Pamor kopi arabika gayo tak pernah padam. Semangat petani kopi di Dataran Tinggi Gayo terus membara. Terjaganya pasar ekspor membuat kopi gayo terus bercerita tentang Indonesia di panggung dunia. Minggu (11/5) Aspriyono (55) memasuki kebun kopi di Desa Blang Gele, 8,5 kilometer barat Takengon, ibu kota Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Tangannya cekatan membuang tunas-tunas baru yang tidak diperlukan. Masa panen kebun kopi seluas 1 hektar di lereng gunung menghadap Danau Lut Tawar telah berakhir. Merahnya buah ceri kopi hanya terlihat di beberapa pohon berjarak tanam 2,5 x 2 meter. Namun, harga kopi yang bagus sejak awal 2025 membuat Aspriyono tak lengah merawat kebun kopinya. ”Kami, petani, tahu kalau kopi-kopi ini akan diekspor. Kami juga memastikan ini organik (tanpa menggunakan bahan kimia). Harga bagus ini mudah-mudahan semakin stabil,” ujar Aspriyono.

Sekali putaran mengutip kopi, selama 15 hari, kebun Aspriyono bisa menghasilkan 20 kaleng buah ceri kopi, yang disebut warga setempat dengan gelondongan, sekitar 240 kg. Pada masa panen awal 2025, di Takengon, buah ceri kopi arabika dihargai Rp 210.000 per kaleng (12 kg) oleh pengumpul untuk dijual kepada kolektor, sebelum berlanjut diekspor. Kebun kopi di Dataran Tinggi Gayo juga menjadi warisan turun-temurun. Kopi arabika gayo dikenal berkualitas baik sehingga lebih dari 90 % diekspor, permintaan domestik pun bertumbuh. Dalam menjaga kualitas kopi, Aspriyono acapkali mendapat pelatihan dan pendampingan budidaya kopi. Salah satu pelatihan diberikan Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan, Takengon, yang mengekspor kopi ke Starbucks di AS. Saidi (48), petani asal Desa Bener Kelipah Selatan, menuturkan, bagi masyarakat Gayo, kopi bukan sekadar minuman, melainkan warisan leluhur.

Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Aceh Armia, di Simpang Tiga Redelong, Sabtu (10/5), menuturkan, kenaikan harga kopi arabika pun turut mengerek harga robusta sehingga semua petani sejahtera dan bahagia. Di Koperasi Permata Gayo, yang didirikan Armia, terdapat program mendorong bisnis kopi menjadi lebih hilir, khususnya bagi anak muda. Selain itu, juga ada sejumlah pelatihan anak muda menjadi barista, pencicip kopi (cupper), dan penilai kualitas kopi (Q-grader). Diharapkan, Bener Meriah ataupun Gayo tak hanya terkenal kopinya, tetapi juga semakin banyak tenaga terampil ahli kopi level nasional ataupun kancah global. Di tengah berbagai tantangan, keberlanjutan kopi gayo juga berarti keberlanjutan kopi Indonesia. Seperti disampaikan masyarakat Gayo, ”Ada kopi, ada cerita”. (Yoga)

Pelaku industri kecil dan menengah pembuatan tahu di Desa Tropodo, Sidoarjo, Jatim, sepakat menghentikan penggunaan sampah plastik serta bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai bahan bakar produksi, untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan, menaati aturan tak menggunakan bahan bakar sampah plastik serta B3, seperti karet, styrofoam, sol sepatu, sandal, dan kulit sepatu, yang ditandatangani di Balai Desa Tropodo, Rabu (14/5) malam, yang dihadiri puluhan pelaku industri usaha produksi tahu dan penggorengan tahu. ”Pengusaha tahu diberi waktu seminggu untuk berubah, tidak diperbolehkan lagi menggunakan limbah berbahaya sebagai bahan bakar produksi tahu. Pelaku usaha harus menaati aturan perundangan yang berlaku,” kata Sekda Kabupaten Sidoarjo, Feny Apridawati.

Pemkab Sidoarjo telah menyusun strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk mengatasi pembakaran sampah plastik dan B3 di Desa Tropodo. Dalam jangka pendek dan menengah akan dilakukan rekayasa teknologi untuk mengurangi bahan berbahaya yang terkandung pada asap hasil pembakaran. Teknologi itu akan diterapkan pada tungku pembakaran dan cerobong asap. Kepulan asap itulah yang mencemari lingkungan, termasuk air, udara, serta tanah. Pembakaran sampah plastik menghasilkan gas CO2, NOX, dan karbon organik yang mencemari udara. Untuk jangka panjang, pemkab berencana membangun jaringan gas ke sentra industri tahu agar pelaku industri bisa beralih ke energi ramah lingkungan. Biaya pembangunan jaringan gas itu diperkirakan lebih dari Rp 20 miliar. (Yoga)

Cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tembus 3,7 juta ton, tertinggi dalam 58 tahun terakhir dan melampaui stok beras di kala Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984. Namun, kondisi ini harus membuat semua pihak tak terlena. Melimpahnya stok beras Indonesia membuat sejumlah negara pengekspor beras, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar, gerah sehinga mulai mendiversifikasi negara tujuan ekspor beras. Kementan mencatat, per 13 Mei 2025, stok beras pemerintah di Bulog mencapai 3,7 juta ton, dimana 2,02 juta ton beras merupakan hasil serapan gabah/beras dari dalam negeri dan sisanya berupa beras impor tahun 2024 (Kompas, 14/5/2025). Stok yang tinggi karena penyerapan beras di lapangan berhasil juga menambah keyakinan kita bahwa bila ada insentif yang memadai, petani bersedia menjual beras ke Perum Bulog.

Meski demikian, kita tidak boleh terlena dengan stok yang tinggi ini karena ada sebagian stok yang merupakan beras impor, yaitu 1,68 juta ton. Angka ini cukup tinggi karena Indonesia pernah mengimpor jauh dari angka itu dan pernah swasembada alias tidak mengimpor. Komponen beras impor dalam stok memberikan gambaran, masih ada ketergantungan kita pada produsen beras dari luar negeri. Oleh karena itu, stok yang melimpah tidak bisa dilabeli sebagai kesuksesan kinerja sektor pertanian. Pemerintah dan masyarakat perlu memiliki focus yang sama bahwa pertanian dan pangan adalah masalah penting atau berkaitan dengan ketahanan nasional. Dari sini kemudian dijabarkan dalam program yang jelas dan mendukung produksi pangan. Kita ingin produksi pangan lebih lestari dan petani juga sejahtera. (Yoga)

Mining Industry Indonesia (MIND ID), holding BUMN Industri Pertambangan, bakal membawa sengkarut masalah  tata kelola komoditas timah PT Timah Tbk (TINS) ke Danantara. Hal itu dilakukan agar lembaga superholding BUMN ini ikut terjun pada tataran taktis dan strategis, untuk membenahi tata kelola sekaligus menyehatkan kembali PT Timah. Saat ini, PT Timah menghadapi sejumlah masalah besar yang dikelompokkan dalam empat klaster utama. Pertama, menyangkut  permasalahan operasional seperti penambangan illegal (illegal mining) dan perdagangan illegal (illegal trading/commerce). Kedua, persolaan tata kelola  hulu seperti rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang menjadi domain Kementerian ESDM dan analis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan wewenang dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Klaster ketiga, PT Timah juga menghadapi persoalan pada aspek kerja tata kelola niaga seperti persetujuan ekspor dan penjualan fisik melalui bursa yang output-nya mencakup ekspor timah batangan (ingot) dan kebutuhan domestik. Dimana, Kementerian Perdagangan memegang  wewenang pada tata kelolal niaga ini. Klaster terakhir dalam hal tata kelola timah, emiten berkode saham TINS tersebut menghadapi tantangan dari sisi tata kelola industri seperti hilirisasi yang merupakan domain Kementerian Perindustrian. Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoedin menyatakan, dalam upaya menyempurnakan tata kelola timah yang lebih baik perlu koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan  hilirisasi komoditas timah di Indonesia.(Yetede)

Cadangan beras pemerintah di Perum Bulog tembus 3,7 juta ton, tertinggi dalam 58 tahun terakhir dan melampaui stok beras di kala Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984. Dari jumlah itu, 2,02 juta ton beras merupakan hasil serapan gabah/beras dari dalam negeri dan sisanya berupa beras impor tahun 2024. Melimpahnya stok beras Indonesia membuat sejumlah negara pengekspor beras, seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar, gerah. Negara-negara tersebut mulai mendiversifikasi negara tujuan ekspor beras. Mentan, Andi Amran Sulaiman, Selasa (13/5) mengapresiasi kinerja Bulog yang mampu menyerap gabah/beras di dalam negeri sebanyak 2,02 juta ton dalam waktu kurang darilima bulan. Pada akhir Mei 2025, stok beras pemerintah diperkirakan bisa tembus 4 juta ton.

”Ini merupakan capaian luar biasa dari hasil kerja keras para pemangku kepentingan terkait, seperti petani, Bulog, mitra penggilingan padi, serta pemerintah pusat dan daerah. Stok 3,7 juta ton beras ini bukan sekadar angka, melainkan juga bukti konkret keberpihakan negara kepada petani dan sistem pangan dari hulu hingga hilir,” kata Amran melalui siaran pers di Jakarta. Pada 2025, Kementan menargetkan produksi beras 32 juta ton. Untuk merealisasikannya, Kementan berupaya mencetak sawah baru serta mengoptimalkan lahan pertanian, mempercepat tanam padi, dan menambah kuota pupuk subsidi sejak 2024. Presiden Prabowo juga mengeluarkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tanpa rafaksi dan kualitas apa pun minimal Rp 6.500 per kg. Kebijakan itu tidak hanya berlaku bagi Perum Bulog, tetapi juga semua pelaku usaha penggilingan padi. (Yoga)