Selasa (2/1). Untuk diketahui, PLN baru saja menandatangani perjanjian sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selain itu, PLN juga mendapatkan fasilitas pinjaman bilateral dari Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Adapun, fasilitas pembiayaan hijau ini dilakukan melalui skema konvensional dengan nilai Rp9 triliun, dan syariah Rp1 triliun. Kemudian, ada juga fasilitas pinjaman bilateral dengan skema konvensional senilai Rp1 triliun, dan syariah Rp1 triliun. Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menjelaskan, PLN memang membutuhkan beragam kerja sama pembiayaan untuk bisa menjalankan proyek transisi energi. Apalagi, dana yang dibutuhkan untuk transisi energi tidak sedikit. Kepala Divisi Usaha Syariah SMI Arief Subekti mengatakan, PLN merupakan partner utama perusahaan sebagai country platform manager transisi energi di Indonesia. SMI pun memastikan siap menjalin kerja sama lain dengan PLN untuk mencapai target net zero emission.

Proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN niscaya mengubah kehidupan warga lokal di sekitarnya. Minggu (31/12/2023) siang, Jatmiko (50) memamerkan keramik hitam di penginapan atau wismanya seharg Rp 1 juta per dua lempeng. Pria gempal asal Banjar Patroman, Jabar, itu punya dua penginapan di sekitar lokasi Titik Nol IKN, di Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Sejak ada IKN, bisnisnya berkembang. Ia mengaku pernah dapat Rp 90 juta dari katering dan sewa kamar. Kementerian PUPR menyewa kamarnya setahun dengan nilai Rp 350 juta. Hidup Jatmiko berubah total. Padahal, sebelumnya ia bekerja sebagai bendahara desa dengan gaji hanya Rp 300.000 per bulan. ”Sekarang mumpung masih bisa kita kebut (usaha), ya, sekarang ini waktunya. Kalau nanti, pasti ada saingan,” katanya.

Sahbudin (54), warga Kelurahan Sepaku. Harapannya di tahun 2024 masih sama dengan sebelumnya, yakni memiliki sepetak tanah dan rumah untuk penerusnya. ”Ndak ada kami mau ganggu IKN. Kayak apa kita mau stop,” ujarnya. Sahbudin keturunan Balik, etnis asli sekitar proyek IKN. Ia tinggal di rumah panggung sederhana dari kayu dengan cat biru kusam yang didirikan di atas lahan milik pamannya di tepi aliran Sungai Sepaku. Bersama istrinya, Dalisah (45), ia punya delapan anak, tetapi dua meninggal. Sahbudin dan keluarganya kehilangan tanah sejak tiga dasawarsa lalu.

Lahan seluas 20 hektar hilang saat perusahaan kayu dan yang terakhir perusahaan hutan tanaman industri (HTI) hadir. ”Sudah ditebang, ndak ada bukti sudah,” timpal Dalisah. Hanya berbekal surat tanah garapan tanpa sertifikat, perjuangan Sahbudin merebut kembali tanah hampir mustahil. Saat protes, dirinya dan warga langsung berhadapan dengan aparat. ”Begitu caranya mereka dari dulu kalau perusahaan. Apalagi nanti IKN, negara yang punya,” ujarnya. Sahbudin hampir pasrah, sambil berharap ia focus menggarap lahan satu hektar miliknya yang ditanami kelapa sawit dan pisang. Sayang, sejak ada IKN pisangnya ludes diserbu monyet. Kini, Sahbudin bekerja di gerbang lokasi proyek sumber air baku di IKN., dekat dari rumah, tetapi gajinya hanya Rp 80.000 per hari. (Yoga)