Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto per 4 mei 2025 sudah di atas 3,5 juta ton, melampaui capaian di era Presiden Soeharto pada 1984 sebesar 3,03 juta ton. Rekor baru Indonesia dan sisi  ketahanan pangan nasional tersebut setidaknya berkat tiga kebijakan strategis pemerintahan saat ini, yakni peningkatan kuota pupuk tersebut setidaknya berkat tiga kebijakan strategis pemerintahan saat ini, yakni peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga 100%, sistem reformasi distribusi pupuk, serta penyesuaian harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani  menjadi Rp6.500 per kilogram untuk semua kualitas. Sejarah mencatat di era Presiden Soeharto, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1084. Keberhasilan tersebut mengantarkan Indonesia menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) di 1985. Merujuk data historis, stok beras CBP nasional pada periode Januari-Mei 1094 tercatat 3.029.049 ton dengan jumlah penduduk RI saat itu 160 juta jiwa. Kini, setelah lebih dari empat dekade kemudian, Indonesia menorehkan prestasi baru. Berdasarkan data per 4 Mei 2025, stok beras CBP di gudang Bulog mencapai 3.502.895 ton, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini hampir dua kali lipat dari 1984 yakni sekitar 280 jiwa. (Yetede)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melirik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai calon lokasi sentra garam nasional karena besarnya potensi pengembangan komoditas itu di wilayah tersebut. Pemerintah melalui KKP tengah menyiapkan dua langkah strategis  untuk menggenjot program nasional swasembada garam industri, yakni melalui intensifikasi produksi garam rakyat agar kualitasnya meningkat menjadi standar industri (minimal 97% NaCi) serta membangun sentra garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir di lokasi strategis. Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan, pihak telah meninjaui lokasi-lokasi potensial untuk mengembangkan garam di NTB, diantaranya Desa Labuhan Bontong (KecamatanTarano), Desa Sepayung (Kecamatan Plampang), dan Desa Plampang (Kecamatan Plumpang) di Kabupaten Sumbawa serta Desa Donggobolo (Kecamatan Woha) di Kabupaten Bima. "NTB khususnya Sumbawa punya lahan yang luas, potensi kualitas produksi garamnya tinggi, telah masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) setempat juga berkomitmen mendukung swasembada garam," ujar Koswara. (Yetede)

Maluku Utara (Malut) pada Tahun 2024, mencatatkan pertumbuhan 13,7 %. Nomor satu seIndonesia. Hilirisasi nikel sejak 2019 menjadi pendorong utamanya. Di Malut, sektor mineral tumbuh, sementara sektor tradisional, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, tertekan. Ketahanan pangan warga terusik. Warga tidak lagi menggarap lahan. Di masa depan, Malut yang menggantungkan pangannya 70 % lebih dari daerah lain akan menghadapi masalah serius. ”Kita harus mencari jalan, bagaimana di tengah sektor pertambangan yang menguat, sektor pertanian tetap bisa berjalan ke arah yang lebih positif. Kita harus mencari titik keseimbangannya,” ucap Kepala Perwakilan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, Wilayah Malut, Tunas Agung Jiwa Brata, di Ternate, Malut, Senin (28/4). Eksodus pekerja dari sektor pertanian ke sektor mineral menjadi alarm masalah pangan Malut di masa depan.

Mengacu data olahan Kajian Fiskal Regional Maluku Utara 2024, pergeseran sudah mulai terjadi jauh sebelum hilirisasi yang berjalan sejak akhir 2019, terlihat dari pergeseran distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di Malut. Sejak 2015, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang awalnya berkontribusi 24,84 % bagi PDRB Maluku Utara turun setiap tahun. Tahun 2024, sisa kontribusi sektor ini hanya 12,44 %. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan, yang hanya 8 % pada 10 tahun lalu, kini mencapai 18,52 %. Menjamurnya smelter nikel membuat kontribusi sektor pengolahan naik dari 5,1 % pada 2015 tumbuh menjadi 33,92 % tahun 2024, membuat jumlah petani aktif tertekan. Ekonom Universitas Khairun, Ternate, Chairullah Amin, menyebut, aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi indicator IKP di Malut masih bermasalah dan belum merata.  

Diversifikasi pangan dengan mendorong pangan lokal juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah ketersediaan dan pemanfaatan. Pembangunan sentra logistik mesti diiringi fasilitas pendukung, seperti pergudangan dan rantai penyimpanan dingin (cold chain storage). Hal ini membuat pangan jadi murah dan terjangkau. Pertumbuhan ekonomi dari sektor lokal perlu didorong. Membangun kemandirian pangan mutlak dibutuhkan Malut karena ketergantungan terhadap daerah lain begitu tinggi. Mengutip data Dinas Pangan Malut tahun 2023, sebanyak 84 % pasokan beras Malut berasal dari luar daerah. Melemahnya sektor pertanian perlu diantisipasi sejak awal. Membangun sektor ini adalah pekerjaan masa depan. Saat momentum hegemoni nikel berlalu, tersisa petani dan nelayan yang akan terus menghidupi Malut. (Yoga)

Kejaksaan Agung memeriksa seorang pejabat Biro Hukum Kementerian Perdagangan, berinisial FA, terkait dugaan suap dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Pemeriksaan FA dilakukan sebagai saksi dalam kasus vonis bebas terhadap tiga grup korporasi yang terlibat dalam kasus minyak sawit mentah (CPO). Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk melengkapi berkas perkara atas tersangka Muhammad Arif Nuryanta (MAN) dan lainnya. Kasus ini bermula dari vonis bebas yang diberikan oleh majelis hakim yang dipimpin Djuyamto, yang kemudian menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar.

Keputusan Pemerintah yang menetapkan Uni Eropa (UE) sebagai target pasar strategis berikutnya  dalam mendiversifikasi pasar ekspor, menyusul penerapan tarif impor resiprokal oleh Presdien AS  Donald Trump, dinilai tepat. Kalah dibandingkan negara-negara Asean lain, hingga saat ini Indonesia belum menggarap secara maksimal dan serius pasar ekspor  potensial yang meliputi 27 negara itu. Padahal, Indonesia dan UE memiliki ekonomi yang komplementer. Artinya komoditas yang diproduksi di Indonesia umumnya tidak diproduksi di UE atau sebaliknya. Karenanya, hampir semua produk yang dibuat di Indonesia bisa di ekspor ke UE bila mampu memenuhi persyaratan dagang di kawasan itu. Apalagi, ekspor Indonesia ke UE selama ini juga baru terkonsentrasi di beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Spanyol, dan Italia. Sementara di banyak negara UE seperti Perancis, Jerman, Irlandia, Autria dan Swedia, Indonesia masih memiliki defisit perdagangan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan, Indonesia belum memanfaatkan potensi ekspor ke negara-negara tersebut dengan baik. Sejumlah komoditas yang bisa diekspor  ke pasar UE di antaranya produk agrikultur tropis seperti teh kopi, rempah-rempah, karet, dan produk-produk perikanan aquaculture. (Yetede)

Lonjakan harga emas yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya membawa keuntungan bagi investor dan emiten logam mulia, tetapi juga menjadi salah satu faktor utama penyumbang inflasi domestik. Deputi BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa emas perhiasan menyumbang inflasi cukup besar pada April 2025, yaitu 0,16%, dengan inflasi bulanan mencapai 10,52%—angka tertinggi dalam 20 bulan terakhir.

Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana mengatur dan mengoptimalkan produksi minyak dari sumur ilegal yang diperkirakan mencapai 10.000–20.000 barel per hari. Untuk itu, Kementerian ESDM tengah menyusun Peraturan Menteri sebagai payung hukum agar potensi energi ini dapat dikelola secara resmi dan tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Pemadaman listrik serentak yang terjadi di hampir seluruh wilayah Bali pada Jumat (2/5) pukul 16.00–16.30 WITA disebabkan oleh gangguan sistem kelistrikan, meskipun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan oleh PT PLN (Persero). Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat PLN, menyatakan bahwa pemulihan telah dilakukan secara bertahap dengan mengerahkan ratusan personel dan peralatan lengkap, dan hingga pukul 18.30 WITA sekitar 50% pasokan listrik telah kembali normal.

30 April 2025. Transformasi layanan digital mendorong peningkatan berbasis  fee (fee based income/FBI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Peningkatan FBI pada triwulan 1 2025 mendorong peningkatan laba bersih Perseroan menjadi Rp1,88 triliun, tumbuh 10% secara yoy. Plt Direktur Utsam BSI Bob T Ananta pada saat pemaparan publik kinerja BSI tumbuh 39,3% menjadi Rp1,7 triliun. "Secara komposisi fee based ratio juga naik signifikan per Maret 2025 dari 16,91% ke level 20,35%," kata dia. Lebih lanjut Bob mengatakan meningkatnya fee based adalah impact dari implementasi strategi perbaikan infrastruktur transaction banking sepanjang tahun 2024 seperti peluncuran BYOND by BSI, penambahan EDC, QRIS BSI, ditambah fokus pada bisnis emas  terutama setelah penetapan BSI sebagai bank emas oleh Presiden RI pada 26 Februari 2025. "Dalam kondisi ekonomi global yang chellanging, emas telah menjadi jalan keluar bagi investor  untuk menempatkan dananya dan ini menjadi big opportunity bagi BSI," ungkapnya. Bisnis BSI Emas melalui BYOND by BSI naik signifikan di mana hal tersebut didorong tren pembelian emas oleh nasabah dan kesiapan  produk emas BSI. (Yetede)

Serapan gabah kering panen (GKP) petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kg dipastikan terus berlanjut, meski stok beras di gudang Perum Bulog nyaris  4 juta ton. Pemerintahh siap menambah lagi kapasitas gudang penyimpanan untuk mengantisipasi lonjakan serapan gabah. Per 30 April 2025, pemerintah melalui Bulog telah menyewa gudang beras dari berbagai pihak dengan total kapasitas 1,15 juta ton. Menurut Menteri Pertanian (Mentan)  Andi Amran Sulaiman, produksi padi/gabah yang tinggi membawa konsekuensi berupa penuhnya gudang-gudang milik Bulog. Namun, hal tersebut hendaknya tidak dianggap sebagai masalah karena Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah masih bisa menyewa guna menambah kapasitas gudang penyimpanan. "Soal gudang, sebenarnya ini bukan masalah, ini justru berita gembira karena gudang Bulog tidak cukuo sehingga sudah menyewa sampai hari ini (30 April 2025) sampai kapasitas 1,1 juta ton. Jadi (gudang) bukan masalah, ini malah keberuntungan, jadi pertanyaannya dibalik saja, katanya ada keberuntungan karena gudangnya penuh berarti produksi tinggi," kata Mentan Andi.