Mining Industry Indonesia (MIND ID), holding BUMN Industri Pertambangan, bakal membawa sengkarut masalah  tata kelola komoditas timah PT Timah Tbk (TINS) ke Danantara. Hal itu dilakukan agar lembaga superholding BUMN ini ikut terjun pada tataran taktis dan strategis, untuk membenahi tata kelola sekaligus menyehatkan kembali PT Timah. Saat ini, PT Timah menghadapi sejumlah masalah besar yang dikelompokkan dalam empat klaster utama. Pertama, menyangkut  permasalahan operasional seperti penambangan illegal (illegal mining) dan perdagangan illegal (illegal trading/commerce). Kedua, persolaan tata kelola  hulu seperti rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang menjadi domain Kementerian ESDM dan analis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan wewenang dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Klaster ketiga, PT Timah juga menghadapi persoalan pada aspek kerja tata kelola niaga seperti persetujuan ekspor dan penjualan fisik melalui bursa yang output-nya mencakup ekspor timah batangan (ingot) dan kebutuhan domestik. Dimana, Kementerian Perdagangan memegang  wewenang pada tata kelolal niaga ini. Klaster terakhir dalam hal tata kelola timah, emiten berkode saham TINS tersebut menghadapi tantangan dari sisi tata kelola industri seperti hilirisasi yang merupakan domain Kementerian Perindustrian. Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoedin menyatakan, dalam upaya menyempurnakan tata kelola timah yang lebih baik perlu koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan  hilirisasi komoditas timah di Indonesia.(Yetede)

 

Perusahaan migas asal Italia, Eni, telah memulai produksi gas dari Lapangan Merakes East di lepas pantai Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari Blok East Sepinggan di Cekungan Kutai. Proyek ini diperkirakan akan menyumbang 100 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) atau sekitar 18.000 boepd ke produksi Eni. Gas dari lapangan ini akan diproses melalui FPU Jangkrik dan disalurkan ke pasar domestik serta Kilang LNG Bontang.

Meski kinerja PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) melemah pada kuartal I-2025 akibat cuaca buruk dan gangguan logistik, para analis tetap optimistis perusahaan akan mencapai target produksi 6,8 juta ton dan penjualan 6,1 juta ton batubara hingga akhir tahun. Optimisme ini ditopang oleh pemulihan operasional, perbaikan infrastruktur logistik, dan meredanya tensi perang dagang global.

Cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tembus 3,7 juta ton, tertinggi dalam 58 tahun terakhir dan melampaui stok beras di kala Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984. Dari jumlah itu, 2,02 juta ton beras merupakan hasil serapan gabah/beras dari dalam negeri dan sisanya berupa beras impor tahun 2024. Melimpahnya stok beras Indonesia membuat sejumlah negara pengekspor beras, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar, gerah. Negara-negara tersebut mulai mendiversifikasi negara tujuan ekspor beras. Mentan, Andi Amran Sulaiman, Selasa (13/5) mengapresiasi kinerja Bulog yang mampu menyerap gabah/beras di dalam negeri sebanyak 2,02 juta ton dalam waktu kurang darilima bulan. Pada akhir Mei 2025, stok beras pemerintah diperkirakan bisa tembus 4 juta ton.

”Ini merupakan capaian luar biasa dari hasil kerja keras para pemangku kepentingan terkait, seperti petani, Bulog, mitra penggilingan padi, serta pemerintah pusat dan daerah. Stok 3,7 juta ton beras ini bukan sekadar angka, melainkan juga bukti konkret keberpihakan negara kepada petani dan sistem pangan dari hulu hingga hilir,” kata Amran melalui siaran pers di Jakarta. Pada 2025, Kementan menargetkan produksi beras 32 juta ton. Untuk merealisasikannya, Kementan berupaya mencetak sawah baru serta mengoptimalkan lahan pertanian, mempercepat tanam padi, dan menambah kuota pupuk subsidi sejak 2024. Presiden Prabowo juga mengeluarkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tanpa rafaksi dan kualitas apa pun minimal Rp 6.500 per kg. Kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi Perum Bulog, tetapi juga semua pelaku usaha penggilingan padi. (Yoga)

Lapak beras berjejer di Pasar Kasih, Kupang, NTT, Selasa (13/5). Beras asal Sulawesi menguasai pasar tradisional terbesar di NTT itu. Kebanyakan beras medium dijual dengan rentang harga Rp 13.000 hingga Rp 14.000 per kg. ”Beras Sulawesi banyak yang beli ketimbang beras lain. Dalam satu hari terjual paling sedikit 20 kg,” kata Aldi (40), pedagang eceran di Kupang yang sudah 15 tahun berdagang beras. Di tengah dominasi beras dari luar, tampak beredar beras lokal. Salah satunya beras premium dengan merek khas Kupang. Sayangnya, kata pedagang, isi dari kemasan itu tak semuanya beras yang diproduksi petani NTT. Dominasi beras asal Sulawesi menunjukkan tingginya ketergantungan NTT pada produksi beras dari luar daerah. BI Perwakilan NTT merilis, 70 % beras untuk NTT dipasok dari luar.

Tingginya pasokan beras dari luar menyebabkan neraca perdagangan NTT defisit hingga Rp 34,61 triliun. Plt Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan NTT, Joaz Umbu Wanda menyebutkan, NTT defisit beras 200.000 ton per tahun dari total kebutuhan 622.000 ton per tahun. Untuk meningkatkan produksi beras, banyak tantangan mengingat kondisi alam di NTT lebih cocok untuk pertanian lahan kering. Ketersediaan air menjadi persoalan utama. Pemerintah pun telah berupaya, di antaranya membangun sejumlah bendungan dengan total biaya Rp 7,207 triliun. Selain itu, pendampingan terhadap petani diperkuat mulai dari penyiapan lahan, penggunaan alat pertanian modern, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim. Penyuluh pertanian langsung di bawah tanggung jawab pemerintah pusat.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut, pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap upaya swasembada pangan di NTT, ditandai dengan kunjungan Wapres Gibran ke NTT, 6-7 Mei 2025. Melkiades pun mendorong penguatan pada pangan nonberas karena NTT kaya akan keberagaman pangan. ”Swasembada pangan tidak melulu pada beras. Setiap daerah punya keunggulan. Ini yang harus diperkuat,” katanya. Dalam catatan Kompas, ada komunitas adat di NTT yang mandiri pangan, yakni suku Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Mereka menanam padi, jagung, umbi-umbian, kacang-kacangan, pisang, dan banyak lagi. Dengan lahan tadah hujan. Pangan mereka tersedia sepanjang tahun. (Yoga)

Investor kembali memburu aset berisiko  (risk on) seperti saham, seiring kesepakatan penurunan tarif Amerika Serikat (AS) dan China dalam negosiasi yang berlangsung di Jenewa, Swiss, akhir pekan lalu. Ini terlihat pada lonjakan bursa saham dunia, mulai dari Wall Street hingga Hang Seng Hong Kong. Indeks Dow Jones melejit 2,8% Nasdaq 4,3%, dan Hang Seng sekitar 3%, pada awal pekan ini, sedangkan Nikkei 1,4%, kemarin. Pada saat yang sama, investor mengurangi pembelian aset aman (safe haven) emas, selepas negosiasi tersebut. Harga emas di pasar spot sempat rontok 3%, sebelum ditutup di level US$ 3.235 per troy ounce (oz), terpangkas 2,67% pada perdagangan Senin pekan ini. Di pasar Forex, harga emas terhadap dolar AS (XAUUSD) juga sempat terkikis 3%. Namun, kemarin, harga emas perlahan bangkit, didorong kabar AS akan mengadaptasi peraturan perbankan Basel III, yang menetapkan emas sebagai aset tingkat 1. Ini artinya, bank-bank AS dapat menghitung emas fisik sebesar 100% dari nilai pasarnya sebagai bagian dari cadangan modal inti mereka. Dorongan ke pasarr saham bertambah  kuat, menyusul potensi The Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga acuan Federal Funds Rate (RRT) pada Juli 2025. Apalagi, tekanan inflasi AS ditaksir berkurang, setelah kesepakatan negara itu dengan China. (Yetede)

Industri minyak sawit RI masih butuh pasar ekspor untuk menyerap produksi nasional. Karena itu, seiring rencana pengenaan tarif impor resiprokal oleh  Amerika Serikat, upaya diversifikasi pasar ekspor minyak sawit Indonesia oleh pelaku usaha bersama pemerintah kian diintensifkan, dengan menyasar negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Di sisi lain, pasar ekspor  tradisonal, seperti China, India, Pakistan, tetap dijaga, termasuk juga pasar AS melalui langkah negosiasi tarif. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), total ekspor minyak sawit nasional pada 2024 mencapai 29,54 juta ton. Ekspor minyak sawit terbesar di 2024 secara berurutan ditujukan ke pasar China 5,36 juta ton, India 4,83 juta ton, India 4,83 juta ton, Uni Eropa (EU-27) 3,34 juta ton, Pakistan 3,01 juta ton, AS sebesar 2,22 juta ton, Bangladesh 1,05 juta ton, Malaysia 990 ribu ton, dan Rusia 680 ribu ton. Di 2023, ekspor ke China masih 7,74 juta ton, India 5,97 juta ton juta ton, Uni Eropa 3,48 juta ton, Pakistan 2,53 juta ton, AS sebesar 2,51 juta ton, Timur Tengah 1,45 juta ton, Bangladesh 1,39 juta ton, Malaysia 1,33 juta ton, dan Rusia 604 ribu ton. Artinya, di 2024, ekspor ke hampir semua negara tujuan utama turun, kecuali Pakistan, Timur Tengah, dan Rusia yang justru naik. (Yetede)

Harga gambir di Sumatra Barat terjun bebas akibat konflik India–Pakistan yang melemahkan permintaan ekspor—tujuan utama hasil panen petani. Heri, seorang petani di Agam, mencatat harga kadar-air 15 % hanya Rp 20.000/kg (dibayar ke petani Rp 17.000–19.000/kg), jauh di bawah titik impas Rp 35.000/kg. Riko di Pesisir Selatan bahkan men­yebut rekor terburuk Rp 13.000/kg, sehingga banyak petani memilih menunda panen.

Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sumbar, Ferdinal Asmin, menegaskan ketergantungan pasar pada India dan Pakistan sebagai akar persoalan. Pemprov bersama dinas terkait sedang:

1. Membuka pasar alternatif di luar dua negara tersebut.

2. Mendorong peningkatan kualitas—panen dijaga tiap ±4 bulan agar kadar air dan katekin stabil.

3. Merumuskan peraturan gubernur tata niaga dan hilirisasi gambir untuk menahan gejolak harga di tingkat petani.

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan larangan terbatas impor singkong dan tepung tapioka. Namun, pembahasan kebijakan yang bakal dilakukan di tingkat Kemenko Bidang Perekonomian masih menunggu kondisi ekonomi global kondusif. Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) meminta pemerintah tak menunda penerbitan kebijakan larangan terbatas tersebut, mengingat pemerintah sudah mewacanakan kebijakan itu sejak Januari 2025. Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan, Kemendag telah membahas rencana larangan terbatas impor singkong dan tapioka secara internal. Kemendag juga siap membahas usulan larangan terbatas itu di tingkat Kemenko Bidang Perekonomian.

Hal itu sesuai PP No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yang mengamanatkan kebijakan dan pengendalian terhadap kegiatan ekspor-impor barang dan jasa didasarkan pada keputusan rakor yang dipimpin menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. ”Kami terbuka terhadap berbagai masukan dan evaluasi, khususnya dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian nasional dan daerah, serta situasi perdagangan dunia,” ujar Isy, Jumat (9/5/2025). Isy mengungkapkan, Kemenko Perekonomian menyampaikan usulan kebijakan larangan terbatas akan dibahas jika kondisi ekonomi global sudah kondusif.

Pernyataan itu merupakan jawaban atas permintaan Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia dan Perkumpulan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia agar pemerintah pusat segera mengeluarkan larangan terbatas impor tepung tapioka, mengingat harga singkong ditingkat petani, terutama di Lampung, anjlok menjadi Rp 900 per kg. Padahal, dalam Instruksi Gubernur Lampung No 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Ubi Kayu di Provinsi Lampung, harga singkong ditetapkanRp 1.350 per kg dengan ketentuan potongan rafaksi maksimal 30 % dan tidak mengukur kadar pati. (Yoga)