Lingkungan Hidup
( 5781 )Harga Emas Naik-Turun, Pasar Waspada
Potensi Besar dari Sumur Ilegal Belum Tertangani
PLN Tanggap Perbaiki Jaringan Listrik Bali
Dorong Inovasi Digital dan Bisnis Emas
Gudang Ditambah, Stok Serapan Gabah Melonjak
Pemda Dikejar Target Kinerja
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia tengah mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan, menyusul Instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan peluncuran 80.000 unit koperasi pada 12 Juli 2025. Hingga 1 Mei, baru 465 koperasi yang terdaftar, memicu upaya masif percepatan oleh berbagai daerah.
Di Sulawesi Selatan, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan dukungan penuh dan menargetkan 100% pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan Sulsel pada akhir Mei. Di Bali, Kepala Dinas Koperasi dan UKM I Wayan Eka Dina mengonfirmasi bahwa koperasi akan terbentuk di 636 desa dan 80 kelurahan, baik melalui pendirian baru, pengembangan, maupun revitalisasi koperasi yang sudah ada.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menerapkan pendekatan konversi terhadap koperasi yang sudah ada menjadi koperasi merah putih percontohan, mengingat banyak koperasi lama yang tidak aktif. Di Kota Cirebon, Sekda Agus Mulyadi menyampaikan strategi pembaruan koperasi berbasis RW atau masjid menjadi koperasi kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Malang, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan sudah terbentuk 220 koperasi dan menargetkan seluruh desa memiliki koperasi pada Mei 2025.
Program koperasi merah putih tidak hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam membangkitkan ekonomi desa dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sertifikat Tanah Diblokir untuk Melindungi Mbah Tupon
Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, memblokir sertifikat hak milik (SHM) tanah lansia bernama Tupon yang telah beralih ke pihak lain tanpa sepengetahuannya. Hal ini demi melindungi hak Tupon yang merasa tak pernah melepaskan tanah seluas 1.655 meter persegi itu kepada siapa pun. Pemblokiran itu disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Tri Harnanto, Selasa (29/4) di Bantul. Kasus yang menimpa Mbah Tupon menjadi perhatian publik beberapa hari terakhir. Tri mengatakan, SHM yang dipersoalkan bernomor 24451 seluas 1.655 meter persegi, di Dusun Ngentak, Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Tanah itu milik Tupon (68), warga Dusun Ngentak, sekaligus tempat tinggalnya bersama keluarga. Namun, pada 2024, tanah itu beralih ke orang yang tak dikenal Tupon.
Tupon juga tidak merasa pernah menjual atau melepas tanah itu ke siapa pun. Namun, pada 2021, Tupon pernah menyetujui tawaran untuk memecah sertifikattanahnya itu menjadi empat bidang, untuk dirinya dan ketiga anaknya. Tawaran mengurus pemecahan sertifikat, menurut Heri Setiawan (30), putra sulung Tupon, datang dari seseorang berinisial B. B sebelumnya membeli sebagian tanah seluas 298 meter persegi milik Tupon pada 2020. Biaya pemecahan sertifikat itu, kata Heri, akan ditanggung B karena dia masih memiliki sisa utang pembelian tanah Rp 35 juta kepada Tupon. Namun, pada Maret 2024, petugas sebuah bank datang ke rumah Tupon dan menyebut tanah itu sudah beralih kepemilikan ke seseorang berinisial IF.
Tanah itu juga dalam proses lelang karena IF menjaminkan SHM tanah tersebut untuk pinjaman sebesar Rp 1,5 miliar, yang macet angsurannya. Tupon diduga diperdaya karena buta huruf dan pendengarannya sudah berkurang Tri mengatakan, pihaknya menempuh kebijakan untuk memblokir internal terhadap SHM itu. Artinya, SHM tersebut untuk sementara waktu tak dapat dialihkan atau statusnya dikunci hingga persoalan tersebut tuntas. Blokir internal ini untuk membantu Tupon agar haknya terkait tanah itu terlindungi sambil menunggu proses hukum yang dilakukan kepolisian. Tri mengatakan, pihaknya juga telah menyurati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Ini agar lembaga yang berwenang dalam proses lelang tanah itu mencermati bahwa obyek tanah itu dalam sengketa. (Yoga)
Buka Impor Susu dari Jepang
Indonesia siap membuka kran impor susu sapi dari Jepang. Syaratnya, Negeri Sakura itu harus membeli lebih banyak minyak sawit dari Indonesia. Dengan mengakomodasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), RI diperkirakan masih difisit susu segar 6,72 juta ton tahun ini. Di sisi lain, eksor minyak sawit nasional di 2025 diproyeksikan sekitar 27 juta ton. Metengah menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Pemerintah Jepang menawari susu sapi yang tengah melimpah di negara tersebut keadan Indoenesia.Kebalikan dari Jepang, ketersediaan susu segar di Indonesia justru defisit. Namun demikian, Indonesia memiliki ketersediaan minyak sawit, terutama minyak sawit mentah (crude pal oil/CPO), yang masih melimpah. Karena itu, Indonesia menerima tawaran Jepang tersebut, hanya saja Indonesia sebaliknya meminta Jepang untuk mengimpor surplus CPO nasional. "Yang kami tawarkan ( ke Jepang). Susu diminta untuk masuk ke Indonesia, kan kita butuh, kita masih butuh banyak susu. Saya katakan oke, tetapi saya (bilang) tingkatkan ekspor CPO ke Jepang," Jelas Mentan Amran.
Bulog Serap 2 Juta Ton GKP dari Petani
Perum Bulog per 28 April 2025 telah melakukan pengadaan 1.682.909 ton setara beras, yakni 2.058.472 ton berupa gabah kering panen (GKP) petani dan 563.518 ton beras. Serapan 1.682.909 ton itu mencapai 56,09% dari target penugasan pengadaan dalam negeri 2025 yang diberikan pemerintah kepada Bulog sebesar 3 juta ton (2,5 juta ton berupa GKP dan 1.664.503 ton beras). "Pemasok 1.682.909 ton setara beras itu terdiri atas 25.679 petani (gabungan kelompok tani/gapoktan) dan 1.667 mitra penggilingan," jelas Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya. Capaian serapan domestik 1.682.909 pada Januari-April 2025 tersebut merupakan yang tertinggi dalam enam tahun terakhir untuk periode yang sama bahkan melompat luar biasa.
Di Januari-April 2023 misalnya, serapan beras domestik Bulog hanya 296.300 ton. Novi Helmy menjelaskan, penugasan 3 juta ton setara beras nasional tahun ini 32.291.934 ton (sumber Badan Pangan Nasional/Bappanas). Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, produksi beras Januari-Mei 2025 diperkirakan 13,99 juta ton yang berasal dari 29,07 ton GPK yang dipanen dari luas lahan 4,57 juta hektare (ha). Lebih jauh Novy Helmi menuturkan, kapasitas gudang penyimpanan beras per 28 April 2025 masih tersedia 1.110.902.760 ton, yakni gudang operasional Bulog 3.255.898 ton, dan gudang sewa dan fillial 1.161.490 ton, dan gudang broken space 512.372 ton. "Masih ada soace gudang 1.110.902 ton per 28 April 2025 karena yang 3.306.486 ton sudah dipakai," tutur dia. (Yetede)
Energi Surya Menawarkan Kesempatan Baru
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









