Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT)  mitigasi risiko pangan senilai Rp 200 ribu per bulan selama Januari hingga Maret 2024. BLT mitigasi  risiko pangan akan diberikan terhadap 18,8 juta keluarga Penerima Manfaat (KPM)  dengan total alokasi  anggaran Rp 11,25 triliun. Setiap KPM akan menerima Rp 600 ribu pada kuartal I-2024. Di sisi lain, pemberian bansos ini rentan dikaitkan dengan kepentingan politik sebab disalurkan  di saat berlangsungnya pesta demokrasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, BLT ini akan menjadi pengganti program BLT El Nino yang sebelumnya dijalankan pada akhir 2023. Pemerintah akan melakukan  evaluasi secara berkala setelah pemerintah menjalankan BLT mitigasi risiko pangan. 

Pengembangan megaproyek Grass Root Refinery Tuban masih menyisakan persoalan rumit setelah Rosneft Singapore Pte. Ltd. terkena impak ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina. Perburuan mitra strategis pun dilakukan agar proyek senilai US$13,5 miliar itu bisa berlanjut. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut PT Pertamina (Persero) terus mencari mitra strategis untuk menopang aspek teknologi dan pembiayaan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban. Pasalnya, sanksi yang mengenai Rosneft telah menghambat akses pendanaan, teknologi, dan jasa konstruksi dalam proyek yang ditujukan untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar minyak atau BBM dengan kualitas standar Euro 5 di dalam negeri. Ketua KPPIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa pemerintah mendukung upaya Pertamina mencari mitra strategis yang bisa mendukung penyelesaian proyek GRR Tuban. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menagih kepastian investasi PSN itu sejak Juni 2023, setelah beberapa kali mengalami pengunduran. Hanya saja, hingga saat ini kepastian investasi proyek tersebut belum kunjung diteken. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji pun sebelumnya menyebutkan bahwa kementeriannya masih memberi tambahan waktu hingga 2024 setelah tenggat keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) proyek pengerjaan kilang baru itu beberapa kali mengalami kemunduran. Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Y. Nasroen mengatakan bahwa penyelesaian FID proyek GRR Tuban masih dalam progres untuk diselesaikan. Dalam kesempatan terpisah, Pertamina juga mengharapkan dukungan pembangunan infrastruktur dan akses lahan kilang seperti yang tertuang dalam kesepakatan perusahaan patungan atau joint venture agreement antara Pertamina dan Rosneft. Dukungan tersebut antara lain berupa pembangunan ruas Tol Tuban dan rel kereta api Babat—Tuban. Perseroan juga meminta pelebaran jalan dan penguatan jembatan existing di ruas Gresik—Tuban, mengingat persetujuan pelebaran jalan yang sudah diperoleh saat ini hanya untuk sepanjang 3,6 kilometer dari target 10,5 kilometer. Direktur Utama Kilang Pertamina Internasional Taufik Aditiyawarman juga sempat mengatakan bahwa pengajuan mitra baru dilakukan sejak tahun lalu. Penambahan mitra baru menjadi hal strategis yang harus dilakukan untuk mengimbangi sanksi yang saat ini diterima oleh Rosneft. Adapun, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Yuliot Tanjung menuturkan bahwa posisi investasi Rosneft di Kilang Tuban saat ini masih terhambat akibat embargo dari negara-negara barat, padahal penyiapan investasi awal terkait dengan ketersediaan lahan sudah rampung. Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi meminta pemerintah untuk mulai mempertimbangkan pengalihan fokus pemenuhan kebutuhan energi nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).

Polemik lumbung pangan baru atau food estate memanas selama sepekan pasca debat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Sejumlah pihak mengecap program food estate gagal dan beberapa pihak lain mengklaim kesuksesan food estate. Sementara tanpa berkoar-koar, sejumlah korporasi swadaya petani terus tumbuh mandiri mengepakkan sayapnya. Food estate merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang menyasar pencetakan kawasan pangan baru, terutama di Sumut, Kalteng, NTT, dan Papua. Awalnya, lumbung pangan baru yang tercipta ditargetkan 2,41 juta hektar (ha). Namun, setelah dimatangkan kembali, pemerintah hanya mampu merencanakan lumbung pangan baru seluas total 82.778 ha dalam kurun waktu 2020-2023. Pada tahun pertama ditargetkan terealisasi seluas 30.000 ha, tahun kedua 30.778 ha, tahun ketiga 12.000 ha, dan di tahun keempat 10.000 ha.

Program itu tidak hanya sekadar mencetak sawah baru, tetapi juga mengembangkan tanaman pangan selain padi, seperti jagung, singkong, dan bawang putih. Sejumlah lumbung pangan itu bakal diintegrasikan dengan perkebunan dan peternakan sehingga menjadi kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan. Guru Besar Sosiologi IPB University Rilus A Kinseng pernah menyebutkan kegagalan lumbung padi di Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalteng, lantaran infrastruktur pengairan (modal fisik) belum memadai. Akibatnya, produktivitas padi rendah, kurang dari 2,5 ton per ha, menyebabkan banyak petani akhirnya beralih menjadi pekerja di kebun sawit (Kompas, 26/4/2023).

Di Desa Fatuketi, Belu, NTT, terdapat lumbung jagung yang diresmikan pada 2022. Namun hingga kini, persoalan air, serta kondisi tanah yang kering dan berkapur di lumbung pangan jagung, belum teratasi meski dibangun Bendungan Rotiklot. (Kompas 20/10/2023).  Pada 18 Agustus 2023, Presiden Jokowi mengakui program food estate ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum berhasil. Membangun lumbung pangan bukanlah pekerjaan gampang. Baru biasanya pada penanaman keenam atau ketujuh itu baru pada kondisi normal. Sementara itu di Demak, Jateng, 126 petani yang mengelola sawah seluas total 300 ha membentuk Koperasi Citra Kinaraya. Dengan penggilingan padi modern, mereka mengolah gabah petani menjadi beras khusus, seperti beras putih aromatik, beras merah, beras hitam, dan beras coklat. Beras-beras itu telah dipasarkan ke Jakarta, Bandung, Bali, dan Kalsel.

Di Desa Gobleg, Buleleng, Bali, para petani muda membantu pengembangan pertanian hortikultura organik dengan sistem internet untuk segala (IoT). Tinggal klik dengan jempol, mereka dapat menyiram tanaman kapan pun dan di mana pun asal tersambung jaringan internet. Mereka juga dapat memantau kondisi kebun dan tanaman serta kadar air dan keasaman tanah secara terukur dari genggaman tangan, membuat mereka dapat membudidayakan sejumlah tanaman hortikultura di luar musim. Sistem pemasaran secara daring dan luring juga dibangun dengan baik. Melihat kondisi food estate dan era berkembangnya korporasi swadaya petani, pemerintah perlu lebih terukur dan realistis membangun kebijakan pangan nasional. Cukup sudah memperluas food estate yang sulit dikembangkan seturut empat kaidah akademis. Lebih baik bantu petani yang tengah tertatih-tatih membangun korporasi petani berdasarkan kluster pangan. (Yoga)

Pangan menjadi salah satu materi yang diangkat dalam forum debat keempat calon presiden-calon wakil presiden pada Minggu (21/1). Ketiga cawapres menyampaikan pandangan tentang problem dan solusi masalah pangan. Cawapres no urut 1, MuhaiminIskandar, pada segmen pertama, memotret persoalan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai hal mendasar. Menyadur pemikiran KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, Muhaimin menggugat bahwa ”petani adalah penolong negeri, tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita”. Solusi yang ditawarkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ialah menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan nelayan, petani, peternak, dan masyarakat adat sebagai bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghadirkan keadilan dalam ranah iklim, ekologi, antar generasi, agraria, dan keadilan sosial.

Cawapres no urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menawarkan solusi melalui penyediaan faktor produksi yang terjangkau, ”untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah”. Ia menambahkan bahwa peningkatan produktivitas petani didorong melalui mekanisasi pertanian dan mendorong petani generasi muda untuk mempraktikkan smart farming. Garis besar gagasan yang disampaikan Gibran bersimpul pada kalimat penutupnya pada saat penyampaian visi misinya, yaitu keberlanjutan dan penyempurnaan. Artinya, Gibran memosisikan diri meneruskan program yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan niat untuk menyempurnakannya apabila Prabowo Subianto dan dirinya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Cawapres no urut 3, Mahfud MD, lebih banyak berbicara tentang nilai adiluhung leluhur bangsa yang memiliki kearifan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kearifan lokal bangsa Indonesia masa lalu, sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan pelindungan atas lingkungan hidup agar lestari”. Terkait petani dan nelayan, Mahfud mengungkapkan program yang ditawarkan yakni program petani bangga bertani di laut jaya, nelayan sejahtera. Sedang untuk menghadapi dampak perubahan iklim poin terpenting Muhaimin ialah menjaga ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Pada jurnal Poltek Pembangunan Pertanian Bogor karya Saridewi,”Peningkatan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai melalui Program Upsus Pajale di Kabupaten Garut” (2018) terungkap pupuk subsidi dalam usaha tani padi menghemat biaya 60 %. Bagi kalangan petani, isu pupuk menjadi menu dominan yang disajikan para cawapres dalam debat.

Mendengar Muhaimin menyinggung soal pupuk, Gibran mengungkit program pendekatan lokasi produksi pupuk dengan lahan pertanian. Ia merujuk pada proyek pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat, yang berkaitan dengan orientasi pembangunan Indonesia Emas 2045. Papua diprogramkan menjadi wilayah lumbung pangan nasional, bahkan dicita-citakan hasil pertaniannya bisa untuk diekspor. Dan Mahfud menanggapi pendapat Muhaimin terkait pupuk pada perspektif produk hukumnya. Aturan dan prosedur ada, tapi pelaksanaan di lapangan masih lemah. Adapun program yang sudah dijalankan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng ialah menyelenggarakan badan usaha milik tani. ”Badan usaha milik petani efektif membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan (betah) di desa,” ungkap Mahfud. (Yoga)

Komoditas nikel sebagai bahan baku utama pembuatan kendaraan baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berjenis Nickle Cobalt Manganese (NMC) menghadapi tantangan berat, dengan makin berkembangnya beterai alternatif berbasis tanpa nikel, Lithium Ferro Phosphate (LFP). Popularitas LFP yan terus menanjak dikhawatirkan berdampak pada performa saham emiten-emiten penambang bijih nikel, diantaranya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Harum Energy Tbk (HRUM), PT Vale Indonesia Tbk (VALE), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MDKA), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickle. Tim analis Indo Primier Sekuritas yang terdiri dari Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan dalam risetnya menyebutkan bahwa kemajuan teknologi baterai seperti LFP, Lithium Manganese Ferro-Ion (Na-Ion) terus menimbulkan risiko terhadap kelangsungan baterai berbasis nikel untuk kendaraan listrik. (Yetede)

Pemerintah terus melanjutkan penyaluran Program Bantuan Pangan di seluruh wilayah untuk menjaga stabilitas dan menanggulangi kenaikan harga pangan. Dengan berlanjutnya program ini hingga juni 2024, evaluasi Program Bantuan Pangan dilakukan secara berkala. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan Pangan tahap pertama  yang disalurkan sejak April hingga Juli 2023  dan tahap kedua yang dimulai pada September 2023, telah mampu turut menjaga level inflasi nasional. Secara nasional untuk tahun 2023, Perum Bulog telah menyalurkan  Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Program Stabilitas Pasokan Harga Pasar (SPHP) sebanyak 1.182.717 ton beras untuk Program Bantuan Pangan sebanyak 1.489.286 ton beras. Khusus untuk Provinsi Jambi, penyaluran beras CBP tahun 2023 untuk Program SPHP sebanyak 28.297 ton beras dan Program bantuan Pangan sebanyak 1.983 ton beras. "Pemerintah telah memutuskan membantu untuk melepaskan bantuan pangan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan," kata Airlangga.

Sektor batubara masih dibayangi sejumlah sentimen pemberat. Perayaan tahun baru Imlek di China yang biasanya mengangkat permintaan batubara, diperkirakan tak terlalu berdampak ke harga komoditas ini. Secara historis konsumsi energi biasanya akan meningkat pada tahun baru China. Sebagai gambaran, Imlek 2575 Kongzili akan jatuh sebentar lagi, yakni pada 10 Februari 2024. Namun, menjelang tahun baru kalender lunar itu, harga batubara masih cenderung terkoreksi. Head of Business Development FAC Sekuritas Indonesia, Kenji Putera Tjahaja menilai, faktor perayaan imlek masih belum cukup mendongkrak harga batubara.Pasalnya, sentimen yang menjadi penekan harga masih cenderung dominan. Dari dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun peta jalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Yang pasti, ada dua PLTU yang akan dipensiunkan dini, yakni PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu. Di sisi lain, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menilai, sentimen datangnya Imlek bisa saja mendongkrak harga batubara. Tapi, sifatnya cuma jangka pendek atau minimal hanya bisa menstabilkan harga batubara dari kejatuhan secara langsung. Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Thomas Radityo meyakini harga batubara akan tetap berada di atas US$ 100 per ton untuk tahun ini, dengan perkiraan rata-rata US$ 130 per ton. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) diyakini menghasilkan yield dividend sebesar 9,5%, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dengan estimasi yield sebesar 15,3%, dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dengan perkiraan yield sebesar 9,0%.

Gerak cepat pemerintah merealisasikan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization tidak membuat pengembangan salah satu energi terbarukan itu lebih mudah. Masih ada tantangan yang perlu diselesaikan agar benar-benar bisa diterapkan di Tanah Air. Sempat menggantungkan harapan yang cukup tinggi setelah keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai tim percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu malah membeberkan sejumlah persoalan yang menjadi concern-nya. Luhut memberikan perhatian khusus terhadap potensi gempa bumi yang banyak terjadi di Indonesia dalam pembangunan PLTN. Musababnya, Jepang sebagai salah satu negara yang paling maju dalam penggunaan PLTN, masih direpotkan oleh dampak dari salah satu bencana alam tersebut. 

 Tingginya risiko dalam pengoperasian PLTN memang membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi untuk mengantisipasi beragam persoalan ke depannya. Apalagi, Indonesia berada di ring of fire yang rentan mengalami gempa bumi. Dewan Energi Nasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat target operasi komersial PLTN untuk meningkatkan bauran EBT. Dalam draf revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah diselesaikan oleh Dewan Energi Nasional, target operasi komersial PLTN dipercepat ke 2032. Berdasarkan peta jalan yang baru, Dewan Energi Nasional menetapkan target bauran EBT di rentang 19%—21% pada 2030. Saat itu, pemerintah berencana bakal menghentikan impor bensin dan LPG. Selanjutnya, bauran EBT dikerek ke level 25%—26% pada 2035, dengan asumsi PLTN pertama berkapasitas 250 megawatt (MW) beroperasi pada 2032. 

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto membeberkan, lokasi pembangunan PLTN perdana di Indonesia rencananya akan berada di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung. Kapasitasnya direncanakan mencapai 500 MW. Salah satu calon investor yang akan mengembangkan PLTN di Indonesia adalah PT ThorCon Power Indonesia (PT TPI). “ThorCon siap untuk memulai konstruksi pada 2024, dan mengharapkan dapat mulai beroperasi secara komersial pada 2030 sesuai dengan yang ditargetkan oleh DEN ,” kata Direktur Utama ThorCon Power Indonesia David Devanney beberapa waktu lalu. Direktur Pengaturan, Pengawasan Instalasi dan Bahan Bakar Nuklir Bapeten Haendra Subekti menyampaikan, berdasarkan hasil konsultasi 3S, ThorCon telah menunjukan hal konkret dan siap melakukan pembangunan PLTN pertama sesuai dengan persyaratan perizinan yang berlaku.