Perubahan perilaku masyarakat global untuk lebih banyak mengonsumsi produk yang menggunakan sumber daya yang berkelanjutan menjadi momentum bagi Indonesia untuk memacu transisi energi lebih kencang.n Pertumbuhan permintaan terhadap produk yang menggunakan sumber daya berkelanjutan, termasuk energi bersih perlu diantisipasi agar Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal dalam transisi energi. Terlebih, Indonesia diberkahi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang beragam dengan jumlah yang cukup besar. Azis Armand, Vice President Director & CEO PT Indika Energy Tbk. (INDY), mengatakan peralihan permintaan dari produk konvensional ke yang lebih hijau merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itu, transisi energi harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat yang optimal. “Mungkin tidak tahun depan, tetapi arahnya akan ada perubahan permintaan . Ini hanya masalah waktu saja, sehingga transisi energi ini hari kita manage dengan baik,” katanya dalam Bisnis Indonesia Business Challenge 2024, Kamis (23/11). Dia memaparkan bahwa lonjakan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas energi fosil hanya bersifat sementara, dan akan kembali ke level yang wajar. Hal itu terbukti dari pergerakan harga batu bara yang mulai merosot menuju long term price sebesar US$70—US$90 per metrik ton. Kepercayaan terhadap transisi energi tersebut juga yang membuat INDY mantap melakukan transformasi bisnisnya dari semula bertumpu pada batu bara menjadi lebih hijau sejak 2018. “Kami memulai dan menguatkan investasi kami di sektor green business, seperti EBT dan ekonomi hijau, serta melakukan divestasi beberapa bisnis yang terkait dengan batu bara,” ucapnya. Targetnya, 2 tahun ke depan porsi pendapatan INDY dari energi fosil dan bisnis hijaunya bisa seimbang. “Memang masih menantang, tetapi kami akan bekerja untuk mencapai target itu,” ucapnya. Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung Cirata pun menegaskan pentingnya pemanfaatan seluruh potensi EBT di pelosok negeri. “Saya ingin nantinya seluruh potensi EBT yang ada di seluruh Indonesia bisa dimanfaatkan, dan saya yakin pasti bisa, karena sekarang teknologinya sudah ada.” Di sisi lain, energi fosil juga diyakini bakal tetap memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan energi di dunia beberapa tahun ke depan. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance (Indef), mengatakan permintaan energi fosil di pasar global bakal tetap tinggi, meski sejumlah negara telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan transisi energi. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi umumnya memerlukan dukungan dari pasokan energi yang memadai. Apalagi, sektor-sektor ekonomi utama yang berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) global memiliki karakteristik padat energi. “Berdasarkan data, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan memerlukan pertumbuhan penyediaan energi 1,5%—2%.”

Ketahanan pangan Indonesia diproyeksikan makin sensitif pada masa mendatang, menyusul penurunan produksi beras dan maraknya restriksi dari negara eksportir. Komoditas beras bakal menjadi buruan banyak negara yang berstatus importir pangan. Saking pentingnya beras, sejumlah negara mulai menerapkan restriksi ekspor terhadap komoditas pangan strategis itu. Kesimpulan itu diungkap oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad dalam acara Bisnis Indonesia Business Chalengges (BIBC) 2024 di Jakarta, Kamis (23/11). Menurutnya, sensitivitas komoditas pangan menemukan bentuknya setelah terjadi perubahan iklim yang cepat dengan munculnya fenomena El Nino dan El Nina. Dia juga memprediksi negara yang tidak memiliki ketahanan pangan cukup baik akan kesulitan mengendalikan inflasi. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menyatakan ada kemungkinan India memperpanjangan larangan ekspor berasnya sampai dengan 2024. Namun, dia meyakini masih ada negara alternatif lainnya yang bisa diandalkan untuk memenuhi penugasan impor beras tahun ini dan 2024. Oleh karena itu, sikap India yang berencana memperpanjang restriksi ekspor berasnya bukan menjadi tantangan. “Negara lain yang menghasilkan itu kan bisa menjadi sumber, tidak bergantung pada India, kan masih ada beberapa negara lainnya,” kata Iqbal kepada Bisnis. Pemerintah telah memberikan kuota impor kepada Bulog sepanjang 2023 sebanyak 3,5 juta ton. Sebanyak 2 juta ton di antaranya telah dieksekusi pengadaan oleh Bulog dan ditargetkan rampung pada November ini. Sementara itu, sisa kuota impor beras 1,5 juta ton di akhir tahun ternyata hanya bisa dipenuhi kontraknya sebanyak 1 juta ton oleh Bulog. Artinya, ada sisa kuota 500.000 ton impor beras tahun ini yang gagal dipenuhi. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 November 2023 mencatat nilai impor beras Indonesia pada Oktober 2023 sebesar US$196,7 juta dengan negara asal Thailand, Vietnam dan Myanmar. Dalam acara Asean-India Millets Festival 2023, Rabu (22/11), Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal menyatakan bahwa sikap India menutup keran ekspor beras non-basmati telah menjadi kekhawatiran bagi sejumlah negara yang menggantungkan pasokannya dari Negara Para Dewa itu. Sementara itu, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto mengatakan langkah India mengenalkan milet sebagai sumber alternatif pangan ke secara global perlu menjadi contoh bagi Indonesia.

Pemerintah tidak akan memungut dana kompensasi domestic market obligation dari batu bara jenis coking coal atau kokas yang memiliki kalori tinggi melalui skema mitra instansi pemerintah.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, batu bara jenis coking coal yang dikenal sebagai batu bara metalurgi untuk sumber karbon dalam industri besi dan baja akan dikecualikan dari kewajiban pungut salur. “Batu bara coking coal dikecualikan terhadap kewajiban pungut salur oleh MIP [mitra instansi pemerintah],” katanya saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (21/11). Dengan begitu, pemerintah masih perlu melakukan pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban denda dan kompensasi terhadap DMO.Dia menjelaskan, aturan skema pungut salur batu bara lewat format MIP saat ini telah masuk tahap fi nalisasi. Uji coba skema tersebut pun ditargetkan dapat dilaksanakan pada Desember 2023. Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).Dalam pelaksanaan skema pungut salur dana kompensasi batu bara ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) harus membayar dana kompensasi ke pengelola.

Sejak 1980, hanya pernah terjadi tiga kali El Nino kuat yang sering juga disebut dengan super El Nino atau El Nino ekstrem secara ilmiah (Santoso et al., 2017; Cai et al., 2020). Oleh prakirawan cuaca di Amerika Serikat, untuk memudahkan pemahaman publik, El Nino kuat yang bertahan lama juga diperkenalkan dengan istilah El Nino Godzilla, sosok monster fiktif imajinatif dalam film layar lebar besutan Hollywood. Kata Godzilla sebagai monster yang disematkan untuk menggambarkan karakter El Nino kuat inilah yang saya ubah menjadi Gorila sebagai bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik di Indonesia. Perilaku Godzilla atau Gorila yang secara powerful dapat melipatgandakan kekuatannya kembali setelah melampaui tahapan yang tenang dan dikira telah terjadi pelemahan atau peluruhan inilah salah satu yang menjadi dasar penyebutan istilah Godzilla/Gorila El Nino pada kasus 2015—2016. Istilah Gorila yang sama saja dengan Godzilla ini digunakan untuk publik Indonesia agar lebih mudah memahami karakter El Nino kuat tersebut. Untuk diketahui, data fluktuasi harian El Nino 3.4 selama September—Oktober 2023 yang dikaji oleh BRIN dari berbagai sumber data global telah mencapai 2C. Selain itu, dengan merujuk pada data klimatologis 1961—1990, anomali suhu permukaan laut di Pasifik timur telah pernah mencapai 3,5C dan kini 2,4C (per 5 November 2023), yang menunjukkan terdapat stok panas di laut (heat ocean budget) yang powerful untuk diadveksikan atau ditransfer menuju barat sehingga pemanasan di Samudra Pasifik dapat memanjang dan meluas. Berdasarkan riset, setiap kejadian El Nino kuat berimplikasi terhadap perlambatan ekonomi global hingga 5 tahun berikutnya. Peneliti juga telah melakukan proyeksi hingga 2100 terhadap dampak El Nino menggunakan skenario tinggi perubahan iklim dan menunjukkan penurunan ekonomi global US$33 triliun dapat terjadi dengan mempertimbangkan tahun-tahun terjadinya El Nino. Kajian lain bahkan mengkuantifikasi perlambatan dapat mencapai US$84 triliun jika memperhitungkan dampak 5 tahun berikutnya pada setiap kejadian El Nino. Fakta lain dari hasil model proyeksi yang kami jalankan juga menunjukkan bahwa hingga 2030, frekuensi terjadinya El Nino mencapai 2—3 kali sementara La Nina diproyeksikan terjadi sekali. Hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari cara Samudra Pasifik mengalami proses kesetimbangan setelah 2—3 tahun mengalami La Nina yang berkepanjangan. Hal ini juga sekaligus mengonfirmasi fase kering bagi Indonesia yang membutuhkan mitigasi dari berbagai pihak.

Kebutuhan jaringan kelistrikan yang masif untuk mendistribusikan listrik dari energi baru terbarukan atau EBT dalam transisi energi membuat pemerintah memasukkan kembali skema bisnis pemanfaatan bersama jaringan listrik atau power wheeling.n Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memasukkan skema power wheeling dalam revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan, setelah dihilangkan karena berpotensi merugikan keuangan PT PLN (Persero). Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa rumusan mengenai ketentuan kerja sama jaringan (open access) secara umum mengatur tentang keharusan pemegang wilayah usaha memenuhi kebutuhan konsumen atas listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan (EBET). Kemudian, apabila pemegang wilayah usaha tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, konsumen dapat diberikan pasokan listrik melalui point-to-point, kerja sama pemanfaatan aset pembangkit listrik atau perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan pemegang wilayah usaha lain. “Mekanisme tersebut dilakukan melalui usaha transmisi dan/atau distribusi atau power wheeling,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (20/11). Untuk pelaksanaan power whee­ling, kata Arifin, wajib dibuka akses penyaluran listrik dari sumber EBET dengan mengenakan biaya yang nantinya diatur oleh pemerintah. Skema power wheeling sebenarnya sempat ditarik dari usulan revisi Undang-Undang EBET lantaran mendapat evaluasi dari Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ketika itu menganggap skema bisnis tersebut dapat merugikan PT PLN (Persero). Kala itu, Arifin sempat menegaskan posisi pemerintah yang tidak memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET. 

Di sisi lain, skema power wheeling memang dinantikan oleh produsen listrik swasta. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berpendapat bahwa skema bisnis power wheeling bakal membuka luas peluang investasi swasta pada pembangkit EBT. “Sebagai konsumen besar, tentunya PLN akan merespons dengan baik permintaan dari industri tersebut. Apalagi, hal itu terkait dengan kelangsungan industri di Tanah Air. Pertanyaan berikutnya adalah sinergi apa yang perlu dilakukan agar dapat membantu PLN untuk memenuhi permintaan listrik EBT tersebut,” kata Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Fahmy Radhi, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa power wheeling lebih menguntungkan produsen listrik swasta, karena bisa menjual langsung listrik yang dihasilkan ke konsumen, tanpa harus membangun jaringan transmisi dan distribusi sendiri. Persoalan jaringan kelistrikan atau grid berbasis energi baru terbarukan memang menjadi program prioritas yang akan diajukan oleh PLN untuk mendapatkan pendanaan dari Just Energy Transition Partnership (JETP). Dengan kebutuhan anggaran hingga US$6,5 miliar dan target beroperasi secara komersial pada 2029, pembangunan grid EBT Sumatra—Jawa dianggap lebih urgen dibandingkan dengan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih. Terlebih, tidak banyak investor yang meminati proyek tersebut. Sekretariat JETP menilai kebijakan domestic price obligation (DPO) batu bara tersebut dapat menghambat proses transisi energi. Spesialis Pendanaan dan Kebijakan Sekretariat JETP Elrika Hamdi mengatakan bahwa kebijakan DPO bermasalah karena menciptakan ilusi bahwa harga batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) murah dan stabil padahal, harga komoditas emas hitam itu bergerak fluktuatif, sehingga menciptakan ketidakstabilan.

Pertemuan bilateral yang dilakukan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joseph R. Biden menghasilkan keputusan vital untuk mineral penting asal Indonesia yang dibutuhkan dalam industri kendaraan listrik dunia. Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sepakat untuk bekerja sama terkait dengan pasokan mineral penting dalam balutan critical mineral agreement (CMA) yang memungkinkan sumber daya mineral nasional masuk ke Negeri Paman Sam.Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, CMA bakal memberikan akses kepada mineral penting Indonesia masuk ke pasar AS untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kendaraan listrik untuk jangka panjang, kendati kedua negara belum memiliki perjanjian perdagangan bebas. Sebagai tahap awal, mineral penting yang dipastikan bisa masuk ke pasar AS adalah produk turunan nikel yang diperlukan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Nantinya, kerja sama tersebut bakal dibahas lebih lanjut oleh kelompok kerja khusus agar bisa segera diimplementasikan.Indonesia memang diketahui sedang mengajukan proposal perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited free trade agreement dengan AS agar produk turunan mineral penting dari dalam negeri bisa mendapatkan insentif daru Infl ation Reduction Act (IRA). Pada Maret 2023 juga pemerintah AS melengkapi kebijakan IRA dengan memasukkan ketentuan larangan untuk mendapatkan insentif kendaraan bagi produk yang dibuat dengan memanfaatkan rantai pasok dari perusahaan berkategori entitas asing yang menjadi perhatian.Dilansir dari Bloomberg, kerja sama dengan AS tersebut bakal ditindaklanjuti oleh Indonesia dengan melakukan penelusuran sumber nikel dan mendorong produsen lokal untuk menggunakan standar pertambangan dunia.

Septian Hario Seto, Deputi Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan setiap ton penjualan bijih nikel nantinya akan ditelusuri asalnya dengan menggunakan sistem informasi mineral dan batu bara antarkementerian/lembaga (Simbara). Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis CMA yang dilakukan antara Indonesia dan AS bisa berjalan mulus, karena Negara Adidaya tersebut memerlukan mineral penting dari Indonesia untuk memastikan perkembangan kendaraan listrik di negerinya berjalan sesuai harapan. Dia pun mengaku sudah melakukan perbincangan dengan Koordinator Khusus Presiden AS untuk Infrastruktur Global dan Keamanan Energi di Departemen Luar Negeri AS Amos Hochstein, serta Penasihat Keamanan AS Jack Sullivan untuk menjelaskan posisi Indonesia dalam hal penghiliran. Sekadar diketahui, berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, yakni 21 juta metrik ton pada 2022 atau setara 22% cadangan global. Investasi miliaran dolar AS pun telah mengalir ke Indonesia untuk mengolah nikel menjadi baterai. Namun, industri smelter di dalam negeri masih didominasi oleh perusahaan Tiongkok, sehingga produk Indonesia berisiko tersingkir dari pasar AS dan Eropa. Misalnya saja Ford Motor Co. diketahui mengambil saham di pabrik baterai nikel di Indonesia yang dibangun oleh Vale SA dan Zhejiang Huayou Cobalt Co., sedangkan BASF SE dan Eramet SA berencana menghabiskan US$2,6 miliar untuk membangun kilang nikel kobalt di negara tersebut.

Di balik kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di dalam negeri, harga minyak goreng masih cukup terjaga baik. Namun, bukan berarti baik-baik saja. Masih ada ”selilit” di balik terkendalinya harga minyak goreng hasil olahan sawit ini. Tak seperti beras, gula, cabai rawit, cabai merah, dan jagung pakan, harga minyak goreng cukup terkendali. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 17 November 2023, harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp 14.500 per liter, Minyakita Rp 15.500 per liter, dan minyak goreng premium Rp 20.600 per liter. Hal itu terjadi lantaran harga CPO dunia sudah tak setinggi tahun lalu. Selain itu, pemerintah juga masih menggulirkan program Minyak Goreng Kemasan Rakyat (MGKR), yang berjalan beriringan dengan kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) minyak goreng.

Kemendag menargetkan pemenuhan DMO minyak goreng itu sebanyak 300.000 ton per bulan. Pada Oktober 2023, rata- rata realisasi pemenuhan DMO itu mencapai 87,51 %. Untuk menjaga stabilitas stok dan harga minyak goreng pada tahun politik 2024, pemerintah akan melanjutkan program MGKR dan DMO. Hal ini penting agar harga minyak goreng sawit tak ikut melonjak, seperti harga sejumlah komoditas lain. Meski demikian, kebijakan lama pengendalian harga minyak goreng telah meninggalkan ”selilit”. Hal itu mulai dari utang pemerintah kepada peritel, kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya pada 2022, hingga gugatan perusahaan sawit besar terhadap pemerintah. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyebut pemerintah masih belum membayar utang Rp 344 miliar kepada para peritel. Utang itu terkait dengan pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng dalam program Minyak Goreng Satu Harga untuk mengendalikan lonjakan harga minyak goreng pada 2022. (Yoga)