Lingkungan Hidup
( 5820 )Harga Emas Melonjak, Investasi Kian Menggoda
Dosen di Maluku-Papua”Nombok” hingga Rp 5 Juta Untuk Riset
Keterbatasan dana penelitian membuat Fes (54) mengeluarkan uang sendiri tanpa ada penggantian. Apalagi, sebagai dosen perguruan tinggi negeri di Maluku, ia mesti merogoh kocek ekstra untuk angkutan antarpulau. Fes mendalami penelitian ekosistem mangrove di Maluku, yang membuatnya mesti berpindah-pindah pulau. ”Meneliti mangrove tidak bisa sendirian. Kadang, saya melibatkan mahasiswa,” katanya, Kamis (8/5). Ketika mengajak mahasiswa meneliti mangrove, ia akan mengeluarkan uang pribadi. Dana itu digunakan untuk transportasi antarpulau dan lokal, akomodasi, konsumsi, hingga tanda terima kasih untuk warga setempat yang memandu. Besaran totalnya minimal Rp 5 juta setiap penelitian. Padahal, gaji pokoknya Rp 4,2 juta per bulan. Apabila jadwalnya pas, dia bersama mahasiswa akan naik kapal angkutan umum untuk pergi ke pulau lokasi riset.
Namun, kadang dia harus menyewa speedboat dengan kapasitas enam orang berbiaya Rp 1 juta, sekali jalan ke pulau tujuan. Begitu sampai di pulau tujuan, ia mesti menyewa perahu kecil dari warga setempat untuk mengelilingi sejumlah titik mangrove dan mengambil data yang dibutuhkan. Pengambilan data di lapangan itu selama satu-dua minggu. Apabila uangnya terbatas, dia akan mengupayakan selesai satu minggu. Pengalaman menombok dana penelitian dengan uang pribadi dialami 50 % dosen PTN. Angka itu mengemuka dari olahan data survei kualitatif Tim Jurnalisme Data Kompas pada 8-23 April 2025 yang melibatkan 36 responden dosen PTN se-Indonesia. Rata-rata dana yang dibutuhkan sekitar Rp 44 juta per penelitian. Sebanyak 27,8 % dosen PTN menyatakan, biaya perjalanan atau akomodasi menjadi pengeluaran terbesar dalam meneliti, terutama di daerah Maluku dan Papua. (Yoga)
Harga Beras Membuat Pemerintah Jepang Pening
Harga beras di Jepang melonjak dan membuat rakyat marah. Pada saat yang sama, masyarakat enggan mengonsumsi beras impor. Krisis ini menjadi ujian bagi PM Shigeru Ishiba dan memicu ketidakpuasan rakyat Jepang. Melansir kantor berita Kyodo, Senin (19/5) sembilan dari sepuluh warga Jepang kecewa dengan kinerja pemerintahan Ishiba. Jajak pendapat mengungkap, dukungan terhadap pemerintah kini hanya 27,4 %. Pada April 2025, dukungan publik masih di angka 32,6 %. Penyebab utama ketidakpuasan rakyat ini adalah cara pemerintah menangani krisis beras. Harga beras kini mencapai 4.214 yen per 5 kg, naik 50 % dibanding tahun 2024.
”Beberapa penyebab adalah perubahan cuaca drastis yang merusak panen sejak 2023, penumpukan beras oleh masyarakat, dan membeludaknya wisatawan,” kata ahli agroekonomi, Masayuki Ogawa dari Universitas Utsunomiya, kepada South China Morning Post (SCMP). Ia menjelaskan, masyarakat menumpuk beras sejak tahun 2023 ketika keluar laporan mengenai risiko gempa megathrust di sepanjang Sesar Nankai. Ini membuat beras tiba-tiba menghilang dari pasaran. Para pembuat produk olahan beras akhirnya kekurangan bahan. Mereka pun membeli jatah beras yang semestinya dikonsumsi oleh rumah tangga.
Selain menjadi makanan pokok, di Jepang beras juga memiliki produk turunan yang dikonsumsi sehari-hari, antara lain sake, shochu, dan kerupuk senbei. Adapun beras impor masih susah masuk ke dalam rumah tangga Jepang. Kalangan generasi tua tidak mau mengonsumsi beras selain produk lokal. Sentimen ini serupa dengan krisis beras 1993 ketika beras Thailand tidak digubris warga Jepang. Konsumen utama beras impor adalah dunia usaha. Para pembuat produk turunan beras kini menggunakan beras impor. Demikian pula dengan waralaba rumah makan cepat saji Yoshinoya dan Matsuya. (Yoga)
Problem ”Obesitas” Beras Bulog Mulai Diurai Pemerintah
Pemerintah berencana menyalurkan kembali bantuan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP bagi keluarga berpenghasilan rendah. Selain untuk meredam kenaikan harga beras, langkah itu juga mengurai problem ”obesitas” beras Perum Bulog. Pemerintah menghentikan sementara penyaluran bantuan beras SPHP bagi keluarga berpenghasilan rendah pada 7 Februari 2025 hingga akhir April 2025, untuk melindungi harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani selama panen raya padi pada Maret-April 2025. Namun, hingga 19 Mei, pemerintah tak kunjung mencabut kebijakan itu. Di sisi lain, harga beras mulai naik. Bulog juga telah menyewa tambahan gudang untuk menyimpan beras cadangan pemerintah yang per 18 Mei 2025 telah mencapai 3,75 juta ton.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, Senin (19/5) mengatakan, saat ini harga rerata nasional GKP di tingkat petani sudah mencapai Rp 6.500 per kilogram. Harga GKP itu diperkirakan bakal tembus Rp 7.000 per kg secara nasional dalam waktu dekat. Karena itu, pemerintah segera menyalurkan kembali beras SPHP untuk mengintervensi harga beras, terutama di wilayah timur Indonesia. Pemerintah juga berupaya melonggarkan gudang-gudang Bulog yang penuh dengan beras. ”Saat ini stok beras Bulog mencapai 3,75 juta ton. Selain masih harus menyerap gabah, Bulog juga harus menyerap jagung petani. Jadi, SPHP perlu segera disalurkan,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta. (Yoga)
Kopdes Merah Putih Siap Jadi Penyalur Bansos
BUMDes Blora Mampu Berkontribusi Garap 160 Sumur Bor Minyak
Kopi Indonesia ke Pasar Global melalui World of Coffee Jakarta 2025
Pengunjung memadati World of Coffee Jakarta 2025 di hari ketiga sekaligus hari terakhir penyelenggaraan di Jakarta, Sabtu (17/5). Selain mempromosikan produk kopi nasional di mata para pemain global, ajang ini membuka pangsa global bagi produk lain dalam rantai pasok hilirisasi produk minuman kopi. Ketua Umum Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (Speciality Coffee Association of Indonesia / SCAI) Daryanto Witarsa mengatakan, target utama penyelenggaraan ajang ini adalah mempertemukan profesional di bidang kopi nasional, mulai dari produsen, roaster, barista, hingga pelaku industri manufaktur, dalam ekosistem industri kopi dunia. ”Posisi unik Indonesia sebagai pasar konsumen sekaligus produsen kopi yang signifikan di dunia membuat pergelaran tahun ini menjadi menarik. Pelaku lain yang masuk rantai pasok kopi nasional jadi turut mendapatkan medium promosi ke pasar global,” ujarnya, Sabtu.
Head of Brand and Marketing Activation PT Multi Citra Rasa, Jordy Junius mengatakan, pada hari ketiga pergelaran World of Coffee 2025, pihaknya membawa 15 kelompok pelaku industri kopi mancanegara untuk mengunjungi pabrik produksi Dripp di Kawasan Industri MM 2100, Bekasi, Jabar. PT Multi Citra Rasa adalah perusahaan produsen jenama sirop perisa minuman kopi, Dripp. Ke-15 kelompok itu merupakan pembeli potensial yang ia kumpulkan sepanjang hari pertama dan kedua World of Coffee Jakarta 2025. Para calon pembeli dari Malaysia, Kamboja, Jepang, dan Arab Saudi itu dipersilakan melihat proses produksi Dripp untuk memastikan kualitas sesuai dengan standar yang mereka butuhkan. ”Target utama kami mengikuti pergelaran ini memang untuk mendapatkan potential buyer agar kami dapat melakukan ekspansi pasar ke luar negeri,” ujar Jordy. (Yoga)
Asia Pasifik Dorong Bisnis Selaras SDGs
Dengan tenggat waktu hanya lima tahun menuju 2030, dunia dihadapkan pada urgensi nyata untuk mengejar target Sustainable Development Goals (SDGs). Tantangan besar seperti kesenjangan investasi sebesar US$1,5 triliun per tahun, kemiskinan struktural di Asia Pasifik, serta krisis iklim memerlukan solusi yang melampaui pendekatan konvensional.
Dalam konteks ini, Asia Pacific Business Forum yang digagas oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) melahirkan Kuala Lumpur Business Leaders’ Declaration, yang memetakan lima pilar transformasi: energi hijau, infrastruktur berkelanjutan, pembiayaan inklusif, ekonomi digital, dan ekonomi sirkular.
UN ESCAP melalui ESCAP Sustainable Business Network (ESBN) memimpin inisiatif strategis seperti Green Deal for Business, untuk membantu sektor bisnis mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam model bisnis mereka. ESBN berperan sebagai katalis antara sektor swasta dan pembiayaan global melalui kemitraan strategis seperti Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance, yang juga diikuti oleh pelaku bisnis dari Indonesia.
Evaluasi Proyek Migas Terlantar Demi Ketahanan Energi
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berencana mengalihkan kontrak wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) yang mangkrak kepada kontraktor lain guna mengoptimalkan produksi dan lifting migas nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa banyak blok migas berizin yang tidak dimanfaatkan secara optimal, padahal berpotensi menyumbang tambahan produksi 5.000–7.000 barel per hari, khususnya dari wilayah seperti Natuna.
Sebagai bentuk konkret, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 110.K/MG.01/MEM.M/2024, yang mengatur kriteria wilayah kerja migas terlantar, termasuk lapangan non-produktif selama dua tahun berturut-turut atau struktur migas yang tidak ditindaklanjuti dalam tiga tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat pengelolaan wilayah kerja yang terbengkalai dan mendukung kedaulatan energi nasional.
Sementara itu, Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA), Carole J. Gall, mengingatkan bahwa meskipun produksi migas nasional menurun, potensi sumber daya di Indonesia masih sangat besar. Saat ini, baru 16% dari total cekungan migas di dalam negeri yang telah berproduksi, menunjukkan ruang eksplorasi dan pengembangan yang masih luas.
Langkah pemerintah ini menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat reformasi sektor energi demi menjaga ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor migas.
Kinerja MBG Tak Sesuai Harapan Investor
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









