Lingkungan Hidup
( 5781 )Saham Antam Melaju Rp 3.000
Kemenhub Melakukan Pengawasan Perusahaan Otobus Harus Dipertegas
Bapanas mengusulkan intervensi Harga Ayam Hidup, Telur dan Bawang Putih
Harga ayam hidup dan telur ayam ras di tingkat peternak anjlok di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Sementara harga bawang putih masih tinggi, di atas harga acuan penjualan. Bapanas menyebutkan, ketiga komoditas itu perlu segera diintervensi. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto mengatakan, saat ini harga ayam hidup (livebird) dan telur ayam ras di tingkat peternak perlu diintervensi. Jika hal itu tidak dilakukan, peternak mandiri ayam pedaging dan petelur bisa semakin merugi. Per 4 Mei 2025, harga rerata nasional ayam hidup Rp 19.500 per kg atau 21,61 % di bawah harga acuan pembelian di tingkat peternak Rp 25.000 per kg. Sementara harga rerata telur ayam ras Rp 24.591 per kg, lebih rendah 7,2 % dari harga acuan pembelian di tingkat peternak Rp 26.500 per kg.
”Kondisi itu terjadi di 81 kabupaten/kota sentra ayam hidup dan 99 kabupaten/kota sentra telur ayam ras,” ujar Andriko dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (5/5). Untuk mengatasi problem itu, Bapanas telah menggulirkan program Bela Beli Telur dan Daging Ayam Ras. Melalui program itu, Bapanas bersama sejumlah kementerian/lembaga membantu penyerapan 1 ton daging ayam dan 1,2 ton telur ayam ras langsung dari peternak. Jumlah serapan itu masih relatif kecil. Untuk itu, Bapanas meminta setiap pemda, terutama di daerah-daerah sentra peternakan ayam pedaging dan petelur, turut menjalankan program tersebut. Bapanas juga telah meminta para integrator membeli ayam hidup dan telur ayam ras dari para peternak mandiri.
Bapanas juga telah mengimbau para pelaku industri pangan olahan untuk menyerap produksi daging dan telur nasional yang tengah surplus tersebut. Bapanas juga tengah berupaya menurunkan harga bawang putih. Bapanas meminta realisasi impor bawang putih segera ditingkatkan dan Satgas Pangan mengawasi distribusi bawang putih impor tersebut. BPS mencatat, per pekan I Mei 2025, harga rerata nasional bawang putih Rp 44.980 per kg, turun 1,51 % dibanding harga rerata nasional pada April 2025. Kendati begitu, harganya masih jauh di atas harga acuan penjualan (HAP) bawang putih di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah Rp 38.000 per kg. Harga bawang putih tertinggi berada di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak yang tembus Rp 100.000 per kg. (Yoga)
Energi Terbarukan Jadi Pilar Cegah Krisis Listrik
Emiten Emas Catatkan Performa Gemilang
Kinerja emiten-emiten logam dan mineral pada kuartal I/2025 menunjukkan lonjakan yang impresif, didorong oleh permintaan global terhadap emas sebagai aset safe haven dan strategi operasional yang adaptif. Tokoh utama seperti Nicolas D. Kanter, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), menekankan keberhasilan ANTM dalam meningkatkan efisiensi dan merespons pasar secara cepat, yang tercermin dari lonjakan pendapatan sebesar 203,35% dan kenaikan laba bersih hingga 794,05%. Segmen emas menjadi kontributor utama kinerja positif ini. PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) juga mencatatkan pertumbuhan signifikan berkat kenaikan harga dan volume penjualan emas. Sementara itu, analis seperti Thomas Radityo dan Charles Gobel menggarisbawahi prospek positif emas ke depan, meski logam lain seperti nikel dan kobalt tertekan oleh perlambatan ekonomi China dan pergeseran teknologi baterai.
Sebaliknya, sektor batu bara menghadapi tekanan signifikan akibat penurunan harga jual rata-rata dan melemahnya permintaan ekspor. Emiten seperti PT Indika Energy Tbk. (INDY) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) mencatat penurunan laba bersih tajam, sedangkan PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) juga mengalami penurunan meski pendapatannya naik. Hanya PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang berhasil mencetak kinerja positif di tengah tren lesu industri batu bara. Analis Arnanto Januri dari JP Morgan menyatakan bahwa prospek batu bara masih lemah dalam jangka pendek tanpa katalis baru dari sisi pasokan, sementara saham-saham seperti ITMG dan PTBA masih diminati investor domestik karena pendapatan berbasis dolar. Keseluruhan, emiten logam tampil cemerlang, sementara batu bara menghadapi tantangan struktural yang semakin nyata.
Tiga Kebijakan yang Buat Stok Beras Melampaui Era Soeharto pada 1984
KKP Potensial jadi NTB jadi Lokasi Sentra Garam
Kondisi Ladang dan Laut di Tengah Pertambangan Nikel
Maluku Utara (Malut) pada Tahun 2024, mencatatkan pertumbuhan 13,7 %. Nomor satu seIndonesia. Hilirisasi nikel sejak 2019 menjadi pendorong utamanya. Di Malut, sektor mineral tumbuh, sementara sektor tradisional, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, tertekan. Ketahanan pangan warga terusik. Warga tidak lagi menggarap lahan. Di masa depan, Malut yang menggantungkan pangannya 70 % lebih dari daerah lain akan menghadapi masalah serius. ”Kita harus mencari jalan, bagaimana di tengah sektor pertambangan yang menguat, sektor pertanian tetap bisa berjalan ke arah yang lebih positif. Kita harus mencari titik keseimbangannya,” ucap Kepala Perwakilan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, Wilayah Malut, Tunas Agung Jiwa Brata, di Ternate, Malut, Senin (28/4). Eksodus pekerja dari sektor pertanian ke sektor mineral menjadi alarm masalah pangan Malut di masa depan.
Mengacu data olahan Kajian Fiskal Regional Maluku Utara 2024, pergeseran sudah mulai terjadi jauh sebelum hilirisasi yang berjalan sejak akhir 2019, terlihat dari pergeseran distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di Malut. Sejak 2015, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang awalnya berkontribusi 24,84 % bagi PDRB Maluku Utara turun setiap tahun. Tahun 2024, sisa kontribusi sektor ini hanya 12,44 %. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan, yang hanya 8 % pada 10 tahun lalu, kini mencapai 18,52 %. Menjamurnya smelter nikel membuat kontribusi sektor pengolahan naik dari 5,1 % pada 2015 tumbuh menjadi 33,92 % tahun 2024, membuat jumlah petani aktif tertekan. Ekonom Universitas Khairun, Ternate, Chairullah Amin, menyebut, aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi indicator IKP di Malut masih bermasalah dan belum merata.
Diversifikasi pangan dengan mendorong pangan lokal juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah ketersediaan dan pemanfaatan. Pembangunan sentra logistik mesti diiringi fasilitas pendukung, seperti pergudangan dan rantai penyimpanan dingin (cold chain storage). Hal ini membuat pangan jadi murah dan terjangkau. Pertumbuhan ekonomi dari sektor lokal perlu didorong. Membangun kemandirian pangan mutlak dibutuhkan Malut karena ketergantungan terhadap daerah lain begitu tinggi. Mengutip data Dinas Pangan Malut tahun 2023, sebanyak 84 % pasokan beras Malut berasal dari luar daerah. Melemahnya sektor pertanian perlu diantisipasi sejak awal. Membangun sektor ini adalah pekerjaan masa depan. Saat momentum hegemoni nikel berlalu, tersisa petani dan nelayan yang akan terus menghidupi Malut. (Yoga)
Pejabat Kemendag Diperiksa dalam Kasus Minyak
Lebih Serius Menyasar Ekspor ke UE
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









