Presiden Jokowi berjanji segera merealisasikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT puso bagi petani yang gagal panen di Jateng. Presiden meminta agar bantuan tersebut segera digunakan untuk biaya tanam padi agar dalam waktu tiga-empat bulan ke depan panen sehingga produksi padi meningkat. Sehingga, Indonesia tak lagi bergantung pada impor beras. Apalagi, kata Presiden, saat ini 22 negara di dunia masih mengerem untuk ekspor beras. ”Moga-moga dalam waktu sangat dekat uangnya bisa segera diterima petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen, kita tidak usah banyak impor lagi dari negara lain,” ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Grobogan, Jateng, Selasa (23/1).

Bantuan yang akan diberikan, menurut rencana, sebesar Rp 8 juta per 1 hektar lahan pertanian. Setiap kelompok tani bisa menerima bantuan gagal panen yang beragam, mulai dari Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta. Di Jateng, Presiden mencatat terdapat 16.000 hektar lahan yang terdampak El Nino, banjir dan kekeringan panjang. Penerima bantuan puso kali ini adalah petani dari Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani saat ini cukup menggembirakan. Tiga tahun lalu, harga gabah masih berkisar Rp 4.200-Rp 4.300 per kg. ”Sekarang (harga gabah) Rp 7.800, Rp 7.600.” ucap Presiden. Pemerintah akan terus berupaya menjaga agar harga gabah di tingkat petani seimbang dengan harga beras di tingkat konsumen. Petani harus puas dengan harga gabah, sedangkan masyarakat tak terbebani ketika membeli beras. (Yoga)

Mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain atau berdiri sendiri. Kemandirian bisa berlaku pada banyak hal, termasuk dalam pengadaan pangan. Indonesia, negara berpenduduk 270 juta jiwa, adalah konsumen beras nomor empat di dunia dibawah China, India, dan Bangladesh. Mengutip data Departemen Pertanian AS (USDA), rata-rata konsumsi beras Indonesia 35,367 juta ton per tahun pada periode 2020/2021 dan 2022/2023. Adapun rata-rata produksinya per tahun pada periode 2018/2019 hingga 2022/2023 sebanyak 34,36 juta ton. Produksi gabah kering giling, menurut data BPS, masih terpusat di Jawa dan Sumatera.

Wilayah selain Jawa dan Sumatera yang memerlukan beras dalam jumlah yang melampaui produksi daerah itu akan mendatangkan dari daerah lain. Ada biaya transportasi dan logistik yang ditambahkan pada harga beras di daerah tujuan. Ketergantungan Indonesia atas beras kadang tak sebanding dengan produksi di dalam negeri. Produksi beras bisa terganggu luas panen padi yang menyusut, kekeringan, dan kebanjiran. Di sisi lain, sebagian masyarakat meninggalkan pangan lokal dan beralih ke beras sehingga menambah kebutuhan beras di Indonesia. Situasi ini membuat beras kerap kali menjadi komoditas penyumbang utama inflasi karena harganya yang naik.

Jalan pintas dan langkah cepat ditempuh pemerintah saat menghadapi situasi itu. Seperti pada awal tahun ini, pemerintah menggulirkan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menyalurkan bantuan beras. Cadangan beras pemerintah juga diperkuat dengan cara segera menyerap gabah petani dan mempercepatimpor beras. Tahun ini, pemerintah akan mengimpor 2 juta ton beras (Kompas, 23/1). Berdasarkan data BPS, impor beras pada 2023 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 3,062 juta ton. Adapun pada 2019-2022 tak sampai 500.000 ton per tahun. Namun, impor tak menyejahterakan petani. Apalagi jika impor dilakukan secara terus-menerus, yang bisa membuat kemandirian pangan kian jadi angan-angan. (Yoga)

Pengembangan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon di Tanah Air membutuhkan strategi khusus agar bisa menyiasat besarnya investasi yang harus digelontorkan oleh investor. Fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) harus dibangun secara terintegrasi dengan sumber karbon dioksida (CO2) yang akan diinjeksikan ke dalam reservoir. Dengan begitu, biaya pengangkutan dan penyimpanan karbon dari industri yang menghasilkan emisi bisa ditekan. Belladonna Troxylon Maulianda, Direktur Eksekutif Indonesia Carbon Capture and Storage, mengatakan bahwa pemerintah harus menarik industri hilir saling berdekatan sebagai collective emitter untuk menekan biaya angkut karbon dalam suatu kawasan reservoir penyimpanan karbon. Belladona membeberkan, biaya investasi dan pengoperasian CCS di dalam negeri saat ini masih terbilang mahal, karena Indonesia belum memiliki teknologi dan kemampuan kapasitas manufaktur untuk membuat rantai pasok fasilitas itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri melaporkan bahwa biaya pengembangan CCS sebagian besar dipengaruhi oleh kegiatan penangkapan CO2, yakni sekitar 73% dari keseluruhan biaya. Berdasarkan studi Economic Research Institute for Asean and East Asia (ERIA), biaya penangkapan karbon sekitar US$45,92 per ton, dan penyimpanannya sekitar US$15,93 per ton. Managing Director & Partner at Boston Consulting Group (BCG) Lenita Tobing berpendapat, pengembangan CCS hub menjadi hal krusial untuk menjangkau keekonomian fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon. Di sisi lain, menurutnya, Indonesia diuntungkan dari segi geografis untuk mengembangkan CCS hub tersebut jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di Asia Tenggara. Hitung-hitungan BCG memperlihatkan potensi ruang penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 400—600 gigaton. Pemerintah sendiri saat ini tengah memperluas akses CCS ke luar wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi. Payung hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres) diharapkan bakal rampung bulan ini, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi jelas. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, perluasan sektor tersebut nantinya bakal memungkinkan industri di luar migas untuk ikut bertransaksi lewat skema CCS di dalam negeri, dan transboundary antarnegara. Di dalam negeri, sejumlah perusahaan migas kelas wahid, seperti BP, ExxonMobil, hingga Chevron sudah menyatakan minatnya untuk menjadi operator reservoir penyimpanan karbon. Menteri ESDM Arifin mengatakan, ketertarikan sejumlah perusahaan migas global itu dipantik oleh potensi kapasitas penyimpanan atau storage karbon yang terbilang besar dari beberapa lapangan migas yang telah habis dikuras.

Baterai berbasis nickel manganese cobalt atau NMC diyakini masih dilirik oleh pelaku industri kendaraan listrik di tengah lesatan tren transisi energi di berbagai belahan dunia. Kemampuan menyimpan listrik yang dimiliki baterai berbasis nikel menjadi daya tarik utama. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebut baterai NMC memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan baterai berbasis lithium ferro-phosphate atau LFP yang selama ini hanya dijadikan sebagai alternatif. Baterai berbasis NMC juga diklaim jauh lebih efisien dibandingkan dengan material lainnya. Hal tersebut dinilai akan membuat nikel tetap menjadi komoditas utama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. 

“Baterai LFP itu density-nya tetap tidak bisa menandingi nickel-based. Baterai LFP akan membutuhkan ukuran yang lebih besar dibandingkan NMC, sehingga membuatnya tidak seefisien baterai berbasis nikel,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, Selasa (23/1). Keunggulan baterai kendaraan listrik berbasis nikel tersebut, kata dia, membuat Tesla Inc. tetap menggunakan baterai NMC untuk mobil yang dipasarkan di Amerika Serikat. Alasannya, jarak tempuh lintasan di Amerika Serikat terbilang panjang, dan hanya bisa diatasi oleh baterai berbahan nikel. Kondisi berbeda terjadi di China, sehingga Tesla Inc. memutuskan untuk menggunakan baterai LFP untuk mobil yang dipasarkan di negara tersebut. 

Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan mengatakan bahwa investasi baterai NMC dan LFP di dalam negeri berpotensi tetap tumbuh hingga 2040. Nurul beralasan bahwa pertumbuhan jangka panjang itu didukung oleh perkembangan pasar kendaraan listrik yang masih baru saat ini. Untuk diketahui, pabrikan mobil listrik bahkan yang telah beredar di Indonesia, seperti Wuling Air Ev dan Binguo EV, termasuk tiga model BYD Atto, Seal, maupun Dolphin belakangan menggunakan baterai LFP. 

Di dalam negeri, nikel menjadi salah satu komoditas penting yang terus diupayakan pengembangannya oleh pemerintah. Sejumlah insentif dan kemudahan pun diberikan pemerintah agar penghiliran nikel bisa memberikan nilai tambah untuk Negara. Sayangnya, nikel menjadi komoditas logam dengan kinerja terburuk sepanjang 2023, dan pergerakan harganya berpotensi tidak cepat pulih dalam waktu dekat. Dalam sebagian besar kasus pelemahan harga, kekhawatiran mengenai pengetatan pasokan atau bahkan kekurangan pasokan nikel terbukti tidak berdasar atau mungkin terlalu dini. 

Namun, kekhawatiran tersebut terutama terjadi pada nikel, pasar yang telah dibanjiri dengan gelombang material baru dari produsen utama Indonesia. Pertumbuhan permintaan juga memudar. “Pasokan nikel terus meningkat. Namun, konsumsi tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan,” tulis analis Huatai Futures dalam catatan yang diposting di laman resminya. Goldman Sachs Group Inc. mengatakan dalam riset tanggal 18 Desember 2023 bahwa harga nikel akan mencapai US$10.000 per metrik ton dalam waktu 12 bulan.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, pihaknya telah menerbitkan SNI 9164 Biometana untuk bahan bakar sejak tahun lalu bersama Badan Sertifikasi Nasional untuk memuluskan pemanfaatan bio-CNG sebagai pengganti LPG. Menurutnya, bio-CNG dapat dimanfaatkan untuk menggantikan LPG nonsubsidi yang banyak digunakan oleh sektor industri dan komersial, sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam usaha pemerintah menurunkan impor komoditas tersebut. 

Pabrik yang dibangun oleh PT KIS Biofuels Indonesia tersebut merupakan bagian dari 25 pabrik bio-CNG lainnya, dengan total kapasitas 387.000 metrik ton. Sementara itu, CEO KIS Biofuel Indonesia Raghunath berharap Indonesia bisa menjadi negara penghasil bio-CNG terbesar di Asia. Berdasarkan catatan Bisnis, KIS Group menargetkan pembangunan 25 pabrik bio-CNG di Sumatra Utara dengan total nilai investasi mencapai US$110 juta. Pembangunan sejumlah pabrik tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2024. Adapun, produk bio-CNG dari proyek itu akan dibeli dengan kontrak jangka panjang oleh PT Unilever Oleochemical Indonesia untuk menggantikan bahan bakar fosil.

Upaya meningkatkan porsi energi baru terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional tidak hanya mendapat tantangan dari eksternal, karena hingga kini masih ada kebijakan pemerintah sendiri yang membuat pengerjaan sejumlah pembangkit listrik berbasis energi bersih jalan di tempat. Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN untuk sejumlah pembangkit listrik berbasis EBT masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar problem serupa tidak menjadi ganjalan di masa mendatang. Hal itu pun diakui oleh PT PLN (Persero) yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di sektor ketenagalistrikan. 

Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat & TJSL PLN, mengatakan bahwa perseroan saat ini terus berupaya untuk melanjutkan dan mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah Air dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Kementerian ESDM juga mengeluhkan sebagian besar proyek pembangkit listrik EBT harus terhenti saat memasuki masa negosiasi perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA), karena beberapa lender dan badan usaha tidak berkenan dengan ketentuan TKDN menjadi bagian dalam negosiasi dengan PLN. 

“Beberapa lender atau calon pemenang lelang itu tidak menginginkan aturan TKDN, kemudian beberapa yang sudah mau PPA terkait dengan EBT ini karena ada TKDN, sehingga menunggu,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu.  Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana membeberkan bahwa setidaknya ada 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala dengan pendanaan akibat kebijakan TKDN. Dari jumlah tersebut, empat proyek di antaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan senilai lebih dari US$1 miliar dari Asia Development Bank (ADB), Bank Dunia atau World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lainnya. 

Sementara itu, 10 proyek lainnya belum memiliki kesepakatan dari lender terkait dengan aturan TKDN yang masuk ke dalam PPA dengan PLN. Kesepuluh proyek itu adalah PLTA Bakaru 1 (126 MW), PLTA Bakaru 2 (140 MW), PLTM Kalibumi (6,35 MW), dan PLTM Lapai 1 (5,31 MW). Kemudian PLTM Riorita (2,67 MW), PLTA Watunohu (22 MW), PLTM Banangar (2,5 MW), PLTP Dieng 2 (55 MW), PLTP Patuha 2 (55 MW), dan PLTA Masang 2 (44 MW).  

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah untuk memoratorium kebijakan TKDN untuk proyek-proyek pembangkit listrik berbasis EBT hingga akhir 2025. “Kami mengusulkan agar ada moratorium dulu untuk TKDN modul surya, proyek-proyek PLN yang besar-besar itu moratorium saja, misal kebijakan itu baru mulai diberlakukan pada akhir 2025,” jelasnya.

Sele Raya Belida, pengelola Wilayah Kerja Belida, berhasil meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari Sumur Sungai Anggur Selatan 1 hingga menyentuh level 2.800 barel setara minyak per hari atau barrel oil equivalent per day (BOEPD). Capaian Sele Raya di Sumur Sungai Anggur Selatan (SAS)-1 tersebut lebih tinggi 1.600 BOEPD dibandingkan dengan catatan produksi pada awal tahun ini. 

General Manager Sele Raya Belida Juchiro Tampi mengatakan bahwa pihaknya bakal terus meningkatkan produksi minyak, seiring dengan rencana monetisasi gas asosiasi Sumus SAS-1 yang diharapkan bisa dimulai pada tahun ini. Untuk memastikan pengembangan lapangan migas tersebut berjalan lancar, SKK Migas dan Sele Raya Belida saat ini melakukan kegiatan akuisisi seismik 3D agar bisa mengetahui potensi pengembangan dari struktur temuan SAS. Selain itu, perusahaan juga berencana untuk melakukan pengeboran sumur appraisal. 

“Pemboran sumur baru akan disiapkan dengan berkoordinasi bersama SKK Migas agar direalisasikan segera,” kata Doni Argiyanto, Exploration & Exploitation Manager Sele Raya Belida. Sementara itu, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryo Dipuro mengatakan, peningkatan produksi migas merupakan upaya yang dilakukan oleh pihaknya dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk merealisasikan program 1 Juta BOPD, serta 12 miliar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030. 

SKK Migas sebelumnya menargetkan investasi hulu migas pada tahun ini sebesar US$17,7 miliar untuk menopang target lifting minyak sebesar 635.000 BOPD, dan 5.785 MMscfd gas. Target tersebut terbilang cukup ambisius, karena realisasi investasi hulu migas pada tahun lalu hanya sebesar US$13,7 miliar dari target US$15,56 miliar. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, masifnya investasi yang dilakukan di dalam negeri diharapkan bisa membuat KKKS menahan laju natural decline.