Center for Indonesian Policy Studies menyatakan harga pangan di Indonesia tidak bisa diatasi hanya melalui swasembada pangan. Peneliti Bidang Pertanian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Azizah Fauzi menyampaikan fakta harga beras domestik jauh lebih tinggi bahkan hingga 89,74% dari harga grosir internasional pada 2021 dan 77% pada 2020, meskipun Indonesia mengalami swasembada pangan pada 2019 hingga 2021. “Kita sudah lihat sendiri di tahun-tahun di mana kita swasembada itu tidak menjamin harga beras jadi lebih murah dan terjangkau juga,” katanya dalam diskusi bertajuk Kemandirian vs Ketahanan Pangan di Jakarta, Selasa (5/12). Berkaca dari hal tersebut, Azizah menyebutkan ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menekan harga pangan yang melonjak tinggi yaitu dengan memastikan keterjangkauan pangan. Sayangnya, Azizah menilai kebijakan perdagangan pangan di Indonesia masih restriktif. Hal itu bisa dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti pengaturan kuota impor oleh sistem perizinan impor. Menurutnya, sistem perizinan impor di Indonesia masih sangat rumit. Kerumitan sistem perizinan, lanjut dia, membuat importir membebankan biaya-biaya tersebut kepada masyarakat. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pembangunan bendungan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. “Semua pembangunan bendungan plus irigasinya itu memang dalam rangka strategi besar kita ke ketahanan pangan—ke kedaulatan pangan,” ujarnya sepertit dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (5/12). Hal itu disampaikan Jokowi setelah meninjau progres pembangunan Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala Negara menuturkan pembangunan Bendungan Mbay telah dimulai sejak akhir 2021 dan ditargetkan akan selesai pada akhir 2024. Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah seperti beras premium pada Selasa (5/12) pukul 14.17 WIB berada di level Rp14.980 per kg.

Industri pengguna garam dan industri farmasi akan menyerap 736.911 ton garam produksi petambak dalam negeri pada tahun depan. Pelaku industri juga akan membina para petambak agar kualitas produksi garam mereka bisa secara bertahap memenuhi persyaratan. Demikian perjanjian yang tertuang  dalam nota kesepahaman tentang Penyerapan Garam Produksi Dalam Negeri di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (4/12). Acara itu dihadiri, Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Taufik Bawazier; Direktur Industri Kimia Hulu Dirjen IKFT Kemenperin Putu Nadia Astuti; petambak garam yang tergabung dalam Koperasi Petambak Garam Nasional (KPGN), perwakilan Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), serta Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat. Putu Nadia Astuti mengatakan, sesuai amanat Perpres No 126 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Kemenperin bertanggung jawab untuk mempertemukan petambak dan industri pengguna garam.

Pada tahun depan, menurut rencana, ada 736.911 ton garam produksi petambak yang akan coba diserap oleh pelaku industri. Ini produksi yang berasal dari banyak petambak yang tergabung dalam KPGN. Nota kesepahaman ini rutin dilakukan tiap tahun sejak 2019. Ketua AIPGI Cucu Sutara mengatakan, total kebutuhan garam nasionaltahun ini mencapai 4,7 juta ton. Initerdiri dari 2,9 juta ton garam untuk kebutuhan industri dan 1,9 juta ton garam untuk konsumsi. Menurut Cucu, garam produksi petambak alam negeri baru bisa memenuhi kebutuhan garam konsumsi. Ada pula yang didistribusikan untuk industri sederhana, seperti pengasinan ikan dan penyamakan kulit. Kandungan kadar garam yang diproduksi petambak tidak mencukupi persyaratan untuk terserap industri. Oleh karena itu, petambak akan dibina agar kualitas produksinya bisa meningkat sehingga bisa terserap oleh industri. Sebab, 2,9 juta ton garam industri belum bisa dipenuhi sepenuhnya dari dalam negeri sehingga masih harus impor. (Yoga)

Gerak cepat Indonesia memanfaatkan Conference of the Parties (COP) ke-28 the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk mengakselerasi transisi energi terganjal oleh sejumlah aturan yang perlu segera dibenahi. Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) meminta ketentuan pinjaman pemegang saham atau shareholder loan kerja sama antara swasta dan PT PLN (Persero) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 14/2017 direvisi, karena berpotensi menghambat pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT. Fabby Tumiwa, Ketua Umum AESI, mengatakan bahwa selama ini badan usaha diminta untuk menyetor modal lebih tinggi dibandingkan dengan PLN, meski porsinya kepemilikan saham dalam pembangkit listrik tidak boleh lebih banyak dari perusahaan setrum pelat merah tersebut. Selisih antara modal yang harus diberikan dengan kepemilikan saham tersebut nantinya memang akan dikembalikan oleh PLN maupun anak usahanya dengan mekanisme dicicil. Akan tetapi, hal tersebut bakal memberatkan investor yang memang berminat untuk mengembangkan EBT di dalam negeri. “Persoalannya bagi banyak pengembang, mereka pemilik saham minoritas tetapi diminta menyetor modalnya yang lebih besar, karena memberikan shareholder loan untuk PLN. Sementara itu, anak perusahaan PLN walau punya kepemilikan 51%, tapi tidak punya kemampuan finansial untuk menyertakan modal setara 51%,” katanya, Senin (4/12). Alhasil, equity partners yang digandeng PLN untuk membangun pembangkit listrik mesti menanggung sebagian ekuitas yang tidak mampu disertakan oleh PLN untuk suatu proyek, sehingga berdampak kepada return on equity-nya. Selain itu, beban modal yang diserahkan sebagian kepada mitra PLN juga dianggap bakal membuat proyek pembangkit listrik berbasis EBT menjadi tidak layak untuk didanai. Keluhan terhadap regulasi juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia Riza Pasikki, yang mengatakan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 belum menggunakan asumsi yang tepat dalam menentukan harga pembelian listrik dari independent power producers (IPP) pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Padahal, fasilitas yang dijanjikan pemerintah, seperti government drilling, pinjaman lunak, serta pendanaan pengeboran eksplorasi dari skema Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) dan Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) masih terbatas untuk digunakan oleh investor. 

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu mengatakan bahwa pemerintah belum berencana untuk merevisi sejumlah aturan yang dianggap mengganjal pengembangan pembangkit listrik berbasis EBT. Secara terpisah, PLN mengamankan empat kesepakatan penting ihwal percepatan peningkatan porsi dalam bauran energi nasional di ajang Cop ke-28. PLN pun diketahui berencana untuk mengebut pengembangan Accelerated Renewable Energy Development (ARED) agar bisa mereduksi emisi hingga 127 juta ton CO2 pada 2030. “Kami mengerahkan best effort kami dalam menjalankan transisi energi. Kami tidak bisa berjalan sendiri, dan memerlukan kolaborasi global dari sisi kebijakan, teknologi, inovasi, serta investasi dalam menyelamatkan bumi,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Secara spesifik, kedua belah pihak akan mengkaji integrasi sistem jaringan Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Ketiga wilayah tersebut memiliki potensi EBT yang besar, sehingga diperlukan sistem jaringan terintegrasi agar seluruh pasokan listrik bisa dialirkan kepada masyarakat. Selanjutnya, PLN menyepakati kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untuk memanfaatkan project development facility yang dikelola oleh SMI untuk proyek-proyek pumped storage hydroelectric power plant dalam rangka percepatan transisi energi di Indonesia. Nantinya, KfW bersama SMI akan memberikan dukungan dalam bentuk feasibility study, serta environmental & social scoping pada tahapan persiapan proyek PLTA Grindulu Pumped Storage 4x250 MW dan PLTA Sumatera Pumped Storage 2x250 MW. Terakhir, PLN bersama PT Cirebon Electric Power, Asia Development Bank, dan Indonesia Investment Authority atau INA mengupayakan percepatan pemensiunan operasional PLTU Cirebon-1 pada Desember 2035, lebih awal dari target awal yang ditetapkan pada Juli 2042. Upaya ini mampu menghindarkan emisi hingga 30 juta ton CO2.

Tren kenaikan harga emas perhiasan dinilai merupakan respons kekhawatiran masyarakat atas ketidakpastian yang masih melanda. Naiknya harga emas juga tecermin dari terjadinya inflasi emas belakangan ini. BPS melaporkan, tingkat inflasi tahunan pada November 2023 tercatat sebesar 2,86 % dan secara bulanan sebesar 0,38 %. Emas perhiasan merupakan komoditas yang memberikan kontribusi terhadap inflasi tahunan sebesar 0,11 % dan terhadap inflasi bulanan sebesar 0,03 %. Andil komoditas emas perhiasan, baik terhadap inflasi tahunan maupun inflasi bulanan, meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang masing-masing sebesar 0,10 % dan 0,01 %.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, inflasi yang terjadi pada komoditas emas perhiasan perlu diwaspadai. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap prospek ekonomi ke depan. ”Kita perlu mengamati dan waspada karena kenaikan inflasi pada emas berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi yang kurang baik sehingga pemilik modal atau masyarakat pada umumnya cenderung menyimpan uangnya dalam bentuk investasi emas,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (3/11). (Yoga)

Kinerja emiten saham pekebun kelapa sawit, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR), bisa terdampak El-Nino. Namun demikian, manajemen SMAR berharap kinerja bisnis bisa membaik hingga tutup tahun 2023. Sebagai gambaran, penjualan bersih Sinar Mas Agro Resources & Technology turun 14,25% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 48,91 triliun per kuartal III-2023. Pada saat yang sama, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk SMAR juga menyusut 85,44% yoy menjadi sebesar Rp 522,08 miliar. Manajemen Sinar Mas Agro Resources & Technology menyebutkan, penurunan kinerja keuangan SMAR dipengaruhi oleh harga rata-rata pasar minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Harga CPO untuk free on board (FOB) Belawan sudah terkoreksi 33% yoy menjadi US$ 922 per ton hingga akhir kuartal III-2023. Harga rata-rata CPO dinilai ke posisi normal usai melejit tinggi pada tahun lalu. Penurunan produksi produk kelapa sawit ini tidak lepas oleh curah hujan yang tinggi di Kalimantan pada awal tahun 2023. Ditambah lagi, emiten tersebut sedang mempersiapkan kegiatan penanaman kembali ( replanting ) pada sejumlah perkebunan uzur milik perusahaan. Secara keseluruhan, SMAR saat ini mengelola 136.402 Ha perkebunan sawit yang berada di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Investor Relations Sinar Mas Agro Resources & Technology Pinta S Chandra menyampaikan, terlepas hasil yang didapat oleh SMAR hingga akhir September 2023, pihaknya tetap memandang positif prospek industri sawit secara jangka panjang. Sayangnya, ia tidak bisa membeberkan proyeksi kinerja keuangan dan operasional Sinar Mas Agro Resources & Technology sampai akhir tahun nanti.

Lubang-lubang untuk menanam kopi telah disiapkan di kaki bukit di Desa Paya Tumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Aceh. Doa mendaras dari mulut sejumlah warga dan tamu undangan yang ikut menanam bibit kopi siang itu, Sabtu (25/11). Dalam dekapan udara sejuk segar Gayo, tanaman kopi yang di kawasan itu diberi nama Siti Kewe ditanam dengan rasa hormat. Begitulah tradisi menanam kopi di kawasan Gayo yang diawali dengan ritual sederhana, Dua Ni Kupi. Ritual ini melambangkan doa dari orangtua kepada anaknya agar ia tumbuh besar dan kelak berguna bagi keluarga serta orang-orang di sekitarnya. Di sini, Siti Kewe dianggap bukan sekadar tanaman, melainkan anak kesayangan.

Ritual Dua Ni Kupi masih ada yang melakukannya hingga sekarang, terutama para orang tua. ”Mereka percaya sekali kalau bibit yang didoakan bakal tumbuh subur,” ujar Hardiansyah, pendamping Program Peningkatan Kebudayaan Desa Paya Tumpi Baru. Hardiansyah selaku pegiat seni dan budaya Gayo mencoba menghidupkan lagi proses menanam Siti Kewe dengan ritual Dua Ni Kupi. Tujuannya, agar terjalin hubungan yang erat antara petani muda dan Siti Kewe. Ia memanfaatkan Festival Panen Kopi Gayo 2023 sebagai panggung besarnya. Tahun ini, Festival Panen Kopi Gayo yang diprakarsai oleh Komunitas Gayo Kultural Lab menjadi perhelatan ke-6. Dengan dukungan pembiayaan dari Kemendikbudristek, festival digelar ditiga desa, yakni Desa Kelitu, Bukit Sama, dan Paya Tumpi Baru. Berbagai seni tradisi pun dihadirkan.

Kopi tidak bisa dilepaskan dari kehidupan orang Gayo. Dari kopilah, sebagian besar warga Gayo hidup. Tidak heran jika kopi begitu disayang. Tahun 2020, menurut data BPS Aceh, produksi kopi arabika Gayo di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues mencapai 65.793 ton biji kopi (green beans). Produksi ini 40 % dari total produksi kopi arabika nasional. Sebagian besar produksi kopi arabika Gayo diekspor ke luar negeri, terutama AS, Eropa, dan beberapa tahun belakangan ini China. Para pembeli dari negara-negara itu berani menyerap dan membeli mahal kopi arabika Gayo di atas standar harga internasional. Lewat Festival Panen Kopi Gayo, diharapkan tradisi budaya Gayo diperkenalkan lagi agar dikenal banyak orang. (Yoga)

Harga kebutuhan pokok masih melanjutkan tren kenaikan. Sampai November 2023, komoditas pangan tetap menjadi penyumbang inflasi terbesar, baik secara bulanan maupun tahunan. Fenomena ini diperkirakan bakal berlangsung sampai tahun depan dan menggerus daya beli sebagian masyarakat. Berdasarkan catatan BPS, per November 2023, inflasi bulanan dan tahunan masih meningkat. Secara tahunan (year on year), tingkat inflasi mencapai 2,86 %, naik dari posisi Oktober 2023 sebesar 2,56 %. Sementara inflasi bulanan (month to month) tercatat sebesar 0,38 %, naik dari posisi Oktober 2023 sebesar 0,17 %. Tingkat inflasi bulanan per November 2023 ini lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya ataupun bulan yang sama tahun lalu.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud, Jumat (1/12) mengatakan, berdasar kelompok pengeluarannya, inflasi bulanan dan tahunan yang terbesar terjadi pada kelompok makanan-minuman dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi tahunan 6,71 % dan memberikan andil sebesar 1,72 % terhadap inflasi umum. Sementara secara bulanan, kelompok ini mengalami inflasi 1,23 % dengan andil sebesar 0,32 % terhadap inflasi umum. Komoditas utama yang menyebabkan inflasi pada November 2023 adalah cabai merah yang mengalami inflasi bulanan 42,83 % dengan andil 0,16 % terhadap inflasi umum; cabai rawit yang mengalami inflasi 43,27 % dengan andil 0,08 % terhadap inflasi umum; dan bawang merah yang inflasinya 11,49 % dengan andil 0,03 %. (Yoga)

Anomali iklim berupa El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik serta Dipol Samudra Hindia (Indian Ocean Dipole/IOD) dapat menurunkan produksi beras nasional. Akibatnya, serapan cadangan beras pemerintah atau CBP produksi dalam negeri menyusut. El Nino dan IOD positif memicu kekeringan berkepanjangan.  sebaliknya, La Nina dan IOD negatif cenderung meningkatkan curah hujan di Indonesia. Sawah yang mengalami kekeringan dan terendam banjir berisiko gagal panen. Pengadaan CBP ikut melorot karena produksi berkurang. Secara historis, data pengadaan CBP dalam negeri dari Perum Bulog yang diolah Kompas, selama sebulan hingga Kamis (30/11) menunjukkan penurunan serapan ketika anomali iklim terjadi. Saat IOD positif pada 2015, pengadaan CBP dari dalam negeri turun 16,3 % dibandingkan tahun sebelumnya dan berada pada posisi 1,96 juta ton. Jumlah impor beras oleh Bulog pada 2015 pun me- lonjak dua kali lipat menjadi 644.357 ton.

Pertengahan 2023, BMKG mengumumkan dampak El Nino dan IOD positif secara berbarengan. BPS memperkirakan, produksi beras turun 2,05 % dari 31,54 juta ton pada 2022 menjadi 30,9 juta ton. Karena itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan, angka CBP sebaiknya sebesar 3 juta ton untuk menstabilkan harga dan pasokan beras di pasar. Per 13 November 2023, pengadaan CBP dari dalam negeri sekitar 912.500 ton. ”Dalam kondisi darurat, yang penting barangnya (beras) ada dulu.  prioritas sumbernya dari dalam negeri. Apabila kurang dari kebutuhan, sumber pengadaan dari luar negeri dengan mekanisme impor secara terukur,” tuturnya di Jakarta, Senin (13/11). Kompas memproyeksikan, pengadaan CBP dalam negeri tanpa anomali iklim sebesar 1,08 juta ton pada 2030 dan 643.284 ton pada 2045. Ketika IOD positif terjadi, pengadaan CBP pada dua tahun tersebut masing- masing melorot menjadi 854.294 ton dan 447.832 ton. Jika IOD negatif terjadi, pengadaan CBP dapat berkurang menjadi 954.850 ton pada 2030 dan 535.177 ton (2045). Angka CBP itu diperoleh dari pemodelan proyeksi produksi beras dalam negeri per tahun. (Yoga)