Di tengah tren penurunan harga komoditas batubara, emiten tambang batubara mencetak pertumbuhan kinerja operasional. Para emiten juga membidik kenaikan volume produksi dan penjualan tahun ini. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) misalnya, membukukan volume produksi sebanyak 41,9 juta ton. Angka ini tumbuh 13% dibanding tahun 2022 sebesar 37,1 juta ton. Pencapaian produksi ini juga melampaui target produksi yang dipasang PTBA, yakni sebesar 41 juta ton. Salah satu pendorong kinerjanya produksi batubara PTBA adalah kontribusi dari kontraktor jasa pertambangan dan cucu usaha PTBA yakni PT Satria Bahana Sarana (SBS) sebesar 37,7 juta ton. Sedangkan sebesar 4,2 juta ton merupakan hasil produksi swakelola PTBA. Volume penjualan batubara PTBA juga naik 16,9% menjadi 37 juta ton pada tahun 2023. Sekretaris Perusahaan PTBA, Niko Chandra mengatakan, penjualan ekspor PTBA sepanjang tahun lalu mencapai 15,6 juta ton atau naik 25% dibanding tahun 2022. Sementara itu, penjualan domestik mencapai 21,4 juta ton atau tumbuh 12% secara tahunan. Pasar ekspor PTBA pada 2023 juga semakin beragam. Tercatat ada beberapa pasar baru yang berhasil dioptimalkan, di antaranya Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, hingga Bangladesh. Selain PTBA, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga mengantongi pertumbuhan kinerja operasional. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources, Dileep Srivastava memperkirakan, volume produksi BUMI tahun 2023 berada di kisaran 78 juta metrik ton, atau naik 11,4% dari produksi tahun 2022. Menurut Dileep, salah satu faktor yang mendorong kenaikan produksi BUMI tahun lalu adalah cuaca yang lebih kering. Sedangkan PT United Tractors Tbk (UNTR) baru melaporkan penjualan per November 2023. Melalui PT Tuah Turangga Agung, UNTR telah menjual 10,45 juta ton batubara dalam sebelas bulan pertama 2023. Capaian ini naik 14,24% secara tahunan. Nah tahun 2024 ini, emiten batubara masih berharap bisa mengejar produksi lebih tinggi.BUMI membidik volume produksi dapat melampaui 80 juta ton batubara hingga akhir 2024. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) juga berencana meningkatkan kapasitas produksi di tahun depan. Apalagi, tambang baru milik ITMG, yakni Graha Panca Karsa akan mulai beroperasi tahun ini. Kepala Riset Trimegah Sekuritas, Willinoy Sitorus mengatakan, kendati cenderung turun, harga komoditas batubara tahun ini masih cukup prospektif, dengan adanya sejumlah katalis. Sektor batubara dalam negeri mendapat katalis dari berlakunya Mitra Instansi Pengelola (MIP). Menurut Trimegah, penerapan MIP akan memberikan keuntungan terbesar bagi PTBA sebagai emiten dengan pangsa pasar domestik yang besar. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan memperkirakan, harga rata-rata batubara Newcastle akan berada di level US$ 120 per ton. Erindra masih mempertahankan peringkat netral pada sektor batubara seiring dengan valuasi di sektor ini yang murah.

Otoritas minyak dan gas bumi nasional makin serius membidik peluang bisnis dari fasilitas penangkapan dan penyimpanan karbon di dalam negeri. Besarnya kapasitas penyimpanan karbon di ‘perut’ Ibu Pertiwi menjadi modal kuat untuk mendatangkan cuan di tengah tren penurunan emisi karbon. Pemerintah bergerak cepat menangkap peluang dari tingginya minat banyak negara untuk mengurangi emisi karbonnya. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengupayakan penerbitan Peraturan Presiden yang mengatur pemanfaatan fasilitas carbon capture and storage atau CCS yang lebih luas.Saat ini, pemerintah memang telah memiliki payung hukum untuk melaksanakan kegiatan CCS di dalam negeri, yakni Peraturan Menteri ESDM No. 2/2023. Hanya saja, beleid tersebut dianggap tidak cukup luas untuk mengakomodasi peluang pengelolaan karbon dioksida yang muncul dari sektor lain dan luar negeri.Musababnya, aturan tersebut membatasi pemanfaatan fasilitas CCS untuk menginjeksikan karbon dioksida (CO2) hanya bisa dilakukan oleh perusahaan di sektor minyak dan gas bumi atau migas.Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa pihaknya berharap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai CCS bisa keluar pada bulan depan, sehingga pihaknya bisa menyiapkan berbagai upaya untuk memanfaatkan potensi yang tersedia saat ini. “Dengan Perpres ini, industri di luar sektor migas bisa memanfaatkan CCS untuk menginjeksikan CO2 dengan mekanisme tertentu yang bakal diatur lebih lanjut,” katanya, Selasa (16/1). Untuk mengakomodasi hal tersebut, nantinya Kementerian ESDM juga bakal menerbitkan izin wilayah kerja injeksi CO2, sehingga pengaturan mengenai pemanfaatan fasilitas CCS menjadi lebih jelas.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra mengatakan bahwa proses perdagangan CO2 lintas batas negara untuk diinjeksikan di dalam negeri bakal diatur sangat detail agar tidak menimbulkan persoalan ke depannya. Di dalam negeri, PT Pertamina (Persero) menjadi perusahaan yang paling getol berupaya memonetisasi fasilitas CCS. Baru-baru ini, holding badan usaha milik negara (BUMN) energi itu bekerja sama dengan Korea National Oil Company (KNOC) untuk mengembangkan rig to CCS.Rig to CCS merupakan inisiatif pengembangan teknologi untuk memanfaatkan anjungan lepas pantai migas yang sudah tidak terpakai lagi menjadi fasilitas CCS.Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kerja sama pengembangan rig to CCS merupakan komitmen Pertamina dalam upaya mengurangi emisi, dan mendukung target net zero emission pada 2060. Biaya ASR atau decommissioning secara konvensional sangat mahal, sehingga dibutuhkan solusi alternatif, terutama pemanfaatan ulang. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan bahwa bisnis CCS menjadi peluang ekonomi baru yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju.“Potensi penyimpanan di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai 400 giga ton yang memberikan peluang bisnis dan investasi yang signifi kan di negara ini,” katanya beberapa waktu lalu.Gerak cepat pemerintah juga dibuktikan dengan diresmikannya proyek carbon capture, utilization, and storage (CCUS) Ubadari di Papua oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Indonesia juga berhasil mengunci kesepakatan investasi dari ExxonMobil yang ingin menggelontorkan US$15 miliar untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan dekarbonisasi di dalam negeri melalui pengembangan fasilitas CCS dan kilang petrokimia. Fasilitas yang akan dibangun oleh ExxonMobil nantinya bakal menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.ExxonMobil menggandeng Pertamina agar bisa mengoptimalkan potensi di Laut Jawa dengan potensi penyimpanan CO2 hingga 3 giga ton.

Industri batu bara nasional masih akan bergeliat hingga lebih dari satu dekade ke depan. Pemerintah memproyeksi produksi ‘emas hitam’ di dalam negeri bakal terus ada di kisaran 700 juta ton hingga 2035. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut batu bara masih akan menjadi tumpuan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, meski tren transisi energi terus mengemuka. Lana Saria, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, mengatakan bahwa produksi batu bara nasional bakal ada dalam keseimbangan baru hingga 2035, sebelum mengalami penurunan produksi menjadi 250 juta ton per tahun pada 2060 yang ditetapkan sebagai tenggat waktu netral karbon Indonesia. “Kira-kira rata-rata bisa mencapai 700 juta ton per tahun, dan baru akan mengalami penurunan tingkat produksi secara bertahap setelah net zero emission pada 2060,” katanya, Selasa (16/1). Lana juga menyampaikan bahwa permintaan batu bara dari pasar domestik dan internasional tetap menguat di tengah kampanye transisi energi saat ini. Bahkan, produksi batu bara Indonesia sepanjang 2023 mencapai 775 juta ton, atau 112% dari target yang ditetapkan saat itu di level 695 juta ton. Dari jumlah tersebut, 518 juta ton di antaranya dilempar ke pasar ekspor, sedangkan 213 juta ton lainnya diserap oleh pasar domestik. Sementara itu, produksi batu bara nasional 2 tahun sebelumnya, yakni pada 2021 dan 2022 masing-masing berada di angka 614 juta ton dan 687 juta ton. Saat itu, porsi pasar ekspor mengambil bagian sekitar 435 juta ton, dan 465 juta ton secara berurutan. Di sisi lain, Kementerian ESDM menargetkan produksi batu bara tahun ini di kisaran 710 juta ton, dengan alokasi wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) sebesar 181,28 juta ton. 

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, rata-rata harga jual batu bara selama periode 2021 sampai dengan akhir Desember 2023 memang tetap kuat, kendati belakangan mulai terjadi penurunan minor. Menteri ESDM Arifin Tasrif membeberkan bahwa penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menjadi bagian dari megaproyek 35 gigawatt (GW) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan batu bara di dalam negeri tetap tinggi. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan bahwa kondisi pasar batu bara yang masih oversupply hingga 2025 tidak menurunkan permintaan komoditas tersebut. Hal itu terlihat dari angka perdagangan batu bara termal yang terus meningkat di pasar global, meski pertumbuhannya tidak setinggi jumlah penambahan pasokan. Pembangunan smelter di dalam negeri, kata dia, juga membuat permintaan batu bara domestik terus meningkat. Hal tersebut ditambah dengan pensiun dini PLTU yang tidak kunjung terlaksana hingga kini. 

Singgih Widagdo, Ketua Umum Indonesia Mining & Energy Forum, memprediksi produksi batu bara pada tahun ini akan melampaui level 710 juta ton. Potensi ekspor batu bara ke sejumlah negara yang selama ini menjadi pasar utama Indonesia juga masih akan menguat, karena lambatnya progres transisi energi. Muhammad Wafid, Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan pengusahaan batu bara di era transisi energi agar tidak bertabrakan dengan arah kebijakan net zero emission. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan sumber daya alam Indonesia tetap dapat dioptimalkan dan memberikan nilai tambah. Kementerian ESDM mencatat, Indonesia masih memiliki sumber daya dan cadangan batu bara yang melimpah, yakni masing-masing sebanyak 98,5 miliar ton dan 33,8 miliar ton. Saat ini, Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM juga sedang menggali dan memetakan data potensi batu bara yang lengkap di Indonesia, sebagai salah satu langkah untuk menjaga keberlangsungan industri ‘emas hitam’ nasional. Lembaga tersebut juga sedang menggali potensi lain dari batu bara melalui inventarisasi jumlah batu bara metalurgi yang ada di Indonesia, untuk kemudian dioptimalkan nilai tambahnya di dalam negeri.

Realisasi subsidi energi, yang meliputi BBM, elpiji, dan listrik, pada 2023 mencapai Rp 159,6 triliun, lebih tinggi dari target yang Rp 143,5 triliun. Pada 2024, Kementerian ESDM memproyeksikan besaran subsidi energi sebesar Rp 186,9 triliun. Upaya menertibkan subsidi energi agar tepat sasaran masih terganjal regulasi. Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam konferensi pers capaian sektor ESDM Tahun 2023, di Jakarta, Senin (15/1) mengatakan, ada tren peningkatan permintaan energi di masyarakat. Selain itu, kenaikan harga bahan baku BBM dan elpiji juga diantisipasi. Namun, ia memastikan subsidi energi akan diteruskan, disertai sejumlah program agar penyalurannya tepat sasaran.

”Harus ada upaya,termasuk kebijakan pemerintah, (agar) subsidi diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi juga lebih efisien (tepat sasaran). Dengan mengoptimalkannya, (diharapkan) alokasi subsidi tidak sebesar yang ditargetkan,” ujar Arifin. Program tepat sasaran itu di antaranya pada transformasi penyaluran elpiji bersubsidi ukuran 3 kg, yang diatur dalam Kepmen ESDM No 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran. Juga Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No 99/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran, yang ditetapkan pada Februari 2023.

Dalam Keputusan Dirjen Migas itu, pembelian elpiji tertentu hanya dapat dilakukan konsumen dengan nomor induk kependudukan (NIK) yang terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi, terhitung sejak 1 Januari 2024. Adapun pendataan dan uji coba pelaksanaannya telah dimulai sejak 1 Maret 2023. Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga ragu program subsidi tepat sasaran, baik pada elpiji 3 kg maupun BBM, dan bisa berjalan optimal tanpa ada regulasi yang jelas. Padahal, jika subsidi energi benar-benar tersalurkan kepada warga yang berhak, anggaran bisa ditekan dan dimanfaatkan untuk sektor-sektor lain yang juga penting. ”Harus ada landasan regulasi untuk lebih tepat sasaran. Memang (kebijakan pembatasan subsidi) agak kurang populis, tetapi negara dapat berhemat jika subsidi BBM dan elpiji ini lebih tepat sasaran,” kata Daymas. (Yoga)

Dalam dua pekan pertama di Januari 2024, kenaikan harga bawang putih telah terjadi di 326 kabupaten / kota di Indonesia. Pemerintah menyinyalir kenaikan harga disebabkan ulah spekulan yang memanfaatkan belum terbitnya rekomendasi impor produk hortikultura atau RIPH bawang putih dari Kementan. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mingguan yang berlangsung secara hibrida di Jakarta, Senin (15/1) Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, jika tidak segera diantisipasi, kenaikan harga bawang putih akan menjadi beban inflasi dan konsumsi masyarakat.

Berdasarkan data yang diolah Kantor Staf Presiden, rata-rata harga bawang putih di pasar nasional per Jumat (12/1) mencapai Rp 41.350 per kg. Disparitas harga antar provinsi tercatat di tingkat sedang sebesar 11,86 %. Harga bawang putih di pekan-pekan awal tahun ini telah melampaui rata-rata harga bawang putih sepanjang 2023 sebesar Rp 38.200 per kg. Tomsi menilai, disparitas harga bawang putih yang tidak terlalu jauh antar daerah mengindikasikan tidak ada masalah dari sisi distribusi komoditas tersebut. Menurut dia, besar kemungkinan telah terjadi praktik spekulasi harga yang membuat harga bawang putih melonjak di awal tahun.

”Khusus di bawang putih kita sukar menemukan harga asal dari negara importir. Kalau (harga asal beras) beras, kita tahu. Kalau tahu harga asalnya, kita bisa awasi dan kelola agar importir tidak mengambil margin terlalu besar,”ujarTomsi. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto memaparkan, realisasi impor bawang putih tahun 2023 mencapai 99,94 % persetujuan impor, Kemendag mencatat stok bawang putih untuk kebutuhan nasional masih aman setidaknya hingga akhir Februari atau awal Maret 2024.  ”Menjadi catatan kami bahwa dari akhir Desember hingga awal Januari terjadi kenaikan harga bawang putih hingga 7 %. Padahal, stok di tingkat importir masih aman hingga Februari. Dikhawatirkan ada spekulasi harga,” kata Bambang. (Yoga)

Nilai ekspor Indonesia turun 11% menjadi US$ 258 miliar pada 2023, dibandingkan tahun 2022 sebesar US$ 291 miliar. Ekspor terpukul oleh pelemahan harga komoditas dan ekonomi mitra dagang. Sejalan dengan itu, surplus neraca perdagangan Indonesia tergerus 33% menjadi US$ 36,94 miliar sepanjang 2023 dari 2022 sebesar US$ 54,4 miliar. Namun, patut dicatat, Indonesia sukses mencetak surplus perdagangan selama 44 bulan beruntun. Tahun 2023, impor Indonesia turun 3,8% menjadi US$ 221 miliar dari sebelumnya US$ 237 miliar. Perinciannya, impor migas naik 5,35% menjadi US$ 35 miliar, sedangkan nonmigas turun  5,5% menjadi US$ 186 miliar. Imbasnya, ekspor bahan bakar mineral turun 20,7 % menjadi US$ 43,5 miliar, sedangkan minyak hewani/nabati turun 19% menjadi US$ 28 miliar pada 2023. (Yetede)

Indonesia mengimpor beras 3,06 juta ton pada 2023, atau meningkat pesat hingga 613,61 dibandingkan 2022 yang hanya 429.210 ton. Sebanyak 1,38 juta ton atau 45,12% dari impor beras tahun lalu itu berasal dari Thailand, sisanya didatangkan dari Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan lainnya.  Sementara itu, pemerintah telah merencanakan impor beras sebesar 2 juta ton untuk tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, impor beras pada 2023 yang sebesar 3,06 juta ton tersebut menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Impor beras pada 2019 mencapai 444.510 ton, lalu turun menjadi 356.290 ton pada 2020, kemudian meningkat lagi menjadi 407.740 ton pada 2021, dan terealisasi sebesar 429.210 ton pada 2022. "Selama lima tahun terakhir, impor beras pada 2023 menjadi yang terbesar yaitu 3,06 juta ton atau mengalami peningkatan 613,61% dibandingkan 2022," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan jasa BPS Pudji Ismartini. (Yetede)

Gejolak stok dan harga pangan kerap menjadi ”peluru” politik untuk menumbangkan lawan. Menjelang pesta demokrasi 2024, ”peluru” itu kian tajam. Pemerintah, yang selalu menjadi sasaran tembak, menempa perisai krisis pangan. Hingga pekan kedua Januari 2024, harga sejumlah pangan pokok masih tinggi, terutama beras dan gula pasir atau konsumsi. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per Sabtu (13/1) harga rata-rata nasional beras medium dan gula pasir masing-masing Rp 13.290 per kg dan Rp 17.330 per kg. Harga beras medium masih di atas HET yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Begitu juga gula pasir, harganya di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah berdasarkan wilayah, yakni Rp 16.000-Rp 17.000 per kg.

Harga kedua komoditas pangan pokok itu masih tinggi lantaran penurunan produksi akibat El Nino. Selain itu, keduanya tengah berada pada fase paceklik. Panen raya padi diperkirakan baru terjadi pada April-Mei 2024, sedangkan musim giling tebu baru akan mulai pada Mei 2024. emerintah telah menempa ”perisai” untuk menangkal kekurangan stok dan kenaikan harga, Bapanas telah menetapkan jumlah stok 13 bahan pangan pokok untuk cadangan pangan pemerintah (CPP). Kementan berupaya menambah stok beras di fase paceklik sembari menunggu realisasi panen raya. Pemerintah juga telah menetapkan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton serta gula mentah dan konsumsi sebanyak 745.000 ton.

Kemendag juga telah menerbitkan persetujuan impor (PI) sejumlah pangan pokok yang dibutuhkan di dalam negeri. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, salah satu tantangan ketahanan pangan pada tahun ini adalah ancaman ketersediaan pangan di tengah kondisi ketidakpastian global. Untuk itu, penguatan CPP perlu dilakukan, baik melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi maupun koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta. ”CPP itu akan dikelola Perum Bulog dan ID Food. Untuk merealisasikan CPP itu, kami telah menyediakan dana Rp 28,7 triliun yang akan digulirkan kepada dua badan usaha milik negara itu,” ujarnya. (Yoga)

Para perempuan di Desa Mangkit, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut, menjadi aktor aktif dalam redistribusi lahan di desa mereka. Mereka berjuang memvalidasi setiap jengkal tanah dan lahan yang dimiliki oleh warga. Perjuangan mereka pun berbuah manis. Tak pernah terpikir oleh Nova Kalompo (45) bahwa ia dapat mendirikan warung kelontong di halaman rumah. Sebab, hari-harinya selalu dihantui kekhawatiran akan pengusiran dari rumah ataupun kebunnya di Desa Mangkit. Semua berbalik sejak 29 Oktober 2018 ketika Gubernur, bupati, serta jajaran pejabat lain hadir dalam acara seremonial untuk membagikan 515 sertifikat lahan perkebunan eks hak guna usaha (HGU) kepada Nova dan ratusan warga lainnya dalam rangka reforma agraria.

Pada awal 2019, warga kembali menerima sertifikat lahan, untuk tanah tempat rumah mereka berdiri sejumlah 535 buah sehingga secara keseluruhan ada 1.050 sertifikat yang diterbitkan untuk meredistribusi tanah negara seluas 444,46 hektar. ”Kehidupan berubah 180 derajat dari sebelum torang dapat sertifikat. Torang dulu cuma mengandalkan suami. Sekarang, sudah. So merdeka,” kata Nova dengan mata berbinar-binar di teras rumahnya, Selasa (9/1/2024) siang. Tak lama setelah itu, Nova membawa sertifikat tanah rumahnya yang berukuran 10 x 20 meter ke sebuah bank di Ratahan, ibu kota Minahasa Tenggara, sebagai agunan demi mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 50 juta.

Berkat pinjaman tersebut, selama empat tahun terakhir, ibu dua anak tersebut dapat menyebut dirinya wirausahawati. Warga desa pun silih berganti singgah di warungnya untuk membeli segala macam kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, air mineral, telur, makanan ringan, sampai sabun cuci.  Penghasilan bersihnya sebulan, selalu melampaui Rp 1 juta. Nova juga menjadi pemilik sah lahan garapan seluas 0,49 hektar, hasil bagi rata dengan suaminya. Baru-baru ini, mereka panen cengkeh dari 100 pohon. Nilai penjualan nantinya diperkirakan mencapai Rp 20 juta. (Yoga)