Program bantuan pangan beras yang disalurkan pemerintah sepanjang tahun 2023 belum mampu menurunkan harga beras di pasaran meski berhasil mengontrol gejolak inflasi beras. Ada beberapa faktor yang membuat harga beras tetap tinggi sampai awal tahun, seperti turunnya produksi di dalam negeri dan dampak ketidakpastian ekonomi dunia. Berdasarkan catatan Perum Bulog, sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari-Maret 2023, inflasi beras turun dari 2,63 % pada Februari 2023 menjadi 0,70 % pada Maret 2023, 0,50 % pada April 2023, dan 0,02 % pada Mei 2023. Demikian pula, penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap kedua pada September-Desember 2023 mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi.

Inflasi beras saat itu turun cukup signifikan dari 5,61 %pada September 2023 menjadi 0,43 % pada Desember 2023. Bantuan pangan beras pada tahun 2023 diberikan sebanyak 10 kg kepada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan berturut-turut. Pada tahun 2024, bantuan tersebut dilanjutkan dengan jumlah penerima manfaat bertambah menjadi 22 juta keluarga. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, bantuan pangan yang pada tahun 2023 telah disalurkan hingga 1,72 juta ton mampu menahan gejolak dan menahan harga beras agar tetap terkendali. Meski demikian, bantuan pangan itu belum berhasil menurunkan harga beras. (Yoga)

Pemerintah tengah memfinalisasi konsep dan skema tata kelola penyaluran subsidi pupuk bagi rantai yang hingga kini dinilai masih dalam kondisi carut marut. Langkah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tersebut. Setidaknya akan berpegang pada tiga prinsip hidup. Ketiganya meliputi pertama, mengubah kebijakan subsidi pupuk yang semula ditujukan kepada komoditas, selanjutnya akan diberikan langsung ke petani. Kedua, menggunakan data yang telah  dibenahi, paling mutakhir, dan terintegrasi. Sedangkan prinsip ketiga, pengembangan sistem baru ini semaksimal mungkin memanfaatkan digitalisasi atau teknologi informasi. Deputi Bidang Koordinasi pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, arahan soal perlunya  perbaikan sistem tata kelola penyaluran subsidi pupuk telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret tahun lalu. (Yetede)

Meskipun berkontribusi besar terhadap ekspor dan perekonomian nasional, industri sawit tengah menghadapi tekanan dari dalam negeri dan luar negeri. Tekanan dalam negeri berasal dari ongkos produksi yang terus meningkat. Tekanan dari luar negeri adalah potensi tekanan terhadap ekspor akibat ketidak pastian perekonomian global yang menyebabkan harga jual fluktuatif dan halangan nontarif. Demikian salah satu tantangan yang mengemuka dalam seminar bertajuk ”Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan: Mau Dibawa ke Mana Sawit Kita?” yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI), di Jakarta, Rabu (10/1/2024). Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto mengatakan, industri sawit menghadapi sejumlah tantangan, dari dalam negeri, ongkos produksi terus menanjak. Contohnya, upah pekerja di Sumut rata-rata Rp 1,3 juta per bulan pada 2010. Pada 2023, upah rata-rata hampir Rp 4,5 juta per bulan. Harga pupuk pada 2010 di kisaran Rp 2.700 per kg. Pada 2023, harganya naik menjadiRp 8.500-Rp 11.000 per kg.

Padahal, upah dan pupuk merupakan dua komponen utama biaya produksi sawit yang nilainya 75-80 % total ongkos produksi. Pada saat yang sama, kenaikan harga jual tidak secepat kenaikan ongkos produksi. Menurut Kacuk, harga jual sawit pada 2010 berkisar Rp 8.500-Rp 9.000 per kg. Pada 2023, harganya naik di kisaran Rp 10.500-Rp 11.000 per kg. Artinya, harga jual hanyanaik 23-29 % selama periode itu. ”Data ini artinya, selisih semakin tipis. Kalau tidak ada terobosan, dalam waktu dekat, pendapatan akan sama dengan biaya produksinya. Ini bisa kolaps semua,” ujar Kacuk. Hasil riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyebutkan, pertumbuhan rata-rata biaya produksi sawit pada 2008-2022 mencapai 6,83 Tekanan dalam negeri itu dibarengi juga dengan tekanan global.

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina, membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Negara-negara tujuan ekspor produk sawit, seperti AS, kawasan Eropa, kawasan Timur Tengah, dan Afrika, diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, permintaan sawit dari Indonesia pun akan turun. Harga jual sawit di pasar dunia pun cenderung menurun. Mengutip data BPS, harga jual minyak kelapa sawit pada November 2022 adalah 945,7 USD per metrik ton. Pada November 2023, harganya turun menjadi 830,5 USD per metrik ton. Konsekuensinya, ekspor minyak kelapa sawit Januari-November 2023 turun 12,60 % dibandingkan periode yang sama pada 2022. (Yoga)

Transaksi bursa karbon alias IDXCarbon masih sepi. Nilai transaksi, jumlah penjual dan pembeli di bursa karbon sepanjang tahun 2023 masih sepi dan tak berkembang. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 28 Desember 2023, jumlah penjual unit karbon baru ada dua pihak, dengan jumlah pembeli mencapai 27. Sementara, jumlah pengguna jasa bursa karbon sebanyak 46 dengan nilai perdagangan sebesar Rp 30,91 miliar. Adapun total volume bursa karbon mencapai 494.254 ton CO2. Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku penyelenggara IDXCarbon menargetkan tahun ini setidaknya ada 50 pengguna jasa bursa karbon hingga tutup tahun 2024. Untuk mencapai itu, BEI telah menyiapkan sejumlah strategi. "Diharapkan ada penambahan minimal 50 pengguna jasa, dari total 46 pengguna jasa di 2023," kata Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, kepada KONTAN, Rabu (10/1). Dari sisi supply unit karbon, BEI masih menunggu dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) karena pencatatan karbon ada di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengatakan ada beberapa faktor yang akan mendorong perkembangan bursa karbon di dalam negeri. Pertama, adanya kenaikan unit karbon yang ditransaksikan. Inarno menyebut ada potensi penambahan unit karbon dari skema carbon credit atau Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK) dan allowance atau persetujuan batas atas emisi pelaku usaha (PTBAE-PU). Kedua, adanya realisasi perdagangan untuk investor asing. Pengamat Investasi dan Sustainability Rio Christiawan mencermati, persoalan utama yang membuat bursa karbon sepi adalah belum adanya Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) oleh pemerintah. "Jadi ambangnya belum ditetapkan untuk setiap industri sehingga belum diketahui perusahaan yang harus membeli maupun menjual karbon," jelas dia.

Holding badan usaha milik negara (BUMN) energi tersebut memang telah lama mengincar bisnis penyimpanan karbon di dalam negeri. Besarnya potensi penyimpanan karbon yang dimiliki Indonesia menjadi peluang emas untuk mendapat cuan di tengah tren transisi energi. Dalam upaya tersebut, Pertamina menjajaki kerja sama pengembangan rig to CCS atau carbon capture and storage dengan Korea National Oil Corporation (KNOC). Rig to CCS merupakan inisiatif pengembangan teknologi untuk memanfaatkan anjungan lepas pantai migas yang sudah tidak terpakai lagi menjadi fasilitas CCS. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kerja sama pengembangan rig to CCS merupakan komitmen Pertamina dalam upaya mengurangi emisi, dan mendukung target net zero emission pada 2060. Dia menjelaskan, ASR menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, karena banyak anjungan migas lepas pantai yang kini tidak lagi digunakan setelah produksi migas berakhir. Senior Vice President Technology Innovation Pertamina Oki Muraza mengatakan, kerja sama dengan KNOC juga dapat berkembang pada pengembangan teknologi di bisnis rendah karbon lainnya.

Besarnya investasi yang harus digelontorkan PT Freeport Indonesia untuk mengembangkan tambang bawah tanah di Kucing Liar membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak selepas 2041 agar bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai Kucing Liar memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan torehan produksi tembaga dan emas dari Freeport Indonesia di masa mendatang. Hanya saja, investasi untuk pengembangan produksinya saat ini sebagian terhalang masa konsesi yang berakhir pada 2041. Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli berpendapat, komitmen investasi lanjutan Freeport Indonesia untuk mengembangkan Kucing Liar bisa terkoreksi jika perpanjangan kontrak tidak kunjung direalisasikan. Pasalnya, investasi untuk pengembangan infrastruktur tambang bawah tanah bakal menyita banyak modal. “Prospek Kucing Liar ini masuk dalam perencanaan Freeport Indonesia setelah 2041, di mana kita ketahui bahwa pada 2041 izin penambangan Freeport Indonesia berakhir. Apakah infrastruktur yang sekarang ada masih efisien dan secara teknis layak untuk digunakan setelah 2041?” katanya, Rabu (10/1). “Pengembangan Kucing Liar di Grasberg masih sesuai dengan jadwal, kami harap dapat mulai produksi komersial pada 2030,” kata President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk saat conference call FCX kuartal III/2023. Produksi tahunan dari Kucing Liar ditargetkan dapat menyentuh di level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas saat masuk tahap komersial awal nantinya.

“Peningkatan produksi yang intensif ke level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas akan dilakukan satu dekade ke depan,” jelasnya. Di sisi lain, dia menambahkan bahwa FCX juga tengah melakukan eksplorasi tambahan di kawasan Grasberg selepas identifikasi atas potensi baru di Blok Deep Mill Level Zone (MLZ). Dalam kesempatan terpisah, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut perusahaan yang memiliki konsesi tambang seluas 110.000 hektare itu perlu mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak setelah 2041 untuk merancang program kerja dalam jangka menengah panjang. Di sisi lain, kepastian perpanjangan kontrak juga bakal berimbas terhadap kelanjutan kontribusi perusahaan ke negara yang mencapai US$4 miliar per tahun, kontribusi sosial sekitar US$100 juta per tahun, nasib ribuan tenaga kerja, serta efek berganda eksistensi Freeport Indonesia terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Papua. Di sisi lain, pemerintah mengaku sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 96/2021. Revisi itu salah satunya bakal mengakomodir penghapusan tenggat waktu permohonan perpanjangan kontrak. Komitmen pemerintah untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041 pun telah beberapa kali disampaikan. Banyaknya cadangan mineral di Grasberg, Papua, menjadi alasan utama pemerintah menyetujui permintaan perusahaan. “Karena mereka sudah sekian puluh tahun [di sana], dan dalam persyaratan ini ada cadangan. Masa kami mau putus [kontraknya], nanti mencari investor lagi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu. Menurutnya, Freeport Indonesia masih bisa mengoptimalkan cadangan mineral yang ada di tambang bawah tanah. Dengan begitu, kekayaan Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bangsa. Alasan yang sama disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa puncak produksi dari tambang Grasberg bakal terjadi pada 2035. Tanpa adanya eksplorasi lanjutan yang masif, tren produksi tembaga dan emas dari Grasberg bakal terus mengalami penurunan setelahnya.

Investasi dan pengoperasian smelter hilirisasi mineral nikel belum memberi dampak ekonomi yang merata bagi perekonomian warga lokal di daerah terkait. Investasi dan pertumbuhan ekonomi memang meroket, tetapi belum menyelesaikan persoalan kemiskinan. Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi dua provinsi yang banyak mendapat investasi pembangunan smelter hilirisasi nikel, yaitu Maluku Utara dan Sulteng, meroket berlipat ganda dibandingkan dengan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan ketiga 2023 mencapai 25,13 % secara tahunan dan pertumbuhan ekonomi Sulteng pada triwulan ketiga 2023 mencapai 13,06 % secara tahunan, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga 2023 yang sebesar 4,9 %.

Mengutip hasil riset lembaga penelitian dan advokasi kebijakan The Prakarsa, yang mengolah data dari Bloomberg, pada 2017-2022, Maluku Utara memperoleh investasi smelter nikel 11,31 miliar USD dan Sulteng memperoleh investasi 16,06 miliar USD. Meski demikian, data BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Maluku Utara pada September 2022 mencapai 82.130 orang, bertambah 2.260 orang dibandingkan Maret 2022 dan bertambah 950 orang dibandingkan dengan September 2021. Jumlah penduduk miskin itu mencapai 6,37 % total penduduk. Sedang angka kemiskinan di Sulteng pada September 2022 mencapai 389.710 orang, bertambah 1.360 orang dibandingkan dengan Maret 2022 dan bertambah 8.500 orang ketimbang September 2021.

Jumlah penduduk miskin itu setara 12,30 % dari total penduduk. Kepala Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia Abdul Haris mengatakan, berbagai data ini menunjukkan bahwa investasi pembangunan smelter bernilai triliunan rupiah itu tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagian besar penduduk disana masih menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian dan melaut. ”Ada persoalan distribusi kemakmuran yang tidak menetes hingga penduduk di akar rumput dari berbagai investasi triliunan itu,” ujar Abdul dalam diskusi bertajuk ”Menakar Masa Depan Transisi Energi yang Berkeadilan di Kawasan Industri Berbasis Nikel”, di Jakarta, Selasa (9/1/2024). (Yoga)