Menempa ”Perisai” Krisis Pangan di Tahun Politik

;

Menempa ”Perisai” Krisis Pangan di Tahun Politik

Ekonomi Yoga 15 Jan 2024 Kompas

Gejolak stok dan harga pangan kerap menjadi ”peluru” politik untuk menumbangkan lawan. Menjelang pesta demokrasi 2024, ”peluru” itu kian tajam. Pemerintah, yang selalu menjadi sasaran tembak, menempa perisai krisis pangan. Hingga pekan kedua Januari 2024, harga sejumlah pangan pokok masih tinggi, terutama beras dan gula pasir atau konsumsi. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per Sabtu (13/1) harga rata-rata nasional beras medium dan gula pasir masing-masing Rp 13.290 per kg dan Rp 17.330 per kg. Harga beras medium masih di atas HET yang ditetapkan pemerintah berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Begitu juga gula pasir, harganya di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah berdasarkan wilayah, yakni Rp 16.000-Rp 17.000 per kg.

Harga kedua komoditas pangan pokok itu masih tinggi lantaran penurunan produksi akibat El Nino. Selain itu, keduanya tengah berada pada fase paceklik. Panen raya padi diperkirakan baru terjadi pada April-Mei 2024, sedangkan musim giling tebu baru akan mulai pada Mei 2024. emerintah telah menempa ”perisai” untuk menangkal kekurangan stok dan kenaikan harga, Bapanas telah menetapkan jumlah stok 13 bahan pangan pokok untuk cadangan pangan pemerintah (CPP). Kementan berupaya menambah stok beras di fase paceklik sembari menunggu realisasi panen raya. Pemerintah juga telah menetapkan kuota impor beras sebanyak 2 juta ton serta gula mentah dan konsumsi sebanyak 745.000 ton.

Kemendag juga telah menerbitkan persetujuan impor (PI) sejumlah pangan pokok yang dibutuhkan di dalam negeri. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, salah satu tantangan ketahanan pangan pada tahun ini adalah ancaman ketersediaan pangan di tengah kondisi ketidakpastian global. Untuk itu, penguatan CPP perlu dilakukan, baik melalui peningkatan kapasitas penyimpanan dan distribusi maupun koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta. ”CPP itu akan dikelola Perum Bulog dan ID Food. Untuk merealisasikan CPP itu, kami telah menyediakan dana Rp 28,7 triliun yang akan digulirkan kepada dua badan usaha milik negara itu,” ujarnya. (Yoga)