Persoalan distribusi elpiji 3 kg atau subsidi semakin tampak dan mencuat ke permukaan. Dari tahun ke tahun, tingkat migrasi pengguna dari elpiji nonsubsidi ke elpiji subsidi semakin tinggi. Mereka yang tidak berhak mendapat subsidi semakin banyak mengonsumsi barang subsidi. Agar tepat sasaran, pemerintah dan PT Pertamina (Persero), sejak 2023, mulai mendata konsumen. Kebijakannya, hanya yang terdaftar nomor induk kependudukannya yang bisa membeli elpiji 3 kg, terutama di tingkat subpenyalur atau pangkalan. Kementerian ESDM mencatat, pada 2020-2022, realisasi penyaluran elpiji subsidi meningkat 4,5 % persen. Sementara realisasi penyaluran elpiji nonsubsidi turun 10,9 %. Pada 2023, dari total 8,6 juta ton realisasi elpiji, 8,03 juta ton di antaranya elpiji 3 kg. Artinya, pangsa pasar elpiji ”melon” mencapai 93,3 %.

Berdasar data Pertamina pada rapat di Komisi VII DPR, 14 Juni 2023, tren penyaluran elpiji subsidi meningkat dari 23.200 ton per hari pada Januari 2021 menjadi 26.000 ton per hari pada Januari 2023. Sebaliknya, penjualan elpiji nonsubsidi rumah tangga merosot dari sekitar 1.900 ton per hari pada Januari 2021 menjadi 1.300 ton per hari pada Januari 2023. Pada rapat itu disebutkan, yang mendorong kondisi tersebut ialah disparitas harga jual elpiji subsidi dan elpiji nonsubsidi di penyalur atau agen. Pada Januari 2021, selisih harga elpiji nonsubsidi dengan elpiji subsidi Rp 7.333 per kg, yang terus meningkat hingga mencapai Rp 13.500 per kg pada Juli 2023. Berdasarkan Perpres dan Permen ESDM, harga jual eceran (HJE) elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung, sejak 2008.

Di pangkalan, harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan oleh setiap pemda daerah. Kompas mencatat, harga elpiji 12 kg di tingkat agen per 22 November 2023, untuk Pulau Jawa-Bali Rp 192.000 per tabung. Dibandingkan dengan harga elpiji 3 kg, yang jauh lebih terjangkau, meski sudah di atas HET setiap daerah. Di tingkat pengecer atau warung-warung, di Jabodetabek, harga isi ulang elpiji 3 kg berkisar Rp 19.000-Rp 21.000 per tabung. Terus melebarnya disparitas harga antara elpiji nonsubsidi dan elpiji subsidi membuat migrasi ke elpiji ”melon” semakin marak. Sekilas, upaya pembenahan distribusi elpiji 3 kg, sederhana, yakni mengarahkan komoditas yang tadinya dijual secara bebas menjadi terarah kepada masyarakat miskin. Namun, praktiknya penuh tantangan. (Yoga)

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, memasuki hari ke-13 pada Kamis (4/1/2024). Demi keselamatan warga, perkampungan di dekat puncak gunung berketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut itu diminta agar dikosongkan sementara. Jumlah pengungsi lebih dari 3.000 orang tersebar di sejumlah titik. Pemerintah menjamin ketersediaan makanan bagi para pengungsi. Bantuan dari berbagai pihak juga terus berdatangan. Ketua Pos Pemantauan Gunung Lewotobi Laki-laki Herman Yosef mengatakan, asap masih terlihat keluar dari kawah gunung. ”Asap condong ke barat dan barat daya,” katanya, kemarin. Dibandingkan erupsi pertama pada 23 Desember 2023 dan 2 Januari 2024, sebaran abu semakin berkurang.

Namun, gempa vulkanik yang terus terjadi membuka peluang erupsi masih akan berlanjut. Gempa vulkanik juga terjadi di Gunung Lewotobi Perempuan yang disebut kembaran dari Gunung Lewotobi Laki-laki, yang terpaut jarak kurang dari satu kilometer.” Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi mengatakan, “Jumlah pengungsi lebih dari 3.000 orang,” mereka berasal dari dua kecamatan, yakni Wulanggitang dan Ile Bura. Mereka mengungsi ke sejumlah kantor pemerintah dan gedung sekolah. Tim penanggulangan bencana, lanjut Doris, mendirikan dapur umum untuk para pengungsi. Sebanyak 100 ton beras milik pemerintah tersedia untuk kebutuhan makanan. ”Untuk bahan makanan, tidak perlu khawatir. Pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan pengungsi. Mari mengungsi ke tempat yang aman,” ucapnya. (Yoga)

Energi fosil yakni minyak dan gas (migas) masih memiliki peran strategis dan akan terus dikembangkan di era transisi energi. Meski demikian, pelaku industri migas tetap menyesuaikan diri dengan mengaplikasikan teknologi agar bisa menekan emisi lebih ramah lingkungan. "Tentu saja kita (industri migas) inline dengan program pemerintah untuk menurunkan emisi karbon. Dan kami memiliki beberapa low carbon imititives," kata Sekretaris Satuan Kerja  Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Shinta Damayanti. Disebutkan bahwa terdapat sejumlah strategi untuk mereduksi emisi karbon dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Indonesia, yakni zero flare. Flare merupakan gas yang dihasilkan  oleh kegiatan eksplorasi dan produksi migas yang dibakar secara kontinyu maupun yang tidak kontinyu karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia, atau belum bisa terjual secara ekonomis. (Yetede)

Pemerintah memutuskan untuk mengimpor gula sebesar 5,4 juta ton tahun ini, dengan rincian impor gula konsumsi  sebanyak sebesar 708.609 ton  dan gula rafinasi atau untuk industri sebanyak 4,7 juta ton. Volume impor gula konsumsi pada tahun ini lebih rendah 28,5% dari kuota impor gula 2023 sejumlah 991.00 ton. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menerangkan, besaran impor gula tahun ini sudah diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Jadi ini bukan saya yang memutuskan. Gula rafinasi itu ada di surat pak Menko berdasarkan ratas, gula konsumsi itu kira-kira 700 ribu ton," kata Mendag. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso mengatakan, jumlah ekspor gula konsumsi  memang menurun dari tahun lalu yang ditetapkan sebanyak 900 ribu ton. Namun, besaran impor berubah  seiring dengan evaluasi dari pemerintah. (Yetede)

Pemerintah Indonesia menargetkan net zero emissions pada 2060. Pilar utama untuk mencapai ini dalam jangka panjang adalah pemanfaatan energi terbarukan yang lebih tinggi dan penggunaan energi fosil yang lebih rendah. Menurut Kementerian ESDM, kapasitas terpasang pembangkit Listrik di Indonesia hingga semester I/ 2023 adalah 84,8 GW (gigawatt) dengan kontribusi energi terbarukan (EBT) 12,7 GW atau 15% dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai kontributor terbesar yaitu 6,7 GW. Bauran EBT ini ditargetkan mencapai 23% di 2025 dan 29% di 2030. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 juga dinyatakan, dalam periode 10 tahun (2021—2030) akan terdapat tambahan 20,9 GW kapasitas baru EBT. Dalam rangka pengembangan ini, sektor swasta diharapkan memberikan kontribusi sebesar 11,8 GW atau 56,3% dari kapasitas baru EBT. Tahun depan kita akan memasuki tahun 2025 dan tahun 2030 tinggal 6 tahun lagi. Dari berbagai jenis pembangkit EBT, yang dapat dibangun dan dioperasikan dalam waktu singkat adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, kedua jenis pembangkit ini memiliki karakteristik intermittent yaitu hanya dapat beroperasi pada waktu tertentu, kecuali bila menggunakan baterai. Sedangkan PLTA dan Pembangkit Listrik Panas Bumi/geotermal (PLTP) membutuhkan waktu yang lebih panjang yaitu sekitar 5 tahun untuk predevelopment dan konstruksi sampai dapat beroperasi secara komersial. Dari target EBT 20,9 GW, sebesar 3,3 GW direncanakan berasal dari PLTP dan 9,3 GW dari PLTA. Hingga saat ini, banyak pihak tetap bersikeras sektor kelistrikan Indonesia masih menghadapi excess supply. Ini khususnya terjadi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid tahun 2020-2022. Karena itu pemerintah sempat menghentikan penerbitan Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (IUPTL). Nyatanya excess supply tenaga listrik itu hanya untuk energi fosil.

Sedangkan untuk tenaga Listrik EBT terjadi sebaliknya yaitu pasokan masih kurang alias shortage of supply. Mengacu pada target pengembangan dan pemanfaatan EBT yang telah ditetapkan, angka dan data yang diterbitkan pemerintah sendiri menunjukkan akan segera terjadi kegagalan pencapaian target EBT. Studi Asian Development Bank pernah mengupas mengapa Indonesia akan gagal memenuhi target pengembangan EBT tersebut. Dari berbagai temuan dan analisa yang dilakukan, faktor-faktor utama yang menghambat pengembangan EBT di Indonesia mencakup (i) penetapan harga tertinggi pembelian listrik yang lebih rendah dari biaya proyek EBT, (ii) ketidakmampuan untuk mengintegrasikan EBT dan tidak memadainya panduan perencanaan mengenai lokasi dengan jumlah EBT yang dibutuhkan, dan (iii) biaya dan risiko EBT yang lebih tinggi di Indonesia. Belum lagi pertimbangan posisi PLN yang monopoli sekaligus monopsoni (pembeli tunggal) dan pada saat yang sama juga produsen 70% listrik di Indonesia. Isu lain, sebagai BUMN, PLN wajib tunduk pada UU BUMN yang mengamanatkannya untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan sekaligus ditugaskan untuk berperan sebagai penyelenggara public service obligation (PSO). Agar dapat untung, perusahaan perlu meningkatkan penerimaan dan menurunkan biaya, baik biaya operasi maupun biaya produksi (harga beli input). Untuk meningkatkan penerimaan, PLN dibatasi Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan pemerintah dan besaran subsidi listrik yang diberikan APBN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang di dalamnya mengatur Harga Patokan Tertinggi (HPT) bagi setiap jenis pembangkit EBT menurut kapasitas tertentu.

Perpres itu juga menyebutkan HPT PLTA dari tahun 11—30 akan turun 37,5% dari HPT tahun 1—10, HPT PLTS akan turun 40%, PLTB juga turun 40%, PLTBm (Biomassa) diturunkan 20%, dan PLTP (geotermal) diturunkan 15%. Mungkin saja pemerintah beranggapan bahwa dalam 10 tahun pertama, IPP telah mendapatkan biaya pengembalian investasi sehingga mulai tahun ke-11 tarif bisa diturunkan. Padahal dengan pendanaan dari bank, IPP harus menanggung bunga bank sehingga baru dapat menikmati hasil investasi setelah pinjaman lunas. Sayangnya ketika itu tiba, tarif diturunkan secara signifikan. Sementara biaya operasi terus meningkat. Dengan asumsi inflasi 4% p.a., dalam 10 tahun biaya operasi akan naik 48% secara compounding dan menjadi 3 kali lipat lebih (324%) dalam 30 tahun. Namun, tarif per kwh yang diterima di tahun 30 oleh IPP PLTA dengan kapasitas 20 MW misalnya, hanya 5,68 sen dolar AS. Nilai sekarang dari 5,68 sen dolar AS dalam 30 tahun ini cuma 0,19 sen dolar AS. Ironi lainnya dari Perpres No. 112/2022 itu HPT tarif dari PLTA Ekspansi ditetapkan 30% lebih rendah daripada tarif untuk PLTA baru. Ini tentunya menjadi pertanyaan mengingat tenaga listrik yang dihasilkan PLTA Ekspansi tidak berbeda kualitasnya dengan tenaga listrik yang dihasilkan PLTA Baru. Global warming dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang dihadapi dunia. Peran EBT dalam menjaga sustainable development adalah mutlak dan tidak dapat dinafikan.

Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Suswantono mengatakan proses pembahasan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan mineral membutuhkan waktu lebih lama ketimbang badan usaha pertambangan batu bara. Bambang menjelaskan ada sejumlah hal yang harus diverifikasi langsung oleh Kementerian ESDM terhadap perusahaan pertambangan mineral, sebelum persetujuan RKAB dikeluarkan. Apalagi, saat ini pemerintah juga sedang memacu pembangunan smelter sebagai bagian dari upaya penghiliran terhadap sumber daya mineral. Alasan yang sama, kata dia, membuat pemerintah hingga kini belum bisa menyelesaikan kajian dan memberi persetujuan terhadap RKAB yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia. RKAB sendiri menjadi penting bagi badan usaha pertambangan, karena menjadi acuan dalam melaksanakan operasionalnya di lapangan, mulai dari kegiatan eksplorasi, target produksi, hingga penjualan. Di sisi lain, Freeport Indonesia sebelumnya menyatakan bakal memangkas produksinya hingga 40% dari capaian pada tahun lalu dalam RKAB yang diajukan ke pemerintah. Hal itu dilakukan lantaran perusahaan sudah tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat tembaga, sedangkan smelter yang dibangunnnya belum mencapai kapasitas maksimal.

Indonesia akan mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. Defisit itu berpotensi menyebabkan harga beras naik kembali. Untuk itu, pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasinya pada saat Indonesia mengalami tiga kondisi cuaca yang berbeda pada awal tahun ini. Hal itu mengemuka dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Rabu (3/1/2024). dipimpin Mendagri Tito Karnavian. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widysanti, Rabu (3/1), mengatakan, inflasi beras dari waktu ke waktu terus turun. Tingkat inflasi beras tertinggi terjadi pada September 2023, yakni 5,61 %.

Pada Desember 2023, tingkat inflasi beras itu turun menjadi 0,28 persen. Hal itu mengindikasikan harga beras relatif terkendali berkat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digulirkan pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, kata Amalia, Indonesia memang masih meng- alami surplus beras sebanyak 270.000 ton pada Januari-Desember 2023 meskipun terdampak La Nina dan El Nino. Namun, yang perlu diwaspadai adalah Indonesia bakal mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. ”Defisit beras pada Januari 2024 diperkirakan 1,61 juta ton dan pada Februari 2024 mencapai 1,22 juta ton. Hal ini perlu diantisipasi agar harga beras tetap terkendali atau tidak naik kembali,” ujarnya. (Yoga)

PT Barito Renewables Enerfy Tbk (BREN) melalui anak usahanya PT Barito Renewables Wind Energy (BWE) menuntaskan akuisisi 51% saham PT UPC Sukabumi Bayu Energi dan 51 saham PT   Lombok Timur Bayu Energy dengan total nilai US$ 4,68 juta atau setara Rp 72,48 miliar. Rampungnya pengambilalihan dua perusahaan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) tersebut, sekaligus melengkapi transaksi BREN sebelumnya yang menyelesaikan akuisisi PT UPC Sidrap bayu Energi Tahap II (Sidrap 2)  dengan harga US$ 5,17 juta atau Rp 80,5 miliar pada 15 Desember 2023. Direktur BREN Merly menjelaskan, perseroan mencaplok 19.364 saham atau mewakili 51% saham PLTB Sukabumi dari UPC Renewables Aisa IV Limited Asia (Asia IV) dan UPC Sukabumi (HK) Ltd (Sukabumi HK) dengan harga US$ 1,55 juta