Pemerintah menegaskan, bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk bantuan  langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan pada kuartal I-2023 sebagai upaya untuk meredam inflasi. Adapun komponen inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) mencapai 6,73% year on year (yoy) pada Desember 2023. Hal ini harus diantisipasi agar dampak komoditas pangan tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat. "Inflasi volatile food itu nilainya mash 6,73% secara yoy, dari sisi pemerintah karena volatile food domain-nya pemerintah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam upaya meredam inflasi voletile food dilakukan melalui sinergi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah  (TPIP) dan TPID) dan Penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak El Nino. Ke depan, kebijakan moneter yang pro stability dan sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah (pusat dan daerah) terus diperkuat guna memastikan  inflasi tahun 2024. (Yetede)

Agresifnya upaya pemerintah meningkatkan porsi energi baru terbarukan dalam sistem kelistrikan nasional menempatkan PT PLN (Persero) dalam posisi yang ‘tidak nyaman’. Badan Pemeriksa Keuangan pun menyoroti kekurangan pendanaan yang dialami perusahaan pelat merah itu dalam mengejar target RUPTL. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan terdapat kekurangan pendanaan atau gap funding senilai Rp108,67 triliun yang dicatat oleh PLN untuk membangun pembangkit dan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN pada 2021 dan 2022, kebutuhan investasi untuk proyek yang tertuang di dalam RUPTL saat itu masing-masing sebesar Rp78,90 triliun dan Rp73,10 triliun. Sayangnya, PLN hanya bisa mengumpulkan pendanaan sebesar Rp19,93 triliun pada 2021, dan Rp23,4 triliun pada 2022. Pendanaan itu dihimpun dari subsidiary loan agreement (SLA), project loan, penyertaan modal negara (PMN), dana internal, hingga result based loan & pay for result loan (RBL). Berdasarkan praktik umum keuangan, kedua rasio tersebut merupakan syarat wajib yang akan dinilai oleh lembaga pembiayaan. BPK pun menilai kedua rasio itu akan membuat PLN kesulitan untuk memenuhi covenant yang dipersyaratkan. Audit senjang investasi kelistrikan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengelolaan Batu Bara, Gas Bumi, dan Energi Terbarukan dalam Pengembangan Sektor Ketenagalistrikan untuk Menjamin Ketersediaan, Keterjangkauan dan Keberlanjutan Energi Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I 2022 pada Kementerian ESDM dan instansti terkait lainya. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa inisiatif itu diharapkan bisa menjadi alternatif investasi lain yang saat ini dimiliki PLN. Adapun, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan bahwa perseroan tetap berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah direncanakan dalam RUPTL 2021—2030. Sementara itu, Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengatakan bahwa gap funding yang dicatat oleh PLN saat ini membuat eksekusi proyek dalam RUPTL 2021—2030 berpotensi molor.  “Adanya gap funding tentunya berdampak kepada realisasi pencapaian yang rendah,” kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang.

Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia berpendapat penyesuaian harga eceran tertinggi beras bukan solusi untuk menstabilkan harga komoditas pangan pokok di pasaran. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan persoalan utama harga beras bertahan tinggi adalah produktivitas padi yang stagnan. Pada saat yang sama, dia melanjutkan kebutuhan pangan khususnya beras terus meningkat. Di sisi lain, dia menyebutkan kapasitas produksi beras di Tanah Air tidak sebanding dengan kapasitas produksi padi. “HET bukan menyelesaikan masalah yang terjadi kalau menurut saya,” katanya kepada Bisnis, Selasa (30/1). Sutarto juga memprediksi harga beras tetap tinggi saat panen raya pada Maret-April 2024. Dia melanjutkan harga beras kualitas premium masih akan di level Rp15.000 per kilogram (kg) meskipun ada panen raya. “Prediksi kita, harganya akan tetap bertengger tinggi. Sekalipun ada penurunan paling tidak hanya sekitar 5%,” ujar Sutarto. Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No.7/2023, HET beras medium di kisaran Rp10.900 per kg- Rp11.800 per kg, sedangkan beras premium sebesar Rp13.900 per kg-Rp14.800 per kg. Ketua Umum Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar) Syaiful Bahari juga tidak sependapat dengan usulan penaikan HET beras. Sementara itu, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menyatakan penyesuaian HET beras butuh kajian. Sampai saat ini, Bapanas belum berencana melakukan pertemuan dengan KSP membahas soal penyesuaian HET beras. “Belum kan belum ada rencana untuk ubah HET,” ujar Ketut. Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa harga beras yang tinggi di dalam negeri disebabkan terlambatnya masa tanam yang berimbas kepada terlambatnya panen dan produksi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat stok beras dalam negeri diperkirakan defisit sebesar 2,7 juta ton pada periode Januari-Februari 2024. Untuk mengatasi tingginya harga beras di pedagang eceran, Perum Bulog segera menyalurkan beras stabilitas pasokan dan harga beras (SPHP) dan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram ke 21 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau setara 210.000 ton per bulan.

Upaya hilirisasi atau peningkatan nilai tambah nikel dinilai kurang perencanaan matang dari hulu ke hilir. Selain masih belum siapnya industri penyerap di dalam negeri, produk setengah jadi seperti feronikel dan nickel pig iron juga telanjur membanjiri dunia dan turut menyebabkan harga nikel internasional merosot. Ini menjadi pelajaran untuk pengembangan komoditas mineral lainnya. Larangan ekspor bijih nikel, sebagai upaya peningkatan nilai tambah, diberlakukan sejak 2020. Sejak itu, bijih nikel wajib diolah di dalam negeri. Apabila sudah menjadi produk turun-annya, seperti feronikel, nickel pig iron, dan nickel matte, baru boleh diekspor. Berdasarkan data BPS, ada lonjakan volume ekspor feronikel dari 1,5 juta ton pada 2019 menjadi 5,7 juta ton pada 2022. Nilainya meningkat dari 2,5 miliar USD pada 2019 menjadi 13,6 miliar USD pada 2022. Ekspor  didominasi ke China. Selain itu,juga ke India, Korea Selatan, dan Taiwan.

Berdasarkan data Lembaga Survei Geologi AS (US Geological Survey/USGS), produksi nikel Indonesia pada 2022 diperkirakan 1,6 juta ton setara nikel murni atau meningkat dibandingkan produksi tahun 2021 yang hanya 1 juta ton. Jumlah produksi tahun 2022 itu setara 48,5 % total produksi dunia, yakni 3,3 juta ton. Cadangan nikel Indonesia diperkirakan 21 juta ton setara nikel murni. Harga nikel global menunjukkan tren menurun pada 2023. Berdasarkan catatan Trading Economics, harga nikel internasional pada 6 Februari 2023 sebesar 27.563 USD per ton, tetapi terus turun hingga 16.366 USD per ton pada 25 Desember 2023. Pada akhir triwulan I-2024, harga nikel diperkirakan 15.900 USD per ton. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, mengatakan, ”Ada disorientasi hilirisasi terkait nikel ini sehingga perlu dievaluasi serta kaji ulang ke ana arahnya. Pengambilan kebijakan yang salah arah bisa karena terlalu bernafsu dalam mendorong penambangan dan hilirisasi nikel,” kata Akmaluddin. (Yoga)

Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT)  mitigasi risiko pangan senilai Rp 200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret 2024. BLT mitigasi  risiko pangan akan diberikan terhadap 18,8 juta keluarga Penerima Manfaat (KPM)  dengan total alokasi  anggaran Rp 11,25 triliun. Setiap KPM akan menerima Rp 600 ribu pada kuartal I-2024. Di sisi lain, pemberian bansos ini rentan dikaitkan dengan kepentingan politik sebab disalurkan  di saat berlangsungnya pesta demokrasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, BLT ini akan menjadi pengganti program BLT El Nino yang sebelumnya dijalankan pada akhir 2023. Pemerintah akan melakukan  evaluasi secara berkala setelah pemerintah menjalankan BLT mitigasi risiko pangan. 

Pengembangan megaproyek Grass Root Refinery Tuban masih menyisakan persoalan rumit setelah Rosneft Singapore Pte. Ltd. terkena impak ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Perburuan mitra strategis pun dilakukan agar proyek senilai US$13,5 miliar itu bisa berlanjut. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut PT Pertamina (Persero) terus mencari mitra strategis untuk menopang aspek teknologi dan pembiayaan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Pasalnya, sanksi yang mengenai Rosneft telah menghambat akses pendanaan, teknologi, dan jasa konstruksi dalam proyek yang ditujukan untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar minyak atau BBM dengan kualitas standar Euro 5 di dalam negeri. Ketua KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa pemerintah mendukung upaya Pertamina mencari mitra strategis yang bisa mendukung penyelesaian proyek GRR Tuban. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menagih kepastian investasi PSN itu sejak Juni 2023, setelah beberapa kali mengalami pengunduran. Hanya saja, hingga saat ini kepastian investasi proyek tersebut belum kunjung diteken. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji pun sebelumnya menyebutkan bahwa kementeriannya masih memberi tambahan waktu hingga 2024 setelah tenggat keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) proyek pengerjaan kilang baru itu beberapa kali mengalami kemunduran. Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Y. Nasroen mengatakan bahwa penyelesaian FID proyek GRR Tuban masih dalam progres untuk diselesaikan. Dalam kesempatan terpisah, Pertamina juga mengharapkan dukungan pembangunan infrastruktur dan akses lahan kilang seperti yang tertuang dalam kesepakatan perusahaan patungan atau joint venture agreement antara Pertamina dan Rosneft. Dukungan tersebut antara lain berupa pembangunan ruas Tol Tuban dan rel kereta api Babat—Tuban. Perseroan juga meminta pelebaran jalan dan penguatan jembatan existing di ruas Gresik—Tuban, mengingat persetujuan pelebaran jalan yang sudah diperoleh saat ini hanya untuk sepanjang 3,6 kilometer dari target 10,5 kilometer. Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman juga sempat mengatakan bahwa pengajuan mitra baru dilakukan sejak tahun lalu. Penambahan mitra baru menjadi hal strategis yang harus dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima oleh Rosneft. Adapun, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Yuliot Tanjung menuturkan bahwa posisi investasi Rosneft di Kilang Tuban saat ini masih terhambat akibat embargo dari negara-negara barat, padahal penyiapan investasi awal terkait dengan ketersediaan lahan sudah rampung. Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi meminta pemerintah untuk mulai mempertimbangkan pengalihan fokus pemenuhan kebutuhan energi nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Polemik lumbung pangan baru atau food estate memanas selama sepekan pasca debat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Sejumlah pihak mengecap program food estate gagal dan beberapa pihak lain mengklaim kesuksesan food estate. Sementara tanpa berkoar-koar, sejumlah korporasi swadaya petani terus tumbuh mandiri mengepakkan sayapnya. Food estate merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang menyasar pencetakan kawasan pangan baru, terutama di Sumut, Kalteng, NTT, dan Papua. Awalnya, lumbung pangan baru yang tercipta ditargetkan 2,41 juta hektar (ha). Namun, setelah dimatangkan kembali, pemerintah hanya mampu merencanakan lumbung pangan baru seluas total 82.778 ha dalam kurun waktu 2020-2023. Pada tahun pertama ditargetkan terealisasi seluas 30.000 ha, tahun kedua 30.778 ha, tahun ketiga 12.000 ha, dan di tahun keempat 10.000 ha.

Program itu tidak hanya sekadar mencetak sawah baru, tetapi juga mengembangkan tanaman pangan selain padi, seperti jagung, singkong, dan bawang putih. Sejumlah lumbung pangan itu bakal diintegrasikan dengan perkebunan dan peternakan sehingga menjadi kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan. Guru Besar Sosiologi IPB University Rilus A Kinseng pernah menyebutkan kegagalan lumbung padi di Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, lantaran infrastruktur pengairan (modal fisik) belum memadai. Akibatnya, produktivitas padi rendah, kurang dari 2,5 ton per ha, menyebabkan banyak petani akhirnya beralih menjadi pekerja di kebun sawit (Kompas, 26/4/2023).

Di Desa Fatuketi, Belu, NTT, terdapat lumbung jagung yang diresmikan pada 2022. Namun hingga kini, persoalan air, serta kondisi tanah yang kering dan berkapur di lumbung pangan jagung, belum teratasi meski dibangun Bendungan Rotiklot. (Kompas 20/10/2023).  Pada 18 Agustus 2023, Presiden Jokowi mengakui program food estate ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum berhasil. Membangun lumbung pangan bukanlah pekerjaan gampang. Baru biasanya pada penanaman keenam atau ketujuh itu baru pada kondisi normal. Sementara itu di Demak, Jateng, 126 petani yang mengelola sawah seluas total 300 ha membentuk Koperasi Citra Kinaraya. Dengan penggilingan padi modern, mereka mengolah gabah petani menjadi beras khusus, seperti beras putih aromatik, beras merah, beras hitam, dan beras coklat. Beras-beras itu telah dipasarkan ke Jakarta, Bandung, Bali, dan Kalsel.

Di Desa Gobleg, Buleleng, Bali, para petani muda membantu pengembangan pertanian hortikultura organik dengan sistem internet untuk segala (IoT). Tinggal klik dengan jempol, mereka dapat menyiram tanaman kapan pun dan di mana pun asal tersambung jaringan internet. Mereka juga dapat memantau kondisi kebun dan tanaman serta kadar air dan keasaman tanah secara terukur dari genggaman tangan, membuat mereka dapat membudidayakan sejumlah tanaman hortikultura di luar musim. Sistem pemasaran secara daring dan luring juga dibangun dengan baik. Melihat kondisi food estate dan era berkembangnya korporasi swadaya petani, pemerintah perlu lebih terukur dan realistis membangun kebijakan pangan nasional. Cukup sudah memperluas food estate yang sulit dikembangkan seturut empat kaidah akademis. Lebih baik bantu petani yang tengah tertatih-tatih membangun korporasi petani berdasarkan kluster pangan. (Yoga)

Pangan menjadi salah satu materi yang diangkat dalam forum debat keempat calon presiden-calon wakil presiden pada Minggu (21/1). Ketiga cawapres menyampaikan pandangan tentang problem dan solusi masalah pangan. Cawapres no urut 1, MuhaiminIskandar, pada segmen pertama, memotret persoalan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai hal mendasar. Menyadur pemikiran KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, Muhaimin menggugat bahwa ”petani adalah penolong negeri, tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita”. Solusi yang ditawarkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ialah menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan nelayan, petani, peternak, dan masyarakat adat sebagai bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghadirkan keadilan dalam ranah iklim, ekologi, antar generasi, agraria, dan keadilan sosial.

Cawapres no urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menawarkan solusi melalui penyediaan faktor produksi yang terjangkau, ”untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah”. Ia menambahkan bahwa peningkatan produktivitas petani didorong melalui mekanisasi pertanian dan mendorong petani generasi muda untuk mempraktikkan smart farming. Garis besar gagasan yang disampaikan Gibran bersimpul pada kalimat penutupnya pada saat penyampaian visi misinya, yaitu keberlanjutan dan penyempurnaan. Artinya, Gibran memosisikan diri meneruskan program yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan niat untuk menyempurnakannya apabila Prabowo Subianto dan dirinya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Cawapres no urut 3, Mahfud MD, lebih banyak berbicara tentang nilai adiluhung leluhur bangsa yang memiliki kearifan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kearifan lokal bangsa Indonesia masa lalu, sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan pelindungan atas lingkungan hidup agar lestari”. Terkait petani dan nelayan, Mahfud mengungkapkan program yang ditawarkan yakni program petani bangga bertani di laut jaya, nelayan sejahtera. Sedang untuk menghadapi dampak perubahan iklim poin terpenting Muhaimin ialah menjaga ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Pada jurnal Poltek Pembangunan Pertanian Bogor karya Saridewi,”Peningkatan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai melalui Program Upsus Pajale di Kabupaten Garut” (2018) terungkap pupuk subsidi dalam usaha tani padi menghemat biaya 60 %. Bagi kalangan petani, isu pupuk menjadi menu dominan yang disajikan para cawapres dalam debat.

Mendengar Muhaimin menyinggung soal pupuk, Gibran mengungkit program pendekatan lokasi produksi pupuk dengan lahan pertanian. Ia merujuk pada proyek pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat, yang berkaitan dengan orientasi pembangunan Indonesia Emas 2045. Papua diprogramkan menjadi wilayah lumbung pangan nasional, bahkan dicita-citakan hasil pertaniannya bisa untuk diekspor. Dan Mahfud menanggapi pendapat Muhaimin terkait pupuk pada perspektif produk hukumnya. Aturan dan prosedur ada, tapi pelaksanaan di lapangan masih lemah. Adapun program yang sudah dijalankan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng ialah menyelenggarakan badan usaha milik tani. ”Badan usaha milik petani efektif membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan (betah) di desa,” ungkap Mahfud. (Yoga)