Surplus neraca perdagangan diprediksikan lebih mungil pada Desember 2023. Hal ini dipicu penurunan kinerja ekspor dan menyusutnya harga sejumlah komoditas utama Indonesia. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memperkirakan surplus neraca perdagangan Indonesia pada akhir 2023 mencapai US$ 2,2 miliar. Proyeksi itu menyusut dari posisi November 2023 yang senilai US$ 2,41 miliar. Surplus neraca perdagangan yang menurun didorong penurunan ekspor di tengah peningkatan kinerja impor. "Ekspor turun 7,08% yoy, sedangkan impor naik 4,9% yoy," terang Faiz, akhir pekan lalu. Selain penurunan ekspor, harga komoditas yang menurun pada Desember 2023 juga membuat surplus bisa lebih menciut. Faiz menyebutkan harga komoditas yang turun adalah komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan aluminium. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky memperkirakan, surplus neraca perdagangan pada Desember 2023 sebesar US$ 1,8 miliar hingga US$ 2,00 miliar. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro juga mengungkapkan, surplus neraca perdagangan barang pada akhir 2023 sebesar US$ 1,83 miliar, atau turun daripada November 2023 yang sebesar US$ 2,41 miliar. Andry mengungkapkan, alasan itu seiring dengan kenaikan impor, di tengah penurunan ekspor secara bulanan. "Impor pada Desember 2023 akan naik 2,11% mom dan secara tahunan naik 0,68% mom. Sedangkan ekspor turun 0,77% mom dan secara tahunan turun 8,38% yoy," terang dia. Andry memerinci, pelemahan ekspor dipicu oleh penurunan harga beberapa komoditas andalan, seperti nikel dan batubara. Hanya saja, dia melihat ada kenaikan volume ekspor batubara. Selain itu, permintaan CPO Indonesia di pasar Malaysia dan India pada tahun 2023 juga cenderung menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, memasuki hari ke-22 pada Sabtu (13/1/2024). Semburan material vulkanik semakin masif dan wilayah terdampak meluas menjadi tujuh desa. Jumlah pengungsi menjadi 6.536 jiwa. Petugas Pos Pemantauan Gunung Lewotobi, Anselmus B Lamanepa, melaporkan, pada Sabtu sekitar pukul 11.56 Wita,terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 meter di atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam dengan amplitudo maksimum 47,3 milimeter dan durasi 8 menit 20 detik. Radius bahaya erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki diperluas menjadi 5 km dari puncak sehingga permukiman yang berada dalam radius itu harus dikosongkan untuk sementara waktu. Status gunung api itu berada pada level tertinggi, yakni Awas. Guguran lava ke arah timur laut yang semula berjarak 2 km kini menjadi 3 km.

Di sisi timur laut Gunung Lewotobi Laki-laki terdapat banyak permukiman sepanjang Desa Nobo sampai Desa Nurabelen.Pj Bupati Flores Timur Doris Alexander Rihi telah mengganti status Siaga Darurat menjadi status Tanggap Darurat yang berlaku selama 14 hari mulai 10 Januari 2024. ”Nanti akan dievaluasi dengan memperhatikan kondisi aktivitas gunung,” katanya. Data BPBD Kabupaten Flores Timur menyebutkan, wilayah yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki meluas, saat ini, ada tujuh desa yang terdampak. Para pengungsi tersebar di sejumlah pos komando yang ditetapkan pemerintah, seperti di Kantor Desa Konga dan Kantor Camat Wulanggitang. Selebihnya, banyak pengungsi yang menginap di rumah warga, seperti di Desa Pululera, Boru Kedang, dan Hewa. Lebih dari tiga minggu terdampak abu vulkanik dan tinggal di pengungsian, banyak warga mulai terserang berbagai jenis penyakit. (Yoga)

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memproyeksi produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi pada tahun ini masih di bawah realisasi lifting sepanjang 2023. Deputi Eksploitasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wahju Wibowo mengatakan catatan itu merujuk hasil work program & budget (WP&B) 2024 untuk target lifting minyak dan gas bumi (migas) yang tetap di bawah angka yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Begitu APBN ditetapkan kita mengerjakan WP&B bekerja 3 bulan dengan seluruh KKKS dengan dinamika diskusinya jumlahnya ternyata sekitar 596 MBOPD relatif turun dari lifting minyak 2023 di level 605,5 MBOPD,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/1). Kendati kegiatan pemboran dan rencana investasi makin agresif, dia memperkirakan lifting migas sampai akhir tahun ini tetap dipatok lebih rendah dari yang ditargetkan APBN.Seperti diketahui, WP&B 2024 untuk lifting minyak ditetapkan di level 596 MBOPD atau lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBN di level 635 MBOPD. Biasanya, kata dia, lewat program filling the gap atau kegiatan pengeboran di luar WP&B dapat menambah lifting minyak di rentang 15 MBOPD sampai dengan 20 MBOPD. Akan tetapi, Wahju menilai upaya untuk mencapai target WP&B itu belakangan terbilang sulit dengan berbagai alasan. 

“Sekarang ini kita tahu kita kehilangan sekitar 7.000 BOPD karena banjir, ada sekitar 7 rigyang terhalang dikepung banjir, berapa sudah force majeure dan harus dievakuasi terkait banjir di Sumatra,” kata dia. Namun, tingkat Reserves Replacement Ratio (RRR) sepanjang 2023 berhasil mencatatkan torehan positif sebesar 123,5%. Adapun, target RRR untuk tahun ini dipatok lebih rendah di level 120%.Sementara itu, pemerhati migas dari Research Institute for Mining and Energy Economics (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto berpandangan perhitungan teknis lifting migas memang sulit mencapai angka yang ditargetkan dalam APBN. Sebaliknya, Pri Agung menilai angka WP&B mesti bisa dipertanggungjawabkan karena terkait dengan target lifting tertentu, cost recovery tertentu, dan penerimaan negara.Sayangnya, dia mengatakan SKK Migas dan KKKS selalu mengandalkan lapangan migas yang sudah ada sehingga lifting migas dari waktu ke waktu tidak mengalami kenaikan. “Ke depan hanya akan berlanjut decline dan decline, hanya seberapa tajam atau landai saja declinenya,” tegasnya. Sebaliknya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menargetkan pengeboran satu sumur eksplorasi taruhan atau wildcat pada 2026 mendatang di sebagian konsesi Blok East Natuna. Dua lapangan yang dikelola PHE di Blok East Natuna itu di antaranya Lapangan Arwana dan Barakuda. Direktur Eksplorasi PHE Muharram Jaya Panguriseng menuturkan perseroan bakal memulai survei seismik pada Agustus tahun ini. Adapun, Blok East Natuna diperkirakan menyimpan sumber daya minyak mencapai 2,2 BBO dan gas sebesar 300 BSCF. Potensi sumber daya itu terbentang di atas luasan konsesi 10.484,39 kilometer persegi. PHE berkomitmen untuk menggelontorkan investasi awal sebesar US$13 juta atau setara dengan Rp194,5 miliar (asumsi kurs Rp14.968 per dolar AS).

Ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai hampir 3 juta ton setiap tahun. Suplai ini untuk memenuhi 90 % kebutuhan minyak nabati mereka sebagai bahan baku industri. Indonesia ingin menjaga, bahkan meningkatkan pasokan minyak sawit ke Pakistan ini untuk mengantisipasi dampak persyaratan nondeforestasi, terutama ke Uni Eropa, Inggris, dan AS. Di sisi lain, Pakistan juga menginginkan hubungan imbal balik, seperti keseimbangan neraca perdagangan mereka dengan Indonesia ataupun kerja sama lain. Dari total 4,3 miliar USD nilai impor Pakistan dari Indonesia, sekitar 3,1 miliar USD berupa komoditas minyak sawit. ”Dalam pertemuan dengan Kadin dan pemerintah di sini selalu muncul soal kepastian pasokan (minyak sawit). Muncul juga permintaan mengapa tidak ada nilai lebih di sini,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Karachi, Pakistan, Kamis (11/1/2024), di Karachi.

Ia saat itu menerima rombongan peserta dari Indonesia yang akan hadir dalam Konferensi Minyak Nabati Pakistan (Pakistan Edible Oil Conference/PEOC) 2024 yang berlangsung di Karachi, Sabtu (13/1). Ajang tahunan ini diikuti para produsen dan industri sawit sejumlah negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Menko Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud, yang juga turut dalam rombongan, mengatakan, Pakistan pasar ekspor minyak sawit penting bagi Indonesia. Pakistan di peringkat ketiga setelah China dan India dalam hal tujuan ekspor sawit dari Indonesia. ”Menghadapi pasar lain yang semakin banyak cerewetnya, jangan sampai terjadi penurunan (ekspor sawit) ke Pakistan,” tuturnya. (Yoga)

Program bantuan pangan beras yang disalurkan pemerintah sepanjang tahun 2023 belum mampu menurunkan harga beras di pasaran meski berhasil mengontrol gejolak inflasi beras. Ada beberapa faktor yang membuat harga beras tetap tinggi sampai awal tahun, seperti turunnya produksi di dalam negeri dan dampak ketidakpastian ekonomi dunia. Berdasarkan catatan Perum Bulog, sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari-Maret 2023, inflasi beras turun dari 2,63 % pada Februari 2023 menjadi 0,70 % pada Maret 2023, 0,50 % pada April 2023, dan 0,02 % pada Mei 2023. Demikian pula, penyaluran bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) tahap kedua pada September-Desember 2023 mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi.

Inflasi beras saat itu turun cukup signifikan dari 5,61 %pada September 2023 menjadi 0,43 % pada Desember 2023. Bantuan pangan beras pada tahun 2023 diberikan sebanyak 10 kg kepada 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan berturut-turut. Pada tahun 2024, bantuan tersebut dilanjutkan dengan jumlah penerima manfaat bertambah menjadi 22 juta keluarga. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, bantuan pangan yang pada tahun 2023 telah disalurkan hingga 1,72 juta ton mampu menahan gejolak dan menahan harga beras agar tetap terkendali. Meski demikian, bantuan pangan itu belum berhasil menurunkan harga beras. (Yoga)

Pemerintah tengah memfinalisasi konsep dan skema tata kelola penyaluran subsidi pupuk bagi rantai yang hingga kini dinilai masih dalam kondisi carut marut. Langkah yang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional tersebut. Setidaknya akan berpegang pada tiga prinsip hidup. Ketiganya meliputi pertama, mengubah kebijakan subsidi pupuk yang semula ditujukan kepada komoditas, selanjutnya akan diberikan langsung ke petani. Kedua, menggunakan data yang telah  dibenahi, paling mutakhir, dan terintegrasi. Sedangkan prinsip ketiga, pengembangan sistem baru ini semaksimal mungkin memanfaatkan digitalisasi atau teknologi informasi. Deputi Bidang Koordinasi pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, arahan soal perlunya  perbaikan sistem tata kelola penyaluran subsidi pupuk telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret tahun lalu. (Yetede)

Meskipun berkontribusi besar terhadap ekspor dan perekonomian nasional, industri sawit tengah menghadapi tekanan dari dalam negeri dan luar negeri. Tekanan dalam negeri berasal dari ongkos produksi yang terus meningkat. Tekanan dari luar negeri adalah potensi tekanan terhadap ekspor akibat ketidak pastian perekonomian global yang menyebabkan harga jual fluktuatif dan halangan nontarif. Demikian salah satu tantangan yang mengemuka dalam seminar bertajuk ”Refleksi Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan: Mau Dibawa ke Mana Sawit Kita?” yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI), di Jakarta, Rabu (10/1/2024). Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto mengatakan, industri sawit menghadapi sejumlah tantangan, dari dalam negeri, ongkos produksi terus menanjak. Contohnya, upah pekerja di Sumut rata-rata Rp 1,3 juta per bulan pada 2010. Pada 2023, upah rata-rata hampir Rp 4,5 juta per bulan. Harga pupuk pada 2010 di kisaran Rp 2.700 per kg. Pada 2023, harganya naik menjadiRp 8.500-Rp 11.000 per kg.

Padahal, upah dan pupuk merupakan dua komponen utama biaya produksi sawit yang nilainya 75-80 % total ongkos produksi. Pada saat yang sama, kenaikan harga jual tidak secepat kenaikan ongkos produksi. Menurut Kacuk, harga jual sawit pada 2010 berkisar Rp 8.500-Rp 9.000 per kg. Pada 2023, harganya naik di kisaran Rp 10.500-Rp 11.000 per kg. Artinya, harga jual hanyanaik 23-29 % selama periode itu. ”Data ini artinya, selisih semakin tipis. Kalau tidak ada terobosan, dalam waktu dekat, pendapatan akan sama dengan biaya produksinya. Ini bisa kolaps semua,” ujar Kacuk. Hasil riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) menyebutkan, pertumbuhan rata-rata biaya produksi sawit pada 2008-2022 mencapai 6,83 Tekanan dalam negeri itu dibarengi juga dengan tekanan global.

Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina, membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Negara-negara tujuan ekspor produk sawit, seperti AS, kawasan Eropa, kawasan Timur Tengah, dan Afrika, diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, permintaan sawit dari Indonesia pun akan turun. Harga jual sawit di pasar dunia pun cenderung menurun. Mengutip data BPS, harga jual minyak kelapa sawit pada November 2022 adalah 945,7 USD per metrik ton. Pada November 2023, harganya turun menjadi 830,5 USD per metrik ton. Konsekuensinya, ekspor minyak kelapa sawit Januari-November 2023 turun 12,60 % dibandingkan periode yang sama pada 2022. (Yoga)

Transaksi bursa karbon alias IDXCarbon masih sepi. Nilai transaksi, jumlah penjual dan pembeli di bursa karbon sepanjang tahun 2023 masih sepi dan tak berkembang. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 28 Desember 2023, jumlah penjual unit karbon baru ada dua pihak, dengan jumlah pembeli mencapai 27. Sementara, jumlah pengguna jasa bursa karbon sebanyak 46 dengan nilai perdagangan sebesar Rp 30,91 miliar. Adapun total volume bursa karbon mencapai 494.254 ton CO2. Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku penyelenggara IDXCarbon menargetkan tahun ini setidaknya ada 50 pengguna jasa bursa karbon hingga tutup tahun 2024. Untuk mencapai itu, BEI telah menyiapkan sejumlah strategi. "Diharapkan ada penambahan minimal 50 pengguna jasa, dari total 46 pengguna jasa di 2023," kata Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, kepada KONTAN, Rabu (10/1). Dari sisi supply unit karbon, BEI masih menunggu dan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) karena pencatatan karbon ada di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI). Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK mengatakan ada beberapa faktor yang akan mendorong perkembangan bursa karbon di dalam negeri. Pertama, adanya kenaikan unit karbon yang ditransaksikan. Inarno menyebut ada potensi penambahan unit karbon dari skema carbon credit atau Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK) dan allowance atau persetujuan batas atas emisi pelaku usaha (PTBAE-PU). Kedua, adanya realisasi perdagangan untuk investor asing. Pengamat Investasi dan Sustainability Rio Christiawan mencermati, persoalan utama yang membuat bursa karbon sepi adalah belum adanya Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) oleh pemerintah. "Jadi ambangnya belum ditetapkan untuk setiap industri sehingga belum diketahui perusahaan yang harus membeli maupun menjual karbon," jelas dia.