Besarnya investasi yang harus digelontorkan PT Freeport Indonesia untuk mengembangkan tambang bawah tanah di Kucing Liar membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak selepas 2041 agar bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai Kucing Liar memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan torehan produksi tembaga dan emas dari Freeport Indonesia di masa mendatang. Hanya saja, investasi untuk pengembangan produksinya saat ini sebagian terhalang masa konsesi yang berakhir pada 2041. Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli berpendapat, komitmen investasi lanjutan Freeport Indonesia untuk mengembangkan Kucing Liar bisa terkoreksi jika perpanjangan kontrak tidak kunjung direalisasikan. Pasalnya, investasi untuk pengembangan infrastruktur tambang bawah tanah bakal menyita banyak modal. “Prospek Kucing Liar ini masuk dalam perencanaan Freeport Indonesia setelah 2041, di mana kita ketahui bahwa pada 2041 izin penambangan Freeport Indonesia berakhir. Apakah infrastruktur yang sekarang ada masih efisien dan secara teknis layak untuk digunakan setelah 2041?” katanya, Rabu (10/1). “Pengembangan Kucing Liar di Grasberg masih sesuai dengan jadwal, kami harap dapat mulai produksi komersial pada 2030,” kata President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk saat conference call FCX kuartal III/2023. Produksi tahunan dari Kucing Liar ditargetkan dapat menyentuh di level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas saat masuk tahap komersial awal nantinya.

“Peningkatan produksi yang intensif ke level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas akan dilakukan satu dekade ke depan,” jelasnya. Di sisi lain, dia menambahkan bahwa FCX juga tengah melakukan eksplorasi tambahan di kawasan Grasberg selepas identifikasi atas potensi baru di Blok Deep Mill Level Zone (MLZ). Dalam kesempatan terpisah, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut perusahaan yang memiliki konsesi tambang seluas 110.000 hektare itu perlu mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak setelah 2041 untuk merancang program kerja dalam jangka menengah panjang. Di sisi lain, kepastian perpanjangan kontrak juga bakal berimbas terhadap kelanjutan kontribusi perusahaan ke negara yang mencapai US$4 miliar per tahun, kontribusi sosial sekitar US$100 juta per tahun, nasib ribuan tenaga kerja, serta efek berganda eksistensi Freeport Indonesia terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Papua. Di sisi lain, pemerintah mengaku sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 96/2021. Revisi itu salah satunya bakal mengakomodir penghapusan tenggat waktu permohonan perpanjangan kontrak. Komitmen pemerintah untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041 pun telah beberapa kali disampaikan. Banyaknya cadangan mineral di Grasberg, Papua, menjadi alasan utama pemerintah menyetujui permintaan perusahaan. “Karena mereka sudah sekian puluh tahun [di sana], dan dalam persyaratan ini ada cadangan. Masa kami mau putus [kontraknya], nanti mencari investor lagi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu. Menurutnya, Freeport Indonesia masih bisa mengoptimalkan cadangan mineral yang ada di tambang bawah tanah. Dengan begitu, kekayaan Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bangsa. Alasan yang sama disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa puncak produksi dari tambang Grasberg bakal terjadi pada 2035. Tanpa adanya eksplorasi lanjutan yang masif, tren produksi tembaga dan emas dari Grasberg bakal terus mengalami penurunan setelahnya.