Pengembangan fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon di Tanah Air membutuhkan strategi khusus agar bisa menyiasat besarnya investasi yang harus digelontorkan oleh investor. Fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS) harus dibangun secara terintegrasi dengan sumber karbon dioksida (CO2) yang akan diinjeksikan ke dalam reservoir. Dengan begitu, biaya pengangkutan dan penyimpanan karbon dari industri yang menghasilkan emisi bisa ditekan. Belladonna Troxylon Maulianda, Direktur Eksekutif Indonesia Carbon Capture and Storage, mengatakan bahwa pemerintah harus menarik industri hilir saling berdekatan sebagai collective emitter untuk menekan biaya angkut karbon dalam suatu kawasan reservoir penyimpanan karbon. Belladona membeberkan, biaya investasi dan pengoperasian CCS di dalam negeri saat ini masih terbilang mahal, karena Indonesia belum memiliki teknologi dan kemampuan kapasitas manufaktur untuk membuat rantai pasok fasilitas itu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri melaporkan bahwa biaya pengembangan CCS sebagian besar dipengaruhi oleh kegiatan penangkapan CO2, yakni sekitar 73% dari keseluruhan biaya. Berdasarkan studi Economic Research Institute for Asean and East Asia (ERIA), biaya penangkapan karbon sekitar US$45,92 per ton, dan penyimpanannya sekitar US$15,93 per ton. Managing Director & Partner at Boston Consulting Group (BCG) Lenita Tobing berpendapat, pengembangan CCS hub menjadi hal krusial untuk menjangkau keekonomian fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon. Di sisi lain, menurutnya, Indonesia diuntungkan dari segi geografis untuk mengembangkan CCS hub tersebut jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di Asia Tenggara. Hitung-hitungan BCG memperlihatkan potensi ruang penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 400—600 gigaton. Pemerintah sendiri saat ini tengah memperluas akses CCS ke luar wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi. Payung hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres) diharapkan bakal rampung bulan ini, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi jelas. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, perluasan sektor tersebut nantinya bakal memungkinkan industri di luar migas untuk ikut bertransaksi lewat skema CCS di dalam negeri, dan transboundary antarnegara. Di dalam negeri, sejumlah perusahaan migas kelas wahid, seperti BP, ExxonMobil, hingga Chevron sudah menyatakan minatnya untuk menjadi operator reservoir penyimpanan karbon. Menteri ESDM Arifin mengatakan, ketertarikan sejumlah perusahaan migas global itu dipantik oleh potensi kapasitas penyimpanan atau storage karbon yang terbilang besar dari beberapa lapangan migas yang telah habis dikuras.

Baterai berbasis nickel manganese cobalt atau NMC diyakini masih dilirik oleh pelaku industri kendaraan listrik di tengah lesatan tren transisi energi di berbagai belahan dunia. Kemampuan menyimpan listrik yang dimiliki baterai berbasis nikel menjadi daya tarik utama. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyebut baterai NMC memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan baterai berbasis lithium ferro-phosphate atau LFP yang selama ini hanya dijadikan sebagai alternatif. Baterai berbasis NMC juga diklaim jauh lebih efisien dibandingkan dengan material lainnya. Hal tersebut dinilai akan membuat nikel tetap menjadi komoditas utama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik. 

“Baterai LFP itu density-nya tetap tidak bisa menandingi nickel-based. Baterai LFP akan membutuhkan ukuran yang lebih besar dibandingkan NMC, sehingga membuatnya tidak seefisien baterai berbasis nikel,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, Selasa (23/1). Keunggulan baterai kendaraan listrik berbasis nikel tersebut, kata dia, membuat Tesla Inc. tetap menggunakan baterai NMC untuk mobil yang dipasarkan di Amerika Serikat. Alasannya, jarak tempuh lintasan di Amerika Serikat terbilang panjang, dan hanya bisa diatasi oleh baterai berbahan nikel. Kondisi berbeda terjadi di China, sehingga Tesla Inc. memutuskan untuk menggunakan baterai LFP untuk mobil yang dipasarkan di negara tersebut. 

Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan mengatakan bahwa investasi baterai NMC dan LFP di dalam negeri berpotensi tetap tumbuh hingga 2040. Nurul beralasan bahwa pertumbuhan jangka panjang itu didukung oleh perkembangan pasar kendaraan listrik yang masih baru saat ini. Untuk diketahui, pabrikan mobil listrik bahkan yang telah beredar di Indonesia, seperti Wuling Air Ev dan Binguo EV, termasuk tiga model BYD Atto, Seal, maupun Dolphin belakangan menggunakan baterai LFP. 

Di dalam negeri, nikel menjadi salah satu komoditas penting yang terus diupayakan pengembangannya oleh pemerintah. Sejumlah insentif dan kemudahan pun diberikan pemerintah agar penghiliran nikel bisa memberikan nilai tambah untuk Negara. Sayangnya, nikel menjadi komoditas logam dengan kinerja terburuk sepanjang 2023, dan pergerakan harganya berpotensi tidak cepat pulih dalam waktu dekat. Dalam sebagian besar kasus pelemahan harga, kekhawatiran mengenai pengetatan pasokan atau bahkan kekurangan pasokan nikel terbukti tidak berdasar atau mungkin terlalu dini. 

Namun, kekhawatiran tersebut terutama terjadi pada nikel, pasar yang telah dibanjiri dengan gelombang material baru dari produsen utama Indonesia. Pertumbuhan permintaan juga memudar. “Pasokan nikel terus meningkat. Namun, konsumsi tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan,” tulis analis Huatai Futures dalam catatan yang diposting di laman resminya. Goldman Sachs Group Inc. mengatakan dalam riset tanggal 18 Desember 2023 bahwa harga nikel akan mencapai US$10.000 per metrik ton dalam waktu 12 bulan.

Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, pihaknya telah menerbitkan SNI 9164 Biometana untuk bahan bakar sejak tahun lalu bersama Badan Sertifikasi Nasional untuk memuluskan pemanfaatan bio-CNG sebagai pengganti LPG. Menurutnya, bio-CNG dapat dimanfaatkan untuk menggantikan LPG nonsubsidi yang banyak digunakan oleh sektor industri dan komersial, sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam usaha pemerintah menurunkan impor komoditas tersebut. 

Pabrik yang dibangun oleh PT KIS Biofuels Indonesia tersebut merupakan bagian dari 25 pabrik bio-CNG lainnya, dengan total kapasitas 387.000 metrik ton. Sementara itu, CEO KIS Biofuel Indonesia Raghunath berharap Indonesia bisa menjadi negara penghasil bio-CNG terbesar di Asia. Berdasarkan catatan Bisnis, KIS Group menargetkan pembangunan 25 pabrik bio-CNG di Sumatra Utara dengan total nilai investasi mencapai US$110 juta. Pembangunan sejumlah pabrik tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2024. Adapun, produk bio-CNG dari proyek itu akan dibeli dengan kontrak jangka panjang oleh PT Unilever Oleochemical Indonesia untuk menggantikan bahan bakar fosil.

Upaya meningkatkan porsi energi baru terbarukan atau EBT dalam bauran energi nasional tidak hanya mendapat tantangan dari eksternal, karena hingga kini masih ada kebijakan pemerintah sendiri yang membuat pengerjaan sejumlah pembangkit listrik berbasis energi bersih jalan di tempat. Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN untuk sejumlah pembangkit listrik berbasis EBT masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar problem serupa tidak menjadi ganjalan di masa mendatang. Hal itu pun diakui oleh PT PLN (Persero) yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di sektor ketenagalistrikan. 

Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat & TJSL PLN, mengatakan bahwa perseroan saat ini terus berupaya untuk melanjutkan dan mengakselerasi pengembangan EBT di Tanah Air dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Kementerian ESDM juga mengeluhkan sebagian besar proyek pembangkit listrik EBT harus terhenti saat memasuki masa negosiasi perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA), karena beberapa lender dan badan usaha tidak berkenan dengan ketentuan TKDN menjadi bagian dalam negosiasi dengan PLN. 

“Beberapa lender atau calon pemenang lelang itu tidak menginginkan aturan TKDN, kemudian beberapa yang sudah mau PPA terkait dengan EBT ini karena ada TKDN, sehingga menunggu,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu.  Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana membeberkan bahwa setidaknya ada 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala dengan pendanaan akibat kebijakan TKDN. Dari jumlah tersebut, empat proyek di antaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan senilai lebih dari US$1 miliar dari Asia Development Bank (ADB), Bank Dunia atau World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lainnya. 

Sementara itu, 10 proyek lainnya belum memiliki kesepakatan dari lender terkait dengan aturan TKDN yang masuk ke dalam PPA dengan PLN. Kesepuluh proyek itu adalah PLTA Bakaru 1 (126 MW), PLTA Bakaru 2 (140 MW), PLTM Kalibumi (6,35 MW), dan PLTM Lapai 1 (5,31 MW). Kemudian PLTM Riorita (2,67 MW), PLTA Watunohu (22 MW), PLTM Banangar (2,5 MW), PLTP Dieng 2 (55 MW), PLTP Patuha 2 (55 MW), dan PLTA Masang 2 (44 MW).  

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia Fabby Tumiwa menyarankan pemerintah untuk memoratorium kebijakan TKDN untuk proyek-proyek pembangkit listrik berbasis EBT hingga akhir 2025. “Kami mengusulkan agar ada moratorium dulu untuk TKDN modul surya, proyek-proyek PLN yang besar-besar itu moratorium saja, misal kebijakan itu baru mulai diberlakukan pada akhir 2025,” jelasnya.

Sele Raya Belida, pengelola Wilayah Kerja Belida, berhasil meningkatkan produksi minyak dan gas bumi dari Sumur Sungai Anggur Selatan 1 hingga menyentuh level 2.800 barel setara minyak per hari atau barrel oil equivalent per day (BOEPD). Capaian Sele Raya di Sumur Sungai Anggur Selatan (SAS)-1 tersebut lebih tinggi 1.600 BOEPD dibandingkan dengan catatan produksi pada awal tahun ini. 

General Manager Sele Raya Belida Juchiro Tampi mengatakan bahwa pihaknya bakal terus meningkatkan produksi minyak, seiring dengan rencana monetisasi gas asosiasi Sumus SAS-1 yang diharapkan bisa dimulai pada tahun ini. Untuk memastikan pengembangan lapangan migas tersebut berjalan lancar, SKK Migas dan Sele Raya Belida saat ini melakukan kegiatan akuisisi seismik 3D agar bisa mengetahui potensi pengembangan dari struktur temuan SAS. Selain itu, perusahaan juga berencana untuk melakukan pengeboran sumur appraisal. 

“Pemboran sumur baru akan disiapkan dengan berkoordinasi bersama SKK Migas agar direalisasikan segera,” kata Doni Argiyanto, Exploration & Exploitation Manager Sele Raya Belida. Sementara itu, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryo Dipuro mengatakan, peningkatan produksi migas merupakan upaya yang dilakukan oleh pihaknya dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk merealisasikan program 1 Juta BOPD, serta 12 miliar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030. 

SKK Migas sebelumnya menargetkan investasi hulu migas pada tahun ini sebesar US$17,7 miliar untuk menopang target lifting minyak sebesar 635.000 BOPD, dan 5.785 MMscfd gas. Target tersebut terbilang cukup ambisius, karena realisasi investasi hulu migas pada tahun lalu hanya sebesar US$13,7 miliar dari target US$15,56 miliar. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, masifnya investasi yang dilakukan di dalam negeri diharapkan bisa membuat KKKS menahan laju natural decline.

Harga beras medium naik lagi hingga melebihi harga beras tahun lalu. Daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas pokok juga terus bertambah. Pemerintah berupaya meredam kenaikan harga beras, terutama melalui percepatan impor dan intervensi pasar. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per 22 Januari 2024, harga rata-rata nasional beras medium Rp 13.260 per kg, di atas harga rata-rata nasional tertinggi beras medium tahun lalu yang terjadi pada Oktober, yakni Rp 13.210 per kg. Harga beras medium itu juga di atas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg berdasarkan zonasi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan, pada pekan ketiga Januari 2024, harga rata-rata beras medium naik 0,28 % secara mingguan. Padahal, pada pekan pertama Januari 2024, harganya turun 0,38 % secara mingguan.

”Kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan harga beras hingga pekan ketiga Januari 2024 bertambah menjadi 247 daerah. Sebelumnya, pada pekan pertama dan kedua Januari 2024, jumlahnya baru 104 daerah dan 116 daerah,” ujar Pudji dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (22/1). BPS mendata 10 daerah mengalami kenaikan harga beras tertinggi. Di Kabupaten Merangin harga berasnya naik 14,22 %, Kerinci 9,53 %, Rejang Lebong 7,29 %, Sijunjung 5,7 %, dan Serdang Bedagai 4,98 %. Bapanas menyebutkan, kenaikan harga beras terjadi akibat produksi padi pada Januari-Februari 2024 diperkirakan defisit. Menurut Kerangka Sampel Area BPS, defisit beras pada Januari 2024 diprediksi 1,61 juta ton dan pada Februari 2024 sebanyak 1,22 juta ton. Kendati bakal defisit, Kementan menjamin pada Januari-Februari 2024 tetap ada panen padi, terutama di sejumlah daerah di Jatim, Jateng, Sumut, Sumsel, Kalbar, dan Jabar. (Yoga)

Skema transisi energi yang dicanangkan pemerintah Indonesia dinilai sudah tepat dalam mencapai titik keseimbangan antara target emisi  karbon netral dan menjaga daya beli masyarakat. Transisi yang dilakukan gardual merupakan solusi untuk mencegah terjadinya inflasi hijau (Greenflation). Demikian benang merah jawaban atas pertanyaan yang diajukan Investor Daily  kepada sejumlah narasumber terkait upaya yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya greenflation dalam transisi energi. Mereka dihubungi secara terpisah pada Senin (22/1/2024). Adapun para narasumber tersebut yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Anggota Dewan Energi Nasional  (DEN) Satya W Yudha, Sekretaris  DEN Djoko Siswanto, ketua Indonesia Center for Renewables Energy Studies (ICRES) Suyra Darma, Direktur Riset Institute for Development  of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya, serta managing Director Enerfy Shift Institute Putra Adhiguna. Anggota DEN Satya W Yudha  mengatakan, DEN sudah melakukan mitigasi risiko  terhadap dampak yang ditimbulkan dalam transisi energi hijau. (Yetede)

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa mahalnya harga beras saat ini karena berkurangnya  produksi di dalam negeri dan krisis pangan global yang membuat negara-negara produsen memilih membatasi ekspor. Karena itu, pemerintah menggunakan intrusmen bantuan pangan beras (BPB) untuk mengendalikan inflasi nasional dan mendukung stabilitas harga di tingkat  konsumen agar tidak semakin meningkat. BPB  akan dijalankan hingga Juni 2024, apabila APBN masih mencukupi akan dilanjutkan lagi pada semester dua tahun ini. Di dalam negeri, dampak EL Nino akan kekeringan panjang menjadi salah satu penyebab fluktuasi  harga pangan nasional. Tapi, Jokowi memastikan pemerintah akan  selalu menjaga stok pangan strategis, terutama beras dalam keadaan mencukupi. "Apa yang terjadi karena produksinya kurang, beras dunia kurang, harganya (tinggi), itu problemnya," tutur Jokowi. (Yetede)