Komoditas kelapa sawit akan menjadi salah satu unggulan bagi para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden guna memacu laju pertumbuhan ekonomi mendatang. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola dan kepastian hokum melalui pembentukan dewan atau lembaga khusus yang berwenang langsung terhadap sawit. Hal ini mengemuka dalam forum diskusi bertajuk ”Urun Rembuk Bersama Stakeholder Sawit Nasional” yang diselenggarakan harian Kompas, di Jakarta, Rabu (17/1). Acara tersebut dihadiri para pemangku kepentingan, antara lain Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir).

Turut hadir perwakilan Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Achmad Nur Hidayat; perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panji Irawan; serta perwakilan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Danang Girindrawardana. Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu contributor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional. BPS mencatat, ekspor CPO Indonesia ke lebih dari 160 negara pada 2022 mencapai nilai 29,62 miliar USD atau setara Rp 462,04 triliun. Selain itu, terdapat 16,2 juta orang yang terlibat dalam perkebunan kelapa sawit, baik sebagai tenaga kerja maupun pemilik perkebunan rakyat.

”Kami dari pasangan Amin punya concern serius menjadikan sawit sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.,” ujar Achmad.. Panji Irawan menyebut, salah satu fondasi Indonesia Maju sebagaimana visi yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen sawit nomor satu di dunia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Danang Girindrawardana berpendapat, komoditas kelapa sawit akan menjadi salah satu penopang utama visi pasangan Ganjar-Mahfud untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7 % dan menciptakan 17 juta lapangan kerja. (Yoga)

NAIKNYA harga pakan ternak karena masalah yang sama menunjukkan pengambil kebijakan tak belajar dari kesalahan sebelumnya. Pemerintah tak punya program yang bisa memastikan pasokan jagung, bahan pakan ternak, tersedia merata sepanjang tahun. Akibatnya, selalu ada periode stok jagung minim, yang berakibat terkereknya harga pakan ternak dan berdampak pada naiknya harga telur serta daging ayam.

Kesalahan pemerintah bahkan sangat mendasar: tak memperhitungkan dampak musim terhadap produksi jagung. Badan Pangan Nasional menyatakan tak menyangka produksi jagung bakal turun drastis pada musim kemarau panjang yang disebabkan oleh El Nino. Padahal El Nino adalah siklus yang bisa diprediksi jauh-jauh hari. Sungguh mengherankan lembaga pemerintah yang bertugas menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan abai akan hal tersebut.

Dalam sepekan terakhir, harga pakan ternak naik hingga 20 persen. Penyebabnya, produksi jagung terus menukik. Pekan lalu, harga rata-rata jagung Rp 6.900 per kilogram. Kini, harganya naik menjadi Rp 7.300-7.500 per kilogram. Di wilayah Solo, misalnya, harga jagung sudah mencapai Rp 9.000 per kilogram, dari harga “normal” Rp 6.000 per kilogram. Padahal harga acuan pembelian yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 5.000 per kilogram.

Setahun terakhir, harga jagung di pasaran sudah di atas harga acuan pembelian. Pada awal 2023, harga rata-rata jagung Rp 5.639 per kilogram, naik dari rata-rata pada 2020. Akibat kenaikan itu, sepanjang tahun lalu, harga pakan ternak berada di atas Rp 7.000 per kilogram, yang menambah beban produksi peternak. (Yetede)

Pemerintah mencari alternatif pengganti elpiji 3 kilogram. Sebab, beban subsidi semakin bengkak di tengah kenaikan konsumsi energi dan penyaluran yang tak tepat sasaran. Anggaran untuk subsidi tahun ini mencapai Rp 87,5 triliun untuk menyediakan 8,03 juta metrik ton elpiji. Nilainya lebih tinggi dari alokasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp 84,3 triliun untuk menyediakan 8 juta metrik ton elpiji. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tutuka Ariadji menuturkan alasan lain untuk mencari alternatif adalah devisa. Selama ini kebutuhan elpiji berasal dari luar negeri. Indonesia mengimpor 5-6 juta ton elpiji setiap tahun.Jaringan gas menjadi salah satu andalan untuk mengganti elpiji 3 kilogram. 

Pemerintah tengah menggenjot pembangunan pipa dari Sumatera hingga Jawa Timur untuk disalurkan ke masyarakat, termasuk industri hingga pembangkitan listrik. "Kita ingin kurangi subsidi elpiji. Targetnya Rp 0,63 triliun per tahun dan menghemat devisa impor Rp 1,08 triliun per tahun," tutur Tutuka, Selasa, 16 Januari 2024. Pembangunannya perlu dikebut mengingat hingga saat ini baru ada sekitar 900 ribu sambungan jaringan gas di dalam negeri. Angkanya jauh dari target pemerintah yang ingin membangun 2,5 juta sambungan pada 2024. Di sisi lain, strategi ini bisa menjadi solusi buat penyerapan cadangan gas Indonesia yang melimpah. (Yetede)

Produksi jagung pipil kering berkadar air 14 persen nasional dilaporkan terus menurun akibat kekeringan sebagai dampak fenomena iklim El Nino yang terjadi sejak pertengahan tahun lalu. Ketua Umum Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Sholahuddin mengungkapkan, di sejumlah tempat, petani mengalami gagal panen karena tidak adanya hujan. Di daerah Lamongan, Jawa Timur, misalnya, penurunan produksi mencapai 80 persen pada masa panen pertama. Sedangkan di daerah lain, seperti Gresik dan Bima, Nusa Tenggara Barat, hasil panen anjlok hingga 50 persen.

Musim tanam pertama yang dimulai pada akhir Agustus 2023, kata Sholahuddin, terganggu akibat nyaris tak ada hujan. Kondisi ini berlanjut hingga musim tanam kedua yang dimulai pada akhir November 2023. Akibatnya, banyak tanaman jagung kerdil karena tak terkena hujan di usia tanaman 15-60 hari. “Minimal jagung harus terkena hujan sejak umur 1 hingga 90 hari. Banyak juga yang tidak tumbuh pada musim tanam pertama,” ujarnya, kemarin.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, produksi jagung nasional pada Oktober 2023 mencapai 1,29 juta ton. Pada bulan berikutnya, produksi menurun ke 1,17 juta ton dan berlanjut kembali turun ke 0,89 juta ton pada Desember. Di sisi lain, kebutuhan jagung nasional per bulan mencapai 1,25 juta ton. Tak maksimalnya produksi pada musim tanam pertama dan kedua lalu, stok jagung domestik diperkirakan terus menipis. (Yetede)

Di tengah tren penurunan harga komoditas batubara, emiten tambang batubara mencetak pertumbuhan kinerja operasional. Para emiten juga membidik kenaikan volume produksi dan penjualan tahun ini. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) misalnya, membukukan volume produksi sebanyak 41,9 juta ton. Angka ini tumbuh 13% dibanding tahun 2022 sebesar 37,1 juta ton. Pencapaian produksi ini juga melampaui target produksi yang dipasang PTBA, yakni sebesar 41 juta ton. Salah satu pendorong kinerjanya produksi batubara PTBA adalah kontribusi dari kontraktor jasa pertambangan dan cucu usaha PTBA yakni PT Satria Bahana Sarana (SBS) sebesar 37,7 juta ton. Sedangkan sebesar 4,2 juta ton merupakan hasil produksi swakelola PTBA. Volume penjualan batubara PTBA juga naik 16,9% menjadi 37 juta ton pada tahun 2023. Sekretaris Perusahaan PTBA, Niko Chandra mengatakan, penjualan ekspor PTBA sepanjang tahun lalu mencapai 15,6 juta ton atau naik 25% dibanding tahun 2022. Sementara itu, penjualan domestik mencapai 21,4 juta ton atau tumbuh 12% secara tahunan. Pasar ekspor PTBA pada 2023 juga semakin beragam. Tercatat ada beberapa pasar baru yang berhasil dioptimalkan, di antaranya Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, hingga Bangladesh. Selain PTBA, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga mengantongi pertumbuhan kinerja operasional. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources, Dileep Srivastava memperkirakan, volume produksi BUMI tahun 2023 berada di kisaran 78 juta metrik ton, atau naik 11,4% dari produksi tahun 2022. Menurut Dileep, salah satu faktor yang mendorong kenaikan produksi BUMI tahun lalu adalah cuaca yang lebih kering. Sedangkan PT United Tractors Tbk (UNTR) baru melaporkan penjualan per November 2023. Melalui PT Tuah Turangga Agung, UNTR telah menjual 10,45 juta ton batubara dalam sebelas bulan pertama 2023. Capaian ini naik 14,24% secara tahunan. Nah tahun 2024 ini, emiten batubara masih berharap bisa mengejar produksi lebih tinggi.BUMI membidik volume produksi dapat melampaui 80 juta ton batubara hingga akhir 2024. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) juga berencana meningkatkan kapasitas produksi di tahun depan. Apalagi, tambang baru milik ITMG, yakni Graha Panca Karsa akan mulai beroperasi tahun ini. Kepala Riset Trimegah Sekuritas, Willinoy Sitorus mengatakan, kendati cenderung turun, harga komoditas batubara tahun ini masih cukup prospektif, dengan adanya sejumlah katalis. Sektor batubara dalam negeri mendapat katalis dari berlakunya Mitra Instansi Pengelola (MIP). Menurut Trimegah, penerapan MIP akan memberikan keuntungan terbesar bagi PTBA sebagai emiten dengan pangsa pasar domestik yang besar. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan memperkirakan, harga rata-rata batubara Newcastle akan berada di level US$ 120 per ton. Erindra masih mempertahankan peringkat netral pada sektor batubara seiring dengan valuasi di sektor ini yang murah.

Otoritas minyak dan gas bumi nasional makin serius membidik peluang bisnis dari fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon di dalam negeri. Besarnya kapasitas penyimpanan karbon di ‘perut’ Ibu Pertiwi menjadi modal kuat untuk mendatangkan cuan di tengah tren penurunan emisi karbon. Pemerintah bergerak cepat menangkap peluang dari tingginya minat banyak negara untuk mengurangi emisi karbonnya. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengupayakan penerbitan Peraturan Presiden yang mengatur pemanfaatan fasilitas carbon capture and storage atau CCS yang lebih luas.Saat ini, pemerintah memang telah memiliki payung hukum untuk melaksanakan kegiatan CCS di dalam negeri, yakni Peraturan Menteri ESDM No. 2/2023. Hanya saja, beleid tersebut dianggap tidak cukup luas untuk mengakomodasi peluang pengelolaan karbon dioksida yang muncul dari sektor lain dan luar negeri.Musababnya, aturan tersebut membatasi pemanfaatan fasilitas CCS untuk menginjeksikan karbon dioksida (CO2) hanya bisa dilakukan oleh perusahaan di sektor minyak dan gas bumi atau migas.Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa pihaknya berharap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai CCS bisa keluar pada bulan depan, sehingga pihaknya bisa menyiapkan berbagai upaya untuk memanfaatkan potensi yang tersedia saat ini. “Dengan Perpres ini, industri di luar sektor migas bisa memanfaatkan CCS untuk menginjeksikan CO2 dengan mekanisme tertentu yang bakal diatur lebih lanjut,” katanya, Selasa (16/1). Untuk mengakomodasi hal tersebut, nantinya Kementerian ESDM juga bakal menerbitkan izin wilayah kerja injeksi CO2, sehingga pengaturan mengenai pemanfaatan fasilitas CCS menjadi lebih jelas.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra mengatakan bahwa proses perdagangan CO2 lintas batas negara untuk diinjeksikan di dalam negeri bakal diatur sangat detail agar tidak menimbulkan persoalan ke depannya. Di dalam negeri, PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan yang paling getol berupaya memonetisasi fasilitas CCS. Baru-baru ini, holding badan usaha milik negara (BUMN) energi itu bekerja sama dengan Korea National Oil Company (KNOC) untuk mengembangkan rig to CCS.Rig to CCS merupakan inisiatif pengembangan teknologi untuk memanfaatkan anjungan lepas pantai migas yang sudah tidak terpakai lagi menjadi fasilitas CCS.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kerja sama pengembangan rig to CCS merupakan komitmen Pertamina dalam upaya mengurangi emisi, dan mendukung target net zero emission pada 2060. Biaya ASR atau decommissioning secara konvensional sangat mahal, sehingga dibutuhkan solusi alternatif, terutama pemanfaatan ulang. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa bisnis CCS menjadi peluang ekonomi baru yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju.“Potensi penyimpanan di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 400 giga ton yang memberikan peluang bisnis dan investasi yang signifi kan di negara ini,” katanya beberapa waktu lalu.Gerak cepat pemerintah juga dibuktikan dengan diresmikannya proyek carbon capture, utilization, and storage (CCUS) Ubadari di Papua oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Indonesia juga berhasil mengunci kesepakatan investasi dari ExxonMobil yang ingin menggelontorkan US$15 miliar untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan dekarbonisasi di dalam negeri melalui pengembangan fasilitas CCS dan kilang petrokimia. Fasilitas yang akan dibangun oleh ExxonMobil nantinya bakal menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.ExxonMobil menggandeng Pertamina agar bisa mengoptimalkan potensi di Laut Jawa dengan potensi penyimpanan CO2 hingga 3 giga ton.

Industri batu bara nasional masih akan bergeliat hingga lebih dari satu dekade ke depan. Pemerintah memproyeksi produksi ‘emas hitam’ di dalam negeri bakal terus ada di kisaran 700 juta ton hingga 2035. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut batu bara masih akan menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, meski tren transisi energi terus mengemuka. Lana Saria, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan bahwa produksi batu bara nasional bakal ada dalam keseimbangan baru hingga 2035, sebelum mengalami penurunan produksi menjadi 250 juta ton per tahun pada 2060 yang ditetapkan sebagai tenggat waktu netral karbon Indonesia. “Kira-kira rata-rata bisa mencapai 700 juta ton per tahun, dan baru akan mengalami penurunan tingkat produksi secara bertahap setelah net zero emission pada 2060,” katanya, Selasa (16/1). Lana juga menyampaikan bahwa permintaan batu bara dari pasar domestik dan internasional tetap menguat di tengah kampanye transisi energi saat ini. Bahkan, produksi batu bara Indonesia sepanjang 2023 mencapai 775 juta ton, atau 112% dari target yang ditetapkan saat itu di level 695 juta ton. Dari jumlah tersebut, 518 juta ton di antaranya dilempar ke pasar ekspor, sedangkan 213 juta ton lainnya diserap oleh pasar domestik. Sementara itu, produksi batu bara nasional 2 tahun sebelumnya, yakni pada 2021 dan 2022 masing-masing berada di angka 614 juta ton dan 687 juta ton. Saat itu, porsi pasar ekspor mengambil bagian sekitar 435 juta ton, dan 465 juta ton secara berurutan. Di sisi lain, Kementerian ESDM menargetkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 710 juta ton, dengan alokasi wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 181,28 juta ton. 

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, rata-rata harga jual batu bara selama periode 2021 sampai dengan akhir Desember 2023 memang tetap kuat, kendati belakangan mulai terjadi penurunan minor. Menteri ESDM Arifin Tasrif membeberkan bahwa penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menjadi bagian dari megaproyek 35 gigawatt (GW) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan batu bara di dalam negeri tetap tinggi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan bahwa kondisi pasar batu bara yang masih oversupply hingga 2025 tidak menurunkan permintaan komoditas tersebut. Hal itu terlihat dari angka perdagangan batu bara termal yang terus meningkat di pasar global, meski pertumbuhannya tidak setinggi jumlah penambahan pasokan. Pembangunan smelter di dalam negeri, kata dia, juga membuat permintaan batu bara domestik terus meningkat. Hal tersebut ditambah dengan pensiun dini PLTU yang tidak kunjung terlaksana hingga kini. 

Singgih Widagdo, Ketua Umum Indonesia Mining & Energy Forum, memprediksi produksi batu bara pada tahun ini akan melampaui level 710 juta ton. Potensi ekspor batu bara ke sejumlah negara yang selama ini menjadi pasar utama Indonesia juga masih akan menguat, karena lambatnya progres transisi energi. Muhammad Wafid, Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan pengusahaan batu bara di era transisi energi agar tidak bertabrakan dengan arah kebijakan net zero emission. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan sumber daya alam Indonesia tetap dapat dioptimalkan dan memberikan nilai tambah. Kementerian ESDM mencatat, Indonesia masih memiliki sumber daya dan cadangan batu bara yang melimpah, yakni masing-masing sebanyak 98,5 miliar ton dan 33,8 miliar ton. Saat ini, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM juga sedang menggali dan memetakan data potensi batu bara yang lengkap di Indonesia, sebagai salah satu langkah untuk menjaga keberlangsungan industri ‘emas hitam’ nasional. Lembaga tersebut juga sedang menggali potensi lain dari batu bara melalui inventarisasi jumlah batu bara metalurgi yang ada di Indonesia, untuk kemudian dioptimalkan nilai tambahnya di dalam negeri.

Realisasi subsidi energi, yang meliputi BBM, elpiji, dan listrik, pada 2023 mencapai Rp 159,6 triliun, lebih tinggi dari target yang Rp 143,5 triliun. Pada 2024, Kementerian ESDM memproyeksikan besaran subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun. Upaya menertibkan subsidi energi agar tepat sasaran masih terganjal regulasi. Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam konferensi pers capaian sektor ESDM Tahun 2023, di Jakarta, Senin (15/1) mengatakan, ada tren peningkatan permintaan energi di masyarakat. Selain itu, kenaikan harga bahan baku BBM dan elpiji juga diantisipasi. Namun, ia memastikan subsidi energi akan diteruskan, disertai sejumlah program agar penyalurannya tepat sasaran.

”Harus ada upaya,termasuk kebijakan pemerintah, (agar) subsidi diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi juga lebih efisien (tepat sasaran). Dengan mengoptimalkannya, (diharapkan) alokasi subsidi tidak sebesar yang ditargetkan,” ujar Arifin. Program tepat sasaran itu di antaranya pada transformasi penyaluran elpiji bersubsidi ukuran 3 kg, yang diatur dalam Kepmen ESDM No 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran. Juga Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No 99/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran, yang ditetapkan pada Februari 2023.

Dalam Keputusan Dirjen Migas itu, pembelian elpiji tertentu hanya dapat dilakukan konsumen dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi, terhitung sejak 1 Januari 2024. Adapun pendataan dan uji coba pelaksanaannya telah dimulai sejak 1 Maret 2023. Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga ragu program subsidi tepat sasaran, baik pada elpiji 3 kg maupun BBM, dan bisa berjalan optimal tanpa ada regulasi yang jelas. Padahal, jika subsidi energi benar-benar tersalurkan kepada warga yang berhak, anggaran bisa ditekan dan dimanfaatkan untuk sektor-sektor lain yang juga penting. ”Harus ada landasan regulasi untuk lebih tepat sasaran. Memang (kebijakan pembatasan subsidi) agak kurang populis, tetapi negara dapat berhemat jika subsidi BBM dan elpiji ini lebih tepat sasaran,” kata Daymas. (Yoga)

Dalam dua pekan pertama di Januari 2024, kenaikan harga bawang putih telah terjadi di 326 kabupaten / kota di Indonesia. Pemerintah menyinyalir kenaikan harga disebabkan ulah spekulan yang memanfaatkan belum terbitnya rekomendasi impor produk hortikultura atau RIPH bawang putih dari Kementan. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mingguan yang berlangsung secara hibrida di Jakarta, Senin (15/1) Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, jika tidak segera diantisipasi, kenaikan harga bawang putih akan menjadi beban inflasi dan konsumsi masyarakat.

Berdasarkan data yang diolah Kantor Staf Presiden, rata-rata harga bawang putih di pasar nasional per Jumat (12/1) mencapai Rp 41.350 per kg. Disparitas harga antar provinsi tercatat di tingkat sedang sebesar 11,86 %. Harga bawang putih di pekan-pekan awal tahun ini telah melampaui rata-rata harga bawang putih sepanjang 2023 sebesar Rp 38.200 per kg. Tomsi menilai, disparitas harga bawang putih yang tidak terlalu jauh antar daerah mengindikasikan tidak ada masalah dari sisi distribusi komoditas tersebut. Menurut dia, besar kemungkinan telah terjadi praktik spekulasi harga yang membuat harga bawang putih melonjak di awal tahun.

”Khusus di bawang putih kita sukar menemukan harga asal dari negara importir. Kalau (harga asal beras) beras, kita tahu. Kalau tahu harga asalnya, kita bisa awasi dan kelola agar importir tidak mengambil margin terlalu besar,”ujarTomsi. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto memaparkan, realisasi impor bawang putih tahun 2023 mencapai 99,94 % persetujuan impor, Kemendag mencatat stok bawang putih untuk kebutuhan nasional masih aman setidaknya hingga akhir Februari atau awal Maret 2024.  ”Menjadi catatan kami bahwa dari akhir Desember hingga awal Januari terjadi kenaikan harga bawang putih hingga 7 %. Padahal, stok di tingkat importir masih aman hingga Februari. Dikhawatirkan ada spekulasi harga,” kata Bambang. (Yoga)