PT Pertamina Hulu Energi menargetkan untuk melakukan pengeboran sumur kedua di Tambun Field untuk memastikan cadangan hidrokarbon yang ditemukan sebelumnya layak untuk dilanjutkan ke dalam proses bisnis selanjutnya.Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng mengatakan, hingga kini sub-holding upstream PT Pertamina (Persero) itu terus melakukan evaluasi terhadap temuan yang sempat membuat ramai, karena terletak di wilayah yang dekat dengan Jabodetabek.“Temuan di Bekasi kami akan upayakan untuk mempercepat proses bisnis berikutnya. Sedang dievaluasi apakah langsung di PSE [penentuan status eksplorasi] atau menambah [pengeboran] satu sumur lagi,” katanya dalam Media Gathering di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Selasa (6/2). Meski begitu, Muharram meyakini bahwa penemuan migas di wilayah Bekasi tersebut cukup ekonomis untuk digarap. Bahkan, kawasan tersebut diproyeksi memiliki potensi yang lebih besar.“Itu [temuan] minyak dan gas di sana sekitar 43 juta barel minyak ekuivalen atau MMBOE, dominan minyak, tapi ada gasnya. Itu yang bisa diproduksi [43 juta MMBOE], tapi bisa lebih besar,” ujarnya. Pengeboran sumur eksplorasi East Pondok Aren (EPN)-001 ditajak pada 18 Agustus 2023 menyasar target reservoir carbonate formasi lower Cibulakan, dan berhasil mengalirkan minyak dan gas pada DST kedua dengan rate minyak 402 barel minyak per hari (BOPD), dan 1,09 MMscfd) gas.

Hilirisasi adalah pemurnian mineral untuk mendapatkan nilai tambah dari hasil tambang, khususnya nikel yang banyak ada di Sulteng, Sultra, dan Maluku Utara. Hilirisasi sangat penting tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah, tetapi juga untuk industrialisasi. Pada awal 2000-an, dengan kebutuhan nikel yang besar di China dan harga yang menarik, mulailah tambang-tambang nikel yang tersebar di Sultra dan Sulteng mengekspor nikel dalam bentuk bijih nikel mentah tanpa nilai tambah. Pada era pemerintahan Jokowi dengan UU No 3/2020 hilirisasi booming dengan memberi banyak kemudahan dan insentif. Dengan aturan baru ini, banyak investasi atau penanaman modal asing dari China masuk ke industri smelter nikel.

Hilirisasi sebagai program dan konsep tentu sangat penting dan didukung semua pihak karena tujuannya untuk memajukan ekonomi nasional dengan harapan memberi nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Menurut Presiden Jokowi, salah satu pencapaian luar biasa hilirisasi adalah pada 2022 ekspor nikel mencapai 33,8 juta USD atau Rp 519 triliun. Dari ekspor nikel sebesar itu, pendapatan negara berupa royalty (penerimaan negara bukan pajak/PNBP) yang menurut PP No 26 Tahun 2022 tarifnya 2 % dari harga, tetapi khusus nikel hanya 1,5 %, sekitar Rp 8 triliun. PPN sangat kecil karena hampir semua pajak ekspornya 0 %. PPh badan smelter mendapatkan fasilitas tax holiday sampai 20 tahun. Dari angka tersebut, ternyata pendapatan negara dari hilirisasi nikel sangat kecil. 

Pertumbuhan ekonomi daerah naik 15 % karena investasi dan ekspor itu, tetapi pertumbuhan ini menimbulkan kesenjangan baru karena sebagian besar dinikmati investor sendiri. Pendapatan para pengusaha daerah, seperti petambang nikel,tentu besar dan pemerintah mendapat PPh dan PPN 1 % dari penjualan dengan harga nikel yang lebih rendah, tetapi kerusakan lingkungan akibat tambang juga besar. Pendapatan masyarakat akan berdampak pada angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS, 17 Juli 2023, tingkat kemiskinan di provinsi penghasil nikel di Sultra, Sulteng, dan Maluku Utara dari tahun 2022 ke tahun 2023 justru naik. Artinya, hilirisasi nikel tak mengurangi kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut. Lalu hilirisasi ini bermanfaat untuk siapa ? (Yoga)

Produksi beras nasional pada Maret 2024 diperkirakan meningkat sehingga berpotensi membuat neraca beras surplus. Namun, surplus beras di sejumlah daerah itu dihantui risiko banjir dan bera. Untuk itu, jajaran pemda diharapkan memitigasi banjir dan mempercepat penanaman padi. Dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (5/2) BPS memaparkan hasil Kerangka Sampel Area (KPA) luas panen dan produksi padi. Produksi gabah kering giling (GKG) pada Januari-Maret 2024 diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pada Januari-Maret 2023, produksi GKG sebanyak 16,2 juta ton dan pada Januari-Maret 2024 diperkirakan 10,1 juta ton. Produksi GKG pada Januari dan Februari 2024 masih rendah, masing-masing 1,58 juta ton dan 2,42 juta ton.

Pada Maret 2024, produksi GKG diperkirakan naik menjadi 6,1 juta ton. Produksi GKG itu turun 2,82 juta ton dari produksi Maret 2023 yang sebanyak 8,92 juta ton. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (5/2) mengatakan, kendati turun secara tahunan, produksi GKP pada tahun ini akan mulai melonjak pada Maret. Hal itu akan menyebabkan neraca produksi dan konsumsi beras mulai surplus. ”Dampak El Nino menyebabkan surplus beras yang pada tahun lalu mulai terjadi di Februari, pada tahun ini mundur menjadi Maret,” ujarnya. BPS memperkirakan surplus beras pada Maret 2024 sebesar 970.000 ton. Surplus beras tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 2,59 juta ton.

Dalam rapat itu juga terungkap produksi beras nasional dibayangi perubahan cuaca yang tidak merata. Ada sejumlah daerah yang mengalami curah hujan tinggi sehingga berpotensi banjir. Ada pula sejumlah daerah yang curah hujannya masih rendah sehingga masih banyak sawah yang bera atau belum ditanami padi. Deputi III Bidang Pereko nomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menuturkan, kondisi cuaca tahun ini berbeda dengan tahun lalu sehingga perubahan cuaca itu tidak boleh diabaikan. KSP bersama BMKG telah memetakan daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi mengalami gangguan tanam dan panen akibat perubahan cuaca. Pada Februari 2024, misalnya, terdapat 19 daerah yang berisiko tinggi mengalami gangguan tanam dan 50 daerah berisiko tinggi mengalami gangguan panen. (Yoga)

Pasar minyak internasional adalah contoh menarik dari fenomena elastisitas permintaan. Harga minyak Brent turun dari 86 USD per barel pada awal November 2023 menjadi 77 USD per barel pada awal Februari 2024. Namun, fluktuasi per minggu, bahkan harian, tetap tajam akibat berbagai faktor, seperti konflik di Timur Tengah, naik-turunnya persediaan minyak di AS, pertumbuhan China, dan resesi di zona euro. Prediksi Goldman-Sachs, September 2023, bahwa harga Brent mencapai 100 USD dalam 12 bulan tidak terwujud sampai akhir Januari 2024. Faktor pertama yang menghambat harga minyak Brent mendekati 100 USD per barel adalah ketidak kompakan OPEC, terlihat pada penundaan pertemuan OPEC dari 26 November ke 30 November 2023 karena ketidaksepakatan struktur biaya produksi.

Keluarnya Angola dari OPEC adalah refleksi sulitnya mencapai kompromi dalam kartel yang anggotanya punya kepentingan berbeda. Faktor kedua adalah harga minyak yang terlalu tinggi membuat para pesaing dengan struktur biaya produksi lebih kompetitif dapat ikut masuk pasar. Harga Brent turun tajam, dari 83 USD per barel di pekan kedua April 2023 menjadi 73 USD per barel di Juli 2023. Arab Saudi sebagai pemimpin de facto OPEC meresponsnya dengan mengurangi produksi untuk mendongkrak harga, sejak Juni 2023 dan sampai akhir 2023. Akibatnya, harga Brent bergerak naik hingga pada pekan kedua September 2023 sempat mencapai 93 USD per barel.

Harga yang tinggi membuat produsen-produsen yang selama ini mati suri kembali masuk pasar. Saat ini AS memproduksi 13 juta barel per hari yang melebihi produksi setiap negara OPEC sehingga jadi penyeimbang OPEC. Harga minyak berangsur turun ke keseimbangan saat ini. Faktor ketiga adalah agenda ekonomi hijau yang memicu inovasi energi terbarukan. Permintaan minyak makin elastis terhadap perubahan harga jika berbagai alternatif energi hijau nonfosil makin tersedia. Harga minyak dunia yang terjangkau merupakan faktor penting mengapa ramalan resesi di AS dan dunia pada 2023 tidak terwujud.  (Yoga)

Mayoritas komoditas pangan mendominasi sumbangan kenaikan Indeks Perkembangan Harga di sebagian besar daerah di Tanah Air pada 2 pekan sebelum pemungutan suara Pemilihan Umum 2024. Pergerakan harga beras dan minyak goreng menjadi yang paling banyak mendapat sorotan jelang pemungutan suara. Terlebih, komoditas itu banyak dimanfaatkan untuk bantuan sosial yang digelontorkan oleh pemerintah di sejumlah daerah. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan bahwa beras mengalami kenaikan harga pada pekan pertama Februari 2024 di sebanyak 179 kabupaten/kota. Artinya, terdapat 142 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras dalam waktu 1 pekan. Menurutnya, rata-rata harga beras pada pekan pertama Februari 2024 sebesar Rp14.107 per kilogram (kg), sedangkan pada pekan terakhir Januari 2024 sebesar Rp13.973 per kg. Dia memperkirakan stok beras (selisih produksi dengan konsumsi bulanan) pada Januari 2024 mengalami defisit 1,63 juta ton, dan surplus tipis sebanyak 1,15 ton pada Februari 2024. Secara spasial, komoditas pangan penyumbang andil kenaikan Indeks Perkembangan harga atau IPH di Pulau Sumatra didominasi oleh beras, cabai merah, dan daging ayam. Komditas tersebut juga menjadi penyumbang kenaikan IPH di Pulau Jawa. Khusus untuk komoditas pangan penyumbang kenaikan IPH di luar Pulau Jawa dan Sumatra ,didominasi oleh daging ayam, daging sapi, cabai rawit, dan bawang merah. Sementara itu, harga rata-rata nasional minyak goreng pada pekan pertama Februari 2024 ada di kisaran Rp17.571 per liter, atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan harga rata-rata minyak goreng pada pekan sebelumnya sebesar Rp17.473 per liter. 

 Dalam kesempatan yang sama, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto mengatakan bahwa pihaknya memberi sinyal tren kenaikan harga minyak goreng curah dan Minyakita.  Menurutnya, salah satu penyebab harga minyak goreng naik adalah minimnya realisasi domestic market obligation (DMO) dari produsen. Sejak November 2023 hingga Januari 2024, dia menyebutkan bahwa realisasi DMO cenderung di bawah target bulanan yang ditetapkan sebanyak 300.000 ton. Bambang menjabarkan bahwa kenaikan harga minyak goreng sawit terjadi pada minyak goreng curah. Sebaliknya, harga minyak goreng premium justru terjadi tren penurunan. Bambang menyebut, rata-rata harga minyak goreng kemasan premium pada pekan pertama Februari 2024 sebesar Rp20.551 per liter, atau turun 0,12% dari pekan sebelumnya Rp20.630 per liter.Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Eddy Martono memandang, realisasi DMO tidak bisa disalahkan seutuhnya atas kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri. Eddy membeberkan, tender harga CPO per 2 Februari 2024 masih di kisaran Rp11.483 per kg—Rp11.634 per kg. “Harga biasa saja, harga minyak goreng dalam negeri seharusnya stabil,” katanya.

Aturan baru mengenai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap tidak lagi memperkenankan mekanisme ekspor tenaga listrik dari pengguna ke PT PLN (Persero) untuk menyiasati kondisi oversupply. Presiden Joko Widodo disebut telah menyetujui revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26/2021. Setidaknya ada dua hal krusial yang akan diatur dalam beleid tersebut, yakni soal ditiadakannya ekspor tenaga listrik ke PLN, dan kompensasi APBN untuk peningkatan biaya pokok penyediaan listrik. Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misna mengatakan, revisi Permen ESDM No. 26/2021 diharapkan bisa menjadi jalan tengah antara kepentingan PLN, industri, dan masyarakat yang berinisiatif untuk meningkatkan pemasangan panel surya.

 Beberapa kali inisiatif pembenahan beleid itu jalan di tempat lantaran kekhawatiran ihwal beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang saat ini masih ditanggung PLN. Belakangan, kata Fabby, perbedaan perspektif antarkementerian dan lembaga itu bisa diatasi. Misalnya saja otoritas fiskal yang telah bersedia untuk menggunakan APBN untuk kompensasi atau subsidi apabila terjadi kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik pada sistem tertentu setelah adopsi besar-besaran PLTS atap di tengah masyarakat. Upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk menjaga beban keuangan perusahaan setrum pelat merah itu di tengah kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang terlanjur lebar pada saat ini. Selain itu, kementerian ESDM juga bakal meniadakan batasan kapasitas PLTS atap terpasang di tengah masyarakat untuk mengakselerasi percepatan investasi di sektor pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Fabby Tumiwa mengatakan usulan pemerintah tersebut justru bakal mengerek biaya investasi serta operasi PLTS atap di pasar rumah tangga dan sosial. 

 Berdasarkan hitung-hitungan AESI, minimal pemasangan PLTS atap untuk pelanggan residensial dan bisnis kecil berada di kisaran 1,5—2 kilowatt-peak (kWp). Adapun, batas bawah pemasangan PLTS atap menghasilkan daya mencapai 6—8 kilowatt-hour (kWh). Mengutip laporan Kementerian ESDM, jumlah keseluruhan pengguna golongan tarif itu mencapai 5,45 juta pelanggan. Rerata konsumsi listrik pelanggan 2.200—6.600 VA ke atas sekitar 283—1.359 kWh setiap pelanggan per bulannya. Secara terpisah, Chief Commercial Officer SUN Energy Dion Jefferson mengatakan bahwa beragam aturan main baru yang diatur oleh pemerintah dalam beleid tersebut memiliki nilai positif.  Misalnya saja pemberian kompensasi dari APBN dari pemerintah kepada PLN jika BPP PLN naik dapat makin mempercepat transisi energi melalui implementasi PLTS atap.

PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN di bidang energi hendak menambah portofolio di bidang hulu minyak dan gas bumi (migas) dengan mengincar tambahan investasi di Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, didukung kesepakatan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Venezuela. Nota kesepahaman (MoU) migas sebelumnya telah disepakati Indonesia dan Venezuela di Caracas, Venezuela, Kamis (18/1). Kesepakatan yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Perminyakan Venezuela Pedo Rafael Tellechea itu mencakup, kerja sama bisnis hulu migas dan teknologi peningkatan produksi minyak. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, dihubungi di Jakarta, Minggu (4/2), mengatakan, tujuan Pertamina adalah menambah portofolio di sektor hulu. Sejak 2018, PT Pertamina Internasional EP melalui anak usahanya, Maurel & Prom (M&P), telah memiliki investasi dengan Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) di lapangan milik perusahaan migas Pemerintah Venezuela itu.

”Diharapkan, MoU yang ditandatangani Menteri ESDM kemarin bisa menambah peluang Pertamina untuk mengakuisisi blok migas di sana. Dengan demikian, diharapkan dapat menambah atau meningkatkan produksi dari blok migas internasional ataupun dividen bagi Pertamina,” kata Fadjar. Arifin Tasrif akhir pekan lalu mengatakan, penandatanganan MoU, yang membuka peluang akuisisi blok migas di Venezuela itu, memiliki posisi strategis bagi Indonesia. ”Pertamina, kan, (telah) mengambil alih saham M&P. Nah, M&P punya lapangan di Venezuela, bekasnya Shell diambil. Itu ada potensi 12 miliar barel,” ujarnya. Di samping kerja sama bisnis, MoU yang ditandatangani Arifin dan Menteri Perminyakan Venezuela itu juga terkait pengurasan minyak tingkat lanjut (enhanced oil recovery), pengembangan dan penerapan teknologi, penangkapan dan penyimpanan, serta pengurangan gas suar. (Yoga)

Kebijakan pemerintah menggulirkan program minyak goreng kemasan rakyat atau Minyakita sejak 2 tahun silam, menyisakan beragam persoalan. Penetapan harga eceran tertinggi (HET) hingga ke tangan konsumen senilai Rp14.000 per liter tak sepenuhnya terwujud. Harga Minyakita di beberapa daerah melampaui HET. Peliknya, tidak ada mekanisme terukur untuk pengawasan penjualan minyak goreng rakyat yang harganya di atas HET tersebut. Masalah lain dalam distribusi Minyakita yakni dari sisi pembayaran selisih harga produksi dan distribusi (rafaksi) oleh pemerintah yang tak kunjung tuntas. Pengusaha mulai menahan diri melakukan distribusi minyak goreng, jika belum ada penyesuaian HET. Pemerintah berjanji membereskan urusan rafaksi. Hanya saja, memasuki tahun politik, membuat pengambilan keputusan urusan minyak goreng makin pelik.

Sudah lama kita tahu bahwa minyak goreng termasuk dalam sembilan jenis kebutuhan pokok (sembako). Artinya, keberadaan minyak goreng dengan harga terjangkau tidak bisa lepas dari kebutuhan masyarakat setiap hari. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS pada 2022, perhitungan kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional per kapita adalah sebesar 1,04 liter per bulan. Dengan estimasi jumlah penduduk sekitar 278 juta jiwa, diperkirakan kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional mencapai 260.000 ton per bulan. Dari sisi ketersediaan, pemerintah memang telah menyatakan rata-rata penyaluran bulanan minyak goreng rakyat sebesar 271.000 ton per bulan, masih di atas kebutuhan konsumsi nasional minyak goreng setiap bulan. 

Meski begitu dari sisi harga, di beberapa wilayah, minyak goreng rakyat dengan merek kemasan Minyakita beranjak mahal. Minyakita dijual dengan harga sangat beragam mulai dari Rp15.000—Rp17.000 per liter. Harga Minyakita dan minyak goreng curah berada di atas HET ditenggarai karena hal-hal seperti panjangnya rantai distribusi, juga biaya transportasi, terutama di wilayak tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ini adalah pekerjaan rumah pemerintah yang seakan tak kunjung usai. Dari sisi suplai, para produsen yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan produksi dan distribusi Minyakita tidak menjadi persoalan. Berdasarkan catatan GIMNI, ada sekitar 2,78 juta ton penjualan produk minyak goreng pada tahun ini. Bagi produsen, kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan disebabkan faktor cuaca seperti banjir yang menyebabkan terjadinya gangguan pada suplai dan distribusi. Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) tentu tak mau dituding begitu saja. Mereka memang memilih menahan suplai penjualan minyak goreng sembari menanti penyesuaian HET yang sempat diwacanakan pemerintah guna menghindari risiko jual rugi. Bisa dibayangkan beberapa pekan lagi, harga minyak goreng akan melejit dan tekanan terhadap pemerintah di ‘bulan-bulan politik’ ini akan makin kuat. Bansos itu diberikan dengan besaran Rp100.000 per orang selama periode April, Mei, dan Juni 2022 dengan pertimbangan harga minyak goreng telah naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga crude palm oil (CPO) di pasar global. Pemerintah bisa menata kembali penyaluran subsidi tepat sasaran untuk dapat menjaga HET Minyakita di level Rp14.000 per liter atau berapa harga idealnya.

Otoritas hulu minyak dan gas bumi nasional fokus membenahi persoalan klasik yang selama ini menahan laju produksi dan lifting nasional. Penurunan produksi secara alamiah hingga pengerjaan rencana pengembangan yang selama ini mangkrak menjadi pekerjaan besar dan mendapat perhatian. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menuntut seluruh kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS untuk melaksanakan seluruh program kerja yang telah disetujui tahun ini. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Indonesia memiliki pijakan kuat untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun ini. Sepanjang 2023, investasi hulu migas di Tanah Air sebesar US$ 13,7 miliar, dan menjadi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Selain itu, industri migas nasional juga makin berkembang yang tecermin dari peningkatan dalam aktivitas pengeboran dan proyek-proyek yang onstream. Realisasi pengeboran sumur pengembangan pun berhasil mencapai angka tertinggi dalam 8 tahun terakhir, dengan 799 sumur dibor pada 2023. Selain itu, upaya untuk mengubah cadangan menjadi produksi juga masih kerap terkendala oleh masalah plan of development (POD) mangkrak dan proyek yang tertunda. “SKK Migas membutuhkan komitmen KKKS untuk melaksanakan POD dan menyelesaikan proyek tepat waktu. 

Sementara itu, untuk gas kami juga perlu mengatasi tantangan berupa keterlambatan proyek dan serapan yang dari pembeli,” jelasnya. Meski begitu, Indonesia saat ini memiliki lima proyek strategis nasional yang sedang digarap dengan nilai investasi US$45,09 miliar. bahkan, hingga 2029 akan ada 95 proyek minyak dan gas dengan total capital expenditure sebesar USD 3,28 miliar. Terkait dengan kegiatan eksplorasi, Dwi mene-kankan agar SKK Migas bersama KKKS bakal meningkatkan aktivitas eksplorasi, termasuk mengubah target eksplorasi dari kecil-menengah menjadi menengah-besar, serta fokus pada pengembangan peluang migas non-konvensional. Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas), mengatakan bahwa SKK Migas dan pemerintah masih harus memastikan KKKS merealisasikan komitmen KKKS, meski sudah tercantum dalam WP&B. Alasannya, realisasi komitmen dalam WP&B masih sangat bergantung kepada kondisi terkini di lapangan. Selain itu, SKK Migas diharapkan untuk turun langsung menyelesaikan perkara izin dan pembebasan lahan dalam setiap proyek migas. Dengan begitu, KKKS bisa benar-benar fokus melakukan kegiatannya, termasuk eksplorasi untuk mendapatkan cadangan migas baru. 

 Adapun, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association Marjolijn Wajong mengatakan bahkan investor migas internasional relatif menilai Indonesia masih stabil, kendati tahun ini akan dilakukan beberapa kali pemungutan suara untuk pemilihan umum serentak. Apalagi, dia menambahkan, terdapat sejumlah temuan cadangan migas jumbo dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, seperti di konsesi Andaman II, South Andaman, dan Geng North.