Nikel yang tengah didera kelebihan pasokan diperkirakan akan terus mengalami penurunan harga dalam beberapa tahun ke depan. Situasi ini perlu diwaspadai pelaku usaha pengolahan meskipun diprediksi tidak akan terlalu merugikan Indonesia. Harga komoditas tambang yang tercatat di Bursa London Metal Exchange, Jumat (26/1) itu sebesar 16.648 USD per ton. Nilai itu terus merosot dari harga rata-rata di tahun 2023 yang 21.521 USD per ton. Bahkan, kini lebih anjlok daripada harga nikel di 2022 yang berada di kisaran 25.834 USD per ton. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, ini bukan kali pertama harga nikel merosot. Siklus harga komoditas di pasar global pernah membuat harga nikel jatuh ke level 9.595 USD per ton pada tahun 2016.

”Harga nikel saat ini diperkirakan cenderung akan turun lagi dalam 2-3 tahun ke depan sampai tercapai keseimbangan harga yang baru. Harga komoditas lebih banyak ditentukan oleh supply dan demand sehingga bila kelebihan pasok, harga cenderung turun,” katanya saat dihubungi Kompas, Jumat. Masalah kelebihan pasokan kerap dihubungkan dengan rendahnya penyerapan nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik. Perusahaan konsultan global Woodmac melaporkan, kebutuhan nikel untuk industri baterai 480.000 ton atau 15 % kebutuhan nikel global saat ini. Rendahnya pemanfaatan nikel untuk produksi baterai diduga karena munculnya teknologi-teknologi baru untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Sebagai contoh, lithium ferro phosphate (LFP) yang dikembangkan tanpa kandungan nikel dan kobalt. (Yoga)

Aktivitas pertambangan nikel yang masif di Halmahera Timur, Maluku diduga memicu pencemaran lingkungan yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup warga lokal. Video viral yang direkam pada Senin (25/12/2023) menunjukkan hamparan laut Halmahera Timur berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Air laut yang tercemar itu tampak meluas hingga ke perairan pulau-pulau kecil di sekitar. Pencemaran diduga akibat kerukan tambang nikel. Dampaknya, warga setempat yang bermata pencarian nelayan tidak bisa melaut dan menangkap ikan untuk konsumsi sehari-hari serta dijual. Kondisi itu juga diulas dalam Laporan Climate Right International (CRI), ”Nickel Unearthed: The Human and Climate Costs of Indonesia’s Nickel Industry” yang dirilis 17 Januari 2024. Laporan itu menyebutkan, aktivitas industri nikel raksasa serta pertambangan nikel lainnya di Maluku Utara telah menyebabkan deforestasi serta pencemaran air dan udara yang mengganggu kualitas hidup penduduk lokal.

Wilman (27), warga setempat, menuturkan, sumber air bersih warga di Wawonii telah digunakan selama puluhan tahun. Namun, baru kali ini mata air itu bercampur lumpur, utamanya saat pertambangan terus beraktivitas membuka lahan dan membangun jalan tambang. ”Kalau bercampur lumpur begini, kita sudah tidak bisa apa-apa,” katanya (Kompas, 29/5/2023). Saat warga kesulitan hidup akibat aktivitas tambang nikel, ribuan kilometer dari Maluku dan Sulawesi, para elite politik dan pejabat di Jakarta sibuk berdebat dan saling sindir tentang kebijakan hilirisasi nikel menjelang Pemilihan Umum 2024. Kegaduhan soal nikel ini muncul pascadebat cawapres, pekan lalu, saat cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, berkali-kali menyentil nama mantan Kepala BKPM Thomas Lembong. Sebelumnya, Lembong menyebut hilirisasi nikel yang merupakan kebijakan andalan pemerintahan Jokowi telah menghancurkan harga nikel dunia. Akibat hilirisasi yang dilakukan RI, stok nikel dunia surplus besar dan membuat harga nikel di pasar global turun 30 % dalam satu tahun terakhir. (Yoga)

PT Kereta Cepat Indonesia China menyatakan perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya, Jawa Timur akan melalui Yogyakarta. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi menuturkan pembangunan kereta cepat melalui Yogyakarta tersebut masuk proyek tahap pertama. Saat ini, dia menegaskan KCIC terus membahas rencana perpanjangan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Dwiyana menuturkan pembahasan perpanjangan proyek kereta cepat masih dibahas bersama pihak terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan lainnya. Dwiyana melanjutkan KCIC akan memastikan studi yang dilakukan sebelum pengerjaan fisik proyek dimulai akan dilakukan dengan optimal. Hal tersebut mencakup penentuan jalur, studi kelayakan (feasibility study) dan lainnya. Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyebutkan rencana studi bersama dengan China masih dalam tahap pembahasan.

Janji politik terkait reforma agraria melalui penyelesaian konflik dan redistribusi tanah kepada rakyat, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat miskin perdesaan/perkotaan, dinilai belum terwujud. Kendati tersusun rapi pada visi, misi, dan program kerja pemerintah, capaiannya belum sesuai harapan. Ditengah transisi kepemimpinan, sejumlah kalangan menginginkan sosok presiden dan wakil presiden yang mampu menuntaskan persoalan dan menunaikan janji itu. 

Mereka juga berharap pemerintah meluruskan dan mengoreksi paradigma, kebijakan, dan praktik reforma agraria selama ini. Harapan itu disuarakan oleh petani, penggarap lahan, dan masyarakat yang turun-temurun tinggal di lahan-lahan yang diidentifikasi sebagai obyek reforma agraria. Kompas menemui mereka di sejumlah daerah dalam rangkaian liputan terkait reforma agraria selama kurun 6-15 Januari 2024.

Mereka, antara lain, adalah warga yang tinggal dan menggarap lahan di kawasan Register 1 Way Pisang, Lampung Selatan, Lampung; Maiwa, Kabupaten Enrekang, Sulsel; tanah sedimentasi di Segara Anakan, Cilacap, Jateng; Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut; serta sejumlah desa di kaki Gunung Cikuray, Garut, Jabar. Harapan senada disampaikan masyarakat di Sumber Klampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali; Siria-Ria, Kecamatan Pollung, Humbang Hasundutan, Sumut; Siantar Martoba dan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, Sumut; Loh Liang Pulau Komodo, Manggarai Barat, NTT; serta Batulawang, Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jabar. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyebut, sepanjang 2014-2023, realisasi legalisasi aset mencapai 110,5 juta bidang tanah.

Redistribusi tanah di kawasan hutan terealisasi 379.621,85 ha atau 9,26 % dari target 4,1 juta ha. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, Rabu (24/1) menilai, capaian reforma agraria itu baru sebatas legalisasi aset atau sertifikasi. Reforma agraria itu nyaris tak menyentuh redistribusi tanah melalui penyelesaian konflik-konflik agraria. Padahal, KPA telah merekomendasikan 851 lokasi prioritas reforma agraria (LPRA) di lahan seluas total 1,68 juta ha untuk diselesaikan konfliknya. 

Sembilan tahun pemerintahan Presiden Jokowi, baru 21 LPRA yang telah dirampungkan persoalannya dan diurus redistribusi tanahnya, serta 2 LPRA yang tengah dipersiapkan redistribusinya. Di samping itu, koreksi atas ketimpangan kepemilikan tanah juga tidak ada, ditunjukkan dengan bertambahnya petani gurem atau petani dengan lahan di bawah 0,5 ha satu dekade terakhir. (Yoga)

Presiden Jokowi berjanji segera merealisasikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT puso bagi petani yang gagal panen di Jateng. Presiden meminta agar bantuan tersebut segera digunakan untuk biaya tanam padi agar dalam waktu tiga-empat bulan ke depan panen sehingga produksi padi meningkat. Sehingga, Indonesia tak lagi bergantung pada impor beras. Apalagi, kata Presiden, saat ini 22 negara di dunia masih mengerem untuk ekspor beras. ”Moga-moga dalam waktu sangat dekat uangnya bisa segera diterima petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen, kita tidak usah banyak impor lagi dari negara lain,” ujar Presiden Jokowi di Kabupaten Grobogan, Jateng, Selasa (23/1).

Bantuan yang akan diberikan, menurut rencana, sebesar Rp 8 juta per 1 hektar lahan pertanian. Setiap kelompok tani bisa menerima bantuan gagal panen yang beragam, mulai dari Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta. Di Jateng, Presiden mencatat terdapat 16.000 hektar lahan yang terdampak El Nino, banjir dan kekeringan panjang. Penerima bantuan puso kali ini adalah petani dari Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Di sisi lain, harga gabah di tingkat petani saat ini cukup menggembirakan. Tiga tahun lalu, harga gabah masih berkisar Rp 4.200-Rp 4.300 per kg. ”Sekarang (harga gabah) Rp 7.800, Rp 7.600.” ucap Presiden. Pemerintah akan terus berupaya menjaga agar harga gabah di tingkat petani seimbang dengan harga beras di tingkat konsumen. Petani harus puas dengan harga gabah, sedangkan masyarakat tak terbebani ketika membeli beras. (Yoga)

Mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain atau berdiri sendiri. Kemandirian bisa berlaku pada banyak hal, termasuk dalam pengadaan pangan. Indonesia, negara berpenduduk 270 juta jiwa, adalah konsumen beras nomor empat di dunia dibawah China, India, dan Bangladesh. Mengutip data Departemen Pertanian AS (USDA), rata-rata konsumsi beras Indonesia 35,367 juta ton per tahun pada periode 2020/2021 dan 2022/2023. Adapun rata-rata produksinya per tahun pada periode 2018/2019 hingga 2022/2023 sebanyak 34,36 juta ton. Produksi gabah kering giling, menurut data BPS, masih terpusat di Jawa dan Sumatera.

Wilayah selain Jawa dan Sumatera yang memerlukan beras dalam jumlah yang melampaui produksi daerah itu akan mendatangkan dari daerah lain. Ada biaya transportasi dan logistik yang ditambahkan pada harga beras di daerah tujuan. Ketergantungan Indonesia atas beras kadang tak sebanding dengan produksi di dalam negeri. Produksi beras bisa terganggu luas panen padi yang menyusut, kekeringan, dan kebanjiran. Di sisi lain, sebagian masyarakat meninggalkan pangan lokal dan beralih ke beras sehingga menambah kebutuhan beras di Indonesia. Situasi ini membuat beras kerap kali menjadi komoditas penyumbang utama inflasi karena harganya yang naik.

Jalan pintas dan langkah cepat ditempuh pemerintah saat menghadapi situasi itu. Seperti pada awal tahun ini, pemerintah menggulirkan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menyalurkan bantuan beras. Cadangan beras pemerintah juga diperkuat dengan cara segera menyerap gabah petani dan mempercepatimpor beras. Tahun ini, pemerintah akan mengimpor 2 juta ton beras (Kompas, 23/1). Berdasarkan data BPS, impor beras pada 2023 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 3,062 juta ton. Adapun pada 2019-2022 tak sampai 500.000 ton per tahun. Namun, impor tak menyejahterakan petani. Apalagi jika impor dilakukan secara terus-menerus, yang bisa membuat kemandirian pangan kian jadi angan-angan. (Yoga)