Pembangunan fasilitas pengolahan gas bumi menjadi alternatif yang akan menjadi ‘senjata’ andalan pemerintah dalam menyiasati minimnya serapan komoditas tersebut, sehingga mengancam pengembangan sejumlah lapangan di Jawa Timur. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mengaku sedang menyiapkan jalan keluar untuk mengatasi minimnya serapan gas bumi yang diproduksi di wilayah Jawa Timur.Beberapa alternatif yang mencuat adalah pembangunan kilang mini gas alam cair (liquefi ed natural gas/LNG), gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG), hingga liquefi ed petroleum gas (LPG).“Alternatif pemanfaatan gas bisa dilaksanakan melalui pembangunan kilang mini LNG, penyaluran melalui CNG, dan mengoptimalkan pemanfaatan gas untuk LPG, sehingga bisa mengurangi impor. Hal tersebut yang sedang dievaluasi oleh SKK Migas,” kata Kurnia Chairi, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Selasa (9/1).Kurnia menjelaskan bahwa sejumlah alternatif menjadi pertimbangan seiring dengan upaya untuk mendorong tumbuhnya industri baru, seperti pabrik metanol yang bisa menyerap banyak gas bumi.Terlebih, saat ini pemerintah terus berupaya merampungkan pipa transmisi Cirebon—Semarang yang diproyeksikan mampu mengalirkan gas dari berbagai sumber di Jawa Timur ke pelanggan di Jawa Barat. Berdasarkan data SKK Migas per Oktober 2023, lifting gas dari sejumlah lapangan gas Jawa Timur berada rata-rata di level 747 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri berencana untuk memulai lelang desain engineering, procurement, and construction (EPC) pipa Cirebon—Semarang tahap II pada Maret 2024. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menargetkan awal konstruksi transmisi pipa ruas Batang—Kandanghaur Timur bisa dimulai pada Juni tahun ini. Laode berpendapat bahwa minat dari badan usaha untuk mengerjakan konstruksi tersebut bakal tinggi, menyusul proyek pipa Cirebon—Semarang tahap I (ruas Semarang—Batang) yang telah rampung akhir tahun lalu.

Rencananya, proyek itu bakal menelan investasi sekitar Rp3,34 triliun dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan skema kontrak tahun jamak periode 2024—2025.Potensi demand gas yang dialirkan melalui pipa Cirebon—Semarang tahap II, antara lain industri di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes, dan Pemalang, dengan volume sekitar 5,8—12 MMscfd. Optimisme terhadap meningkatnya sektor yang bisa menyerap gas dari Jawa Timur juga ditunjukkan oleh PGAS. Perusahaan saat ini diketahui sedang dalam proses menuju kontrak jual beli gas dengan PT KCC Glass Indonesia dan PT Rumah Keramik Indonesia di Kawasan Industri Terpadu Batang.“PGAS telah berproses menuju kontrak jual beli gas dengan KCC Glass Indonesia untuk volume kurang lebih 8 BBtud, dan Rumah Keramik Indonesia sekitar 4 BBtud melalui proyek distribusi Kawasan Industri Terpadu Batang Fase I,” kata Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama, Selasa (9/1). Sementara itu, Direktur Utama Pertamina EP Cepu Endro Hartanto mengatakan bahwa pihaknya terpaksa harus menurunkan produksi dari lapangan Jambaran Tiung Biru lantaran keterbatasan kemampuan serap dari sejumlah pembeli terkontrak.“Saat ini, secara operasi Jambaran Tiung Biru sudah dapat menyalurkan 192 MMscfd, tetapi harus menurunkan kembali pasokannya, karena keterbatasan market,” katanya.Produksi gas dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut saat ini diketahui berada pada kisaran 110 MMscfd. Akan tetapi, terdapat selisih yang cukup lebar dari kapasitas produksi maksimal yang berada di level 192 MMscfd. Dengan begitu, kata dia, keseluruhan gas dari Jambaran Tiung Biru telah terkontrak atau sudah memiliki pembeli. Dia pun menegaskan bahwa Pertamina tidak dalam posisi untuk menawarkan gas tersebut kepada pembeli baru. Adapun, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah untuk memastikan produksi dan kebutuhan gas sebelum membangun fasilitas pendukung untuk meningkatkan serapan gas bumi dari Jawa Timur.