Komoditas nikel sebagai bahan baku utama pembuatan kendaraan baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berjenis Nickle Cobalt Manganese (NMC) menghadapi tantangan berat, dengan makin berkembangnya beterai alternatif berbasis tanpa nikel, Lithium Ferro Phosphate (LFP). Popularitas LFP yan terus menanjak dikhawatirkan berdampak pada performa saham emiten-emiten penambang bijih nikel, diantaranya PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Harum Energy Tbk (HRUM), PT Vale Indonesia Tbk (VALE), PT Merdeka Battery Materials Tbk (MDKA), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickle. Tim analis Indo Primier Sekuritas yang terdiri dari Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan dalam risetnya menyebutkan bahwa kemajuan teknologi baterai seperti LFP, Lithium Manganese Ferro-Ion (Na-Ion) terus menimbulkan risiko terhadap kelangsungan baterai berbasis nikel untuk kendaraan listrik. (Yetede)

Pemerintah terus melanjutkan penyaluran Program Bantuan Pangan di seluruh wilayah untuk menjaga stabilitas dan menanggulangi kenaikan harga pangan. Dengan berlanjutnya program ini hingga juni 2024, evaluasi Program Bantuan Pangan dilakukan secara berkala. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan Pangan tahap pertama  yang disalurkan sejak April hingga Juli 2023  dan tahap kedua yang dimulai pada September 2023, telah mampu turut menjaga level inflasi nasional. Secara nasional untuk tahun 2023, Perum Bulog telah menyalurkan  Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Program Stabilitas Pasokan Harga Pasar (SPHP) sebanyak 1.182.717 ton beras untuk Program Bantuan Pangan sebanyak 1.489.286 ton beras. Khusus untuk Provinsi Jambi, penyaluran beras CBP tahun 2023 untuk Program SPHP sebanyak 28.297 ton beras dan Program bantuan Pangan sebanyak 1.983 ton beras. "Pemerintah telah memutuskan membantu untuk melepaskan bantuan pangan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan," kata Airlangga.

Sektor batubara masih dibayangi sejumlah sentimen pemberat. Perayaan tahun baru Imlek di China yang biasanya mengangkat permintaan batubara, diperkirakan tak terlalu berdampak ke harga komoditas ini. Secara historis konsumsi energi biasanya akan meningkat pada tahun baru China. Sebagai gambaran, Imlek 2575 Kongzili akan jatuh sebentar lagi, yakni pada 10 Februari 2024. Namun, menjelang tahun baru kalender lunar itu, harga batubara masih cenderung terkoreksi. Head of Business Development FAC Sekuritas Indonesia, Kenji Putera Tjahaja menilai, faktor perayaan imlek masih belum cukup mendongkrak harga batubara.Pasalnya, sentimen yang menjadi penekan harga masih cenderung dominan. Dari dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyusun peta jalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Yang pasti, ada dua PLTU yang akan dipensiunkan dini, yakni PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu. Di sisi lain, Kepala Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas menilai, sentimen datangnya Imlek bisa saja mendongkrak harga batubara. Tapi, sifatnya cuma jangka pendek atau minimal hanya bisa menstabilkan harga batubara dari kejatuhan secara langsung. Analis Ciptadana Sekuritas Asia, Thomas Radityo meyakini harga batubara akan tetap berada di atas US$ 100 per ton untuk tahun ini, dengan perkiraan rata-rata US$ 130 per ton. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) diyakini menghasilkan yield dividend sebesar 9,5%, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dengan estimasi yield sebesar 15,3%, dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dengan perkiraan yield sebesar 9,0%.

Gerak cepat pemerintah merealisasikan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization tidak membuat pengembangan salah satu energi terbarukan itu lebih mudah. Masih ada tantangan yang perlu diselesaikan agar benar-benar bisa diterapkan di Tanah Air. Sempat menggantungkan harapan yang cukup tinggi setelah keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai tim percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Tanah Air, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu malah membeberkan sejumlah persoalan yang menjadi concern-nya. Luhut memberikan perhatian khusus terhadap potensi gempa bumi yang banyak terjadi di Indonesia dalam pembangunan PLTN. Musababnya, Jepang sebagai salah satu negara yang paling maju dalam penggunaan PLTN, masih direpotkan oleh dampak dari salah satu bencana alam tersebut. 

 Tingginya risiko dalam pengoperasian PLTN memang membutuhkan kedisiplinan tingkat tinggi untuk mengantisipasi beragam persoalan ke depannya. Apalagi, Indonesia berada di ring of fire yang rentan mengalami gempa bumi. Dewan Energi Nasional dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memang berkali-kali menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat target operasi komersial PLTN untuk meningkatkan bauran EBT. Dalam draf revisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah diselesaikan oleh Dewan Energi Nasional, target operasi komersial PLTN dipercepat ke 2032. Berdasarkan peta jalan yang baru, Dewan Energi Nasional menetapkan target bauran EBT di rentang 19%—21% pada 2030. Saat itu, pemerintah berencana bakal menghentikan impor bensin dan LPG. Selanjutnya, bauran EBT dikerek ke level 25%—26% pada 2035, dengan asumsi PLTN pertama berkapasitas 250 megawatt (MW) beroperasi pada 2032. 

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto membeberkan, lokasi pembangunan PLTN perdana di Indonesia rencananya akan berada di Pulau Gelasa, Kepulauan Bangka Belitung. Kapasitasnya direncanakan mencapai 500 MW. Salah satu calon investor yang akan mengembangkan PLTN di Indonesia adalah PT ThorCon Power Indonesia (PT TPI). “ThorCon siap untuk memulai konstruksi pada 2024, dan mengharapkan dapat mulai beroperasi secara komersial pada 2030 sesuai dengan yang ditargetkan oleh DEN ,” kata Direktur Utama ThorCon Power Indonesia David Devanney beberapa waktu lalu. Direktur Pengaturan, Pengawasan Instalasi dan Bahan Bakar Nuklir Bapeten Haendra Subekti menyampaikan, berdasarkan hasil konsultasi 3S, ThorCon telah menunjukan hal konkret dan siap melakukan pembangunan PLTN pertama sesuai dengan persyaratan perizinan yang berlaku.

Nikel yang tengah didera kelebihan pasokan diperkirakan akan terus mengalami penurunan harga dalam beberapa tahun ke depan. Situasi ini perlu diwaspadai pelaku usaha pengolahan meskipun diprediksi tidak akan terlalu merugikan Indonesia. Harga komoditas tambang yang tercatat di Bursa London Metal Exchange, Jumat (26/1) itu sebesar 16.648 USD per ton. Nilai itu terus merosot dari harga rata-rata di tahun 2023 yang 21.521 USD per ton. Bahkan, kini lebih anjlok daripada harga nikel di 2022 yang berada di kisaran 25.834 USD per ton. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, ini bukan kali pertama harga nikel merosot. Siklus harga komoditas di pasar global pernah membuat harga nikel jatuh ke level 9.595 USD per ton pada tahun 2016.

”Harga nikel saat ini diperkirakan cenderung akan turun lagi dalam 2-3 tahun ke depan sampai tercapai keseimbangan harga yang baru. Harga komoditas lebih banyak ditentukan oleh supply dan demand sehingga bila kelebihan pasok, harga cenderung turun,” katanya saat dihubungi Kompas, Jumat. Masalah kelebihan pasokan kerap dihubungkan dengan rendahnya penyerapan nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik. Perusahaan konsultan global Woodmac melaporkan, kebutuhan nikel untuk industri baterai 480.000 ton atau 15 % kebutuhan nikel global saat ini. Rendahnya pemanfaatan nikel untuk produksi baterai diduga karena munculnya teknologi-teknologi baru untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Sebagai contoh, lithium ferro phosphate (LFP) yang dikembangkan tanpa kandungan nikel dan kobalt. (Yoga)

Aktivitas pertambangan nikel yang masif di Halmahera Timur, Maluku diduga memicu pencemaran lingkungan yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup warga lokal. Video viral yang direkam pada Senin (25/12/2023) menunjukkan hamparan laut Halmahera Timur berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Air laut yang tercemar itu tampak meluas hingga ke perairan pulau-pulau kecil di sekitar. Pencemaran diduga akibat kerukan tambang nikel. Dampaknya, warga setempat yang bermata pencarian nelayan tidak bisa melaut dan menangkap ikan untuk konsumsi sehari-hari serta dijual. Kondisi itu juga diulas dalam Laporan Climate Right International (CRI), ”Nickel Unearthed: The Human and Climate Costs of Indonesia’s Nickel Industry” yang dirilis 17 Januari 2024. Laporan itu menyebutkan, aktivitas industri nikel raksasa serta pertambangan nikel lainnya di Maluku Utara telah menyebabkan deforestasi serta pencemaran air dan udara yang mengganggu kualitas hidup penduduk lokal.

Wilman (27), warga setempat, menuturkan, sumber air bersih warga di Wawonii telah digunakan selama puluhan tahun. Namun, baru kali ini mata air itu bercampur lumpur, utamanya saat pertambangan terus beraktivitas membuka lahan dan membangun jalan tambang. ”Kalau bercampur lumpur begini, kita sudah tidak bisa apa-apa,” katanya (Kompas, 29/5/2023). Saat warga kesulitan hidup akibat aktivitas tambang nikel, ribuan kilometer dari Maluku dan Sulawesi, para elite politik dan pejabat di Jakarta sibuk berdebat dan saling sindir tentang kebijakan hilirisasi nikel menjelang Pemilihan Umum 2024. Kegaduhan soal nikel ini muncul pascadebat cawapres, pekan lalu, saat cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, berkali-kali menyentil nama mantan Kepala BKPM Thomas Lembong. Sebelumnya, Lembong menyebut hilirisasi nikel yang merupakan kebijakan andalan pemerintahan Jokowi telah menghancurkan harga nikel dunia. Akibat hilirisasi yang dilakukan RI, stok nikel dunia surplus besar dan membuat harga nikel di pasar global turun 30 % dalam satu tahun terakhir. (Yoga)

PT Kereta Cepat Indonesia China menyatakan perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya, Jawa Timur akan melalui Yogyakarta. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menuturkan pembangunan kereta cepat melalui Yogyakarta tersebut masuk proyek tahap pertama. Saat ini, dia menegaskan KCIC terus membahas rencana perpanjangan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Dwiyana menuturkan pembahasan perpanjangan proyek kereta cepat masih dibahas bersama pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan lainnya. Dwiyana melanjutkan KCIC akan memastikan studi yang dilakukan sebelum pengerjaan fisik proyek dimulai akan dilakukan dengan optimal. Hal tersebut mencakup penentuan jalur, studi kelayakan (feasibility study) dan lainnya. Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyebutkan rencana studi bersama dengan China masih dalam tahap pembahasan.

Janji politik terkait reforma agraria melalui penyelesaian konflik dan redistribusi tanah kepada rakyat, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat miskin perdesaan/perkotaan, dinilai belum terwujud. Kendati tersusun rapi pada visi, misi, dan program kerja pemerintah, capaiannya belum sesuai harapan. Ditengah transisi kepemimpinan, sejumlah kalangan menginginkan sosok presiden dan wakil presiden yang mampu menuntaskan persoalan dan menunaikan janji itu. 

Mereka juga berharap pemerintah meluruskan dan mengoreksi paradigma, kebijakan, dan praktik reforma agraria selama ini. Harapan itu disuarakan oleh petani, penggarap lahan, dan masyarakat yang turun-temurun tinggal di lahan-lahan yang diidentifikasi sebagai obyek reforma agraria. Kompas menemui mereka di sejumlah daerah dalam rangkaian liputan terkait reforma agraria selama kurun 6-15 Januari 2024.

Mereka, antara lain, adalah warga yang tinggal dan menggarap lahan di kawasan Register 1 Way Pisang, Lampung Selatan, Lampung; Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulsel; tanah sedimentasi di Segara Anakan, Cilacap, Jateng; Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut; serta sejumlah desa di kaki Gunung Cikuray, Garut, Jabar. Harapan senada disampaikan masyarakat di Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali; Siria-Ria, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan, Sumut; Siantar Martoba dan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumut; Loh Liang Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT; serta Batulawang, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jabar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyebut, sepanjang 2014-2023, realisasi legalisasi aset mencapai 110,5 juta bidang tanah.

Redistribusi tanah di kawasan hutan terealisasi 379.621,85 ha atau 9,26 % dari target 4,1 juta ha. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Rabu (24/1) menilai, capaian reforma agraria itu baru sebatas legalisasi aset atau sertifikasi. Reforma agraria itu nyaris tak menyentuh redistribusi tanah melalui penyelesaian konflik-konflik agraria. Padahal, KPA telah merekomendasikan 851 lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) di lahan seluas total 1,68 juta ha untuk diselesaikan konfliknya. 

Sembilan tahun pemerintahan Presiden Jokowi, baru 21 LPRA yang telah dirampungkan persoalannya dan diurus redistribusi tanahnya, serta 2 LPRA yang tengah dipersiapkan redistribusinya. Di samping itu, koreksi atas ketimpangan kepemilikan tanah juga tidak ada, ditunjukkan dengan bertambahnya petani gurem atau petani dengan lahan di bawah 0,5 ha satu dekade terakhir. (Yoga)